Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan makin berkembangnya rumah sakit, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan, maka kesiapan pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pengobatan. Perencanaan pengelolaan sediaan farmasi perlu dibentuk dengan baik. Oleh karena penggunaan sediaan barang farmasi oleh pasien rawat inap memerlukan biaya yang tinggi, dianggap perlu adanya sistem yang tepat dan berorientasi pada kepentingan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sistem pengelolaan obat dan alat kesehatan habis pakai untuk pasien rawat inap di PKS RSCM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang farmasi di PKS RSCM sudah dapat dilaksanakan secara tertib dan lancar, meskipun ditemukan adanya keterbatasan tenaga pelaksana dan sarana kerja, belum adanya standar prosedur secara tertulis, serta belum dibentuknya sistem informasi yang baik. Disimpulkan bahwa dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan habis pakai pasien rawat inap di PKS RSCM, peningkatan proses fungsi logistik dan administrasi tergantung pada pengembangan komponen input. Upaya peningkatan yang disarankan meliputi : penambahan satu orang tenaga pelaksana kegiatan administrasi, penyediaan dua buah ruang khusus untuk depo farmasi, penyediaan perangkat komputer untuk pengolah data, pembentukan prosedur kerja tertulis untuk tiap bentuk kegiatan dalam pengelolaan barang farmasi, serta pembentukan sistem informasi yang lebih baik. Diharapkan dengan perbaikan bentuk struktur organisasi PKS RSCM, akan jelas menunjukkan wewenang-tanggungjawab tiap bagian yang ada di PKS; dan pembentukan sistem kerja yang baik, penambahan satu tenaga pelaksana bagian keuangan serta penggunaan sarana komputer, dapat meminimalkan terjadinya 'bad debt'."

"Sampah perkotaan akan tetap merupakan salah sam persoalan rumit yang dihadapi oleh pengelola kota dalam menyediakan sarana dan prasarananya Sampah padat yang tidak dikelola sebagaimana mestinya sering menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan manusia, seperti masalah estetika, tersumbatnya saluran air yang dapat menyebabkan banjir, bahaya kebakaran, terjadinya pencemaran lingkungan, dan meningkatnya bibit penyakit. Oleh karena itu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, manusia seyogyanya harus mampu memelihara, mengatur serta menjaga keseimbangan lingkungan.Secara umum pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum diprioritaskan, hal ini terlihat dari timbulan sampah pada tahun 2000 yang terangkut ke TPA hanya sebesar 35.000 ml dari 172.202 m3, tidak seimbangnya sarana pewadahan dan sarana angkut dengan timbulan sampah yang ada, sulitnya mendapatkan lahan kosong untuk lokasi TPS, pengoperasian TPA dengan sistem open dumping, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan data dasar (data base) yang salah satunya mengenai volume, komposisi, kadar air, kadar abu, dan nilai kalori timbulan sampah yang berguna untuk perencanaan sistem pengelolaan sampah Kota Pekanbaru.

---

The municipal solid waste became a problem that needed to be solved immediately. lt will remain a problem that should be faced by the city authority, especially in providing the facilities related to the problem. Solid waste arouse some environmental and health problem for human, as well as other problem like the esthetics, drainage problem that can lead to flooding, fire, environmental pollution and the spreading of diseases. It needed that human should be able to maintain the balance of the environment.In general, solid waste management in Pekanbaru had not been become a priority, and based on the facts that only 35,000 m3 of 172,202 m3 can be brought to the tinal disposal in 2002. The problems are: insuficient tools and needed transportation devices. difficulties to End a temporary waste pool, the use of open dumping system, and the lack of the society awareness toward the sanitary of their living environment. Therefore, a good planning of waste management would be needed where based on the data of the waste characteristics were very important."

"Gunung Gede Pangrango merupakan taman nasional terbaik di Pulau Jawa....."

"Penelitian ini tentang implementasi peran manajer rekod dalam mengelola rekod Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami proses pengelolaan rekod di FT UI. Hasil penelitian adalah peran manajer rekod di FT UI dijalankan oleh dua orang yaitu sekretaris fakultas dan manajer umum yang mengelola rekod berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan mereka walaupun ada pedoman Tata Persuratan. Hal ini juga ditunjukkan oleh pegawai FT UI dalam pekerjaan pengelolaan rekod sehari-hari. Implementasi peran manajer rekod FT UI dipahami sebagai peran simbolik yaitu pada tataran struktur makro ada pada Sekretaris Universitas dan struktur mikro FT UI ada pada Sek Fak tetapi pada kenyataannya pengelolaan rekod di FT UI menurut deskripsi pekerjaan juga ada pada manajer umum.

---

This research is about the implementation of record manager's role Engineering Faculty of Indonesian University (FTUI). It is qualitative approach with study case method to comprehend record management process at FTUI being conducted. The result shows that the roles of record manager are played by faculty secretary and general manager whom they both manage the record based on their knowledge and experiences. It shows also among the staff whom conducting the practical of record managing. The implementation of record manager's role in managing Engineering Faculty of Indonesian University's record comprehended as symbolic role. It means that structurally in UI record management is on faculty secretary but in fact record management done by general manager."

"Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan reformasi birokrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara kemudian diatur lah mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri terutama dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Diperlukan sebuah ketegasan dan pengaturan yang jelas serta integrasi yang bagus antara setiap peraturan yang dikeluarkan, terutama mengenai peraturan yang terkait dengan keuangan negara.

---

The ideas of "rechtsstaat", the rule of law, and nomocracy are the ideas of sovereignty of law or the supremacy of legal principles. Rechtsstaat will be established as if the welfare state conception had been established yet. In institutionalizing the welfare state, government who executes the economic and social aspect of its people is so important. Government who plays it roles well refers to good governance. "Bestuurhandelingen" can be seen from the adminitrative function which has correlation to the "staatsidee". In establishing the good governance, there is a necessary on implementing adminsitrative reform, especially in financial management in administrative function. This spirit is recognized as the background of the existence of "Badan Layanan Umum". The existence of "Badan Layanan Umum" can enhance the quality of public services which is engaged to the flexibility in financial management and apply the "business as usual" principle. This thesis discusses about the implementation of financial management in "Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri", as viewed from the legal perspective. This thesis is a descriptive and normative research. The conclusion of this thesis suggests that Indonesia must enact regulation which is compatible with other regulations, i.e. regulation on state finance."