Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketiadaan pengaturan insolvency test dalam UU No. 37 Tahun 2004 menyebabkan beberapa permasalahan, misalnya debitor yang melakukan permohonan PKPU secara voluntary petition untuk restrukturisasi utang, nyatanya berakhir pada pernyataan pailit terhadap dirinya, sebagaimana yang terjadi pada PT Alamsari Lestari (PT AL). Oleh sebab itu penelitian ini memiliki fokus terhadap dampak yang ditimbulkan akibat ketiadaan insolvency test sebagai persyaratan pailit, baik itu yang dimulai dari PKPU maupun pailit itu sendiri. Selain daripada itu, fokus lanjutan dari penelitian ini adalah analisis model insolvency test yang sesuai terutama ketika terjadi voluntary petition. Penelitian dilakukan dengan metode hukum doktrinal, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan, maupun perbandingan dengan US Bankruptcy Code dan UK Insolvency Act 1986. Hasil daripada penelitian ini adalah PT AL yang memiliki nilai kontinjensi dan prospektif tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim sebab proposal perdamaian ditolak oleh kreditor berdasarkan Pasal 281 dan 289 UU No. 37 Tahun 2004. Selanjutnya, untuk model insolvency test untuk penilaian solvabilitas yang sesuai dengan karakteristik UU No. 37 Tahun 2004 adalah kolaborasi antara balance-sheet test dengan altman z-score test.

---

The absence of insolvency test regulation in Law No. 37 Year 2004 has caused several problems, for example, debtors who apply for PKPU voluntarily petition for debt restructuring, in fact end up declaring themselves bankrupt, as happened to PT Alamsari Lestari (PT AL). Therefore, this research focuses on the impact caused by the absence of the insolvency test as a requirement for bankruptcy, both starting from PKPU and bankruptcy itself. Apart from that, the further focus of this research is the analysis of the appropriate insolvency test model, especially when voluntary petition occurs. The research was conducted using doctrinal legal methods, with an approach of regulations, decisions, and comparisons with the US Bankruptcy Code and the UK Insolvency Act 1986. The result of this research is PT AL which has contingent and prospective value is not taken into consideration by the panel of judges because the peace proposal is rejected by creditors based on Articles 281 and 289 of Law No. 37 Year 2004. Furthermore, the insolvency test model for solvency assessment that is in accordance with the characteristics of Law No. 37 Year 2004 is a collaboration between the balance-sheet test and the altman z-score test."

"Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tenlang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan rumusan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Dalam Undang-undang Kepailitan terkandung pasal-pasal yang merupakan hukum materiil kepailitan dan pasal-pasal yang merupakan hukum formil kepailitan. Sebagai hukum formil, Undang-Undang Kepailitan harus dapat menjamin adanya kepastian hukum dan terciptanya keseimbangan antara kepentingan debitor di satu sisi dengan kepentingan kreditor di sisi lainnya dalam proses kepailitan. Demikian juga halnya dengan sistem pembuktian dalam kepailitan, dalam fungsinya sebagai sarana untuk menentukan telah terjadinya suatu kepailitan, maka sistem pembuktian dalam kepailitan haruslah mengakomodir kepentingan kreditor sebagai pihak yang berpiutang maupun debitor sebagai pihak yang berutang untuk menjamin keseimbangan dalam proses acara dan pembuktiannya. Dalam konteks ini Hukum Acara dan sistem pembuktian yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan- PKPU khususnya pada acara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor ( voluntary petidon) belumlah mencerminkan adanya keseimbangan pengaturan dan perlindungan bagi kreditor. Tidak adanya kewajiban pemanggilan bagi kreditor dalam voluntaty petition yang dikombinasikan dengan acara singkat dan sistem pembuktian secara sederhana dalam kepailitan cenderung melemahkan posisi kreditor sebagai pihak yang berpiutang dalam proses kepailitan dalam menghadapi posisi debitor sebagai pihak yang berhutang.

---

Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and the Suspension o f the Payment of debts provides a definition that Bankruptcy is a general confiscation on all the assets o f the Bankrupt Debtor. These assets are taken care o f and handled by the Curator under the supervision of the Supervising Judge as governed by this Law. The Law of Bankruptcy contains articles that are material law of bankruptcy as well as articles that are procedural. As a procedural law, the Law o f Bankruptcy must secure the legal certainty and the balance between the interest o f the debtor on one hand and the interest of the creditor on the other hand in the process of bankruptcy. The same approach applies as well in the Evindentiary System. In conjunction with its function as tool to determine the occurence of bankruptcy, the evidentiary system must accomodate the interest of the creditor as well as the interest of the debtor in order to uphold the equality of principle in the trial process and its evidentiary process. Within this context, the procedural law and the evidentiary system stipulated under the Law Number 37 Year 2004, especially on the phase of filing of a bankruptcy declaration request (voluntary petition), has not yet reflected the equality of governance and protection for the creditor. The lack of obligation by the creditor in a voluntary petition that is followed by a short trial process and a simple evidentiary system has relatively weakened the position of the creditor in the bankruptcy process in facing the position of the debtor."

"Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalampolitik melaluie-participation. Petisionlinemerupakan salah satu bentuk darie-participation. Penandatanganan petisionlinemelalui Change.org Indonesia semakin populer di Indonesia, akan tetapibanyak petisi yang hanya memperoleh sedikit dukungan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor pada domain informasi, sumber informasi, dan motivasi personal yang mempengaruhi niat orang untuk menandatangani petisi online. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuisioner kepada para pengguna internet yang pernah menandatangani petisi di Change.org. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh responden penelitian sejumlah 211 orang yang kemudian dianalisis dengan menggunakanCovariance Based SEM(CB-SEM) dengan bantuan aplikasi IBM Amos v22. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwaattitudepengguna dipengaruhi olehsource credibility, argument quality, altruism, danpersonal relevance. Attitudeyang positif akan mendorong pengguna internet untuk menandatangani petisionline.

---

The development of technology made citizen could participate in politics through e-participation. Online petition is a kind of e-participation. Petition signing through Change.org increasingly popular in Indonesia, but many petitions is signedonlyby a fewpeople. This study aimed to analyzefactors in the domain of information, source of information, and personal motivation. This research conducted on quantitative approach through questionnaire to whom that have signed petitiononChange.org. After data collection,we got 211 respondentsin total. Thedata were analyzed byIBM Amos v22 applicationusing Covariance Based SEM (CB- SEM). Results from this study is attitude was influenced by source credibility, argument quality, altruism, and personal relevance. Positive attitude will encourage internet users to sign an online petition."

"Skripsi ini membahas mengenai kepailitan yang permohonannya diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus kepailitan PT. Mandala Airlines yang permohonannya diajukan oleh perseroan itu sendiri sebagai debitor pailit. Untuk mengetahui bagaimana pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri, maka dibahas juga mengenai perbandingan voluntary petition di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah penerapan kepailitan yang diajukan debitor sendiri telah sesuai pelaksanaannya berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan apakah telah menerapkan prinsip commercial exit from financial distress bagi debitor yang berupa perseroan. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukum terhadap pengajuan pailit oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.

