Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada dasarnya pcrusahaan efek rnerupakan organisasi bisnis. Organisasi merupakan sistem yang terbuka. OIeh karena itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan Iingkungan internalnya. Kerangka hukum merupakan faktor eksternal organisasi. Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah (I) bagaimanakah kondisi kerangka hukum yang mengatur kegiatan perusahaan efek, (2) apakah yang merupakan peluang dan hambatan dalam kerangka hukum tersebut, dan (3) bagaimanakah strategi perusahaan di masa depan dalam lingkungan hukum yang ada saat ini. Penelitian dilakukan di PT. X.

Kerangka konsepsional penelitian ini didasarkan atas teori strategi dan manajemen strategi. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara terhadap sejumlah informan dalam kalangan PT. X.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kerangka hukum yang mengatur perusahaan efek dapat menjadi hambatan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan perantara pedagang efek, terutama di dalam menjalankan pengawasan terhadap penerapan dan ketentuan, tetapi kerangka hukum tersebut juga memberikan peluang untuk menjalankan kegiatan penjamin emisi efek.

OIeh karena. itu disusun formulasi strategi sebagai berikut; (1) kegiatan bisnis lebih dikonsentrasikan kepada kegiatan penjamin emisi efek dan penasehat keuangan, sedangkan untuk kegiatan perantara pedagang efek difokuskan kepada nasabah institusi (2) restrukturisasi organisasi dengan mempertahankan divisi yang mewadahi kegiatan bisnis yang menjadi konsentrasi perusahaan (3) dilakukan pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan (4) membangun pusat data dan informasi untuk mengakomodasi seluruh kegiatan usaha (5) mengatasi meningkatnya beban operasional agar tercapai efisiensi untuk memperkuat keuangan perusahaan

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai permohonan pailit Perusahaan Efek (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) yang diajukan oleh salah satu kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Bapepam. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU menjelaskan bahwa permohonan pailit dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kewenangan Bapepam dalam upaya permohonan pailit Perusahaan Efek yang telah dicabut izin usahanya, serta bagaimanakah perlindungan hukum dan kepastian hukum para kreditor PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia akibat putusan MA RI No. 340K/Pdt.Sus/2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek yang telah dicabut izin usahanya adalah mutlak kewenangan eksklusif Bapepam, akan tetapi seyogianya terbuka kemungkinan dapat juga diajukan oleh kejaksaan dan kreditor. Pemenuhan nilai kepastian hukum dalam putusan MA RI No. 340.K/Pdt.Sus/2010 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Penjelasannya, tetapi keputusan tersebut relatif hanya memberikan kepastian kepada debitor saja dan Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditor yang tidak bisa mendapatkan hak pemenuhan tagihan yang seharusnya dibayar oleh pihak debitor. ...... This thesis is to analyze a bankruptcy petition of Securities Company (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) filed by one of its creditors due to its business license revoked by Bapepam. In accordance with Article 2 paragraph (4) of UUK-PKPU states that a bankruptcy petition may, in the case debtor is a Securities Company, only be filed by Bapepam. This research is aimed at identifying how Bapepam implementsits power for the bankruptcy petition of Securities Company whose business license has been revoked, and how is the legal protection and certainty for the creditors of PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia in consequence of Decision of Supreme Court of RI No. 340K/Pdt.Sus/2010. Type of research applied in this research is normative juridical approach. The result shows that a bankruptcy petition against the Securities Company whose business license is revoked absolutely is the exclusive power of Bapepam, however this does not rule out the possibility that attorney general and creditor may fill the petition. The fulfillment of legal certainty in the Decision of Supreme Court of RI No. 340.K/Pdt.Sus/2010 has complied with the provisions of Article 2 paragraph (4) of UUK-PKPU and its explanatory notes. However, it is relative due to gives only to Debtor, and the Panel of Judges by no means provides legal protection to the benefit of creditors fail to obtain right for the right of payment that should be made by the debtor.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembahasan dalam skripsi ini adalah kepailitan terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh nasabah, dengan studi kasus PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai pihak yang berwenang mengajukan kepailitan terhadap perusahaan efek yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini nasabah perusahaan efek yang melakukan investasi melalui pasar modal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kepailitan PT AAA Sekuritas. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan dampak terhadap nasabah perusahaan efek.

---

ABSTRACT
This academic thesis is discussed about bankruptcy towards securities company filed by the client, with a case study of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in article 2 paragaraph 4 has been arranged the petition for securities company declaration of bankruptcy may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions are intended to protect the interests of third parties in this case the clients of securities companies to invest through the capital market. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the decision of the judges of the commercial court on a bankruptcy petition of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts and how legal protection of clients in PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bankruptcy. Eventually, the researchers came to the conclusion that the decision of the judges of the commercial court has not in accordance with the applicable law that have an impact on clients of securities company.

Abstrak :
Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut. ...... Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies. Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary. From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Krediturnya, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUSPAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga untuk berinvestasi melalui pasar modal. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa panitera harus menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh pihak selain Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek (PT Brent Securities) yang diajukan oleh Kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Efek dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek dalam putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek mutlak merupakan kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Efek, sekalipun izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek oleh Krediturnya, tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. ......This thesis discusses about bankruptcy against Securities Company filed by its Creditors, with a case study of Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions is intended to protect the interests of third parties to invest through the capital market. Then, Article 6 paragraph (3) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the principal registrar is required to reject a petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company if it’s filed by any other party besides the Financial Services Authority. However, in practice there are still many petitions for a declaration of bankruptcy against Securities Company that are not be filed by the Financial Services Authority. This can be seen on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, which granted the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company (PT Brent Securities) that filed by its creditors due to its business license revoked by Financial Services Authority. This research aims to identify the mechanism of filing an application for a bankruptcy against Security Company and the authority of Financial Services Authority for the bankruptcy petition of Securities Company in Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment. Type of research applied in this research is normative juridical approach with a descriptive typology. The result shows that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company is the exclusive power of Financial Services Authority as a state institution that supervises Securities Company, even though their business license has been revoked by Financial Services Authority. Then, the decision of The Judges on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST which granted the application for bankruptcy declaration against the Securities Company by its Creditors, was not in accordance with the regulations in Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment.

Abstrak :
Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal kerap dilakukan oleh pihak perusahaan efek selaku pengelola modal milik investor. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan wajib mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pasar modal sehingga dapat menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu sanksi yang dapat dikenakan apabila adanya pelanggaran oleh perusahaan efek. Hal ini dilakukan agar perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset-aset milik investor dan akan memberikan perlindungan bagi investor. Namun, dengan pencabutan izin usaha perusahaan efek, pemulihan keadaan atau ganti kerugian terhadap pihak investor yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan pelanggaran perusahaan efek tersebut masih diperlukan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dengan dilakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan efek yang melakukan pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset milik investor dan mencegah adanya kehilangan aset serta memberikan efek jera terhadap perusahaan efek tersebut, kemudian apabila terdapat investor yang masih mengalami kerugian dapat menempuh jalan keluar melalui gugatan, dana perlindungan pemodal, disgorgement fund, maupun cara lain yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ......The frequent amount of transactions that occur in the capital market can lead to opportunities to commit violations in the capital market in order to gain more profits. Investors as one of the actors in the capital market who are parties that tends to be weaker than other parties often become victims of violations committed by other parties in the capital market. Violations that occur in the capital market are often committed by securities companies as investors' capital managers. Therefore, the Financial Services Authority as the supervisor and regulator in the financial services sector must be aware of developments in the capital market so that they can take actions on parties who commit violations. Revocation of a business license by the Financial Services Authority is one of the sanctions that can be imposed if there is a violation by a securities company. This is done so that the securities company will not endanger the investors' assets and will provide protection for investors. However, with the revocation of the securities company's business license, recovery or compensation for investors who have suffered losses as a result of the securities company's violations is still required. The results of the thesis shows that by revoking the business license of securities companies that commit violations by the Financial Services Authority, these securities companies will not be able to endanger the assets of investors anymore and prevent further loss of assets and provide a deterrent effect on these securities companies, then if there are investors who still experiencing a loss can find a way out through lawsuits, investor protection funds, disgorgement funds, or other methods determined by the Financial Services Authority.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. ......This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonan pernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), perusahaan efek hanya dapat dimohon pailit oleh OJK. Apabila permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek diajukan oleh pihak selain OJK dikabulkan, maka putusan tersebut dapat diajukan kasasi dan akan dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar dibentuk peraturan yang mengatur mengenai kepailitan perusahaan efek oleh karena tidak adanya peraturan yang mengatur hal tersebut untuk menciptakan kepastian hukum dan Majelis Hakim perlu menganalisis fakta hukum dan doktrin dalam UUK dan PKPU lebih dalam.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the filing for bankruptcy of securities firms by its debtors. This study aims to analyze the authorities and procedures of filing a bankruptcy against securities firms. The method used is research literature, juridical normative, which refers to the legal norms contained in the legislation. The conclusion of this study is that securities firms can only be filed for bankruptcy by Indonesia Financial Services Authority (OJK), based on the provisions of Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment (UUK and PKPU). If any other party besides the Indonesia FSA (OJK) successfully filed bankruptcy against a securities firm, the verdict can be appealed and, if so, will be canceled. Due to the lack of legislation regulating this matter, this study recommends to establish regulations governing the bankruptcy of securities firms to create legal certainty. Moreover, Judges need to analyze the legal facts and doctrines in UUK and PKPU further.