Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan kepemudaan. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum dan dasar konstitusional program, kebijakan, penganggaran dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Banten. Tujuan dibuatnya perda ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Provinsi Banten yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda termasuk kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Perda ini mengamanatkan paling sedikit 2 % (persen) dari APBD untuk pelayanan kepemudaan di Banten, empat tahun usia perda kepemudaan ini namun apakah sudah ter-implementasi dengan baik dan sejauh mana manfaat perda Kepemudaan dalam mengatasi problem-problem sosial kepemudaan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis implementasi model Merilee S. Grindle dan analisis alokasi anggaran untuk menganalisa implementasi perda kepemudaan dari asepek content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perda kepemudaan nomor 10 tahun 2014 terhadap alokasi anggaran 2 % (persen) untuk pelayanan kepemudaaan di Banten belum berjalan optimal. Segi content, isi kebijakan perda ini lemah karena tidak didukung konsep dan ketentuan pembangunan kepemudaan yang aplikatif. Segi context of implementation, perda ini tidak cukup dukungan dan keberpihakan dari pemerintah Provinsi Banten baik dalam skala prioritas pembangunan atau regulasi teknis pelayanan kepemudaan di lintas stakeholder. ......In 2014 th, Banten Provincial Government have been Establishing Regional Regulation Number 10 of 2014 concerning Youth Development. This serves as a legal standing and constitutional basis for programs, policies, budgeting youth development in Banten Province. The purpose of the regulation to improve the quality of youth services in Banten Province is includes awareness, empowerment and development of the potential of youth including leadership, entrepreneurship and youth leadership. In terms of funding this regional regulation mandates at least 2% (percent) of the Regional Government Budget for youth services in Banten,youth regulation is well implemented and the extent of the benefits of the Youth regulation in overcoming youth social problems in the Province Banten after four-year ago. This study uses a qualitative approach with the analysis method of implementing the Merilee S. Grindle model and analysis of budget allocations to analyze the implementation of youth regulations from asepek content of policy and context of implementation. The results of this study concluded that have been implementation of the number 10 regulation on youth in 2014th budget allocation of 2% (percent) for youth services in Banten had not yet run optimally. In terms of content, the contents of this regional regulation are weakening because it is not supported by applicable youth development concepts and provisions. In terms of context of implementation, this regulation does not have enough support and partiality from the Banten provincial government the development priority scale or the technical regulation of youth services across stakeholders.

Abstrak :
buku ini membahas tentang perkembangan politik hukum legilasi di daerah di era otonomi daerah.

Abstrak :
Penetapan ‘jam malam’ yang terdapat pada Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat dan Perda Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, maupun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan aturan di dalam ketentuan undang-undang dan perda tersebut telah membatasi ruang gerak perempuan, melestarikan peran domestik perempuan sebagai yang lemah, memberi stigma buruk bagi perempuan yang bekerja ataupun berada di luar rumah hingga malam hari, dan dengan demikian memposisikan perempuan sebagai sumber masalah menyangkut keamanan dirinya. Alih-alih menyikapi situasi di sekitar perempuan yang menyebabkan kerentanan serta potensi ancaman bagi keselamatan perempuan, justru perempuan yang dianggap sebagai sumber masalah atau sekurang-kurangnya sebagai pemicu permasalahan. Penetapan ‘jam malam’ merupakan diskriminasi terhadap perempuan karena aturan ini membuka peluang kriminalisasi perempuan di ruang publik, semata-mata karena waktu mobilitasnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, dan internet serta berbagai sumber literatur yang dianggap relevan. Penulis juga mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait. ......The determination of ‘curfew’ in Gorontalo Provincial Regulation No. 10 of 2003 on Prevention of Maksiat and Perda Tangerang City No. 8 of 2005 on Prohibition of Prostitution, and Act No. 13 of 2003 on Manpower is a form of discrimination against women. These matters within the provisions of these laws and bylaws have been widely known for restrict women’s space, preserving the weak domestic role of women, stigmatizing poor women who work and are out of doors until the evening, thereby positioning women as the source of the problem. Instead of addressing the situation around women that causes vulnerability and potential threats to women's safety, it is women who are considered as the source of the problem or at least as a trigger of the problem. This ‘curfew’ is a discrimination against women because this rule opens the chance of criminalizing women in the public sphere, solely because of their mobility time in the night. This research uses qualitative analysis approach method. Data technique is done by collecting secondary data from books, journals, and internet as well as various sources of appropriate literature. The author also obtained primary data through interviews with related parties.

Abstrak :
Artikel yang berjudul "Perda Manokrawi Kota Injil: Makna dan Konsekuensi bagi Gereja-gereja di Indonesia" ini pertama-tama akan memaparkan mengenai kehadiran Perda (Peraturan Daerah) Manokrawi Kota Injil. Pemaparan tersebut didasarkan pada data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian lapangan di Manokrawi khususunya dan juga daerah lain yang terkait dengan dicetuskannya Perda tersebut. Kemudian penulis akan menganalisis Perda tersebut dari sudut pandang teologi Kristen, dan selanjutnya menjelaskan mengenai konsekuensi kehadiran Perda tersebut bagi gereja-gereja di Indonesia. Temuan dari kajian ini adalah bahwa Perda Manokwari Kota Injil yang dicetuskan di Manokwari, Papua, tersebut bukan bagian dari strategi umat Kristen Indonesia pada umumnya, dan justru merugikan kesaksian gereja-gereja di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit tipe B pendidikan yang selain mempunyai fungsi sosio-ekonomi juga mernpunyai fungsi sebagai fasilitas pendidikan. Sebagai RSU Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai beban untuk memasukkan Pendapatan Asli Daerah.

Kajian tarif PERDA 8/1991 dengan tarif paket ASKES berdasarkan SKB Menkes No. 12O3/Menkes/SKB/XII/1993 - Mendagri No. 440/4689/PUOD untuk layanan/tindakan yang lama memperlihatkan kesenjangan besarnya tarif sehingga dapat diketahui total "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT PERSERO ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (PT. ASKES) dalam satu tahun anggaran.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut.

Dengan melakukan kajian ini dapatlah dibuat rencana usaha untuk memperkecil sampai meniadakan "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES yang cenderung tiap tahun naik.

Dari kajian ini ke dalam dapat memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajer rumah sakit untuk melakukan cost containment dan mengambil keputusan perlunya penentuan tarif berdasarkan hasil analisa biaya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data sekunder yang dapat dihimpun antara tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1994/1995 sesuai tahun anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua jenis tarif paket atau non paket adalah di bawah tarif PERDA No. 811991 yang masih berlaku, sehingga pendapatan dari pendapatan rawat jalan peserta ASKES 1993 (33,3%), 1994 (34,0%), sedang rawat inap 1993 (19,6%), 1994 (21,5%) mempakan besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES untuk tahun 1993 (10,8%), 1994 (8,62%) dari total pendapatan.

Tarif PERDA yang berlaku ditentukan belum dengan analisa biaya, dengan besar tujuan "subsidi" kepada golongan ekonomi lemah/kelas III sesuai dengan fungsi RSUD Dr. Moewardi Surakarta sosio-ekonomi, sehingga dengan RSUD Dr. Moewardi Surakarta "mensubsidi" PT ASKES, maka terjadi subsidi ganda dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Cost containment merupakan langkah awal yang dilaksanakan di RSUD Dr. Moewradi yaitu pada pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai dicari produk yang harganya lebih murah, tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Penyesuaian tarif ASKES yang berlaku sekarang ini dengan tarif PERDA yang masih berlaku merupakan langkah yang perlu. Untuk menutupi subsidi tersebut, sistem budget satu tahun untuk pelayanan RSUD Dr. Moewardi Surakarta terhadap penderita peserta ASKES dapat juga dipakai PT ASKES dapat memberikan tambahan dana tiap triwulan sebesar "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES.

---

ABSTRACT
RSUD Dr. Moewardi Surakarta is provincial - referral type B hospital of central Java province, it has track to get original provincial income. It is also a teaching hospital. There for this hospital has service and teaching functions.