---

This thesis discusses about bankruptcy which is filed by the debtor (voluntary petition) based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004 and Company Law No. 40 Year 2007. The author also did a juridical analysis towards the bankruptcy case of PT. Mandala Airlines, whereas the request for bankruptcy was initiated by the company as a debtor. Commenting on the above aspects, will be discusses about the comparison of voluntary petition between Indonesia and other countries that is United States, Japan, and Australia. The method of this research is qualitative normative interpretive to generate a descriptive analytical data. The primary issue for this thesis is the implementation of voluntary petition from the case study whether it was in accordance based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004. And then the applicability of the bankruptcy principle "commercial exit from financial distress" especially for the corporate debtor. Therefore, with the research can solve this problem about voluntary petition based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year No. 2004."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti permasalahan pokok, yakni eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani dalam politik di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi tahun 1980 - 1998 (era Orde Baru), tepatnya sejak kelahiran Petisi 50 (5 Mei 1980) hingga runtuhnya kekuasaan Soeharto (21 Mei 1998). Dua pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tesis ini: (1) bagaimana pengaruh politik negara Orde Baru terhadap eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani; dan (1) mengapa Petisi 50 marnpu menunjukkan diri sebagai masyarakat madani yang mandiri? Dalam membahas pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan titik perhatian pada hubungan variabel multivariat, yaitu antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Ada pun variabel pengaruh adalah negara Orde Baru dan kekuatan internal Petisi 50; sedangkan variabel terpengaruh adalah Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani (civil society). Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi adalah perspektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial dan politik yang muncul berdasarkan inisitatif dari masyarakat, dengan ciri utamanya memiliki kemandirian (otonomi) terhadap negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sepenuhnya bersifat kualitatif; dengan mendasarkan diri pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dad tokoh-tokoh pelaku Petisi 50 sebagai sumber data primer, melalui prosedur wawancara tidak berstruktur atau pertanyaan terbuka. Sedangkan studi kepustakaan mengandalkan data dari sumber-sumber berupa buku, majalah, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pembuktian teoritis dan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, kelompok Petisi 50 dalam eksistensi dan perkembangannya memenuhi kategori secara teoritis untuk dapat disebut sebagai masyarakat madani dengan ciri-ciri yang ditampilkan antara lain: (1) otonomi terhadap pengaruh kekuasaan negara; (2) sifat kesukarelaan dan keswadayaan sebagai kelompok politik; (3) dimilikinya kebebasan berkumpul dan berpendapat; (4) aktivitasnya yang mencerminkan kesesuaian dengan faktor 1, 2, dan 3; dan (5) adanya pluralisme dalam hal spektrum sosial dan politik dalam realitas internalnya. Kesimpulan analisa tersebut diperoleh melalui fakta-fakta yang terungkap dalam melihat hubungan antara Petisi 50 dengan negara Circle Baru dan dinamika internal Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kedua, perilaku politik negara Orde Baru yang otoriter, represif dan restriktif tidak mempengaruhi eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Petisi 50 tetap mampu menunjukkan sikap kritis dan otonominya sebagai masyarakat madani, meskipun negara Orde Baru dengan berbagai cara berupaya menghambat dan menutup ruang publik kelompok ini. Terbukti, Petisi 50 tetap aktif mengadakan pertemuan, menyampaikan protes dan kritik melalui produk produk tertulis mereka; sejak kelompok ini lahir tahun 1980 hingga Iengser-nya Presiders Soeharto tahun 1998. Ketiga, Petisi 50 mampu mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat madani yang mandiri, disebabkan pengaruh realitas faktor eksternal dan internalnya. Dilihat dari faktor eksternal, dalam konteks hubungannya dengan negara Orde Baru, Petisi 50 lebih banyak mengandalkan aktivitas melalui produk tertulis yang disalurkan ke lembaga-lembaga formal (terutama DPR), sehingga negara Orde Baru tidak memiliki alasan untuk menghambat pertumbuhannya dengan tuduhan sebagai gerakan makar atau inkonstitusional. Strategi ini juga efektif; mengingat sifat negara Orde Baru yang otoriter. Dilihat dari faktor internal, para pelaku Petisi 50 relatif memiliki kemampuan finansial (ekonomi) yang memadai, moralitas (prinsip) individual yang konsisten, dan prestise di mata masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu bertahan hidup sebagai kelompok yang mandiri. Namun demikian, dibanding faktor eksternal, kemandirian itu lebih banyak dipengaruhi faktor internalnya."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis petisi online Change.org Indonesia sebagai alat advokasi kebijakan periode tahun 2015-2016 dengan menggunakan konsep sifat, bentuk, fungsi, aktivitas atau taktik penyampaian pesan, dan juga konsep evaluatif. Analisis petisi online mengacu pada aktivitas advokasi kebijakan lain yang dilakukan secara online dan offline untuk mendukung petisi online. Aktivitas advokasi kebijakan tersebut mencakup upaya meningkatkan kesadaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis petisi online yang dipilih berdasarkan sembilan kategori. Data pendukung diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain seperti advokasi media, kampanye secara online dan aksi offline, pengorganisasian, lobi, dan event akan dikategorikan secara intermediate yaitu berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan atau target petisi. Petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan tersebut akan menghasilkan liputan media, menumbuhkan kesadaran publik, membangun dukungan publik, dan juga berpotensi menghasilkan dukungan dari pembuat kebijakan. Petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain akan mecapai konsep ultimate yaitu berhasil mencapai perubahan kebijakan ketika disertai penerimaan positif dari pembuat kebijakan atau target petisi. Pencapaian tujuan ultimate ini juga dipengaruhi oleh kemampuan penggerak petisi dalam mengeskalasi petisi online melalui aktivitas advokasi kebijakan lain guna menekan dan mendesak pembuat kebijakan. Ketika petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan lain menghasilkan perubahan kebijakan, maka keaktifan penggerak petisi masih diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan yang dihasilkan.

