Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagian besar kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi rendahnya cakupan layanan pengangkutan sampah. Layanan pengangkutan sampah yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah juga memiliki potensi tidak efisien dalam operasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi inefisiensi layanan pengangkutan sampah dan kebutuhan biaya modal untuk mencapai 100 persen layanan pengangkutan sampah di Kota Cilegon sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk tahun 2019. Inefisiensi diukur dari selisih antara nilai estimasi biaya minimum yang paling mungkin dari layanan pengangkutan sampah dengan biaya operasi saat ini. Minimisasi biaya diperoleh dari model vehicle routing problem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefisiensi yang terjadi mencapai 37 persen, yang sebagian besar berasal dari komponen tenaga kerja. Untuk melayani pengangkutan sampah bagi seluruh penduduk di Kota Cilegon, alokasi anggaran perlu ditingkatkan sebanyak Rp 34 miliar.

---

Most cities in developing countries, including Indonesia, face a low coverage of waste collection service. The collection service that mostly carry out by government also has potential to be inefficient in their operation. The purposes of this study are to estimate the inefficiency of waste collection service and the capital cost requirement to cover 100 percent waste collection service in Cilegon City as mandated in RPJMN (National Medium-Term Development Plan) for year 2019. The inefficiency is measured by the deviation of estimate value of the most possible minimum cost of waste collection service with the current operation cost. The cost minimization is obtained from the model of vehicle routing problem. The result shows that the inefficiency reaches 37 percent which largely comes from the labor component. To cover all of resident in Cilegon City, the City needs to increase their budget allocation as much as IDR 34 billion.

Abstrak :
ABSTRAK
Sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Jakarta pada dasarnya telah ditangani oleh instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang dalam penanganan sampah di Jakarta adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bekerjasama dengan beberapa instansi lain. Tetapi tetap masih ada persoalan yang muncul, yaitu masih tetap ada sampah yang menumpuk. Hal ini merupakan salah satu indikator suatu daerah di Iakarta dikatakan kumuh.

Hal terdepan yang langsung terkait dengan masalah tersebut diatas adalah sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah. Untuk mempelajari sistem pengumpulan dan pengangkutan di Iakarta, BPPT 1992 rnenyarankan agar langsung diambil contoh kasus dengan luasan suatu kelurahan.

Untuk itu, maka diperlukan data-data lapangan yang menyangkut timbulan sampah berdasarkan kuantitas atas perbedaan lahan. Tata guna lahan yang ada pada daerah studi, Kelurahan Pejaten Timur, terbagi atas 3 yaitu perumahan, perkantoran dan komersial. Disamping itu juga diadakan pengamatan lapangan untuk mengetahui waktu yang diperlukan kendaraan pengangkut sat-u ritasi dan kapasitas satu ritasi. Timbulan yang didapat dari hasil pengamalan untuk perumahan berkisar antara 2,29 1/orang/hari - 2,80 I/orang/hari. Sedang untuk perkantoran 3,90.10-1 H13/ mz/ hari dan perdagangan (komersial) 9,44.10" m3/mf/hari. Sedangkan untuk ritasi truk jika manual hanya didapat 1 ritasi dan dengan bantuan shovel (mekanik) didapat 2 ritasi.

Karenanya dalam perencanaan digunakan metode pengangkutan non kontainer dengan mekanik yang mengambil sampah di 12 Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) dengan kebutuhan 6 truk dan 5 shovel. Pengumpulan dilakukan dengan metode individual tak langsung yang membutuhkan 95 gerobak untuk melayani seluruh Kelurahan Pejaten Timur. Frekwensi pengumpulan dan pengangkutan dilakukan 3 kali seminggu.

---

Abstrak :
Tahun 2017 Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok memiliki tingkat pengumpulan dan tingkat pengangkutan sampah yang belum terlayani secara merata atau baru sebesar 47% yang terlayani. Riset ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengumpulan, dan tingkat pengangkutan menggunakan permodelan spasial. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari instansi pemerintah, wawancara, dan survey lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu model spasial yaitu analisis jaringan dengan metode travelling salesman problem untuk pengoptimalan rute pengangkutan sampah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Sukmajaya memiliki 4 tipe pelayanan pengangkutan, yaitu TPS fisik, TPS non fisik, door to door, dan perdagangan jasa. Tingkat pelayanan pengangkutan dan pengumpulan sampah pada tahun 2019 adalah sebesar 57%. Rute truk yang menghasilkan emisi terbanyak adalah adalah rute truk 11. Jauhnya jarak antara 1 lokasi pengangkutan dengan lokasi lain, serta melayani 3 perumahan dengan sistem door to door yang memperbesar jarak perjalanan sehingga emisi ikut meningkat. Pengoptimalan pada skenario 1 mampu meningkatkan tingkat pengangkutan menjadi 61,64% dan mengurangi jarak tempuh kendaraan, produksi emisi gas karbon dan penggunaan solar rata-rata sebesar 3,63%. Pada skenario 2 mampu meningkatkan tingkat pengumpulan menjadi 100%. ......In 2017 Sukmajaya District, Depok City has a level of waste collection and transport rates only 47% are served. This research aims to increase the level of waste collection and waste transport using spatial modeling. Data collection in this study was carried out using secondary data from government agencies, interviews, and field surveys. This research was conducted using one of the spatial models namely network analysis with the traveling salesman problem method for optimizing waste transportation routes. The results showed that Sukmajaya District had 4 types of transportation services, namely physical TPS, non-physical TPS, door to door, and trade in services. The level of waste transportation and collection services is 57%. Truck routes that produce the most emissions are truck routes 11. The distance between 1 transportation location and other locations, as well as serving 3 housing with a door to door system that increases the travel distance so that emissions also increase. Optimization with first scenario carried out were able to increase waste transport to 61,64% and rate reduce vehicle mileage, production of carbon gas emissions and the use of gasoline by an average of 3,63%. Second scenario were able to increase waste collection to 100%.

Abstrak :
Penanganan sampah merupakan salah satu wujud pelayanan publik dari pemerintah, disisi lain masyarakat juga harus berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah didalam penyelenggaraan, pengambilan keputusan, dan pengawasan penanganan sampah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya . Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan sampah secara kolaboratif telah terbangun dengan adanya keterlibatan aktor pemerintah dan non pemerintah, terdapat pembagian kewenangan, kerjasama antara Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta. Telah terbangun dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen hingga mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas pada tahapan kegiatan pemilahan sampah. Penelitian juga menemukan bahwa proses kolaboratif ini belum sempurna faktor- faktor yang turut mempengaruhi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemilahan sampah, pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan sampah, kurangnya motivasi petugas sampah RT dan RW serta prasarana dan manajemen pengangkutan yang kurang optimal. Untuk itu diperlukan sosialisasi, penyuluhan yang lebih intensif, pendampingan untuk mengubah perilaku masyarakat serta inovasi didalam merangsang partisipasi aktif dari masyarakat. ......Waste management is one form of public service from the government. On the other hand the community must also participate and collaborate with the government in the implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self-help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the study show that collaborative waste management processes have been built with the involvement of government and non-government actors, there are a division of authority, collaboration between community self-help, community waste bank organization, public facility maintenance (PPSU) and the jakarta barat Environtment agency in collaboration with the private sector. Dialogue, trust, understanding, commitment have been established to achieve temporary result. Private involvement in collaborative governance processes is still limited to the stages of waste sorting activities. Research also found that this collaborative process was not perfect. factors that influence, among others are the low understanding of the community about sorting waste, the people's mindset that is still traditional in handling waste, lack of motivation from garbage officers, and less optimal infrastructure and management of garbage truck transportation. For this reason, socialization, more intensive counseling, assistance to change community behavior and innovation in stimulating active participation from the community are needed.

Abstrak :
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terjadi perubahan kebijakan pola pengangkutan sampah di kawasan berpengelola di DKI Jakarta. Pengangkutan sampah kawasan dari sumber sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan dengan Pola Business to Business. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan permukiman, komersial, industri dan khusus. Perubahan kebijakan tersebut diprediksi menimbulkan biaya dan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perubahan kesejahteraan (welfare) yang diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta akibat adanya perubahan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah Metode Analisis Biaya Manfaat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perubahan net benefit positif diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta penyedia jasa angkut sedangkan perubahan net benefit negatif diterima pihak swasta pengelola kawasan komersial dan industri. Perubahan net benefit keseluruhan bernilai positif yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan secara agregat.

---

Act of Regional Government of DKI Jakarta Number 3 Year 2013 regarding Waste Management stated that the management of settlement area, commercial area, industrial area and specific area obligate to collect the waste from their area. Collection is in the form of picking-up and carrying out waste from the managed area to the final waste processing site. This task can be done by using Business to Business Scheme. This policy alternation will cause costs and benefits to related stakeholders. The objective of this research is to analyze welfare changes that accepted by society, government and private sector in consequence of policy alternation of waste collection in managed area. Data analysis was conducted using cost benefit analysis method. We found that change of net benefit is positive. The change of net benefit for society, government and private sector which supply waste collection service are positive. Negative change net benefit is received by the management of commercial and industrial area.

Abstrak :
Di tengah kondisi bumi saat ini yang semakin menua, populasi manusia semakin bertambah, tak terkecuali di Kota Bogor, Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 1.059.359 jiwa dan laju pertumbuhan sebesar 1,53% pada tahun 2022. Sektor pengelolaan sampah menjadi salah satu sektor penyumbang 10% emisi gas rumah global, baik dari sampah organik, anorganik, maupun aktivitasnya seperti pengangkutan sampah. Kegiatan pengangkutan sampah di Indonesia masih dilakukan dengan kendaraan konvensional yang mengemisikan jejak karbon dari penggunaan bahan bakarnya. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara. Perhitungan jejak karbon dilakukan dengan menggunakan Metode IPCC 2006 Tier 1 dan software Emission Quantification Tool (EQT) 2018 version yang dikembangkan oleh IGES (Institute for Global Environmental Strategies). Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa Kota Bogor memiliki dua skema pengangkutan sampah, yakni skema 1—sampah diangkut dari sumber, lalu ke TPS, dan dilanjut ke TPA­—dan skema 2—sampah langsung diangkut dari sumber menuju TPA­. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Bogor menghasilkan jejak karbon dari transportasi pengangkut sampah sebesar 4.465,57 ton CO2-eq/tahun atau sebanyak 25,43 kgCO2-eq/ton sampah. Penghasil jejak karbon terbesar ialah Kecamatan Bogor Barat, yakni sebesar 1.297,38 ton CO2-eq/tahun, diikuti oleh Kecamatan Bogor Selatan 942,4 ton CO2-eq/tahun, Kecamatan Tanah Sareal 930,41 ton CO2-eq/tahun, Kecamatan Bogor Utara 801,24 ton CO2-eq/tahun, Kecamatan Bogor Tengah 343,21 ton CO2-eq/tahun, serta Kecamatan Bogor Timur 150,93 ton CO2-eq/tahun. Berdasarkan uji Korelasi Pearson, variabel yang berkorelasi secara signifikan dengan jejak karbon dari transportasi pengangkutan sampah di Kota Bogor adalah berat sampah, konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, dan durasi perjalanan. ......Amid the current aging condition of the Earth, the human population is increasing, including in Bogor City, a city with a population of 1,059,359 people and a growth rate of 1.53% in 2022. Waste management is one of the contributors to 10% of global greenhouse gas emissions, both from organic and inorganic waste, as well as activities such as waste transportation. Waste transportation activities in Indonesia still use conventional vehicles that emit carbon footprint from fuel consumption. Data collection for this study is conducted through questionnaire and interviews. Carbon footprint calculation is performed using the IPCC 2006 Tier 1 Method and the Emission Quantification Tool 2018 version, developed by the Institute for Global Environmental Strategies. Based on the data obtained, Bogor City has two waste transportation schemes; scheme 1 (from the source to the Transfer Station, then to the Final Disposal Site) and scheme 2 (directly transported from source to the TPA). Based on the research results, Bogor City produces a carbon footprint from waste transportation of 4,465.57 tons CO2-eq/year or 25.43 kgCO2-eq/ton of waste. The highest carbon footprint comes from West Bogor District, which is 1,297.38 tons CO2-eq/year, followed by South Bogor District with 942.4 tons CO2-eq/year, Tanah Sareal District 930.41 tons CO2-eq/year, North Bogor District 801.24 tons CO2-eq/year, Central Bogor District 343.21 tons CO2-eq/year, and East Bogor District 150.93 tons CO2-eq/year. According to the Pearson correlation test, variables with significant correlation to the carbon footprint are waste weight, fuel consumption, distance traveled, and duration of waste transportation trip.

Abstrak :
Populasi manusia setiap tahunnya selalu meningkat, pada DKI Jakarta jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 10.562.088 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,92%. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia maka akan berbanding lurus dengan dampak terhadap lingkungan. Di Indonesia, sektor sampah menjadi salah satu sektor penyumbang gas rumah kaca mulai dari sumber, pengangkutan, hingga tempat pemrosesan akhir. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dan kuesioner, kemudian dilakukan perhitungan estimasi jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi pengangkutan sampah menggunakan Emission Quantification Tool (EQT) 2018 version yang dikembangkan oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES). Berdasarkan hasil penelitian, jumlah jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi pengangkutan sampah di DKI Jakarta sebesar 22.461,71 Kg CO2-eq/hari. Penyumbang jejak karbon terbesar adalah Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu 6.352,67 Kg CO2-eq/hari, Kota Administrasi Jakarta Timur 4.942,95 Kg CO2-eq/hari, Kota Administrasi Jakarta Selatan 3.696,37 Kg CO2-eq/hari, Kota Administrasi Jakarta Utara 3.569,06 Kg CO2-eq/hari, Kota Administrasi Jakarta Pusat 3.521,06 Kg CO2-eq/hari, dan Kepulauan Seribu adalah yang terendah yaitu 379,59 Kg CO2-eq/hari. Faktor yang mempengaruhi jejak karbon dari kendaraan pengangkutan sampah di DKI Jakarta berdasarkan hasil uji korelasi pearson adalah jumlah penduduk, jarak tempuh kendaraan, konsumsi bahan bakar yang habis, umur kendaraan, dan berat sampah yang diangkut. ......The human population always increases every year, in DKI Jakarta the population in 2020 is 10.562.088 people and the annual population growth rate is 0.92%. Along with the increase in the human population, it will be directly proportional to impact on the environment. In Indonesia, the waste sector is one of the sectors that contributes to greenhouse gases, starting from the source, transportation, to the final processing. Data collection in this research was carried out by direct interviews and questionnaires, then an estimation of the footprints generated from the waste transportation using the Emission Quantification Tool (EQT) 2018 version developed by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES). Results Based on the research, the amount of carbon footprint generated from waste transportation in DKI Jakarta is 22.461,71 Kg CO2-eq/day. The largest contributor to the carbon footprint is West Jakarta Administrative City, which is 6.352,67 Kg CO2-eq/day, East Jakarta Administrative City 4.942,95 Kg CO2-eq/day, South Jakarta Administrative City 3.696,37 Kg CO2-eq/day, North Jakarta Administrative City 3.569,06 Kg CO2-eq/day, Central Jakarta Administrative City 3.521,06 Kg CO2-eq/day, and the Thousand Islands are the lowest at 379,59 Kg CO2-eq/day. Factors that affect the footprint of solid waste transportation in DKI Jakarta based on the results of the Pearson correlation test are the number of residents, vehicle mileage, amount of fuel, age of the vehicle, and the weight of the transported waste.

