Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status hak milik yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia . Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik. Mekanisme yang biasa digunakan adalah dengan cara melakukan perjanjian nominee. Perjanjian nominee ini ada kalanya menimbulkan masalah dikemudian hari.Pada kasus yang dibahas, pihak Yayasan (Badan Hukum) bersengketa dengan individu yaitu karyawan yang namanya digunakan sebagai nominee atas pembelian tanah dan bangunan dengan pihak ketiga. Atas kasus ini Putusan Pengadilan Negeri berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi.Putusan Mahkamah Agung akhirnya memenangkan Yayasan karena terdapatnya perjanjian nominee yang berkaitan/melatarbelakangi pembelian tanah dan bangunan tersebut.

---

Laws prohibits government agencies, unless a specifis legal entity declared by legislation to own land with the status of property which is the highest in the ownership status of land rights in Indonesia, in transaction pertaining to land, not rare entity that seeks to aquire land with the status of property rights. The mechanism commonly used is by nominee agreements. This Agreement nominee sometimes cause problems later on.

In this cases discussed, the foundation (legal entity) dispute with the individual is an employee whose name is used as a nominee for the purchase of land and buildings to third parties. The decision of the Distrisct Court different from The High Court. The Foundation won in a Supreme Court decision, because there are relating in a nominee agreement of ownership of land and building."

"Dikeluarkannya Deregulasi Perbankan 27 oktober 1988 memberikan dorongan pendirian bank-bank baru. Peningkatan jumlah bank, khususnya swasta nasional memberi harapan bagi masyarakat agar lembaga perbankan dapat memberikan, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat menonjol dewasa ini adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan. Dalam kaitannya dengan kebutuhan tersebut perlu dianalisis kemungkinan penawaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dari lembaga perbankan swasta nasional kepada masyarakat. Rangkaian analisis ini ditinjau dari segi cost of funds lembaga perbankan swasta nasional, besarnya suku bunga kredit yang dapat ditawarkan, dan pengaruh perbedaan metode perhitungan beban bunga kredit terhadap profitabilitas bank. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan 3 metode perhitungan cost of funds, bank swasta nasional dapat menawarkan tingkat bunga KPR yang bersaing dengan lembaga pembiayaan KPR sebelumnya, seperti BTN dan PT. Papan Sejahtera. Selain itu berdasarkan hasil perbandingan 3 metode perhitungan beban bunga kredit diketahui bahwa metode perhitungan bunga secara Monthly Rest memberikan beban angsuran per bulan yang paling kecil bagi masyarakat, namun memiliki resiko yang tinggi bagi bank bila terjadi fluktuasi tingkat bunga. Sedangkan penggunaan metode Flat Rate memberikan jaminan kemanan bagi bank dalam situasi ketidakpastian tingkat bunga, namun memberikan beban angsuran per bulan yang sangat tinggi. oleh karena itu disarankan bagi bank untuk menawarkan KPR dengan diversifikasi suku bunga untuk masa kredit tertentu guna memperkeci resiko."

"ABSTRAKDalam perjanjian kerja sama pemberian fasilitas kreditpemilikan rumah antara pengembang dengan bank biasanyaselalu diatur mengenai klausul Buy Back Guarantee, yangmerupakan jaminan dari pengembang kepada bank untuk membelikembali rumah yang dibeli konsumen dari pengembang yangmerupakan agunan kredit pemilikan rumah di bank, selamasertipikat atas rumah dimaksud belum selesai dibalik namake atas nama konsumen dan belum dipasang hak tanggungan.Pengaturan dan pelaksanaan Buy Back Guarantee antarapengembang dengan bank dilakukan dengan penandatangananakta subrogasi tanpa melibatkan dan diinformasikan kepadakonsumen. Konsumen menolak Buy Back Guarantee karena merasadirugikan, di mana harga yang dikeluarkan oleh pengembangkepada bank tidak sepadan dengan harga rumah yang sudahdibeli dari pengembang. Pada akhirnya penolakan darikonsumen tersebut menimbulkan permasalahan dalampelaksanaan eksekusi pengosongan dan penjualan atas rumahyang diajukan pengembang. Permasalahan yang timbul tersebutadalah merupakan dampak atau akibat dari pelaksanaan BuyBack Guarantee dalam perjanjian kredit pemilikan rumah."

"ABSTRAKMasalah Hak Tanggungan ini diatur dalam UndangundangNomor: 4 Tahun 1996, di mana pengertian tentangHak Tanggungan ini disebut dalam Pasal 1 ayat (1).Salahsatu bagian dari Hak Tanggungan yang akan penulis bahasdalam penulisan tesis ini yaitu tentang "Roya HakTanggungan", yang jika dihubungkan dengan PembelianPerumahan melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalahsangat penting artinya. Secara umum pengkajian sertapenulisan tesis ini difokuskan pada permasalahan:bagaimana pembeli rumah dengan fasilitas KPR (KreditPemilikan Rumah), hendak meroyakan Hak Tanggungannyapada Kantor Pertanahan, tetapi pada saat hendakmelakukan permohonan roya tersebut tidak dapatmelampirkan sertipikat Hak Tanggungan, karena sertipikatHak Tanggungannya hilang, bagaimana sanksi dan akibatnyabagi orang yang telah lalai/terlambat meroyakan HakTanggungan di Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten danbagaimana apabila debitor menjual tanah dan rumah yangmasih dibebani hak tanggungan, sebelum KPR-nya selesaidilunasi."