Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum yang timbul dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berakhir karena pihak yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia dalam Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2014/PN Dps. Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan dan hak anak yang dilahirkan dan kedudukan orang tua yang hidup terlama sebagai wali bagi anaknya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak hukum yang timbul dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain tentang kewarganegaraan, kedudukan anak, harta yang diperoleh anak dalam perkawinan dan dalam kondisi anak tersebut masih berada di bawah umur. Dalam hal mengurus harta warisan si anak, dimana orang tua yang hidup terlama adalah warga negara asing, maka dilakukan perwalian. Penelitian ini menyarankan bahwa orang tua yang hidup terlama dan berwarganegara asing merupakan wali menurut undang-undang, namun perwalian dapat diberikan kepada pihak lain apabila orang tua yang yang hidup terlama tersebut memberikan persetujuannya secara tertulis.

---

This thesis discusses the legal aspects that arise in the different nationalities mixed marriage ended because of different nationality parties Indonesian citizen died in Determination No. 218 / Pdt.P / 2014 / PN Dps. This thesis aims to increase knowledge about the protection and the rights and position of children born of parents who lived the longest as regent for her son. This study is a normative legal research. The study concluded that the impact of the laws that arise can be viewed from various aspects such as citizenship, the position of the child, the child acquired the property in marriage and in the condition of the child is still under age. In terms of taking care of the child's inheritance, in which parents who live longest are foreign nationals, then the guardianship. This study suggests that older people who live the longest and foreign citizenship is a statutory guardian, but guardianship may be provided to other parties if the parents are living the longest given its written consent."

"Semakin majunya perkembangan teknologi pada masa sekarang terutama dalam bidang komunikasi dan pergaulan sosial masyarakat, menyebabkan semakin tingginya interaksi antar anggota masyarakat yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang berbeda di Indonesia tidak dapat dihindari karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, di mana masing-masing agama mempunyai ketentuan hukum tersendiri mengenai masalah perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan yang dilangsungkan antar pemeluk agama yang berbeda.Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus memahami pelaksanaan dari perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda yang semakin sulit untuk dihindari. Pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan hal diatas yaitu mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 d? Apakah asar pertimbangan hakim dalam memutuskan perwalian anak kepada Ibunya telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974?Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Sedangkan tipologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, di mana penulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rangka menjawab permasalahan yang dikemukakan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan antar agama. Oleh karenanya, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dapat dikatakan tidak sah, dan akibat dari perkawinan yang tidak sah, maka anak-anak yang dilahirkan pun dianggap tidak sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak.Sel, Hakim dalam memberikan putusannya tidak sepenuhnya benar yang menyebutkan adanya perwalian dalam perkara perceraian tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian kekuasaan orang tua tetap berlangsung, yang berarti tidak terjadi perwalian dalam perkara perceraian.

---

Because the growth of technology on present time especially in communication and social community interaction causing the higher of interaction of between the community which result in the marriage between different religious followed. Marriage between different religious follower in Indonesia cannot be avoid because Indonesia society consist or many tribe and religion in which each religion has its own rule when it come to marriage. Constitution No. 1/1974 about marriage did not clearing and strict sate about marriage which occur in different religious follower.This writing meant to give some pictures and also to understand marriage between different religious follower which harder to avoid these days. In reality, there is some problems which occur related with this problem. How about the child status which were born from the marriage between different religious according to constitution No. 1/1974 what this the judge consideration in determined child guardian to the mother is appropriate with constitution No. 1/1974?This problem will be analyze using library research method and field research method. Meanwhile, law research typology used is the descriptive research, in which this writing tries to give a clear picture to answer the problems that has given. We all know, marriage constitution did not clearly regulate about different religious marriage. Because of it, marriage between different religious follower can be say illegal and because it is illegal, so the children which were born can be say illegal, because legal children is the children which were born because of legal marriage.In the decision of District Court of South Jakarta No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak. Sel, Judge in giving the decision not clearly state there is a guidance of that divorce case. According to constitution No. 1/1974, if different happen, parents power still happen, which mean the guidance in divorce case did not happen."

"Pada kasus dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terdapat kondisi di mana kakek dan nenek seorang anak mengajukan permohonan untuk dijadikan wali atas cucunya ketika ayah yang telah ditentukan sebagai wali anak tersebut sudah tidak mampu mengurus anaknya. Namun menurut pertimbangan Hakim, kakek dan nenek tersebut tidak dapat memiliki hak asuh karena anak tersebut masih memiliki orang tua dan tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan.Tulisan ini membahas penggunaan dasar hukum dalam UU Perkawinan dalam penolakan permintaan perwalian yang dilakukan kakek dan nenek tersebut. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.Dari dilakukannya penelitian ini diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian orang tua dapat diberikan status pemegang pemeliharaan anak sedangkan perwalian baru timbul ketika anak tersebut sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua.Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan, keluarga anak dalam garis lurus ke atas memiliki kedudukan untuk meminta pencabutan perwalian pada anak. Dengan demikian, kakek dan nenek anak dapat meminta pencabutan perwalian atau kekuasaan orang tua. Pemberian status wali pada siapapun selama anak masih berada dalam kekuasaan orang tuanya agar tidak terjadi pelanggaran dalam ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan.

---

Upon the case on Verdict Number 703 Pdt.G 2015 PN.Sby there are grandparents that want to be the guardian of their grandchild when the parents, whose already became the guardian of his own child, is already unable to take care of the child. However, according to the judges rsquo consideration, the grandparents cannot have the guardianship since the child still has his parents and did not have a legal standing in requesting guardianship based on Article 49 Marriage Law.This paper discusses whether if the judge already used the right provision in Marriage Law to reject the grandparents rsquo guardianship request. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusion obtained in the form of an explanatory description.From doing this study, it would be known that any children who have not reached the age of 18 eighteen years and have not married are under the authority of the parents even if they are already divorced. After the divorce, parents could have the child custody but guardianship status will arise not after the divorce, but after there are no longer parents rsquo authority. According to Article 49 Marriage Law, the family of a child has the legal standing to revoke a parents rsquo authority or guardianship.Therefore, based on Article 49 Marriage Law the grandparents have the right to revoke the parents rsquo authority or guardianship on their grandchild. Furthermore, the judges should not give a guardianship status even to child own parents when the child is still in their parents rsquo authority."