Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT Tesis ini membahas tentang batasan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (?RUPS?) sehubungan dengan situasi dimana suatu RUPS tidak terselenggara sebagaimana disyaratkan ketentuan UUPT No. 40/2007, hal mana mempengaruhi keabsahan keputusan RUPS tersebut. Kewenangan RUPS untuk memulihkan perbuatan hukum yang dikategorikan ultra vires dengan cara meratifikasi atau membatalkan perbuatan hukum tersebut belum diatur secara jelas dalam UUPT No. 40/2007, kecuali ketentuan sehubungan dengan RUPS yang pertama kali diadakan oleh Perseroan sejak Perseroan disahkan menjadi badan hukum. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pemulihan perbuatan ultra vires oleh RUPS dapat mempengaruhi kepastian hukum atas keabsahan keputusan RUPS dan ini akhirnya dapat berdampak terhadap kepentingan Perseroan dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

---

ABSTRACT This thesis discusses the limits of the authority of the General Meeting of Shareholders (?GMS?) in connection with the convening of a GMS which was not carried out in accordance with the provisions of Company Law No. 40/2007, which matter affects the validity of the GMS? decision. The GMS?s authority to remedy a legal act which is categorized as ultra vires by way of ratification or cancellation of the legal act has not been fully regulated yet in the Company Law No. 40/2007 except for some provisions in relation to the first GMS held by the Company after the Company has obtained the status of a separate legal entity. The absence of clear provisions on the remedy of ultra vires acts by the GMS may affect the validity of the GMS? decision, this could ultimately also affect the Company?s interests and third parties who have a legal relationship with the Company.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penggunaan koagulan pendukung yang berasal dari pemulihan lumpur IPAM Legong. Pemulihan koagulan dilakukan dengan metode asidifikasi menggunakan asam sulfat hingga mencapai rentang pH 0,5 sampai 2,5. Efisiensi pemulihan aluminum dengan pH asidifikasi 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; dan 2,5 berturut-turut adalah 46,7, 37, 28, 16, dan 12,7, sedangkan kinerja penurunan kekeruhan air baku oleh kelima koagulan berturut-turut adalah 92,36, 92,25, 92,20, 91,97, dan 91,82. Hal ini menunjukkan bahwa koagulan hasil pemulihan lumpur IPAM dapat digunakan sebagai koagulan pendukung dalam proses koagulasi-flokulasi-sedimentasi di IPAM. pH 2,5 dipilih sebagai pH optimum untuk asidifikasi karena kebutuhan asam sulfat untuk asidifikasi paling rendah namun kinerja penurunan kekeruhannya mencapai 91,82. Koagulasi dengan campuran koagulan PAC murni 10 ppm dan koagulan pemulihan 30 ppm mampu menurunkan kekeruhan air baku sebesar 95,74. Penggunaan skenario kaogulasi tersebut mampu mengurangi 50 penggunaan PAC murni sehingga IPAM Legong dapat menghemat biaya sebesar 581,4 juta rupiah per tahun.

---

This study discusses the use of a support coagulant that is produced from water treatment plant WTP sludge recovery. Recovery of coagulant uses acidification method with sulphuric acid until sludge pH drops under 2,5. Variation of pH, that is used as independent variable, are 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, and 0.5. Aluminum recovery percentage of those variation pH are 46,7, 37, 28, 16, and 12,7 respectively. Meanwhile the efficiency of turbidity removal are 92,36, 92,25, 92,20, 91,97, and 91,82 respectively. This result shows that that the WTP sludge recovery coagulant can be used as a supporting coagulant in the coagulation flocculation sedimentation process in WTP. pH 2.5 is chosen as the optimum pH for acidification because the sulfuric acid requirement for acidification was lowest but its turbidity removal performance reached 91.82. Coagulation with a mixture of 10 ppm pure PAC and 30 ppm recovery coagulant can reduce 95,74 of raw water turbidity. The use of this scenario can reduce 50 of the use of pure PAC so that WTP can save costs of 581.4 million rupiah per year.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji Penelitian ini menganalisis efektivitas keberlakuan polis asuransi jiwa terkait ketentuan lapse dan pemulihan polis, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 630/PDT/2020/PT DKI. Fokus penelitian adalah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkait kelalaian tertanggung, Astiang, dalam membayar premi tepat waktu dan efektivitas polis dalam menjamin risiko sesuai ketentuan lapse. Penelitian ini juga mengevaluasi pemulihan polis dalam perkara klaim oleh ahli waris tertanggung, Molly Situwanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kelalaian tertanggung dalam membayar premi tepat waktu. Sesuai Pasal 1226 BW, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik seperti perjanjian asuransi, yang berarti jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, perjanjian tersebut batal tanpa perlu permintaan pembatalan oleh hakim. Fakta menunjukkan bahwa pemegang polis beberapa kali lalai membayar premi tepat waktu, menyebabkan polis asuransi berstatus lapse atau tidak aktif sebanyak 10 kali. Meskipun pemegang polis, Astiang, melakukan pemulihan polis, premi tetap tidak dibayarkan hingga jatuh tempo pada 28 Desember 2016, sehingga status polis menjadi lapse. Berdasarkan syarat umum polis pertanggungan, penanggung memberikan masa leluasa, namun premi tetap tidak dibayarkan. Penanggung juga melakukan pemotongan nilai investasi hingga 15 Oktober 2018, tetapi tidak ada upaya dari pemegang polis untuk membayar, menyebabkan status polis menjadi tidak aktif (lapse). ......This thesis analyzes the effectiveness of life insurance policy validity concerning lapse provisions and policy reinstatement, based on the case study of Jakarta High Court Decision Number 630/PDT/2020/PT DKI. The research focuses on the legal considerations in the decision related to the negligence of the insured, Astiang, in paying premiums on time and the effectiveness of the policy in ensuring risks according to lapse provisions. This study also evaluates policy reinstatement in the matter of claims by the insured's heir, Molly Situwanda. The research employs a doctrinal method with a case approach to study the legal norms or rules applied in legal practice. The results indicate that the judge did not consider the insured's negligence in paying premiums on time. According to Article 1226 of the Civil Code, a termination condition is always deemed included in reciprocal agreements such as insurance agreements, meaning that if one party does not fulfill their obligations, the agreement is terminated without requiring a termination request by the judge. The facts show that the policyholder repeatedly failed to pay premiums on time, causing the insurance policy to lapse or become inactive 10 times. Although the policyholder, Astiang, reinstated the policy, the premiums remained unpaid until the due date on December 28, 2016, resulting in the policy lapsing again. Based on the general terms of the coverage policy, the insurer provided a grace period, but the premiums remained unpaid. The insurer also deducted the investment value until October 15, 2018, but there was no effort from the policyholder to pay, leading to the policy becoming inactive (lapsed).

Abstrak :
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Citayam, Depok menghasilkan lumpur residu yang dibuang langsung ke badan air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 122 Tahun 2015, sistem penyedia air minum harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan koagulan pemulihan yang didapatkan dari pemulihan aluminium pada lumpur IPAM Citayam. Pemulihan aluminium dilakukan dengan metode asidifikasi, dengan memvariasikan kecepatan pengadukan asidifikasi dari 240 hingga 720 rpm. Kemudian dilakukan uji jar test untuk mengetahui kinerja koagulan yang didapatkan dari percobaan asidifikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan variasi kecepatan pengadukan asidifikasi yang optimal untuk proses pemulihan koagulan adalah 540 rpm. Berdasarkan variasi koagulan pemulihan tersebut, didapatkan dosis optimal sebesar 25 ppm, dengan kemampuan mereduksi kekeruhan 93,38%; total koliform 76,73%; dan angka permanganat 42,49%. Kinerja koagulan pemulihan tersebut sebanding dengan koagulan alum sulfat murni pada dosis 20 ppm, dimana penurunan kekeruhan sebesar 93,26%; total koliform 76,30%; dan angka permanganat 44,88%. Pemanfaatan koagulan pemulihan ini dapat mengurangi penggunaan koagulan alum sulfat murni hingga 30,94%.

---

Citayam Water Treatment Plant (WTP), Depok produces residual sludge that is discharged directly into the river. Based on Government Regulation Number 122 of 2015, residuals from water treatment system must be treated before discharged. This study is conducted to review the use of recovered coagulants from aluminum recovery that is recovered from Citayam WTP sludge. Coagulant recovery was done by acidification method, with variation of acidification stirring speed from 240 to 720 rpm. The experiment was followed by jar test to determine the performance of recovered coagulant. The results showed that the optimum acidification mixing speed for coagulant recovery was 540 rpm. Based on the variation of the recovery coagulant experiment, the optimum dose was obtained at 25 ppm, with the ability to reduce turbidity up to 93.38%; total coliform 76.73%; and permanganate 42.49%. This recovered coagulant performance is equivalent to commercial alum coagulant at 20 ppm dose, where turbidity reduction is 93.26%; total coliform 76.30%; and permanganate 44.88%. By applying coagulant recovery, the use of commercial alum can be reduced up to 30.94%.

Abstrak :
Teknologi informasi secara umum sudah dimanfaatkan oleh institusi pemerintah untuk menjalankan sebagian besar tugas pokok dan fungsinya. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi pemerintah terhadap ketersediaan layanan teknologi informasi, kekhawatiran terhadap terganggunya layanan akibat terjadinya bencana semakin meningkat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI sebagai salah satu insititusi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pada saat ini belum memiliki dokumen perencanaan terkait dengan perlindungan aset pada saat terjadi gangguan atau bencana. Karena itu perlu disusun sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi DJKI dalam upaya untuk memulihkan kondisi layanan SI/TI disaat kritis serta upaya untuk tetap terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disaster Recovery Plan DRP merupakan dokumen yang mendefinisikan setiap aktifitas, tindakan, serta prosedur yang harus dilakukan terkait pemulihan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan DRP bagi DJKI dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi dan penilaian pada aset SI/TI yang dimiliki DJKI, untuk kemudian menentukan strategi dan teknologi yang tepat untuk proses pemulihan bencana. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang telah disesuaikan dengan kondisi organisasi DJKI. Dokumen DRP yang dimiliki untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk membantu menjaga ketersediaan dan keandalan layanan sistem informasi yang dimiliki DJKI ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Information technology is already used by government institutions to carry out most of their duties and functions. The concerns about the disruption of services due to the occurrence of disasters is increasing. Directorate General of Intellectual Property DGIP as one of the government institutions that provide services directly to the public, currently do not have a planning document relating to the asset protection in the event of disruption or disaster. It is necessary to develop a planning document that can serve as a reference for DGIP in an attempt to recover the services of IS IT in a crisis situation and helps to continue provide services to the public. Disaster Recovery Plan DRP is a document that defines each activity, action, and the procedures to be undertaken in disaster recovery. This research aims to create a design for DGIP DRP using the methodology of NIST SP 800 34 Rev. 1. This research was conducted with the identification and assessment of the assets of IS IT owned by DGIP, then determine the appropriate strategies and technologies for disaster recovery process. Results from this study is a DRP draft which has been adapted to the conditions of DGIP organization. DRP document can be used as a guide to help maintain the availability and reliability of information systems owned by DGIP when an interruption or disaster happened.

Abstrak :
Latar Belakang: Pemulihan kesehatan mental orang dengan gangguan spektrum skizofrenia merupakan faktor penting dalam tatalaksana. Pemulihan kesehatan mental menekankan nilai-nilai humanistik dan pengalaman subjektif, sehingga bersifat sangat individual dan dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Salah satu instrumen yang mengukur pemulihan kesehatan mental adalah Recovery Assessment Scale – Domains and Stages (RAS-DS) yang telah divalidasi ke dalam bahasa Indonesia. Namun, pengembangan RAS-DS dilakukan di Australia sesuai dengan persepsi pemulihan kesehatan mental di Australia. Hingga saat ini, belum ada instrumen yang mengukur pemulihan kesehatan mental pada orang dengan gangguan spektrum skizofrenia yang dikembangkan sesuai dengan persepsi pemulihan kesehatan mental di Indonesia. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif untuk mendapatkan makna pemulihan kesehatan mental menurut persepsi orang dengan gangguan spektrum skizofrenia di Indonesia, mengembangkan butir-butir SPPS, dan menentukan kesahihan isi SPPS. Pengambilan data kualitatif menggunakan metode focus group discussion (FGD) bersama orang dengan gangguan spektrum skizofrenia (n = 11). Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan conventional content analysis dengan tipologi thematic survey. Pembentukan butir-butir SPPS dilakukan dengan metode induktif berdasarkan hasil analisis data kualitatif. Uji kesahihan isi dihitung dengan menggunakan content validity index for items (I-CVI) dan content validity index for scales (S-CVI). Uji coba dilakukan kepada subjek (n = 10) untuk menilai durasi pengisian SPPS, tingkat kesulitan SPPS secara keseluruhan, dan butir-butir sulit dalam SPPS. Hasil: Persepsi orang dengan gangguan spektrum skizofrenia di Indonesia mengenai pemulihan kesehatan mental meliputi dimensi sosial, eksistensial, klinis, fungsional, dan fisik. Beberapa persepsi yang unik sesuai dengan situasi sosiokultural di Indonesia adalah aspek keluarga, religi dan spiritualitas, serta stigma. Butir-butir SPPS terdiri dari 40 butir pernyataan yang mencerminkan berbagai dimensi tersebut. SPPS memiliki kesahihan isi yang baik dengan rerata I-CVI sebesar 0,99 dan S-CVI sebesar 0,93. SPPS memiliki tingkat kesulitan mudah dengan rerata durasi waktu pengisian adalah 5,4 menit (rentang 3 – 10 menit). Simpulan: Pemberian layanan pada orang dengan gangguan spektrum skizofrenia perlu mempertimbangkan berbagai dimensi pemulihan kesehatan mental. SPPS dapat digunakan secara rutin sebagai alat bantu untuk mengukur dan memantau pemulihan kesehatan mental secara holistik pada orang dengan gangguan spektrum skizofrenia. ......Background: Mental health recovery of people with schizophrenia spectrum disorders is an essential factor in therapy. Mental health recovery emphasizes humanistic values and subjective experiences, so it is highly individualized and influenced by cultural background. One instrument that measures mental health recovery is the Recovery Assessment Scale – Domains and Stages (RAS-DS), validated in Indonesian. However, the development of RAS-DS in Australia is consistent with the perception of mental health recovery in Australia. To date, no instrument measures mental health recovery in people with schizophrenia spectrum disorders, which has been developed based on the perception of mental health recovery in Indonesia. Therefore, Indonesian Recovery Scale for Patients with Schizophrenia/Skala Pemulihan Pasien Skizofrenia (SPPS) is needed. Methods: This study is a qualitative study to assess the meaning of mental health recovery according to the perceptions of people with schizophrenia spectrum disorders in Indonesia, develop SPPS items, and determine the content validity of SPPS. Qualitative data was collected through focus group discussion (FGD) with people with schizophrenia spectrum disorders (n = 11). Qualitative data were analyzed using a conventional content analysis approach with thematic survey typology. The formation of SPPS items was carried out using an inductive method based on the results of qualitative data analysis. The content validity test is calculated using the content validity index for items (I-CVI) and the content validity index for scales (S-CVI). Trials were conducted on subjects (n = 10) to assess the duration of filling out the SPPS, the overall difficulty level of the SPPS, and the difficult items in the SPPS. Results: Perceptions of mental health recovery of people with schizophrenia spectrum disorders in Indonesia include social, existential, clinical, functional, and physical dimensions. Some perceptions of family, religion, spirituality, and stigma are unique to Indonesia's socio-cultural situation. The SPPS items consist of 40 statements that reflect these various dimensions. SPPS has good content validity with an average I-CVI of 0.99 and an S-CVI of 0.93. SPPS was rated easy to use, with the average duration required to complete the instrument was 5.4 minutes, with a range of 3 – 10 minutes. Conclusion: The provision of services to people with schizophrenia spectrum disorders needs to consider the various dimensions of mental health recovery. SPPS can be used routinely as a tool to measure and monitor holistically mental health recovery in people with schizophrenia spectrum disorders.

Abstrak :
Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan. Namun, jumlah pemulihan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan PPA masih sedikit dan pelaksanaannya sekarang ini hanya dilakukan setelah ada putusan pengadilan, padahal seharusnya dapat dilakukan penelusuran (asset tracking) sejak sebelum putusan. Selain itu, urgensi keberadaannya masih dipertanyakan mengingat ruang lingkupnya hampir sama dengan Labuksi KPK dan Rupbasan pada KemenkumHAM yang secara tidak langsung menimbulkan tarik menarik kewenangan antara unit aparat penegak hukum tersebut. Untuk itu, diperlukan optimalisasi PPA Kejaksaan agar aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan secara cepat, efektif dan transparan. ......The Asset Recovery Center (PPA) as the Republic of Indonesia General Attorney's unit is responsible for ensuring asset recovery is carried out in Indonesia with an integrated asset recovery system (Integrated Asset Recovery System) in an effective, efficient, transparent and accountable manner. By conducting searches, safeguards, maintenance, seizures, and returning assets resulting from criminal acts of corruption handled by the General Attorney. However, the amount of asset recovery resulting from the criminal acts of corruption carried out by PPA is still small and its implementation is currently only carried out after a court decision, even though asset tracking should have been carried out before the verdict. In addition, the urgency of its existence is still questionable considering its scope is almost the same as the KPK and Rupbasan production at the Ministry of Law and Human Rights which indirectly raises the pull of authority among the law enforcement unit units. For this reason, it is necessary to optimize the PPA of the General Attorney so that the assets resulting from corruption can be recovered quickly, effectively and transparently.