Abstrak :
Penelitian ini membahas permasalahan pengelolaan pengangkutan sampah di DLHK Kota Depok. Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil timbunan sampah organik tertinggi di Indonesia, dimana wilayah pada provinsi tersebut yaitu Kota Depok merupakan penghasil timbunan sampah organik tertinggi dengan total timbunan sampah organik, 60% dari 594 ribu ton sampah pada tahun 2021. Telah terdapat fasilitas pengolahan sampah organik di Kota Depok yaitu Unit Pengolahan Sampah (UPS), namun alokasi sampah yang diterima masih rendah. Tingginya angka timbunan sampah organik dan rendahnya alokasi sampah ke UPS menunjukan keadaan tersebut harus di imbangi dengan baiknya pelayanan pengangkutan keseluruhan sampah yang ada di suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rute kendaraan untuk distribusi pengangkutan sampah dengan meminimalkan waktu tempuh yang optimal untuk distribusi tersebut dan menambahkan UPS sebagai fasilitas perantara. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode vehicle routing problem with Intermediate Facilities. Hasil dari penelitian ini diperoleh 15 rute untuk 15 unit kendaraan pengangkut sampah untuk kedua sesi rute, dengan total timbunan sampah 22 ton/hari untuk rute sesi 1 dan 19,8 ton/hari untuk rute sesi 2. Sedangkan dengan total waktu operasional 2433,15 menit untuk sesi 1 dan 2496,8 menit untuk sesi 2. ......This study discusses the problem of waste transportation management in DLHK Depok City. West Java Province is the highest organic waste producer in Indonesia. Whereas Depok City is the highest organic waste producer, with a total pile of organic waste is 60% of 594.000 tons of waste in 2021. There are already organic waste processing facilities in Depok City, that is Waste Processing Unit (UPS), but the waste allocation received by UPS is still low. The high number of piles of organic waste and the low allocation of waste to UPS show that this situation must be balanced with excellent waste transportation services. This study aims to obtain vehicle routes for the distribution of waste transportation by minimizing the optimal travel time for the distribution and considering UPS as an intermediary facility. The method used in this research is the Vehicle Routing Problem with Intermediate Facilities method. The results of this study obtained 15 routes for 15 units of waste transport vehicles for both sessions, with a total waste pile of 22 tons/day for session 1 and 19.8 tons/day for session 2. Meanwhile, with a total operational time of 2433.15 minutes for session 1 and 2496.8 minutes for session 2.

Abstrak :
Vehicle routing problem (VRP) merupakan aplikasi dari optimasi kombinatorial untuk menentukan sejumlah rute yang diawali dan diakhiri di suatu tempat. Permasalahan pengelolaan pengangkutan sampah merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga estetika dan kenyamanan suatu kota maupun wilayah. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia penghasil timbunan sampah, dimana wilayah pada provinsi tersebut yang memiliki rasio produksi sampah harian per penduduk tertinggi adalah di Kota Pematangsiantar sebanyak 0,83 kg/hari per penduduk yang tentunya akan mengakibatkan tingginya angka timbunan sampah harian. Tingginya angka timbunan sampah tentunya harus di imbangi dengan baiknya pelayanan pengangkutan keseluruhan sampah yang ada di suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rute kendaraan untuk distribusi pengangkutan sampah dengan meminimalkan waktu tempuh yang optimal untuk distribusi tersebut. Dengan menggunakan vehicle routing problem diperoleh 43 rute untuk 34 unit kendaraan pengangkut sampah, dengan total timbunan sampah 183,1 m3/hari dan total waktu operasional 4608 menit ......The Vehicle Routing Problem is an application of combinatorial optimization to determine a number of routes that start and end at one place. The problem of managing waste transportation is a very important part in maintaining the aesthetics and comfort of a city or region. North Sumatra Province itself is one of the provinces in Indonesia that produces waste piles, where the area in the province that has the highest daily waste production ratio per resident is Pematangsiantar City as much as 0.83 kg/day per resident which of course will result in high daily waste accumulation rates. The high number of landfills must of course be balanced with good transportation services for the entire waste in an area. This study aims to obtain vehicle routes for the distribution of waste transportation by minimizing the optimal travel time for the distribution. By using the Vehicle Routing Problem, 43 routes were obtained for 34 units of garbage transporting vehicles, with a total waste pile of 183.1 m3/day and a total operational time of 4608 minutes