Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika justice collaborators tidak mendapat perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlindungan bagi justice collaborators sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yang ada. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap justice collaborators dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan justice collabolators hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Tesis ini membahas tentang perlindungan justice collabolators oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan konsep dan pengaturan, perlindungan bagi justice collaborators di beberapa negara, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi justice collaborators, mengetahui bentuk kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana dalam perlindungan justice collaborators, untuk mengetahui hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan justice collaborators di Indonesia. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian berupa perbandingan peraturan perlindungan saksi khususnya justice collabolators di Amerika Serikat, Jerman, Italia, Albania ,Belanda dan di Indonesia. Selanjutnya dibahas pratek perlindungan justice collabolators oleh LPSK yang ternyata berjalan tidak maksimal dimana selama tahun 2011 dapat dikategorikan sebagai Justice Collabolators hanya dalam 1 (satu) perkara yaitu Perkara Agus Condro. Hambatan pelaksanaan perlindungan justice collabolators melalui pendekatan teori Lawerence Friedman dari sisi substansi hukum adalah kelemahan dari Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dari sisi struktur hukum adalah kelemahan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan dari sisi budaya hukum adalah adalah masalah koordinasi dan ego sektoral antar komponen sistem peradilan pidana. Oleh karena itu disarankan agar melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya berkaitan dengan perlindungan justice collabolators, kelembagaan LPSK, dan mekanisme hubungan kerjasama antara LPSK dan penegak hukum.

---

The effort to eradicate organized crime is not an easy if justice collaborator do not get enough protection to reveal the information that they have. Justice colaborator's rotection is very important because they ussually know for sure the pattern of the crime, who involved in the crime and the systems. The witness and victims protection agency (LPSK) as an institution that gives protection to justice collaborators on their duty has to cooperate with other law enforcement institutions, such as police, prosecutor, court and penitentiary institutions. The implementation of protection on justice collaborators can be done effectively by an approach of several institutions.

This thesis discusses about the protection of justice collaborators by the witness and victim protection agency (LPSK). The purpose of this writing is to find out the comparison on concept and regulation of protection for justice collaborators in several countries, the role of Witness and victims protection agency (LPSK) on giving protection and appreciation for justice collaborator, knowing the form of cooperation between the witness and victim protection agency (LPSK) and criminal justice system component on protecting justice collaborator, to know the obstacles and regulations opportunities on justice collaborators protection in Indonesia. This research uses normative yuridical method and then presented in descriptive analitical.

The results of the study is comparing witness protection regulation specially justice collaborators in United States of America, Germany, Italy, Albany, Dutch and Indonesia. Than discussing about justice collaborators protection by the witness and victims protection agency (LPSK) does not work well because during 2011 only one case that can categorized as justice collaborators, that is Agus Condro Case. Obstacle on justice collaborators protection through Lawrence Friedmann Theory approachment, from the legal substance is the weakness of article 10 part (2) Act no.13 year 2006 about Witness and victims protection, from the legal structure is the weakness of the witness and victims protection agency (LPSK), and from the legal culture is problems on coordination and sectoral ego between criminal justice system components.

Therefore it is recommended to make changes and improvements several provisions on Act no 13 year 2006 about Witness and victims protection especially related on justice colaborators protection, the institutionally of the witness and victims protection agency (LPSK), and the mechanism of cooperation relationship between the witness and victim protection agency (LPSK) and law enforcements."

"Filosofi utilitarianisme melihat adanya manfaat dari upaya pemberian hukuman. Baik manfaat untuk pelaku kejahatan, maupun bagi masyarakat. Pemenjaraan, pada awalnya,  merupakan salah satu upaya agar penghukuman bisa memiliki manfaat. Namun pemenjaraan dalam perkembangannya justru menimbulkan dampak buruk bagi pelaku kejahatan. Mazhab deinstitusionalisasi menjadi jawaban atas kritik terhadap mazhab penghukuman sebelumnya, yakni mazhab resosialisasi dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, hak-hak atas korban mulai pula mendapat perhatian. Diantaranya adalah hak atas ganti rugi (restitusi). Serta perlunya dipikirkan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Maka adanya pidana yang memiliki manfaat baik bagi pelaku maupun korban sangat berpeluang untuk diwujudkan. Penelitian ini menggunakan metode delphi dua putaran.

---

Philosophy of utilitarianizm sees the advantage of  the punishment. Advantages for the offender, and also advantages for the society.  Imprisonment is one way that punishment can give the advantages. But in the actual time, cause adverse effects for the offenders. The deinstitutionalization school became the answer to criticism of the previous punishment school, resosialitation school and social reintegration school. In the other side,  the rights of victims began to receive attention. Among them are the right to get restitution. And about how to reparation relation between offenders and victims So the punishment that give advantage for offenders and victims can be realized. This research using delphi method with two round of interview."

"Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat. LPSK sebagai lembaga yang memiliki mandat utama dalam hari ini sudah semestinya memberikan perlindungan yang inklusif dan menyeluruh kepada seluruh penerima manfaatnya. Namun terkait hal ini, LPSK dihadapi oleh tantangan keterbatasan SDM dan geografis dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, menghambat kinerja LPSK secara optimal. Untuk itu, LPSK melanggengkan pendekatan perlindungan berbasis komunitas sebagai perpanjangan tangannya untuk menjangkau lebih banyak saksi dan korban lagi. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal ini, peneliti menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antaraktor yang terjalin dalam perlindungan berbasis komunitas tersebut melalui konsep network governance. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode post-positivist dengan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan beberapa studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis meninjukkan bahwa pada dasarnya kerja-kerja perlindungan telah berjalan dengan baik sebagaimana diamanakan kepada masing-masing aktor. Namun, peningkatan dalam aspek kepercayaan resiprokal, koordinasi, persamaan informasi, dan respon terhadap eksternal masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Di samping itu, disimpulkan juga model jaringan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah shared-governance namun sebagai upaya perbaikan model lead-organization dapat menjadi pilihan untuk diterapkan.

---

Witness and victim protection is an integral part of public services that must be fulfilled by the state to the community. LPSK as an institution that has the main mandate on this day should provide inclusive and comprehensive protection to all beneficiaries. However, in this regard, LPSK is faced with the challenges of limited human resources and geography in order to fulfill the rights of witnesses and victims, hampering the optimal performance of LPSK. For this reason, LPSK perpetuates a community-based protection approach as an extension of its arm to reach out to more witnesses and victims. To learn more about this, the researcher describes the factors that determine the success of interactions between actors in community-based protection through the concept of network governance. This research was conducted using a post-positivist method with data derived from in-depth interviews and several literature studies as secondary data. The results of the analysis show that basically the protection work has been running well as mandated to each actor. However, improvements in the aspects of reciprocal trust, coordination, information equality, and external response still need to be made to improve service quality. In addition, it is also concluded that the network model formed in this study is shared-governance but as an effort to improve the lead-organization model can be an option to be applied. "