Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengurus koperasi dalam melakukan tindakan kepengurusan ketika masa jabatan berakhir dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini Permasalahan yang saya dalam skripsi ini belum berkekuatan hukum tetap tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya pengurus koperasi sebagai perangkat organisasi dapat berperan dalam menjalankan tugas kesehari hariannya dengan penuh tanggungjawab dan dapat berperan aktif mewujudkan tujuan utama koperasi dalam rangka mensejahterakan para anggotanya pada khususnya dan umumnya untuk segenap rakyat Indonesia

---

ABSTRACTThis paper discusses about cooperative management to implement stewardship when the term ends by using normative juridical research method this study shows that in spite of the problems I have in this essay is not legally binding but at least can give you an idea how should the cooperative management as an organizational device can play a role in daily duties with full responsibility and can contribute active realize the main purpose of cooperatives in order welfare of its members in particular and in general for all the people of Indonesia "

"ABSTRAKStudi kasus: Koperasi Pandawa Mandiri Group. Secara garis besar, koperasi tersebut terkena indikasi mengenai kasus perdata, pidana bahkan PKPU dan kepailitan, sehingga membuat koperasi tersebut mengalami kerugian. Skripsi ini membahasa dari titik awal terjadinya kerugian koperasi dan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kerugian koperasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis kwalitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan kerugian koperasi disebabkan karena adanya keputusan bisnis, permasalahan perdata dan permasalahan pidana. Lalu mengenai pengaturan kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian masih belum memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus di Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kemudian pengaturan mengenai tanggungjawab dan pertanggungjawaban pengurus koperasi masih belum diatur cukup jelas dan terperinci mulai dari Undang-Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012.

---

ABSTRACTPandawa Group Cooperative is exposed to indications about civil cases, criminal, even PKPU and bankruptcy, it all causedthe cooperative suffered losses. This thesis discusses from the starting point of the loss in the cooperative and who should be responsible for it. This thesis type of research is normative juridical and qualitative analysis. The results of this study prove that cooperative losses are caused by business decisions, civil issues and criminal issues. Besides, the regulation of the position and role in the cooperative board regarding to The Cooperative Act is still inadequate compared to The Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Then the arrangement of responsibility and accountability of cooperative management is not regulated sufficiently clear and detailed either in The Cooperative Act Number 12 of 1967 or The Cooperative Act Number 17 of 2012. "

"Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan disebabkan oleh latar belakang sejarah pembentukan yayasan tersebut sebagai badan hukum.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus cabang yang dilakukan melalui mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah sudah tepat dan benar. Penyesuaian Anggaran Dasar seperti yang diwajibkan oleh undang-undang harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum.

---

This tesis discuss a conflict arise from the appointment of branch management of a foundation resulted from neglection of rules on its Article of Association by each party. This research uses descritive analysis which is based on library study. The result of this research found that many of the rules in the foundation?s Article of Association contradict with the rules required by Indonesian Laws specifically the laws that govern the establishment of a foundation in Indonesia. This is as a result of history which govern the forming of foundation in Indonesia before the law of foundation itself formed and in place as a law.The result of this research also found that the Verdict of District Court was truely correct because the appointment of head branch management was complied with its Article of Association thus Branch Board Meeting is the only mechanism to do so. By adapting the Article of Association to the rule required by the Indonesian Law of the establishment of foundation will give more certainty and assurance of law."

""

"Kehidupan seseorang tidak akan pemah lepas dari lingkungan sosialnya. Salah satu sarana seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya adalah melalui organisasi. Di lingkungan perguruan tinggi terdapat banyak organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai minat dan karakteristik mahasiswa. Senat Mahasiswa sebagai lembaga formal kemahasiswaan adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi. Lembaga ini mempunyai struktur yang jelas pada susunan pengurus serta memiliki program keija yang terarah. Seorang mahasiswa ketika bergabung dengan Senat Mahasiswa memiliki goals yang menjadi alasan bergabung dalam Senat Mahasiswa. Seseorang memiliki kebutuhan dalam dirinya untuk mencapai kepuasan diri, salah satunya adalah kebutuhan untuk berprestasi {need for achievement). Komitmen terhadap tugas dan jabatan sebagai pengurus Senat Mahasiswa membuat seorang mahasiswa berusaha sebaik-baiknya {doing the best\ sedang komitmen terhadap ego dan pengembangan kemampuan yang dimilikinya membuat seorang mahasiswa berusaha menjadi yang terbaik di lingkungannya {being the best). Elliot dan Harackiewicz (1993) mengemukakan teori mengenai motivasi individu dalam melakukan aktivitasnya atau yang disebut achievement goals orientation yang juga dapat diartikan sebagai alasan atau tujuan dasar individu dalam beraktivitas. Ada dua macam orientasi goals menurut teori ini yang menjadi tujuan utama dilakukannya aktivitas oleh seorang individu, yaitu task oriented dan ego oriented. Individu dengan karakteristik task oriented mempunyai komitmen terhadap tugas, tidak peduli di struktur mana dia ditempatkan, memikirkan cara penyelesaian tugas dan tidak segan meminta bantuan dari temannya bila perlu. Sedangkan individu dengan karakteristik ego oriented lebih mementingkan pengembangan pemenuhan kebutuhan dirinya daripada pengembangan organisasi, membandingkan hasil keijanya dengan hasil keija orang lain, dan lebih memilih pekeijaan yang paling mudah menghasilkan evaluasi positif dari orang lain. Jenis orientasi goals seseorang akan mempengaruhi proses sosialnya, seperti pelibatan dirinya terhadap aktivitas yang dilakidcan, pemilihan jenis tugas, penggunaan dan pengembangan keterampilan secara efektif, pendefinisian, dan pengatribusian terhadap kesuksesan dan kegagalan, serta pemilihan strategi dalam memecahkan suatu masalah (Dweck, 1986). Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana gambaran umum orientasi goals pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi UI, serta apakah ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam orientasi goals ketika sedang menjabat sebagai pengurus Senat Mahasiswa. Instrumen yang digunakan adalah adaptasi kuesioner orienfasi achievement goals. Alat ini pertama kali digunakan oleh Ames dan Archer tahun 1994 untuk melihat orientasi siswa dalam belajar. Instrumen ini terdiri dari 33 item yang didasarkan pada 8 dimensi, yaitu definisi kesuksesan, hal yang dianggap bemilai, alasan merasa puas, pandangan mengenai orientasi guru, pandangan mengenai kesalahan, fokus perhatian, alasan berusaha, serta kriteria evaluasi. Skala yang digunakan adalah skala model Likert dengan rentang 1-5. Subyek penelitian ini adalah pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi U1 periode 2000-2001, yang beijumlah 63 orang, terdiri dari 18 orang pengurus laki-laki dan 45 orang pengurus perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara task orientation dan ego orientation pada pengurus Senat Mahasiswa laki-lakt, ada perbedaan yang signifikan antara task orientation dan ego orientation pada pengurus Senat Mahasiswa perempuan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam task oriented saat menjabat sebagai pengurus Senat Mahasiswa, ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam karakteristik ego oriented saat menjabat sebagai pengurus Senat Mahasiswa. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah perlu kiranya diadakan penelitian pendahuluan dalam mengadaptasi kuesioner achievement goals orientation untuk lingkungan organisasi dan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan achievement goals orientation pada diri seseorang."

"ABSTRACTDalam menjalankan usahanya, ada kalanya suatu Koperasi menemukan hambatan dan risiko. Hambatan dan risiko ini harus ditangani secara cepat dan tanggap oleh dewan Pengurus Koperasi sehingga tidak memperburuk sistem atau mekanisme kerja yang sudah terbentuk, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Koperasi. Dalam hal ini, Dewan Pengurus Koperasi memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga dan menghindarkan Koperasi dari risiko kerugian. Namun, apabila benar kerugian sudah terjadi, maka Pengurus Koperasi adalah pihak yang akan bertanggung jawab. Bahkan dimungkinkan pula, Pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk atas kerugian Koperasi. Dalam hukum perusahaan, pertanggungjawaban ini berkaitan dengan prinsip Piercing The Corporate Veil. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, Penulis mencari tahu bagaimana pertanggungjawaban Pengurus Koperasi terhadap Koperasi khususnya dalam hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang terhadap pihak Kreditur. Kemudian penulis juga akan mencari tahu mengenai penerapan prinsip menembus tabir korporasi Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Koperasi, dan pada akhirnya Penulis akan menganalisis apakah prinsip Piercing the corporate veil dalam kasus Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG. Penulisan skripsi ini akan menggunakan dasar penelitian yuridis normative berupa kajian terhadap teori-teori serta berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. atau lebih dikenal dengan penelitian studi kepustakaan. Pada akhirnya Penulis menyimpulkan bahwa Pengurus Koperasi dapat bertanggung jawab khususnya dalam hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang kepada pihak Kreditur apabila memang terbukti bahwa Pengurus menyalahgunakan wewenangnya atau melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum dengan mengatasnamakan Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan dalam badan hukum Koperasi. Hanya saja, dalam kasus Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG prinsip ini tidak dapat diterapkan karena belum ada bukti yang menyatakan bahwa Pihak Pengurus secara melawan hukum melakukan kesalahan yang menyebabkan Koperasi mengalami kerugian hingga dituntut penggantian ganti rugi dari pihak ke tiga.Kata Kunci : Koperasi, Badan Hukum, Pengurus Koperasi, Prinsip Piercing the Corporate Veil, kerugian

---

ABSTRACTIn conducting its business, there are times when a Cooperative find obstacles and risks. Barriers and this risk must be dealt with quickly and the response by the board of Cooperative Management, so as not to worsen the system or mechanism of action has been formed, which can cause harm to the Cooperative. Therefore, the Board of Cooperative Management has a role and a huge responsibility to safeguard and prevent cooperatives from the risk of loss. However, if true loss has occurred, then the Cooperative Management is the party that will be responsible. In fact it is also possible, the executives are personally responsible for damages to the Cooperative. In corporate law, this accountability relates to the principle Piercing The Corporate Veil. Therefore, in writing this thesis,, the author find out how the accountability of the Cooperative Management particularly in terms of debt payment obligations towards the creditor. Then the writer will also find out about the application of the principle of pierce the veil of corporate Piercing the Corporate Veil in the Cooperative Law, and in the end the author will analyze whether the principle of Piercing the corporate veil in the case of Decision No. 04 Pdt.G 2015 PN TMG. This thesis will use basic research in the form of normative juridical study of the theories and based on the prevailing regulations in Indonesia or better known as the research literature study.Ultimately authors concluded that the Board of Cooperative may be responsible in particular in terms of the Cooperative has debt repayment obligation to the creditor if it is proven that the Board abused his power or commit a criminal act and against the law on behalf of the Cooperative. This shows that the principle of piercing the corporate veil can be applied in a legal entity Cooperative. Only, in the case of Decision No. 04 Pdt.G 2015 PN TMG this principle can not be applied because there is no evidence to suggest that the Governing Party unlawfully commit the error that caused a loss of up Cooperative demanded reimbursement for compensation from a third party."

"Perangkat organisasi koperasi merupakan bagian-bagian  yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjalankan sebuah koperasi. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengurus dan badan pengawas koperasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memperhatikan bahwa rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kuasa tertinggi pada koperasi. Di dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2013/PN.SPT terdapat suatu permasalahan yaitu berupa penyelenggaraan  rapat internal para pengurus dan badan pengawas koperasi Harapan Abadi yang menghasilkan keputusan perubahan besaran Sisa hasil Kebun (SHK) yang didapatkan oleh anggota koperasi yang tidak menjual lahan plasmanya tanpa adanya pengetahuan dan persetujuan dari para anggota Koperasi Harapan Abadi.......Cooperative organizational devices are the parts that have a very important role to run a cooperative. In carrying out its duties and authorities, cooperative boards and supervisors must comply with the provisions of Indonesian Laws and noticed that the meeting of members is a cooperative organization which holds the highest authority in the cooperative. In the verdict number 88/Pid.B/2013/PN.SPT there is a problem that is the holding of internal meetings of the boards and the supervisory body of the Harapan Abadi cooperative which resulted in the decision to change the value of Sisa Hasil Kebun (SHK) obtained by members of the cooperative who did not sell their plasma land without the knowledge and approval of the members of the Harapan Abadi cooperative."

"Skripsi ini membahas mengenai penolakan pengesahan atau homologasi rencana perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami oleh PT Korea World Center Indonesia (PT KWCI) yang berakhir pada kepailitan. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai isu tersebut mulai dari segi utang yang dimiliki Debitur sebagai syarat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga hingga segi imbalan jasa Pengurus yang tidak dibayarkan atau tidak dijamin pembayarannya yang menyebabkan Debitur jatuh pailit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari pengertian utang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai syarat permohonan PKPU dan mengetahui apakah Bilyet Giro dapat dianggap sebagai alat pembayaran maupun jaminan pembayaran bagi imbalan jasa Pengurus dalam perkara PKPU. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, di mana Penulis menggunakan sumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mendefinisikan utang secara luas, sehingga ganti kerugian materil atas putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) dapat dikatakan sebagai utang sebagai syarat permohonan PKPU. Selain itu, diketahui pula bahwa Bilyet Giro dapat dianggap sebagai alat pembayaran maupun jaminan pembayaran bagi imbalan jasa Pengurus dalam perkara PKPU apabila penerbitan, pengunjukan, dan pemrosesannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.......This thesis discusses the rejection of the ratification or homologation of the composition plan in the case of Suspension of Debt Payment Obligations Process (PKPU) experienced by PT Korea World Center Indonesia (PT KWCI) which ended in bankruptcy. The author conducts a legal review of this issue, starting from the aspect of debt owned by the Debtor as a condition for submitting a PKPU application to the Commercial Court to the aspect of Management fees that are not paid or the payment is not guaranteed which causes the Debtor to go bankrupt. The purpose of this study is to determine the application of the definition of debt according to Law No. 37 of 2004 as a requirement for PKPU application and to find out whether the Bilyet Giro can be considered as a means of payment or as a guarantee of payment for the Management's services in a PKPU case. The research method used in this research is a qualitative research method, namely research that produces data that is descriptive and analytical. This research is included in normative legal research, where the author uses sources from primary, secondary, and tertiary legal materials. From this research it is known that Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Process (UUK-PKPU) broadly defines debt, so that material compensation for the decision on Unlawful Acts (PMH) which has permanent legal force (in kracht) can be said to be debt as a requirement for PKPU application. In addition, it is also known that Bilyet Giro can be considered as a means of payment as well as a guarantee of payment for Management's compensation in a PKPU case if the issuance, appointment and processing are in accordance with the prevailing laws and regulations."