Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum Tanah Nasional yang kita miliki belum dituangkan secara lengkap ke dalam hukum yang tertulis, dan dari hukum yang tertulis itu masih ada yang belum jelas. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk melengkapi dan memperjelasnya. Hal itu dapat dilakukan melalui keputusan hakim dibidang hukum tanah., karena hakim harus dapat memutus suatu perkara walaupun hukumnya belum ada atau belum jelas. Dengan cara melengkapi hukum tanah yang belum lengkap dan memperjelas hukum tanah yang belum jelas melalui suatu penafsiran, keputusan hakim di bidang hukum tanah telah berfungsi dalam. pembangunan dan pengembangan hukum tanah nasional, asal saja hal tersebut disertai dengan adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara."

"Hukum pertanahan di Indonesia dewasa ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dalam UUPA tersebut telah mengubah konsepsi kepemilikan dan cara untuk memperoleh hak milik atas tanah dan benda-benda diatasnya yang melekat dengan tanah. Kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal bagi manusia merupakan kebutuhan utama dalam kehidupannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak hanya pemerintah yang melakukannya, tetapi pihak swasta selalu pengembang juga banyak membangun perumahan. Hal mana dikarenakan adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat selaku konsumen terhadap isi PPJB yang diajukan kepadanya, membuat konsumen tidak sadar tentang posisinya yang lebih lemah dan dapat dijadikan aktivitas bisnis bagi pengembang. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan konsumen baik berupa peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukumnya yang merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai penguasa. Dapat di ketahui bahwa pada dasarnya PPJB adalah suatu bentuk jual beli yang meskipun belum mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik atas Hak Atas Tanah yang diperjual belikan, namun berdasarkan pakta makna dan maksud para pihak yang membuat PPJB tersebut seluruh hak yang terkait dengan hak atas objek atau tanah dijual dengan PPJB tersebut dialihkan dan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Ini berarti sebenarnya penjual tidak lagi pemegang hak atas tanah atau tanah dijual dengan PPJB tersebut, oleh karena hak tersebut berpindah kepada pembeli sepenuhnya. Hanya karena mekanisme formal belum dapat dilakukan sajalah yang mengakibatkan kepemilikan dalam hukum belum beralih. Namun dalam perjalanannya, permasalahan antara konsumen dan pengembang tidak jarang terjadi, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai akibat eksonerasi atau pengalihan tanggungjawab yang secara tidak sadar dibebankan kepada pihak konsumen selaku pihak yang lebih lemah."

"ABSTRAKSementara ini terdapat kesan bahwa pengurusan pelayanan, belum memenuhi harapan masyarakat, masih berbelit-belit dan sering menimbulkan duplikasi dalam pengurusan oleh berbagai instansi, Usaha melenyapkan anggapan ini harus selalu terus menerus diusahakan oleh instansi/aparat yang menangani masalah ini dengan perbaikan sistim pengurusan dan penggunaan alat-alat yang memenuhi tuntutan zaman, Untuk mengetahui sampai sejauh mana sinkronisasi dan koordinasi pe layanan masyarakat di bidang pertanahan di D.K.I, Penelitian kepustakaan, peneli tian lapangan, penelitian sampling. Sudah cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara aparat terutama adalah bidang penentuan nilai/harga tanah dan peta dasar. Kerjasama perlu ditingkatkan antara aparat Pemda dan aparat Pusat, disamping itu penggunaan alat-alat yang lebih memenuhi tuntutan zaman sangat dibutuhkan seperti komputerisasi."