Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S10385
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fellisia, author
Tesis ini membahas mengenai pernyataan Bapak Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM RI bahwa Pengadilan Pajak inkonstitusional. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif, dengan metode penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan agar DPR bersama-sama dengan Presiden menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Sistem pembinaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27799
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Winda Triana, author
Perbedaan persepsi dan interprestasi Undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan validitas bukti dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengakibatkan sengketa antara Direktorat Jendral pajak (fiskus) dengan Wajib pajak. Dalam memberikan keadilan di bidang perpajakan dilakukan melalui prosedur pengajuan keberatan dan banding. Penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak...
2012
S42213
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Bandung: Citra Umbara, 2002
336.2 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ali Purwito Moesdradjad, author
Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Fiskal FH-Badan Penerbit FH UI, 2007
336.2 ALI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Gultom, Rinda Chronika, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kasus harga transfer di Indonesia dan praktik transaksi transfer pricing dalam skema bisnis lima belas pemohon banding. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian kasus sidang banding harga transfer dan efektivitas peraturan transaksi hubungan istimewa dalam mendeteksi penghindaran pajak. Penelitian ini dilatarbelakangi...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S57638
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Amir Nurdianto, author
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yakni tanggal 12 April 2002. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35142
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riyana Ridwan, author
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sengketa pajak timbul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27425
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Mega Ayu Werdiningsih, author
Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak selama ini diatur Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang pada pokoknya menegaskan pengawasan Hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Hal ini tentu tidak sesuai dengan reformasi kekuasaan kehakiman di mana seharusnya pengawasan Hakim menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Susandi, author
ABSTRAK
Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk
Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem
pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu
sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung
jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang...
2009
T37484
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
