Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan akibatnya bagi para pihak. Dalam penerapannya diperlukan batasan-batasan tertentu agar ketentuan force majeure tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran ganti rugi. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Telkomsel sebagai pihak penyewa dalam suatu perjanjian sewa menyewa dengan H. Darmawan Kasim sebagai pihak yang menyewakan, tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh H. Darmawan Kasim karena kedua belah pihak sudah menetapkan klausul force majeure di dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat diantara keduanya. Sehingga ketentuan dalam perjanjian itulah yang berlaku bagi keduanya.

---

This thesis discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and its consequences for the parties. In its implementation is required certain limitations in order to the provisions of force majeure can be used as the legal basis of an excuse so that the debtor is not liable for damages suffered by the creditor. This provision is statute in Indonesian Civil Code or either in the contract agreed by the parties. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective. The research concluded that PT Telkomsel as the lessee (debtor) in a lease agreement with H. Darmawan Kasim as the lessor (creditor), may not be prosecuted to pay any loss suffered by H. Darmawan Kasim due to such loss not caused by the debtor and both parties have set a force majere clause in the lease agreement made by them. In that clause, both parties have agreed about legal consequences in the event of fail to perform due to force majeure, which the parties cannot be deemed for doing a negligence or event of default and its loss become risk for each parties and the parties waive their rights to prosecute, so that provisions statute in the agreement are applicable to the parties.

Abstrak :
Kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang menyangkut perubahan nilai uang khususnya yang mengakibatkan turun nya nilai uang seperti devaluasi dll, sering menimbulkan permasalahan dibidang hukum khususnya mengenai kontrak pemborongan bangunan yaitu mengenai eskalasi harga kontraknya.,- Serta tidak jarang menimbulkan sengketa yang sampai diajukan ke meja hijau ( pengadilan ), maka berdasarkan hal itu penulis raencoba menelitinya serta bagaimana cara memecahkannya. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah me metode kepustakaan serta metode penelitian dilapangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kontraktor di Indonesia dibagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok kontraktor kuat serta kelompok kontraktor lemah, dan pada umum nya akibat dari adanya kebijaksanaan tersebut yang paling terpukul adalah kelompok kontraktor leaah akan tetapi tidak berarti kelompok kontraktor kuat tidak terpukul kelompok itu tetap terpukul akan tetapi tidak separah kelompok kon traktor lemah seperti ada yang sampai menjadi bangkrut atau terpaksa menghentikan pekerjaannya, Keadaan seperti ini me nurut hukum dapat dikatagorikan sebagai suatu keadaan memaksa yang relatif walaupun termasuk suatu keadaan memaksa akan tetapi menurut hukum pihak kontraktor tetap harus manger 3 akan pekerjaannya hingga selesai tanpa diperkenankan untuk menuntut penembahan harga borongan atau eskalasi harga ( ps, 1610 KUHPerd ), Dikarenakan hal ini dianggap tidak adil maka j'ika terjadi sengketa eskalasi harga kontrak menurut Mahkamah Agung risiko perubahan nilai uang dipikul secara bersaraa-sama oleh pihak kontraktor maupun pihak yang raemborongkan dengan berpatokan kepada harga emas. (Putusan M.A No.6lOK/Sip/1968, tertgl. 23 Mei 1970). Dari kesemuanya itu dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur tentang per3'an3"ian panborongan di dalam BW saat ini sudahntidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yaitu bahwa risiko turunnya nilai uang yang tidak diduga lebih dahulu tetap ditanggung oleh pihak kontraktor, Oleh karena tidak sesuai dengan rasa keadilan maka M.A dalam putusannya menetapkan bahwa risiko dipikul secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan berpatokan kepada harga emas. Mengingat bahwa proses berperkara di pengadilan itu relatif cukup lama serta dengan kemungkinan pengeluaran biaya yang cukup besar maka sebaiknya Jika terjadi sengketa mengenai masalah esfelsEi harga kontrak penborongan hendaknya lah diselesaikan secara bermusyav,-arah dengan berpatokan bahwa segala risiko yang timbul dari adanya perubahan nilai uang khususnya turunnya nilai uang ditanggung bersama-sama oleh para pihak.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan bagaimana penerapan klausula force majeure oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI No.587/PK/Pdt/2010. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Dalam penerapan batasan force majeure pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 587 Pk/Pdt/2010, ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. merupakan force majeure atau bukan, oleh Mahkamah Agung diputuskan banjir yang terdapat dalam klausula force majeure di perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Hal ini ketika dianalisis, banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. ini memang tidak memenuhi unsur-unsur force majeure yaitu banjir tersebut dapat diprediksi/diduga akan terjadi.

