Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan kewajiban perpajakan pada Instansi Pemerintah. Pentingnya pengelolaan kewajiban perpajakan bukan hanya untuk sektor privat, tetapi sektor publik juga memiliki kewajiban yang sama untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Analisis ini bertujuan untuk meminimalisirkan sanksi dan resiko penyimpangan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

---

This thesis discusses the management of tax obligations on Government Agencies. The importance of managing tax obligations not only to the private sector, but public sector also has the same obligation to obey the fulfillment of tax obligations. This analysis aims to reduce sanctions and the risk of irregularities in the management of tax liabilities."

"Daerah Serta Efektivitras Pengelolaan BPHTB Setelah Dikelola Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Penelitian ini menganalisis perbedaan peraturan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diggunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan mulai dikelola pada Tahun 2013 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menganalisa efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah dikelola oleh Pemerintah Povinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap peraturan Undang-Undang serta Peraturan Daerah serta melakukan wawancara tentang kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam pengelolaan PBB dan telah Efektinya penerimaan BPHTB yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ......Goverment and effectiveness of the management BPHTB after managed by Pemerintah Provinsi DKI Jakarta This study analyzes the differences in management regulations that land and building tax band is used by the Central Government and Local Government which will begin in the year 2013 is managed by Pemerintah Provinsi DKI Jakarta and analyzing the effectiveness acceptance BPHTB after Povinsi managed by the Government of DKI Jakarta. This research method using case studies of regulatory law and local regulation and conduct interviews about the readiness of the Pemerintah Provinsi in the management of Land and Building Tax and has been effectiveness BPHTB managed by the Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame di Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan mengusulkan alternatif pemecahan bagi terealisasinya target penerimaan pajak reklame di Dipenda Propinsi DKI Jakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana penelitian diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang.Penelitian mengambil lokasi di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta tidak mencapai target. Hal ini sebabkan oleh beberapa faktor berikut:1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI No 37 tahun 2000 adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota dan Dinas P2K. Tapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hubungan ketiga instansi tersebut tidak serasi, sehinga memunculkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak, dan hal ini dapat mendorong para wajib berusaha mencari celah-celah yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, peraturan perundang-undangan reklame dikaitkan dengan ketentuan tentang perizinan dari pemajakan yang seharusnya sebagai objek pajak nilai perpajakannya ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan tentang pemajakan atas reklame di daerah seharusnya berdiri sendiri, sehingga mekanisme, tata cara dan prosedur pemungutan pajak reklame murni berdasarkan tata aturan main perpajakan. Lebih dari itu, Perda OKI Jakarta No. 8 Tahun 1998 menyebutkan bahwa izin penyelenggaraan reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Hal ini mengingkari nilai ekonomis dari pajak reklame.2. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan secara hirarkis oleh Balai Dinas, Suku Dinas, dan Seksi PDK Pendapatan Daerah OKI Jakarta serta melibatkan dua instansi lain (DTK dan DP2K) menyebabkan admistrasi pemungutan pajak reklame tidak maksimal.3. Ketidaksinkronan level organisasi pada Dipenda, Dinas Tata Kota dan P2K sebagai tritunggal penyelenggara reklame juga menyebabkan koordinasi antar ketiga unit tersebut seringkali tidak harmonis, sehingga menyebabkan pemungutan pajak reklame tidak lancar.4. Pembatasan wewenang bagi personil di Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan menyebabkan mereka hanya berkonsentrasi pada kewenangannya, sehingga reklame-reklame yang menjadi kewenangan Suku Dinas dan Balai Dinas tidak mendapat perhatian. Akibatnya rangkaian kegiatan pemungutan pajak reklame ikut terganggu.Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: (1) mengkaji berbagai peraturan dalam bidang perpajakan, khususnya pajak reklame, yang kenyataannya sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, paling tidak di level operasional, dan kemudian melakukan perubahan dan penyempurnaan seperlunya; (2) Sistem perizinan hendaknya harus dipisahkan dengan sistem pemungutan pajak, retribusi, dan sewa titik reklame, namun berhubungan kuat secara kausalistik; (3) Unit yang seharusnya mempunyai tanggung jawab atas pengajuan permohonan penyelenggaraan reklame adalah unit teknis yang terkait langsung dengan sifat izin yang dikeluarkan, yakni Dinas Tata Kota; (4) Proses penerbitan zin reklame menyertakan tidak hanya satu unit instansi, melainkan paling tidak ada dua unit instansi teknis, DTK dan DP2K; (5) Pengadministrasian izin harus dikelola oleh unit yang memegang kendali proses perizinan, karena adanya batasan-batasan waktu dan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara reklame; (6) Aktivitas pelaksanaan pemungutan pajak reklame diawali dengan kegiatan penetapan pajak, dengan interface ke sistem-sistem lainnya khususnya sistem penertiban dan sistem perizinan; (7) Diperlukan tindakan penertiban sebagai bentuk penegakan hukum karena makin banyaknya pelanggaran-pelanggaran secara fisik terhadap ketentuan perizinan yang dilakukan penyelenggara reklame, dengan tidak melupakan mekanisme pemajakan bagi pelanggarnya."

"Sebagaimana telah diketahui, pada saat ini otonomi daerah telah menjadi satu kajian yang meluas dan salah satu unsur penting dalam masalah otonomi ini adalah menyangkut perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Agar Pemerintah Daerah dapat menarik manfaat yang sebesar-besarnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola Pendapatan Asli Daerahnya dengan sebaik mungkin. Salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah Pajak Daerah, yang merupakan sumber penghasilan terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Pendapatan Asti Daerah Lainnya. Salah satu Pajak Daerah yang realisasi pendapatan dan potensinya besar adalah pajak Hotel dan Restoran (PHR). Untuk dapat memanfaatkan potensi pajak dengan efektif, sebagai salah satu syarat utama dalam suatu pemungutan pajak yang baik, adalah sistem administrasi perpajakan yang baik, yaitu sistem yang dikelola dengan memperhatikan penataan pencatatan,pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek dan obyek pajak.Penelitian ini bertujuan mengkaji peran PHR di 10 Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi besar, di samping mengkaji kemungkinan penerapan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pajak Hotel dan Restoran serta kemungkinan kenaikkan pendapatan dari pajak tersebut, apabila sistem komputerisasi diterapkan. Kendala utama dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran adalah tidak tersedianya informasi yang akurat, repat dan lengkap, yang dibutuhkan dalam proses pemungutan pajaknya, sehingga terjadi ketidakefisienan pemungutan pajak dan kesulitan dalam pengawasannya. Dengan administrasi yang dikerjakan secara manual, maka timbul kerawanan dalam kesalahan, yang diakibatkan oleh kemungkinan terjadinya manipulasi data. Kemungkinan manipulasi data ini, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pajak, maupun kerja sama keduanya.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masalah ini dapat diatasi dengan pengelolaan sistem informasi yang memanfaatkan komputer, agar pengelolaan informasi dapat berjalan dengan lebih cepat dan akurat. Penerapan sistem infomnasi dengan komputer ini dapat menjadi dasar dalam penerapan otomatisasi pengelolaan pajak Hotel dan Restoran. Pada gilirannya, penerapan komputerisasi pajak Hotel dan Restoran, akan meningkatkan penerimaan dari pajak Hotel dan Restoran tersebut. ApabiIa Pemerintah Daerah ingin menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pajak ini, sebaiknya dilakukan secara bertahap."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengelolaan pajak reklame di Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pengelolaan menjadi penting dalam melihat sejauh mana pajak reklame yang berjalan secara berkelanjutan dan setiap tahun nya mengalami perubahan dalam hal penerimaan reklame. Kemudian peneliti melihat sejauh mana cara reklame didata atau diidentifikasi, kemudian pemeriksaan terhadap wajib dan objek pajak, penetapan pajak terutang menggunakan ketentuan yang berlaku dan penagihan dalam rangka menambah penerimaan pajak reklame di Jakarta pusat.

---

This study aims to describe the management of advertisement tax in Central Jakarta. Research using qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Management becomes important in view of the extent to which the billboard tax that runs on an ongoing basis and each year it changes in terms of acceptance of advertisement. Then the researchers looked at the extent to which way billboard recorded or identified, then an examination of the object and the obligatory taxes, the determination of the tax payable using the applicable regulations and billing in order to increase tax revenue billboard in central Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya rent extraction atas pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda data panel pada 152 perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 hingga 2012. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa agresivitas pajak mampu memfasilitasi rent extraction di perusahaan publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan lebih kecil pada perusahaan publik milik keluarga. Keluarga merasa konsekuensi ekspropriasi seperti penurunan harga saham, hilangnya reputasi dan ancaman sanksi/denda lebih tinggi dari manfaatnya. Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa perngaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan lebih rendah pada perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan spesialisasi industri. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor dengan spesialisasi industri mampu memitigasi rent extraction yang difasilitasi oleh agresivitas pajak. ......The main objective of this research is to test the effect of tax aggressiveness to financial aggressiveness. This test has the objective to examine whether tax aggressiveness facilitates rent extraction in the company. Hypotheses test was done using multiple regression model on panel data of 152 public companies listed in Indonesian Stock Exchage from 2009 to 2012. The result found a positive effect of tax aggressiveness to financial aggressiveness. This indicates tax aggressiveness facilitates rent extraction in public companies. This research also shows that the positive effect of tax aggressiveness was lower in family own-public company. Family feels that the cost of expropriation such as price discount, loss of reputation and penalty threat was higher than it's benefit. Finally, this research also shows that the positive effect tax aggressiveness to financial aggressiveness was lower in public company which was audited by industry-specialist auditor. This result shows that industry-specialist auditor able to mitigates rent extraction that was facilitates by tax aggressiveness."