Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Pada masa lalu, sektor pertambangan umum, pernahmenjadi penyumbang devisa terbesar bagi Negara. Akan tetapisemenjak tahun 1999, penerimaan devisa dari sektorpertambangan umum mulai mengalami penurunan, yangdisebabkan oleh adanya penurunan nilai investasi baru. Halini kemudian disikapi pemerintah dengan jalan membuatroadmap atau peta persoalan di sektor pertambangan umum.Berdasarkan roadmap tersebut, perpajakan dianggap menjadisalah satu masalah yang menghambat perkembangan sektorpertambangan umum. Masalah perpajakan di sektorpertambangan umum, dapat dilihat dari dua aspek. Aspekpertama adalah aspek penerapan pengaturan perpajakan disektor pertambangan umum. Untuk membahas mengenai aspekini, digunakan Kontrak Karya, perundang-undangan perpajakandan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sementara aspekkedua adalah aspek penerapan perpajakan. Pembahasanmengenai aspek penerapan perpajakan ini dilakukan untukmenganalisis kendala perpajakan yang dihadapi olehkontraktor di sektor pertambangan umum. Pembahasandilakukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi padamasa sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah dan pada masa setelah keluarnyaUndang-undang Nomor 22 tahun 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di Indonesia dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bahan perbandingan hukum investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai investasi pertambangan mineral dan batubara dengan mempertimbangkan aspek kepentingan nasional sebagai unsur utama dalam menerapkan segala kebijakan mengenai pertambangan mineral dan batubara.

---

The following thesis is critizing about investment aspects in Indonesian mining sector. The particular issue of this thesis will appear in a form of comparison between Law No. 11 of 1967 regarding Foremost Terms of Mining and Law No.4 of 2009 regarding Coal and Mineral Mining. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data. The end result of this thesis recommends the Government to soon issuing the Government Regulation which stipulates further about investment related to coal and mineral mining by considering national interest aspect as the main element."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism."