Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum

Jakarta: Eka Jaya, 1986

347.01 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Karjadi, author

Reglemen Indonesia yang dibaharui S.1941 No.44 RIB(HIR)

Bogor: Politeia, 1985

345.05 KAR r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan tanya jawab tehnis Rakernas 1985 tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogyakarta

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1986

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Karjadi, author

Reglemen Indonesia yang diperbaharui S.1941 No. 44 RIB (H.I.R.)

Bogor: Politeia, 1992

345.05 KAR r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Riki Susanto, author

Kompensasi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam memutus sengketa kepemilikan atas tanah dan membatalkan sertfikat tanah sebagai keputusan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Bogor No. 63/PDT.G/2008/PN.BGR jo.putusan pengadilan tinggi Bandung No 115/PDT/2009/PT.BDG dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 32/G/2008/PTUN-BDG)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22483

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Jelli Rita, author

Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan Umum dalam hal Melakukan Tindak Pidana Umum

Penulisan ini mengkaji Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Hal ini bertitik tolak dari pasal 3 ayat 4 huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T38073

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Fauzan, author

Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

347.01 ACH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Achmad Fauzan, author

Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi

Jakarta: Prenada Media, 2005

347.01 ACH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang kejaksaan: UU RI no. 5 tahun 1991

Jakarta: Sinar Grafika, 1993

347.01 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, author

Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) = The Competence to Adjudicate State Administrative Court Against Law Claims Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian