Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai untuk dapat dilakukannya ekspor mineral, wajib dilakukan peningkatan nilai tambah terlebih dahulu melalui pengolahan dan pemurnian sebagaimana yang diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. Sampai dengan saat ini, beberapa kali Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai ekspor mineral yang tidak konsisten dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Terakhir dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri yang memperbolehkan dilakukannya penjualan mineral Nikel dengan kadar <1,7% dan Bauksit dengan kadar A1₂O_3. Maksud dan tujuan dari diberlakukannya ketentuan tersebut, antara lain untuk mempercepat industri hilirisasi mineral. Ketentuan tersebut tentu menimbulkan resiko terhadap investasi dibidang pertambangan, penyerapan tenaga kerja, penggunaan sumber daya dan bahan baku cadangan mineral, serta harga jual mineral itu sendiri. Ketentuan yang mengatur dapat dilakukannya ekspor mineral mentah tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan di Indonesia. Sementara itu ketentuan yang memperbolehkan dilakukannya ekspor mineral mentah, tentu saja bertentangan dengan kewajiban untuk dilakukannya peningkatan nilai tambah terlebih dahulu melalui pengolahan dan pemurnian sebelum dilakukanya ekspor, sebagaimana yang diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Oleh sebab itu, Pemerintah sebaiknya mencabut ketentuan yang memperbolehkan dilakukanya ekspor mineral mentah agar dapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan di Indonesia. ......The Thesis exploring about to be able to export mineral, hence have to perform added value through processing and refinement as regulated and stipulated by Law Number 4 of Year 2009 Regarding Minerals and Coals. Up to today, Indonesian Government has been several times issuing regulation concerning mineral export which is inconsistent and conflicting with Law Number 4 of Year 2009. Recently, by the enforcement of Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources Number 05 of Year 2017 regarding Enhancement of Mineral Added Value Through Mineral Processing and Refinement Activity Domestically to which allowed Nickel mineral selling with content <1,7% and bauxite with content A1₂O₃. Object and purpose of such provision, among others is to accelerate downstream industry of mineral. Such provision surely creating risk to investment in mining fields, employment absorption, the use of mineral resources and raw materials, and the price of the mineral itself. The provision which stipulating permissibility of the export of raw minerals could create legal uncertainty for mining business entrepreneurs in Indonesia. Meanwhile, the provision allowing the export of raw minerals, of course, is contrary to the obligation to increase the added value foremost by processing and refining before exporting, as regulated and stipulated by Law Number 4 of Year 2009. Therefore, the Government should revoke the provisions that allow the export of raw minerals to be in accordance with Law No. 4 of year 2009, and provide legal certainty for mining business entrepreneurs in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kebijakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah serta relaksasinya yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya terindikasi terdapat ketidaksesuaian dengan pirinsip-prinsip dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures TRIMs Agreement , tindakan yang dilarang menurut paragraf 2 huruf c Illustrattive List TRIMs Agreement mengenai Export Restrictions, yaitu tindakan yang membatasi ekspor atau penjualan untuk ekspor, yang ditentukan dalam hal produk tertentu, baik dalam hal volume atau nilai produk, atau dalam hal perbandingan volume atau nilai produksi lokalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam TRIMs Agreement, yaitu mengandung export restriction, dalam hal tindakan pembatasan ekspor mineral, bahwa tidak semua produk hasil penambangan mineral dapat dilakukan ekspor, melainkan khusus untuk produk mineral tertentu hasil pengolahan dan pemurnian sesuai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian nilai produk tertentu dan dan dibatasi dalam jumlah tertentu.

---

ABSTRACT
In the policy of the increasing of mineral added value obligation through processing and smelting of domestic mining and raw material export restrictions and its relaxations in Indonesian Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Mining Law and its implementing regulations indicated there are incompatibility with principles of Agreement On Trade Related Investment Measures TRIMs Agreement , which is the prohibited acts under paragraph 2 c Illustrative List of TRIMs Agreement, namely Export Restrictions, which measures restricting the export or sale for export, which is defined in terms of specific products, both in terms of volume or value of products, or in terms of proportion of volume or value of its local production. The method used is the juridical normative with secondary data obtained from the literature, and supported by primary data. The results showed that not in accordance with the principles of the TRIMs Agreement, which contains export restriction, in terms of restrictions on exports of minerals, that not all products can be mined mineral exports, but specific to certain mineral products processing and smelting results corresponding minimum limit of processing and or smelting the value of a certain product and the specific and limited in number.

Abstrak :
Penelitian ini melakukan analisa terhadap kewajiban peningkatan nilai tambah bagi mineral logam di Indonesia. Penelitian ini memiliki objektif untuk melakukan analisa terhadap landasan filosofis serta regulasi dari kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam, tataran implementasi dari regulasi peningkatan nilai tambah mineral logam, serta dampak peningkatan nilai tambah mineral logam dalam korelasinya untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehubungan dengan pemanfaatan alam untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan landasan filosofis dari regulasi kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam di Indonesia. Namun ditemukan bahwa tataran implementasi regulasi dan dampak dari kewajiban peningkatan nilai tambah tidak merta mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menjadi landasan filosofis regulasi ini. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa tidak terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam konteks kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam disebabkan oleh tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi negara yang dijalankan oleh pemerintah sehubungan dengan hak menguasai negara yang dimilikinya dalam pemanfaatan sumber daya mineral logam di Indonesia. ......This study aims to analyze the mineral metal value added obligation in Indonesia. The main objective of this study is to analyze the phylosophical basis of mineral value-added obligation and the regulation, the implementation, also the main impact of this regulation towards people’s well-being in Indonesia. This study is normative in nature. This study founds that article 33 (3) of Indonesian Constitution regarding natural resources utilization to objectify people’s well-being is the philosophical basis of mineral value-added obligation in Indonesia. However, there has been significant diversion between the aim of regulation and its implementation in which affecting the impact of this obligation towards objectification towards people’s well being in Indonesia as the philosophical basis of this regulation. This study founds that mineral metal value added obligation does not give significant impact towards people’s well-being is caused by insufficient implementation of state function carried by the government under its state ownership right to do the utiliization of metal mineral resources in Indonesia.