Abstrak :
Peningkatan jumlah pemakaian kendaran bermotor menyebabkan peningkatan jumlah accu bekas. Peningkatan jumlah ini akan meningkatkan jumlah limbah dalam pengolahan accu bekas, salah satunya adalah fly ash. Dalam upaya mengurangi limbah beracun yang dibuang ke lingkungan dan menyebabkan kerusakan bagi manusia, maka fly ash akan di proses untuk dijadikan lead bullion. Pengolahan fly ash meliputi granulasi, pengeringan dan peleburan dengan penambahan bahan aditif Fe, Cokes, CaCO3 dan Na­2CO3. Proses penerapan peleburan menggunakan rotary furnace bersuhu tinggi (960°C - 1121°C). Berdasarkan uji AAS untuk hasil peleburan fly ash diperoleh hasil bahwa komposisi kimia lead bullion yang dihasilkan pada proses peleburan ini terdapat perbedaan dengan lead bullion hasil peleburan paste. Perbedaan yang signifikan terdapat pada unsur Cu, As, Sn dan Sb. Keempat unsur tersebut akan diturunkan dengan treatment removing Cu, softening process dan proses harris untuk mencapai standart yang sudah ditetapkan. Pada perhitungan percent recovery proses fly ash mengalami penurunan dibandingkan dengan proses paste. Rata- rata percent recovery pada proses fly ash adalah 54% dan rata- rata percent recovery pada proses paste adalah 66%. Penurunan nilai percent recovery berdampak pada meningkatnya cost production di proses rotary furnace sebanyak 36.42% tetapi menurunkan harga pokok produksi sebanyak 86.63%. Dalam proses recovery timbal/ timah hitam dengan bahan baku fly ash dapat diaplikasikan untuk menghasilkan lead bullion yang berdampak baik dalam pengolahan limbah beracun. ......The increasing number of vehicle maintenance the increasing number of used accu. The increasing used accu is directly proportional to the increasing number will increase the amount of waste in the processing of used accu, one of which is fly ash. In the management of waste that is disposed of into the environment and it causes damage to humans. Fly ash processing includes granulation, drying and smelting with the addition of additives Fe, cokes, CaCO3 and Na2CO3. The process of applies high- temperature rotary furnace (960°C - 1121°C). Based on the AAS test, the result shows that the chemical compositon of lead produced in the smelting process meets the difference from paste produced. There are significant differences in the elements Cu, As, Sn and Sb. The four elements will be procees by removing Cu, softening process and harris process to achieve the standart. The average percent recovery of lead produced from the fly ash smelting process is 54% lower than the average percent recovery of lead produced from pure paste smelting is 66%. The decrease of percent recovery is directly proportional to the increasing production cost in the rotary furnace by 36.42%, although the cost of lead/ kilogram is reducing by 86.63%. In the process of recovering meets the lead by putting fly ash as raw material can be applied in order to produce lead bullion which has a good impact in treating toxic waste.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rendahnya penyaluran kredit perbankan selama krisis moneter dan pemulihan ekonomi disebabkan oleh sisi permintaan atau penawaran kredit. Indikasi penyebab rendahnya penyaluran karti kredit tersebut dapat ditunjukkan oleh kondisi excess supply atau excess demand yang terjadi di pasar kredit perbankan. Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan model disekuilibrium yang diestimasi dengan metode maximum likehood estimation. Berdasarkan hasil estimasi, ditemukan bahwa selama krisis moneter terjadi excess demand kredit perbankan. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya penyaluran kredit perbankan selama krisis moneter lebih disebabkan oleh sisi penawaran kredit atau terjadi credit crunch. Selama pemulihan ekonom, kondisi excess supply begitu dominan dibandingkan excess demand. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya penyaluran kredit perbankan selama pemulihan ekonomi lebih disebabkan oleh sisi permintaan kredit.