---

ABSTRACT This research discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and how the Indonesian Supreme Court applied the clause of force majeure in its Decision No. 587/PK/Pdt/2010. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective. The definition of force majeure applied in the Decision of Indonesian Supreme Court No.587/PK/Pdt/2010 was based on the different perception about "flood" (whether flood belongs to force majeure or not) in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. Then the Indonesian Supreme Court decided that "flood" stated in the clause on force majeure in the agreement cannot be categorized as force majeure. After being analyzed, it was found out that the "flood" in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. did not meet the elements of force majeure that the flood can be predicted/expected.

Abstrak :
Proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki skala kompleksitas yang signifikan, mencakup risiko akan kinerja Kontraktor dalam memenuhi kewajiban kontrak terhadap Pemerintah. Alhasil, Pemerintah mewajibkan suatu jaminan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor, yang salah satunya adalah Surety Bond. Skripsi ini membahas prinsip tanpa syarat dalam surety bond dengan penelitian untuk menganalsa: (1) akibat dan isu hukum yang timbul dari penerapan asas tanpa (2) bukti yang diperlukan dan beban pembuktian dalam proses klaim pencairan dan sengketa hukum yang timbul dari itu, dan untuk memperdalam telaah, Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 618K/Pdt/2019 untuk menggarisbawahi persoalan hukum isu hukum yang bersangkutan. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang menerapkan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman prinsip tanpa syarat mengakibatkan pencairan surety bond terlepas dari situasi kerugian dan kewajiban untuk menandatangani perjanjian ganti rugi. Masalah hukum yang timbul berkaitan dengan kerentanan terhadap moral hazard dan kerugian terhadap posisi keuangan Principal. Keadaan merugikan Principal kian diperparah karena sifat sepihak dari bukti yang diperlukan dan beban pembuktian untuk klaim pencairan surety bond. Skripsi ini menyarankan penerapan prudential inspection dalam proses underwriting surety bond dan untuk merubah bukti-bukti yang diperlukan untuk klaim pencairan. ......scale of complexity, encompassing risks on the performance of the Contractor in fulfilling its contractual obligations beholden to the Government. Accordingly, the Government requires a form of guarantee to assure the performance of procurement work by the Contractor, one of which is Surety Bond. This thesis discusses the principle of unconditionality in surety bond with research objectives to analyze: (1) the legal consequences and impediments arising from the application of unconditional principle, (2) the required evidence and burden of proof in the process of claiming disbursement and the legal disputes arising thereof and to further provide insight, this thesis avails in the vivisection of Putusan Mahkamah Agung Nomor 618 K/Pdt/2019 to underline the relevant legal issues. This thesis is a descriptive research implementing normative juridical methods. The results exhibit that the inclusion of unconditional principle results in the immediate disbursement of surety bond regardless of situation of loss and the subsequent obligation to sign indemnity agreement. The ensuing legal issues concern with the susceptibility to moral hazard and the principal's detrimental financial position. The detrimental position of the principal is further aggravated due to the unilateral nature of required evidence and burden of proof to claim surety bond disbursement. This thesis suggests the implementation of prudential inspection in the process of underwriting surety bond and to amend the required evidence to claim for disbursement.