Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Amalia, author

Peran notaris dalam proses peruabahan anggaran dasar perseroan terbatas = The role of notary in the amendment process to the articles of association of limited liability company

Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25955

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Amalia, author

Peran Notaris dalam proses perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas / Amalia

ABSTRAK
Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis...

2009

T37562

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rohati, author

Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Rangka Penyesuaian dengan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1995

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36288

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Wahyu Putri, author

Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri

ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan...

2016

T46692

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian