Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Urban planning and sustainable development in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah. ......This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era.

Abstrak :
Penataan ruang yang baik merupakan aspek penting bagi upaya penegakan hukum lingkungan. UU Hukum Lingkungan mengharapkan agar sistem pengaturan ruang dapat juga mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dan fungsi mencapai keserasian dan keseimbangan. Ketentuan pasal 10 ayat (3) UULH telah dijabarkan secara rinci di dalam VV 24/1992 tentang Penataan Ruang. VU tersebut diadakan dengan maksud untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan di lautan dan di udara. Pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara terkoordnasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres nomor 6 tahun 2012 yang dilakukan oleh Lapan. Tesis ini menggunakan pendekatan post positivis dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lapan melihat Inpres nomor 6 tahun 2012 sebagai perluasan kewenangan dalam pengelolaan dan pengolahan data penginderaan jauh. Dalam pelaksanaan Inpres nomor 6 tahun 2012, masih perlu dilakukan koordinasi antara Lapan dan BIG sebagai pelaksana. Dalam konteks sumberdaya, fasilitas cukup memadai dengan diadakannya upgrading stasiun bumi dan fasilitas penerima dan penyimpanan data. Dari segi SDM masih perlu ditingkatkan, karena masih kurangnya tenaga peneliti dan operasional. Pelaksanaan Inpres ini masih belum optimal karena tidak didukung oleh anggaran yang memadai.

---

ABSTRACT
This research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6 of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result of this study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as an extension of authority in the management and processing of remote sensing data. There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor of Presidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quite adequate since the upgrading of ground station and receivers and data storage facilities. In terms of human resources, there is still need improvement because the lack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 is still not optimal because the policy is not supported by adequate budget, This research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6 of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result of this study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as an extension of authority in the management and processing of remote sensing data. There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor of Presidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quite adequate since the upgrading of ground station and receivers and data storage facilities. In terms of human resources, there is still need improvement because the lack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 is still not optimal because the policy is not supported by adequate budget]

Abstrak :
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Terdapat dua jenis kewenangan desa yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang salah satunya mencakup perencanaan pembangunan dan tata ruang desa. Namun, seringkali perencanaan pembangunan desa belum menyentuh aspek penataan ruang. Apalagi, peraturan yang ada hanya mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan Desa tidak termasuk dalam hierarki penataan ruang berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang karena desa bukanlah daerah otonom melainkan merupakan bagian dari wilayah daerah. Sehingga, dalam hal perencanaan, desa masuk ke dalam substansi yang diatur dalam RTRW Kabupaten sebagai bagian dari wilayah kabupaten. Desa memiliki kewenangan penataan ruang sebagai kewenangan asli desa berdasarkan asas subsidiaritas. Penyusunan tata ruang desa merupakan bagian dari RPJM Desa yang dalam proses penyusunannya harus diselaraskan dengan RTRW Kabupaten. Kewenangan desa dalam penataan ruang perlu didukung dengan adanya peraturan yang mempertegas kedudukan dan kewenangan desa dalam penataan ruang. Selain itu, hubungan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan desa seharusnya tidak hanya berdasarkan kegiatan kawasan dan sebagai bagian dari RPJM Desa, tetapi harus memposisikan desa sebagai pemerintahan dengan kewenangan lokal berskala desa untuk melakukan penataan ruang yang hendaknya diperhatikan masukan dan aspirasinya sebagai pertimbangan pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan perencanaan ruang dan pembangunan. ......Village is a legal community with the authority to organize its own government based on the principles of recognition and subsidiarity. There are two types of village authority, they are origin authority and local authority that include develoment planning and village spatial planning. However, development planning in village has not touched spatial planning aspect. Moreover, the existing regulation of spatial planning only regulate the authority of the central and local government . This research is a normative legal research. The type of data used in this research is secondary data that obtained from primary and secondary legal materials using library research and interview method. The data then analyzed with qualitative approach and presented in a prescriptive-analytical. The results of this research shows that the village is not include in the spatial planning hierarchy based on the Spatial Planning Law because the village is not an autonomous region but is part of a regional area. So, the village include as the substance that regulated in the Regency spatial planning as the part of the regency area. Village has spatial planning authority as its origin authority based on the principle of subsidiarity. Process of making village spatial planning is a part of village development planning that must be harmonized with regency spatial planning.  The authority of the village in spatial planning needs to be supported by regulations that emphasize the position and authority of the village in spatial planning. Moreover, the relationship between regency spatial planning and the village should not only be based on regional activities and as part of the village development planning, but also put the village as a government with local authority to do spatial planning with aspirations that should be  considered as the reasoning of central and local government in determining the direction of spatial planning and development policies.

