Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengetengahkan bagaimana koreksi fiskal yang dilakukan atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional berpotensi memberikan pengaruh pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila koreksi fiskal untuk menentukan harga pasar wajar dari transaksi pihak- pihak yang memiliki istimewa dilakukan secara tidak konsisten, dimana koreksi perhitungan kembali tidak diikuti dengan koreksi penyesuaian, akan berpotensi menimbulkan pemajakan berganda baik secara ekonomis maupun yuridis sehingga tujuan dari P3B antara Repbulik Indonesia dan Amerika Serikat tidak tercapai. ......This mini-thesis envisages about how the fiscal adjustment over multinationals companies transfer pricing practice potentially affects Double Taxation Agreement concluded between Republic of Indonesia and United States of America. This study utilizes the literature research method to reach the answer of aforesaid issue. It shows that inconsistent conduct of fiscal adjustment to set the arm’s length price for transaction closed by associated enterprises, in which primary adjustment is not responded with corresponding adjustment, will lead to both economic and juridical double taxation so that the goal of DTA between Republic of Indonesia and United States of America can hardly be accomplished."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis terkait perbedaan peraturan lama dengan peraturan baru dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan dampak administratif yang timbul dari adanya peraturan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT FM International sudah patuh terhadap kewajibannya dalam memotong/memungut PPh 26 atas penghasilan yang diperoleh perusahaan-perusahaan asing yang melakukan transaksi dengan PT FM International. Perusahaan-perusahaan asing yang memberikan jasa kepada PT FM International berasal dari Singapura, Australia, India, dan Inggris. Perusahaan dari Singapura XYZ Pte. Ltd sebenarnya bisa menggunakan fasilitas dalam P3B, namun mereka lupa untuk memperbarui Form DGT-1 sehingga atas kelalaian tersebut menimbulkan dampak administratif yang dapat mempengaruhi cash flow PT FM International.

---

ABSTRACTThis internship report discusses an analysis of the difference between the old and the new regulations in the Indonesian Taxation Law on the Procedures of Double Taxation Avoidance Agreement and the administrative implications arising from the existence of regulation. The results of the analysis show that PT FM International has complied with its obligation to withhold income tax on income earned by foreign companies that transact with PT FM International. Foreign companies providing services to PT FM International are from Singapore, Australia, India and the United Kingdom. Companies from Singapore XYZ Pte. Ltd can actually use the facilities in tax treaty, but they forget to update the DGT-1 Form so that such negligence creates an administrative impact that could affect PT FM International 39;s cash flow. "

"Kemajuan teknologi informasi yang melonjak pesat berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet, meningkat pula jumlah transaksi elektronik di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait transaksi elektronik ini perlu terintegrasi untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan serta memaksimalkan pemasukan negara dari pajak penghasilan, termasuk juga penerapan Persetujuan Pajak Berganda terhadapnya. Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk memastikan kepatuhan pajak bagi para pelaku transaksi elektronik di Indonesia. Belum lama ini sempat disahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun sebelum sempat diberlakukan, PMK tersebut justru dicabut. Dengan pencabutan PMK tersebut, saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai transaksi elektronik melalui Platform Marketplace. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah saat ini pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik masih menggunakan ketentuan yang sama dengan pajak penghasilan atas transaksi konvensional. Dari hal tersebut, maka diharapkan setelah ini akan dikeluarkan peraturan baru yang khusus mengatur mengenai perpajakan terhadap transaksi elektronik dan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda terhadapnya untuk memaksimalkan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik.......The rapid advancement of information technology is directly proportional to the increase in internet users in Indonesia. With the increase in internet users, the number of electronic transactions in Indonesia has also increased. Government policy regarding electronic transactions needs to be integrated to avoid overlapping of regulations and to maximize state revenues from income taxes, including the application of the Double Taxation Agreement. The government in this case has the authority to ensure tax compliance for perpetrators of electronic transactions in Indonesia. Recently, the Minister of Finance released Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 about Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). But before it could take effect, the PMK 210/2018 was actually revoked. With the revocation of the PMK 210/2018, there are currently no regulations that clearly regulate electronic transactions through the Marketplace Platform. This study uses a normative legal research method with a law and literature approach. The conclusion obtained from this study is that currently the collection of income tax on electronic transactions still uses the same provisions as income tax on conventional transactions. From this, it is expected that after this will be issued a new regulation specifically regulating the taxation of electronic transactions and the application of the Double Taxation Avoidance Agreement to maximize the collection of income tax on electronic transactions."

"Tesis ini menganalisis dampak PER-24/PJ/2010 terhadap kepastian hukum dan apakah persyaratan administrasi PER-24/PJ/2010 ini telah memenuhi rasa keadilan dan didasari "good faith" sesuai pasal 31 ayat 1 Vienna Convention on the Law of Tax Treaties (VCLT) dan OECD Model. Hasilnya PER-24/PJ/2010 memberikan panduan administratif pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia, namun persyaratan administratif yang diatur di dalamnya dapat menghalangi pemanfaatan tax treaty oleh Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia sehingga "good faith" dalam pasal 31 VCLT tidak dapat terpenuhi. Proses pengadaan Surat Keterangan Domisili (SKD) memakan waktu karena berhubungan dengan otoritas pajak negara lain. PER-24/PJ/2010 hendaknya direvisi dengan menambahkan sanksi administrasi bagi yang tidak melampirkan SKD sesuai batas waktu yang dipersyaratkan. ......This thesis analyzes the impact of Regulation No. PER-24/PJ/2010 on the legal certainty and services to tax payers and whether or not the administrative requirements of PER-24/PJ/2010 have fulfilled the principles of legal certainty, fulfilling the sense of fairness and are based on "good faith" pursuant to article 31 of Vienna Convention on the Law of Tax Treaties (VCLT) and OECD Model. The result are PER-24/PJ/2010 provides an administrative guideline to the utilization of Tax Treaty in Indonesia. However, the administrative requirements of PER-24/PJ/2010 may hamper the utilization of tax treaty by foreign tax payers in Indonesia, so that the definition of "good faith" as referred to in article 31 VCLT cannot be fulfilled. The process of procurement of Certificate of Domicile (COD) takes time since it relates with taxation authorities of other countries. PER-24/PJ/2010 should be revised by adding administrative penalty for those that fail to attach COD according to the time limit as required."