Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Ivan Ferdiansyah Agustinus

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (Studi Kasus Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal)

" Tesis ini membahas mengenai permasalahan dasar hukum Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, fungsi dari perjanjian serta substansi perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, selanjutnya tesis ini juga melakukan studi kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal. Pembahasan ini penting untuk mengetahui tujuan dari perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T30808

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Trigustya Anggun

Analisis potensi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) terhadap ekspor Indonesia ke Australia dan investasi asing langsung Australia ke Indonesia dalam periode 1992-2017 = Potential analysis of Indonesias export to Australia and Australias foreign direct investment inflows to indonesia in the period 1992-2017: Towards Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) implementations.

" Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia berjalan semakin komprehensif seiring dengan semakin terbukanya perdagangan bebas di dunia, dimana salah satunya adalah dengan dicanangkannya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IA-CEPA. Perjanjian kerjasama komprehensif tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki kedekatan yang lebih erat dengan Australia baik dari sisi perdagangan maupun sisi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana potensi perjanjian tersebut terhadap nilai ekspor Indonesia ke Australia dan investasi asing langsung dari Australia ke Indonesia kedepannya. ... "

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T54466

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fadel Muhammad

Analisis konsep yurisdiksi ekstrateritorial dalam perjanjian bilateral tentang status personel/status of forces agreement pada pembangunan pangkalan militer asing = An analysis on the concept of extrateritorial jurisdiction in bilateral agreement of status of forces status of forces agreement for establishment of foreign military bases

" ABSTRAK
Pada masa modern, pembangunan pangkalan militer di luar wilayah negaranya masih dilakukan oleh beberapa negara. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perwujudan kerjasama pertahanan yang dilakukan antar negara ataupun organisasi internasional. Permasalahan yang kerap timbul ialah tentang penegakkan yurisdiksi kepada personel militer yang bertugas di pangkalan militer tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuklah perjanjian bilateral antara negara pihak yang salah satunya berfungsi untuk menentukan yurisdiksi yang berlaku terhadap suatu pelanggaran hukum. Namun demikian, tidak ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S63575

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Salsabilla Azzahra Jayputri

Pengakuan Putusan Asing dalam Kasus Kepailitan Lintas Negara (Cross-Border Insolvency) dengan Studi Kasus dalam penerapan perjanjian bilateral Singapura-Malaysia tentang Kepailitan Lintas Negara, Pengadopsian UNCITRAL Model Law, Peraturan Regional Uni Eropa, dan Penerapannya di Indonesia = Foreign Recognition and Foreign Proceedings on Cross-Border Insolvency and Case Studies of the Singapore-Malaysia Bilateral Agreement on Transnational Bankruptcy, Adoption of the UNCITRAL Model Law, European Union Regional Regulations, and Application in Indonesia

" Kegiatan ekonomi antar negara membukakan pintu para investor untuk dapat menanamkan investasinya di negara lain. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi internasional, terbuka besar kemungkinan munculnya masalah kepailitan lintas negara. Maka dari itu, instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Dalam menghadapi masalah kepailitan lintas negara, beberapa negara telah mencari jalan keluar seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menciptakan UNCITRAL Model Law 1997, dan European Union yang telah menciptakan peraturan regional yang disebut dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aurelia Eirene Adryana

Analisis Perbedaan Operasional dan Kedaulatan Dalam Pendelegasian Pelayanan Lalu Lintas Udara Berdasarkan Perjanjian Bilateral = Analysis on the Difference between Operational and Sovereignty Matters in Delegating Air Traffic Services Under Bilateral Agreements

" Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menyediakan layanan lalu lintas udara sebagaimana tertera dalam Pasal 28 Konvensi Chicago. Namun, Annex 11 Konvensi Chicago menyebutkan bahwa negara dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada negara atau lembaga lain tanpa membahayakan kedaulatannya. Pendelegasian tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi, pendelegasian tanggung jawab seringkali masih menyentuh kedaulatan sebuah negara. Maka dari itu, perlu dibedakan antara urusan operasional dan kedaulatan dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Tri Kamal Mulyawan

Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam India-United States Civil Nuclear Agreement Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama Periode 2013-2016v = US National Interest In Signing on to US-India Bilateral Agreement India-United States Civil Nuclear Agreement On The Reign of President Barack Obama Period 2013-2016

" Penelitian ini membahas tentang perjanjian Bilateral antara Amerika Serikat dan India serta kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir di India, perjanjian tersebut bernama India-United States Civil Nuclear Agreement. India-United States Civil Nuclear Agreement merupakan perjanjian yang memfokuskan terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk sipil dan juga militer yang disepakati oleh India-AS pada 18 Juli 2005. Penelitian ini berpendapat bahwa Amerika menjadikan India sebagai mitra dalam kerjasama karena memiliki motif tertentu yaitu untuk menyaingi Cina dalam ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Dea Adelia

Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade (VPA FLEGT) dalam perspektif konsep smart regulation = Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade (VPA FLEGT) in perspective of smart regulation concept

" ABSTRAK
Penelitian ini melihat fenomena dan konteks pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama Sukarela (Voluntary Partnership Agreement) dalam FLEGT (Forest Law, Enforcement, Governance and Trade) dibuat Uni Eropa (UE) yang merupakan tanggapan dari UE atas pembalakan liar. FLEGT merupakan perjanjian bilateral antara UE dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Persyaratan FLEGT di nilai terlalu berat ... "

2019

T53599

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian