Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap whistleblower kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian tesis ini adalah penelitian ualitatif dengan metode pendekatan yuridis normative dengan disain deskriptif analisis. Penelitian dilatarbelakangi banyaknya whistleblower kasus korupsi yang dikriminalisasi dengan pidana yang melibatkan dirinya terutama pencemaran nama baik, selain itu banyak kasus whistleblower yang mendapat ancaman secara fisik oleh pihak-pihak yang dilaporkan atau diungkapkan ke publik. Kriminalisasi dan intimidasi terhadap whistleblower disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (whistleblower) terutama yang terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan terhadap whistleblower secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dinilai bertentangan dengan semangat whistleblower, karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang whistleblower, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sehingga whistleblower (peniup peluit) yang berhak mendapat perlindungan hukum harus memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yaitu apa yang diungkapkan ke publik adalah suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan yang hanya memenuhi kualifikasi sebagai pelapor, maka perlindungan yang diberikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

This thesis discusses the legal protection of the whistleblower cases of corruption based on Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. This thesis research is qualitative research methods with normative juridical approach to the design of descriptive analysis. Research background of many whistleblower cases of corruption are criminalized by the criminal himself chiefly involving defamation. In addition, there are many cases of whistleblowers who receive physical threats by those who report or disclose to the public.Criminalization, and intimidation against whistleblowers is because Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses Victims do not provide a strong legal basis in an effort to provide legal protection for expressing facts (whistleblower) mainly involved in the crime. Protection against whistleblowers is explicitly regulated in Law Number 13 Year 2006 on Article 10 Paragraph (1) and Paragraph (2), which is considered contrary to the spirit of the whistleblower, as this article does not satisfy the principle of protection against a whistleblower, which is concerned remains to be convicted criminal when engaged in crime. While that is only qualified as a reporter, then the protection afforded by the Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption."

"Lelang merupakan salah satu alternatif penjualan barang yang dewasa ini sudah banyak diminati masyarakat. Pada dasarnya setiap pembeli termasuk pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapatkan perli ndungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembeli lelang yang mendapatkan gugatan atas objek barang lelang yang dibelinya.Kasus yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pembeli lelang tanah yang sudah memiliki bukti otentik berupa sertifikat tanah serta Risalah Lelang mendapatkan gugatan atas objek lelang yang dibelinya tersebut dan justru dikalahkan oleh pengadilan sehingga tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya tersebut.Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli tanah secara sah melal ui lelang yang beritikad baik terhadap adanya gugatan dari pihak lain serta upaya penyelesaian yang harus dilakukan terhadap sengketa tanah yang diperoleh melalui lelang tersebut dengan adanya gugatan dari pihak lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan preskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa peraturan­ peraturan tentang Jelang yang ada agar segera di revisi dengan menambahkan pasal-pasal yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pembeli Lelang yang beritikad baik dan disertai dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran, baik yang disengaja ataupun karena kelalaian yang dapat merugikan Pembeli Lelang.

---

Auction is one of alternative way to sell things which many people prefer nowadays. All buyers include auction buyers that have good will fundamentally must get law protection. But the fact is many of auction buyers still get law suit from the auction object that they bought.Case study of this thesis is auction land buyer that already have authentic prove which is land certificate and auction deed (auction chronicle) still get law suit from the auction object that he bought but in this case the auction buyer is defeated by the court so he cannot capture the land that he bought.This thesis focussed about law action for legally land buyer that has good will through auction which land claimed by another party and problem solving of land dispute that got from the auction that should be done which land claimed by another party. This research is normative juridis with descriptive and prescriptive design.Conclusion of this research suggest that rules of auction that already exist to be revision soon with adding articles that can give law protection for auction buyer that has good will a nd also with articles that give certain sanction to whom disobeyed t he rules, either deliberately or because of negligence that can harm the auction buyer."