Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Aprilia Hayuningtyas B.P.
"ABSTRACT
Skripsi ini membahas manuskrip Melayu Kontrak Tertutup antara Hindia Belanda dan Sultan Seram tentang Politik 25 Januari 1826. Pengkajian filologi dilakukan untuk menghasilkan edisi teks. Naskah dideskripsikan secara keseluruhan sebelum disunting. Naskah disunting dengan menggunakan metode landasan yang bertujuan agar naskah ini dapat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca luas. Selain itu, dalam penelitian juga dilakukan analisis perkara kekuasaan Belanda di Kerajaan Seram berdasarkan isi naskah.

ABSTRACT
This thesis discusses the Malayan manuscript Kontrak Tertutup antara Hindia Belanda dan Sultan Seram tentang Politik 25 Januari 1826. The manuscript is described as a whole before being edited. The manuscript is edited by using grounding method in order to make the manuscript easier to be read and understood by readers. Moreover, this study also conduct case analysis of the Dutch authority in the Kingdom of Seram based on the manuscript. "
2017
S68975
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasanuddin
"Perdagangan orang Bugis di kawasan Teluk Tomini didorong karena tradisi yang kuat tentang sompeq (merantau). Pedagang dan perantauan Bugis keluar mencari kekayaan dan kejayaan di kawasan Teluk Tomini. Merka dengan perahu tradisionalnya menjadi urat nadi bagi kehidupan perekonomian kawasan Teluk Tomini, sampai di pedalaman melalui pelayaran pantai dan sungai. Komoditas utama adalah emas, bijih besi, budak, sisik penyu, teripang, kayu cendana, kopra, damar, dan rotan. Barang dagangan tersbut di pasakna ke Ternate, Singapura, dan Makassar. Masa kekuasaan VOC kemudian Pemerintah Hindia Belanda telah menjadi persaingan pedagang Bugis untuk memperebutkan produk emas dan budak, walaupun dikeluarkan kebijakan untuk mempersempit usahanya tetapi pedagang Bugis tetap menguasai perdagangan, utamanya emas dan budak. Faktor ini menyebabkan munculnya perkampungan-perkampungan Bugis dann beberapa diantaranya berhasil dikuasainya. Secara de facto pedagang Bugis memegang hegemoni politik dan ekonomi di kawasan Teluk Tomini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yakni studi pustaka dengan mengumpulkan data-data sejarah, dengan menguraikan suatu peristiwa ke dalam bagian-bagiannya dalam rangka memahami peranan pedagang Bugis dalam jalur perdagangan dan kekuasaannya di kawasan Teluk Tomini."
Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2017
959 PATRA 18:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
""Uang kebon" (money which is used in "plantation) is a special type of currency issued and used in Deli area of plantation ,east of Sumatera. As a medium of exchange, money used by contract workers for the sale and purchase transaction where the money they normally receive as wages in the early and mid of the month. "Uang kebon" or token money is often referred to using the unit of dollars and cents with the variaty of shapes and sizes according to the taste of plantation owners. "Uang kebon" is one of tools to bind the contract workers so they cannot escape from the plantation area."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nuraeni Marta
"
ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan keberadaan usaha arak gelap, baik yang menyangkut industri ataupun perdagangannya. Dalam usaha mengungkap keberadaan industri arak gelap, penulis mengungkap juga pabrik arak legal sebagai pembanding, yang ditujukan untuk memperjelas pengkajian tema tersebut di atas. Segi-segi yang akan dibahas dalam Skripsi ini ialah; Asal-usul, kebiasaan, dan perkembangan minuman arak di Cirebon; profil usaha arak gelap di Cirebon; serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kolonial terhadap minuman keras.
"
1997
S12523
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Rahmad
"Pelabuhan Ampenan merupakan pelabuhan utama di pulau Lombok Sejak ditetapkan menjadi pusat kegiatan perdagangan aekitar abad ke-19, aktivitas pelabuhan terus meningkat. Perkembangan pelabuhan tersebut mendorong Pemerintah Hindia Belanda ( berkuasa tahun 1894 - 1942 ) mengeluarkan kebijakan - kebijakan terhadap pelabuhan, seperti mengadakan perbaikan dan pembangunan sarana pelabuhan termasuk jaringan komunikasinya, sehingga proses pengangkutan komoditi dapat berjalan lancar dari pelabuhan ke pedalaman. Semua biaya berasal dari kas daerah Lombok dan penebusan kerja rodi, sedangkan pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umurn Lombok dan penduduk setempat. Setelah dikeluarkan kebijakan tersebut, aktivitas perdagangan ekspor dan impor terlihat mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa sebelumnya, meskipun kondisi itu tidak (selalu berlangsung stabil karena faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinya Selain itu, pelabuhan Ampenan juga berperan dalam kegiatan pelayaran di Nusantarapada masa kolonial. Puncak perdagangan ekspor - impor terjadi pada periode 1920 - 1930. Terjadinya krisis ekonomi 1930 berpengaruh pada pelabuhan Ampenan, yakni penurunan drastis kegiatan ekspor - impor. Tanda - tanda pulihnya perekonomian baru nampak pada tahun 1936. Perkembangan pelabuhan telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota Ampenan. Pada gilirannya, muncul masalah - masalah kota yang menyebabkan kota mempunyai dinamikanya sendiri. Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda dapat mengatasinya sampai berakhirnya kekuasaan"
2000
S12095
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariyani Maulina
"Skripsi ini berisikan tentang latar belakang terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mencari tahu sebab terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia, serta proses terjadinya pemisahan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat bahwa pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada abad ke-19. Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam karena kehadiran Belanda di Indonesia mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Belanda juga menganut paham Barat, yang menyatakan bahwa agama hanyalah urusan individu, sehingga urusan agama dan politik tidak dapat dicampur adukkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode sejarah. Data-data yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem hukumnya di Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009
S13179
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Farrell Rafif Adli
"Penelitian ini membahas proses penataan sistem pemerintahan militer di kota Jakarta. Diadakannya pemerintahan militer Jepang di kota Jakarta merupakan usaha Jepang untuk mengambil sumber daya alam dan menciptakan ketertiban secepat-cepatnya guna mengambil sumber daya tersebut. Rencana awal penataan sistem ini sudah dibentuk oleh pemerintah Jepang melalui Angkatan perangnya saat melakukan spionase di kota Jakarta pada dekade 1930 dan 1940. Hasil spionase tersebut menyatakan bahwa ketika Jepang berkuasa di Hindia Belanda, sistem pemerintahan militer akan dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, khususnya Jakarta. Oleh karena itu, terjadilah proses transisi pemerintahan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah militer Jepang. Namun, dalam awal pelaksanaannya, terdapat kendala, seperti kurangnya tenaga ahli Jepang dalam mengurusi pemerintahan, ketidaksiapan penduduk kota Jakarta dalam menghadapi transisi kekuasaan yang baru, dan tindakan aparat militer Jepang yang kurang sigap dalam menjalankan pemerintahan di Jakarta. Meskipun begitu, pemerintah militer Jepang mampu beradaptasi dan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, khususnya kota Jakarta. Terciptanya pemerintahan militer di kota Jakarta memudahkan Jepang dalam melaksanakan kebijakannya untuk pengambilan sumber daya alam di Jawa dan Madura. Penelitian ini akan berfokus pada proses penataan yang dilakukan pemerintah militer Jepang di kota Jakarta dalam aspek kebijakan politiknya dengan menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan data berupa arsip dokumen, surat kabar, buku, skripsi, tesis, dan artikel jurnal online yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan website jstor.org.

This study discusses the process of organizing the military government system in the city of Jakarta. The establishment of the Japanese military government in the city of Jakarta was an attempt by Japan to take natural resources and create order as quickly as possible in order to take those resources. The initial plan for organizing this system had been formed by the Japanese government through its Armed Forces when conducting espionage in the city of Jakarta in the 1930s and 1940s. The results of the espionage stated that when Japan came to power in the Dutch East Indies, the military government system would be implemented to create order in the Dutch East Indies, especially Jakarta. Therefore, there was a process of transition of government between the Dutch East Indies government and the Japanese military government. However, in the early implementation, there were obstacles, such as the lack of Japanese experts in managing the government, the unpreparedness of the people of the city of Jakarta in facing the new transition of power, and the actions of the Japanese military apparatus who were less than responsive in running the government in Jakarta. Even so, the Japanese military government was able to adapt and use existing resources to create order in the Dutch East Indies, especially the city of Jakarta. The creation of a military government in the city of Jakarta made it easier for Japan to implement its policies for taking natural resources in Java and Madura. This research will focus on the process of arrangement carried out by the Japanese military government in the city of Jakarta in terms of its political policies using historical methods by collecting data in the form of document archives, newspapers, books, theses, dissertations, and online journal articles obtained from the National Library of the Republic of Indonesia, the University of Indonesia Library, and the jstor.org website."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2025
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library