The study of the fares of PERDA 8/1991 and the package fare of ASKES based on SKB Menkes No. 1203/Menkes/ SKB/XII/1993. Mendagri No. 440/4689/PUOD for the same service or action showed a fare. That gap in a year represent subsidy of RSUD Dr. Moewardi to PT ASKES. The purpose of the study was not to get infonnation about the amount of annual subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT. ASKES to make a plan to contain it. There fore efforts to minimize and then to gradually erase the subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT ASKES could be planned. This plan gave steps to the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on the result of cost analysis.

the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on the result of cost analysis.

The study was a descriptive one. As it is, it could not inter causality. The secondary data needed than was collected in 199111992 to 1994/1995 matched with the budget year. The result of the study showed that almost all kinds of fares, both package or non package, were consistently lower than the fare of PERDA No. 8/1991 the income from out patients care of the ASKES members in 1993 was 33,3%, ad in 1994 was 34,0%, and from patient care in 1993 was 19,6% and in 1994 was 21,5%. The amount of the "subsidy" of RSUD Dr. Moewardi to PT. ASKES in the year in 1993 was 10,8%, and in 1994 was 8,62% from the total of income.

The PERDA fare has been decided without cost analysis, with the purpose to subsidize the lower economy class /3rd class , caused .. double subsidy" from RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients. Cost containment was the first step that had been done in RSUD Dr. Moewardi Surakarta where the hospital looked for cheaper price when buying medical instrument without decreases quality services.

To pay the "subsidy. , annual budget system for the treatment of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients can be used. Another alternatives is to ask PT ASKES to match the charge differences.

References: 49 (1973- 1995).

Abstrak :
Adegium menyatakan bahwa umur pelacuran seumur dengan keberadaan umur manusia di muka bumi, oleh karena itu keberadaannya seringkali sulit sekali untuk ditanggulangi. Kota Tangerang sebagai kota industri memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wanita yang berurbanisasi untuk mencari pekerjaan ketika mereka tersisih dan tidak mendapat pekerjaan akibat terbatasnya pendidikan dan keterampilan maka alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan ialah telibat sebagai pelacur. Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah EFEKTIVITAS PERDA NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG (Analisa Terhadap Usaha Menaggulangi Masalah Pelacuran dan Pornografi), di mana penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No 8 Tahun 2005, sejauh manakah mampu menekan angka pelacuran di kota Tangerang, dan dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap masyarakat umum Kota Tangerang, responden dari lembagal institusi, Praktisi lainnya yang bergerak di bidang penanganan masalah pelacuran di Kota Tangerang, para pelacur yang tertangkap dan dimasukan ke Panti Rehabilitasi Karya Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Jakarta Utara Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk implementasi. Perda No 8 Tahun 2006 ialah pengenaan saksi pidana dalam Pasal 9 yang berfungsi untuk menjerakan para pelanggar ketentuan Perda No.8 Tahun 2005, Hasil nyatanya, bisa dilihat dari menurunnya jumlah angka pelacuran, dan juga dari mereka yang telah dibina umumnya hanya 10% saja yang kembali menjadi pelacur dan dikirim kembali ke Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Mulya Jaya. Adapun dampak positif bagi masyarakat ialah berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Tangerang dan dampak negatifnya ialah perlu "extra energi" dari Satpol PP Kota Tangerang dan menurunnya omset para pedagang yang tempatnya dijadikan tempat transaksi bagi pelacur.

Abstrak :
Rokok merupakan salah satu industri yang besar dan memiliki pengaruh yang luas bagi perekonomian Indonesia, berdasarkan data Survey Kesehatan Nasional (Sukernas) tahun 2001, 69% dari laki-laki dewasa di Indonesia merokok. Sebuah angka yang termasuk fantastis mengingat jumlah penduduk Indonesia,yang mencapai 200 juta jiwa, dan 50% dari Jumlah penduduk tersebut adalah pria. Selain memiliki potensi yang sangat besar dalam sisi ekonomi, Merokok juga memiliki potensi merusak yang besar, tidak hanya pada perokok sendiri tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Biaya yang ditanggung pemerintah untuk menyembuhkan orang yang terkena efek negatif dari rokok tidaklah sedikit, ditambah dengan kerugiankerugian yang tidak kasat mata, seperti berkurangnya kualitas kesehatan pada penduduk usia produktif yang memiliki pengaruh terhadap kualitas kerja. Selain aktif meningkatkan kesadaran para perokok dan masyarakat mengenai bahaya dari kebiasaan merokok, Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah juga dilakukan dalam bentuk peraturan yang membatasi perusahaan rokok untuk mempromosikan produk mereka dan juga beberapa peraturan yang membatasi para perokok untuk merokok. Dengan diberlakuan peraturan-peraturan ini. pihak pemerintah tentunya berharap dapat menekan jumlah perokok schingga dapat mengurangi dampak negatif yang diakibatkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif peraturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Perda DKI Jakarta no 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara dalam mempengaruhi perilaku perokok di tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah mempengaruhi perilaku perokok, terutama untuk mengidentifikasi apakah peraturan-peraturan terutama Perda no 2/2005 mengenai Larangan merokok di tempat umum berpengaruh pada konsumsi perokok_ Dan juga mengkaji persepsi konsumen tehadap penerapan Perda no 2/2005. Pemberlakuan Perda No2/2005, diawali oleh sosialisasi balk yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, Proses sosialisasi tersebut menghasilkan persepsi diantara konsumen mengenai Perda tersebut bahkan sebelum Perda tersebut diberlakukan. Beberapa persepsi kemudian berubah seiring dengan pemberlakuan Perda tersebut, dan ada bebeberapa persepsi konsumen tidak berubah. Diantara beberapa persepsi konsumen yang berubah setelah pemberlakuan Perda antara lain: 1. Perokok akan kesulitan menemukan tempat khusus untuk merokok, 2. Peraturan ini akan mengurangi jumlah perokok pasif 3. Peraturan ini akan membantu perokok untuk berhenti merokok. 4. Peraturan ini akan mengurangi jumlah perokok. Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang baru sudah selayaknya didahului oleh proses sosialisasi yang baik. Proses sosialisasi akan sangat ideal jika didahului oleh sebuah baseline Survey. sehingga bisa didapatkan indikator awal. Indikator awal ini akan sangat berguna bagi penentuan berhasil atau tidaknya proses sosialisasi yang dilakukan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil relatif kecil dan tidak mewakili Jakarta secara keseluruhan, sehingga sebuah survey yang lebih besar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

---

Cigarette is one of the biggest industries in Indonesia and thus having a significant influence to the Indonesian economy. Based on Survey conducted by Kesehatan Nasional (Sukeernas) which was held in 2001, around 69% of the adult male population in Indonesia is a smoker. The figure is quite fantastic, considering the total population of Indonesia is about 200 million and 50% of are male. Besides having a big potential from an economic point of view, smoking has some negative effects, not only to smokers but also to society as a whole. The expense paid by the government to heal the people who are affected by the negative factors of smoking is not small. In addition to that is an invisible detriment, such as the descending health quality among productive age people which has a negative consequence on their working quality. Besides actively trying to increase the awareness level to smokers and society about the dangers of smoking behavior, the government also initiates regulations which are intended to curtail the cigarette producers to promote their products and regulations to curtail the smokers to smoke in public areas. By adopting these rules, the government endeavors to reduce the number of smokers and also to reduce the negative effect of smoking. This research is intended to asses how effective the regulations are, especially the "Perda DKI Jakarta no 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara dalarn mempengaruhi perilaku perokok di tempat umum." Furthermore the research investigates the consumer's perception toward the bill. Prior to the implementation of the bill, the government had already conducted some socialization process. The results of this process are perception among consumers toward the bill. Some of these perceptions are changing with time, and some are not. Some perceptions which altered after the implementation of the bill are as follows: 1. Smokers will have a difficulty to find a special place to smoke. 2. The bill will reduce the number of passive smokers. 3. The bill will help smokers quit smoking 4. The bill will reduce the number of smokers. The survey is far from ideal, since the sample number is relatively small and conducted in a limited area of Jakarta. Therefore a big scale survey will give a more comprehensive findings.