---

ABSTRACTThis study analyzed the online petition Change.org Indonesia as a tool of policy advocacy in 2015 2016 period using the concept of nature, form, function, activity, and also an evaluative concept. The online petition analysis in this study refers to other policy advocacy activities conducted online and offline to support online petitions. Policy advocacy activities include efforts to raise awareness through media media advocacy , campaigns, organizing building coalitions , lobbying, and events. This study uses case study methods by analyzing selected online petitions based on nine categories of issues democracy, corruption, criminal justice, animal welfare, environment, human rights disability, tolerance, consumer rights, sports, health. Petitions also scrutinized by those gaining media coverage, engaging the community, and mobilizing other policy advocacy activities that support the success of online petitions. Supporting data is also obtained through interviews with online petition platform Change.org Indonesia, representatives of petitioners, communities involved as well as individuals who cast their votes signed the petition . The study founds that online petitions supported by other policy advocacy activities such as media advocacy, online campaigns and offline actions, organizing, lobbying, and events will be categorized intermediately by successfully attracting decision makers or petition targets. The online petitions and policy advocacy activities will generate media coverage, foster public awareness, build public support, and also potentially make support from policymakers. Online petitions backed up with other policy advocacy activities will achieve the ultimate concept of achieving policy changes when accompanied by positive earnings from policy makers or petition targets. This ultimate goal achievement also influenced by the ability to drive the petition in escalating online petitions through other policy advocacy activities to press and urge policy makers. When online petitions and other policy advocacy activities result in policy changes, the activeness of the petition drivers is still needed to oversee the implementation of the resulting policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek dari pengaruh sosial informasional dan identitas terkait perkotaan sebagai moderator terhadap partisipasi politik secara online. Penelitian ini diikuti oleh 271 partisipan yang memperoleh manipulasi berupa perbedaan jumlah penanda tangan petisi dan nama kota yang dicantumkan dalam petisi. Penulis juga mengukur tingkat identifikasi partisipan terhadap kota Depok dengan menggunakan Urban Identity Scale. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain 3 x 2 randomized factorial design. Penulis berhipotesis bahwa individu yang memiliki identitas terkait perkotaan yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi politik dengan cara menandatangani petisi online. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan binary logistic regression, penelitian ini menemukan bahwa identitas terkait perkotaan tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara pengaruh sosial informasional dan partisipasi politik secara online dengan R2N= ,13, p > 0,05. Lebih lanjut, penulis menyimpulkan bahwa efek pengaruh sosial informasional terhadap partisipasi politik secara online tidak dipengaruhi oleh identitas terkait perkotaan.

---

The purpose of this study is to investigate the effect of social informational influence and urban-related identity as well as the interaction of both to behavior of signing online petition. 271 participants were given a manipulation in the form of different numbers of the petitioners and the city?s namelisted in the petition.Writer also measured participant?s level of identification to Depok city by using Urban Identity Scale. This study was an experimental study with a 3 x 2 randomized factorial design. Writer hypothesized individuals who have a high urban-related identity has greater opportunities for political participation by means of signing an online petition. Based on hypothesis testing using binary logistic regression, the study found urban-related identity was not significantly moderating relationship between informational social influence and online political participation with R2N = ,13, p > 0,05. Furthermore, the authors concluded that the effect of informational social influence on political participation online was not affected by the urban-related identity."

"Makalah ini menganalisis fungsi dan aktivitas petisi online. Fungsi dan aktivitas ini dianalisis berdasarkan dua petisi Change.org yang sukses di Indonesia, yaitu `# TolakRUUPermusikan` sebagai Studi Kasus 1 dan `Presiden Jokowi, Jangan Setuju RKUHP di Sesi Paripurna DPR` sebagai Studi Kasus 2. Kedua studi kasus dijelaskan terlebih dahulu, dan ini dilakukan secara deskriptif. Setelah itu, makalah ini menggunakan studi kasus berganda dan embedded. Unit analisis embedded pertama dimulai dari tingkat individu, tingkat organisasi sampai tingkat sistem, sedangkan, unit analisis embedded kedua dikategorikan oleh aktivitas online dan offline. Makalah ini menemukan bahwa fungsi dan kegiatan studi kasus memiliki kesamaan dan perbedaan. Terlepas dari kesamaan dan perbedaan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa petisi online tetap menjadi alat penting untuk advokasi kebijakan, meskipun mereka digolongkan sebagai taktik gerakan sosial berbasis internet dengan ambang batas rendah.This research paper analyses the functions and activities of online petitions. These functions and activities are analysed based on two successful Indonesian Change.org petitions, namely `#TolakRUUPermusikan` as Case Study 1 and `Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR` as Case Study 2. Both case studies are examined individually first, and this is done in a descriptive manner. An embedded, multiple case study research is then utilised. The first embedded unit of analysis starts from the individual-level, the organisational-level to the system-level, while the second embedded unit of analysis are categorised by online and offline activities. The research paper finds that both case studies` functions and activities possess similarities and differences. Despite these similarities and differences, the research concludes that online petitions remain an important tool for policy advocacy, even though they are classified as a low threshold internet-based social movement tactic."

"ABSTRACTOn May 24, 2017, the world was impressed by the decision made by the justices of the constitutional court in Taiwan regarding the constitutionality of the legal ban on same sex marriages. both the opposing opinions in such debate have assumed that social activities view these two paths, the legislative and the court, as contradictory to each other. This paper thus argue that the marriage equality movement in Taiwan viewed these strategies, both legislation and litigation, as parallel, rather than mutually exclusive, paths to achive its goal."