Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Otonomi adalah salah satu hal penting di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pemikiran ini mana keberadaan pemerintahan desa sangatlah penting. Untuk itu diperlukan perbaikan yang berkesinambungan.

Abstrak :
Pamong desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan dan memfasilitasi serta mendorong semua pihak untuk mewujudkan rencana pembangunan di desanya....

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah perubakan dan penciutan kawasan hutan di Indonesia telah menjadi perhatian dan keprihatinan mancanegara. Luas kawasan hutan di Indonesia dilaporkan berkurang ratusan ribu hektar tiap tahunnya, termasuk di dalamnya kerusakan kawasan hutan konservasi.

Menanggapi persoalan tersebut, sejak beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah berupaya mencari dan mengembangkan model pengelolaan hutan (konservasi) yang melibatkan penduduk setempat dalam perlindungan hutan serta tanggap terhadap kepentingan mereka. Namun, dalam kenyataannya di berbagai masyarakat dilaporkan telah ada sistem-sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat setempat, dan dapat berjalan baik tanpa campur tangan instansi-instansi pemerintah.

Pertanyaan pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana penduduk lokal mengembangkan sistem pengelolaan hutan dan konsekuensinya bagi keberlangsungan kawasan hutan itu sendiri serta pada taraf kehidupan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk lokal menciptakan dan mempertahankan struktur keluarga luas modifikasi sebagai suatu strategi adaptasi dalam menanggapi perubahan-perubahan yang berlangsung berkenaan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya tersebut.

Pengumpulan data berlangsung kurang lebih lima bulan, atau dari pertengahan bulan September 1993 sampai dengan pertengahan Februari 1994. Selama melakukan penelitian, peneliti tinggal di lokasi penelitian atau bersama dengan penduduk setempat, dan melakukan pengamatan terhadap berbagai kegiatan dan perisitwa yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sumber daya hutan. Satuan sosial yang menjadi sasaran pengematan penelitian lapangan adalah rumah tangga maupun kelompok kekerabatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Pengamatan tidak hanya dilakukan sebatas desa saja melainkan peneliti memperluas wilayah pengamatan sampai ke luar desa penelitian, mengingat apa yang berlangsung di luar wilayah desa penelitian berhubungan dan berpengaruh dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di desa penelitian. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang berhubtmgan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan tersebut.

Telaah teoritis tentang struktur keluarga luas modifikasi ditekankan pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan dan upaya dalam mempertahankannya. Secara praktis hasil studi ini memberikan model analisa dalam menjelaskan permasalahan sosial-budaya yang muncul dalam rangka kegiatan pembangunan

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12 Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status peraturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011dengan menafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat (2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secara sistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yang mempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti. Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jika dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014, maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karena pengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkan setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam Lembaran Desa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jika dikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa ini merupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepada BPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi juga dijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69 ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukum berupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkan di Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agar lebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

---

ABSTRACT
Since the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the Village Regulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. The purpose of this study aims to determine the status of village regulations after the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7 paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with the period prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the village with the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the village. This research is normative juridical using study literature and law, arranged systematically and comprehensively then be concluded that have direct relevance to the issues related to the investigation. Regulatory Status The village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and when combined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it was included in the category of legislation for enactment in the Gazette of Regional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year 2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in the Gazette of the Village / Village News, its existence is recognized and binding for the community. If assessed by the authority of the theory, the formation of a Village Regulation subdelegasi authority granted by Parliament to BPD at the level of village government. Conditions subdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. To restore the status of village regulations in the category of legislation would require a revision of article 69 paragraph 11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form of Regulation specifies that the Village Regulations promulgated in the Regional Gazette / Regional News and the establishment of village regulations that further enhanced community participation because it is a very important point in the realization of democracy in village administration.