Abstrak :
Wilayah Tanjung Lesung merupakan wilayah pesisir yang menjadi kawasan pariwisata prioritas Indonesia yang memiliki ancaman tsunami. Wilayah ini merupakan area terdampak tsunami selat sunda 2018 dan mengalami berbagai kerugian termasuk korban jiwa. Tujuan penelitian adalah melakukan analisis terhadap tingkat ketahanan bencana pada aspek fisik lingkungan, sosial dan ekonomi. Penelitian juga bertujuan untuk merekomendasikan konsep penataan ruang berbasis ketahanan bencana di wilayah Tanjung Lesung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kuesioner dengan Teknik Cluster random sampling sebagai teknik pemilihan responden. Metode analisis multi-dimensional scaling dan analisis spasial digunakan dalam menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan wilayah penelitian masih didominasi dengan tingkat cukup pada aspek lingkungan dan sosial namun kurang pada aspek ekonomi. Selain itu, terdapat penggunaan lahan permukiman dan lokasi matapencaharian masyarakat yang berada pada wilayah sangat bahaya. Kesimpulan penelitian ini adalah masih terdapat aspek ketahanan bencana yang tidak terpenuhi dalam penataan ruang wilayah penelitian. ......The Tanjung Lesung area is a coastal area that is a priority tourism area for Indonesia that has a tsunami threat. This area is an area affected by the 2018 Sunda Strait tsunami and suffered various losses including casualties. This study aims to analyze the level of disaster resilience in the physical, environmental, social and economic aspects. The research also aims to recommend the concept of spatial planning based on disaster resilience in the Tanjung Lesung area. Data was collected through questionnaire interviews with cluster random sampling technique as a respondent selection technique. Multi-dimensional scaling analysis methods and spatial analysis are used to answer the research objectives. The results showed that the research area was still dominated by a sufficient level in environmental and social aspects but lacking in economic aspects. In addition, there are residential land uses and community livelihood locations located in very dangerous areas. The conclusion of this study is that there are still aspects of disaster resilience that are not fulfilled in the spatial planning of the research area.

Abstrak :
Bencana kota Palu pada tahun 2018 berdampak secara fisik maupun non-fisik, dengan jenis bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami. Sebagai kota yang dilewati oleh patahan Palu Koro, Palu sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, sehingga pembangunannya harus berorientasi pada ketahanan bencana terutama dalam rencana tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap struktur dan pola ruang, menganalisis ketahanan masyarakat dalam mengahadapi bencana tsunami, menganalisis kebijakan dan program pemerintah pasca bencana, dan merumuskan strategi mitigasi bencana berbasis penataan ruang pasca bencana di kota Palu. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode gabungan (mixed methods). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil analisis menunjukan bahwa dampak bencana pada struktur dan pola ruang kota Palu cukup massif, ditandai dengan rusaknya prasarana kota dan kawasan budidaya terutama permukiman. Untuk ketahanan masyarakat, dari social vulnerability index diketahui masyarakat memiliki kerentanan kerentanan sedang – tinggi terhadap bencana dengan kepadatan penduduk menjadi faktor utama, sedangkan modal sosial diketahui modal sosial masyarakat cukup baik dengan rata-rata menjawab Setuju. Hasil analisis kebijakan menunjukan bahwa ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan kondisi eksisting. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ruang di kota Palu yang berbasis mitigasi bencana dengan mengutamakan isu inklusivitas, integrasi rencana tata ruang dengan zona rawan bencana, melakukan pemerataan persebaran permukiman, serta senantiasa melibatkan masyarakat dalam perumusan penataan ruang. ......The Palu city disaster in 2018 had physical and non-physical impacts, with the types of earthquakes, liquefaction and tsunami disasters. As a city traversed by the Palu Koro fault, Palu is very vulnerable to the threat of natural disasters, so its development must be oriented towards disaster resilience, especially in spatial planning. This study aims to identify the impact of disasters on spatial structures and patterns, analyze community resilience in dealing with the tsunami disaster, analyze post-disaster government policies and programs, and formulate disaster mitigation strategies based on postdisaster spatial planning in Palu city. The approach used is quantitative with mixed methods. Data was collected by distributing questionnaires, in-depth interviews, and literature studies. The results of the analysis show that the impact of the disaster on the structure and spatial pattern of the city of Palu is quite massive, marked by the destruction of city infrastructure and cultivation areas, especially settlements. For community resilience, from the social vulnerability index, it is known that the community has moderate to high vulnerability to disasters with population density being the main factor, while social capital is known to be quite good with community social capital with an average answer of Agree. The results of the policy analysis show that there is a discrepancy between the established rules and the existing conditions. Therefore, it is necessary to carry out spatial planning in the city of Palu based on disaster mitigation by prioritizing the issue of inclusiveness, integrating spatial plans with disaster-prone zones, distributing settlements evenly, and always involving the community in the formulation of spatial planning.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia saat ini mempunyai jumlah pulau sekitar 17.000 buah dan panjang pantai sekitar 81.000 km. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Canada. Bagi indonesia, sumberdaya kawasan perkotaan pantai sangat penting karena terdapat 140 juta penduduk atau 60% penduduk indonesia tinggal di wilayah ini dengan lebar 50 km dari garis pantai. Sampai tahun 2000, terdapat 42 kota besar dan 181 kabupaten berada di wilayah pantai yang menjadi tempat pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan berbagai aktivitas lainnya. Wilayah perkotaan pantai sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan penerima dampak dari daratan. Hal ini karena letak wilayah pantai yang berada diantara daratan dan lautan, dan adanya keterkaitan serta saling mempengaruhi antara ekosistem daratan dan lautan. Daya dukung dan daya tampung wilayah perkotaan pantai sudah melampaui kapasitasnya, 80% masyarakat perkotaan pantai masih relatif miskin, berpendidikan rendah dan sering termarjinalisasikan (DKP, 2005).

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Pembangunan kawasan perkotaan pantai saat ini, merupakan salah satu penyebab degradasi lingkungan fisik dan sosial, yang mengakibatkan ketidaksejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan". Penataan ruang yang diperuntukan bagi kawasan perkotaan pantai, jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, mempunyai formula sebagai berikut:

a. Ditinjau dari aspek berkelanjutan, penataan ruang = f (X,Y,Z) Penataan ruang adalah fungsi dari (lingkungan, ekonomi, sosial) Dimana:

X = Lingkungan, berupa keseimbangan ekosistem
Y= Ekonomi, berupa adanya kesempatan pekerjaan.
Z = Sosial, berupa teratasinya masalah kependudukan.

b. Ditinjau dari aspek kawasan, keberlanjutan = f (P, Q) Keberlanjutan adalah fungsi dari integrasi penataan ruang (kawasan daratan, pantai) Dimana:

P= Penataan ruang di kawasan daratan
Q = Penataan ruang di kawasan pantai

Pertanyaan penelitian yang timbul dalam rangka pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan pantai adalah: (i) Mengapa pembangunan di kawasan perkotaan pantai menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan fisik dan sosial; (ii) Tata ruang perkotaan pantai yang bagaimana, yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan fokus pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat?.

Tujuan yang dirancang adalah untuk mengantisipasi tantangan dan prospek yang ada di masa mendatang, sebagai berikut: (a) Menemukan kelemahan pembangunan di kawasan perkotaan pantai yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan fisik dan sosial, yang pada akhirnya menyebabkan ketidak berlanjutan (Lingkungan, Ekonomi & Sosial); (b) Menemukan dan menetapkan prinsip serta kriteria untuk penataan ruang kawasan perkotaan pantai dalam pembangunan berkelanjutan, yang dapat membuat masyarakat strata bawah dapat meningkatkan kesejahteraannya lahir dan batin (well being). Dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: Hipotesis 1: Pembangunan kawasan perkotaan pantai akan berkelanjutan jika mengintegrasikan penataan ruang kawasan daratan dan pantai. Hipoesis 2: Penataan ruang kawasan perkotaan pantai yang melibatkan partisipasi dan menampung aspirasi masyarakat, akan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan mengembangkan teori/konsep yang sudah ada (Exploratory Research) dengan carapre-scriptif. Sedangkan metoda penelitian yang dipilih adalah berupa gabungan antara penelitian metode kualitatif (untuk ranah makna) dan penelitian metode kuantitatif (untuk ranah fakta).

Wilayah penelitian yang diambil adalah: Kecamatan Pulomerak sebagai lokasi yang sudah dikembangkan (Desa Mekarsari, Desa Tamansari, Desa Margasari, dengan jumlah total responden 97 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan Kecamatan Bojonegara dipilih untuk lokasi yang akan dikembangkan (Desa Bojonegara, Desa Margagiri, Desa Puloampel, dengan jumlah total responden 95 KK). Adanya pembangunan, merupakan daya tarik internal bagi penduduk pendatang, karena Pulomerak-Bojonegara mempunyai fasilitas pusat jasa, pusat perekonomian and simpul transportasi. Sedangkan daya tekan eksternal adalah berupa kemiskinan dan pengangguran penduduk di luar kawasan. Pembangunan tersebut pada kenyataannya menimbulkan degradasi, baik lingkungan fisik maupun sosial, berupa ketidaksejahteraan penduduk lokal.

Kerangka konsep penelitian ini adalah: Pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan mempertimbangkan aspek penduduk, tata ruang dan sumberdaya alam. Pada kawasan penelitian pembangunan belum berkelanjutan, disebabkan oleh: tekanan jumlah penduduk (asli dan pendatang) yang mempengaruhi ketidakseimbangan daya dukung dan daya tampung; kemudian tata ruang yang ada belum dilaksanakan secara taat asas; sehingga menyebabkan degradasi lingkungan. Melalui studi kepustakaan, dihimpun data tentang pembangunan perkotaan pantai, teori pengembangan wilayah, permasalahan perkotaan pantai dan kemiskinan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Dynamic SWOT ( untuk mengetahui konsep strategi wilayah), analisis kebijakan Analytical Hierarchi Process (AHP). Untuk menganalisis daya dukung dan daya tampung, digunakan interpretasi superimposed data topografi berupa peta Rupabumi digital 1:25.000, melalui program GIS. Sedangkan untuk mengetahui data profil kependudukan diambil uji statistik dengan program Excell. Juga dilakukan observasi mendalam atas aspirasi penduduk tentang kesulitan, keresahan dan harapan hidup. Analisis dan sintesis dari proses penelitian tersebut di atas, diharapkan akan menemukan "Model Tata Ruang di Kawasan Perkotaan Patai dalam Pembangunan Berkelanjutan". Untuk kawasan perkotaan pantai, teori pengembangan wilayah yang akan dikembangkan adalah gabungan antara teori consensus planning, teori pola perkembangan lincar Branch; dan teori pendekatan normatif von thurunen. Pengembangan teori yang dipelajari dari studi kepustakaan di bidang kewilayahan/tata ruang, akan didasarkan pada Ecological Landscape Planning yaotu perencanaan dengan pendekatan ekologis, yang mempunyai fokus pada tiga perspektif yaitu perencanaan dengan pendekatan ekologis, yang mempunyai fokus pada tiga perspektif yaitu bio-fisik, masyarakat dan ekologi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan tata ruang berbasis lansekap ekologi adalah perencanaan dengan menggabungkan subdisiplin ekologi dengan geografi, dengan penekanan pada daya dukung dan daya tampung. Teori Lansekap Ekologi menekankan peran dan pengaruh manusia pada struktur dan fungsi lansekap, serta bagaimana jalan keluar untuk merestorasi degredasi lansekap.

Tahapan penelitian dikembangkan dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut: hasil indikator degradasi lingkungan, yang terdiri atas data erosi, sedimentasi, pencemaran dapat disimpulkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan pada kawasan penelitian. Untuk mengetahui besarnya lokasi perubahan penggunaan ruang/lahan, digunakan metoda GIS, yaitu dengan cara analisis superimposed dalam kurun waktu 10 tahun (1992-1997-2002). Kemudian hasil superimposed ini dibandingkan dengan peraturan yang berlaku antara lain acuan pada Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Berkurangnya lahan alamiah dan bertambahnya lingkungan buatan dari tahun 1992 s/d 2003, memperlihatkan adanya pengawasan pembangunan yan tidak terkendali dan tata ruang yang ada belum memasukkan konsep lingkungan hidup secara utuh, sehingga kepentingan pembangunan ekonomi lebih ditekankan dibanding kepentingan atas perlindungan dan kelestarian alam. Dilihat dari hasil indikator penggunaan ruang dapat disimpulkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan pada kawasan penelitian, dengan adanya penggunaan ruang secara berlebihan, dan terjadinya konvensi hutan lindung menjadi daerah terbangun. Dilihat dari hasil indikator kemiskinan, yang terdiri dari data indikator kemiskinan, Human Development Index (HDI), Millennium Development Goals (MDGs), Partisipasi masyarakat dan aspirasi ibu rumah tangga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi degradasi sosial pada kawasan penelitian. Analisis SWOT yang didasarkan pada loika yang memaksimalkan kekuatan (stength) dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (treats). Untuk mengurangi terjadinya degradasi lingkungan, dan kesenjangan ekonomi-sosial, serta untuk memperkecil ancaman bagi kebijakan tata ruang yang belum mendukung, maka diperlukan penyempurnaan atas kebijakan tata ruang yang ada (strategi W1-T3). Hasil akhir kebijakan publik yang dipilih oleh para pakar melalui model AHP adalah kebijakan penataan ruang dengan pendekatan : ekologi/holistik, daratan & pantai, dengan pelaku masyarakat/ stakeholders, ekosentrisme sebesar 38% (new paradigm), lebih diutamakan dibanding dengan kebijakan ruang dengan pendekatan: mekanistik, daratan & pantai, pelaku pemerintah & industri swasta, biosentrisme sebesar 35% (bussines as usual plus), dan kebijakan penataan ruang dengan pendekatan: mekanistik, bias daratan, pelaku pemerintah, antroposentrisme sebesar 27% (bussines as usual). Perubahan kebijakan ini tidak dapat dilakukan secara instant, melainkan harus secara bertahap.

Kesimpulan penelitian:
a. Kelemahan pembangunan di kawasan Perkotaan Pantai saat ini, yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan fisik dan sosial, karena belum mengintegrasikan penataan ruang kawasan daratan dan pantai, dan pemerintah belum taat asas dalam perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunannya.
b. Prinsip penataan ruang di kawasan perkotaan pantai adalah dengan menggunakan perencanaan tata ruang berbasis Lansekap Ekologi, yaitu perencanaan dengan menggabungkan subdisiplin ekologi dengan geografi, dengan penekanan pada daya dukung dan daya tampung.
c. Kriteria penataan ruang di kawasan perkotaan pantai adalah berdasarkan keberpihakan pada lingkungan yang pengembangannya menggunakan etika lingkungan ekosentrisme, dengan memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologi, keberpihakan pada ekonomi kemasyarakatan, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditujukkan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat ; keberpihakan pada keadilan sosial.
d. UU Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, perlu disempurnakan karena: () Bias pemerintah (seharunya perpihak pada pemerintah, pengusaha dan masyarakat sebagai kesatuan stakeholders), (ii) Bias kota (seharusnya dengan pendekatan perkotaan dan pedesaan), (iii) Bias daratan (seharusnya dengan pendekatan daratan, lautan dan udara), (iv) Belum menerapkan sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan penataan ruang di lapangan.
e. Perencanaan tata ruang yang ada cukup baik sebagai payung normatif, namun untuk rencana detail tata ruang (RDTR) seperti yang digunakan di kota bojonegara perlu disempurnakan, khususnya peruntukan bagi kawasan pantai.
f. Degradasi lingkungan fisik dan sosial yang terjadi, disebabkan aparat pemerintah tidak taat asas dalam melaksanakan tata ruang di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
g. Kemiskinan di kawasan penelitian terjadi karena pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi, lebih berpihak pada pelaku ekonomi (elit pengusaha), dibanding dengan berpihak pada masyarakat umum, termasuk petani dan nelayan.
h. Penetapan kebijakan baru dalam penataan ruang perkotaan pantai: yaitu model proses penataan ruang kawasan perkotaan pantai.

Saran penelitian
a. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian "Model Proses Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pantai" sebagai konsep baru, harus disertai dengan tatanan baru pada proses pembuatan kebijakan dan kelembagaan penataan ruang Kebijakan berbasis bottom-up approach akan memperkuat landasan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Sedangkan kelembagaannya dapat dikembangkan BKTRD) Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah), yang secara normatif sebagai perwakilan BKTRN di pusat, namun mempunyai kewenangan otorisasi di daerah.
b. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, tidak sekedar tataran peraturan dan konsep, namun lebih kearah kemauan politik dan budaya. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan, fokus pada pendekatan partisipasi politik (political Participation) dan pendekatan budaya (Cultural Vibrancy).