Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya untuk mengungkapkan semakin kompleksnya masalah tata ruang di kota pelabuhanratu yang merupakan ibu kota kabupaten Sukabumi di wilayah propinsi Jawa Barat sebelah selatan. Kondisi ini bahkan berimbas pada wilayah sekitarnya, sehingga semakin disadari tentang esensi dari tata ruang yang mendorong untuk dilakukannya alternatif mengenai kebijakan dan strategi dalam kegiatan pembangunan. Untuk mendukung penelitian ini digunakan analisis SWOT untuk mengukur kinerja tata ruang kota saat ini."

"Hatta and Indonesia’s Independent and Active Foreign Policy” is a book published by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, edited by Evan A. Laksmana and Lina Alexandra. This book gathers a dozen rising scholars and analysts of Indonesian foreign policy to examine the conditions and extent to which “independent and active principle” - first articulated by Vice President Mohammad Hatta in 1948 - has been used and abused in various strategic policy issues. The book launch event aims to introduce this book to the public, especially stakeholders related to the formulation of Indonesia’s foreign policy. Furthermore, we would also want to get the public’s critical response to the analyses contained in this book. The event will be conducted in a hybrid setting in which offline participants are limited to 60 people."

"Industri otomotif merupakan kelompok industri yang merefleksikan kinerja industri suatu negara. Tidaklah mengherankan jika pemerintahan suatu negara akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan arah strategi industri otomotif tersebut. Terlebih lagi industri otomotif memberikan sumbangan devisa sangat besar bagi negara produsennya. Tesis ini dikembangkan terutama untuk melihat kejelasan arah strategi industri otomotif di Indonesia. Berbagai kebijakan otomotif yang telah dikeluarkan selama ini terlihat tidak konsisten dan tidak koheren. Sejak awal, pemerintah menggunakan pendekatan strata industrialisasi subsitusi impor terhadap industri otomotif sehingga industri ini sarat proteksi. Pemerintah cenderung memberikan perlindungan kepada pelaku industri otomotif sehingga industri ini menjadi industri bayi (infant industry) yang manja. Terkesan pula pelaku industri sebagai kelompok penekan (pressure group), memiliki peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi arah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam industri otomotif. Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan studi analysis kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan, yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Untuk mempertajam analisis tesis ini memfokuskan diri pada proses pemantauan atau dampak suatu implementasi kebijakan otomotif khususnya terhadap industri dan pasar otomotif selama rentang waktu 1990 sampai 1998. Alasannya, dalam kurun waktu ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penting di sektor otomotif yang arahnya berbeda dari kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, dan berdampak sangat luas terhadap arah strategi industrialisasi dan pasar otomotif di Indonesia. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar digunakan sebaga acuan untuk menjawab : bagaimana implikasi kebijakan pemerintah pada industri kendaraan bermotor roda empat terhadap perkembangan industri otomotif dan pasar otomotif. Dalam studi kebijakan ini ditemukan kebijakan otomotif selama kurun waktu 1990 sampai 1998 memberikan pengaruh terhadap industri otomotif berupa : pertama, tinggi rendahnya pencapaian nilai kandungan lokal tidak terlepas dari besar-kecilnya permintaan pasar terhadap produk otomotif tersebut, Pengorbanan dari sisi investasi dan teknologi dapat ditopang jika produk tersebut memenuhi skala ekonomis. Dengan tingginya permintaan pasar maka produsen akan berupaya mengikuti program kandungan lokal untuk memperoleh insentif dari pemerintah. Terbukti prosentase nilai kandungan lokal tertinggi terdapat pada kendaraan niaga sebagai kendaraan yang memiliki angka penjualan tertinggi. Kedua, untuk mencapai prosentase nilai kandungan lokal tertinggi, maka produsen akan berupaya memenuhi komponen penyumbang nilai kandungan lokal terbesar. Terbukti, motor penggerak dan chassis body - sebagai komponen dengan nilai prosentase terbesar, adalah komponen yang paling banyak diraih oleh produsen untuk memperoleh program insentif. Hasil ini juga menunjukkan besarnya minat investor untuk memperoleh insentif dari pemerintah yang berarti adanya pengurangan pajak dan bea masuk terhadap produk otomotif yang dihasilkan. Ketiga, program insentif kandungan lokal ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap sikap ATPM untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan efisiensi apabila: semua kenaikan ongkos produksi dapat dibebankan kepada konsumen dan profitability masih dapat terjamin; (2) economic of scale tidak dapat terpenuhi,; (3) pesaing domestik lain masih belum menawarkan harga yang kompetitif dan harga produk pesaing luar masih jauh lebih tinggi serta dihambat oleh PPn-BM tinggi. Terhadap pasar otomotif, penelitan ini membuktikan terdapatnya hubungan yang sangat erat antara produksi yang ditawarkan (supply) dengan daya serap pasar (demand secara keseluruhan, pasar otomotif Indonesia mengalami over demand atau daya serap pasar (permintaan) lebih besar dari pada produksi (penawaran), kecuali 1992 dan 1995, menunjukkan tingginya daya serap masyarakat Indonesia terhadap produk otomotif. Bahkan, ketika terjadi krisis moneter sekalipun. Sayangnya, tingginya daya serap pasar tidak didukung tingginya nilai ekspor. Total rasio ekspor masih sangat kecil terhadap total penjualan nasional. Kenyataan ini membuktikan lemahnya posisi Indonesia, baik terhadap prinsipal asing maupun lemahnya daya saing produk otomotif buatan Indonesia di pasar otomotif dunia. Tesis ini sekaligus memperlihatkan adanya dominasi yang sangat kuat tiga kelompok usaha terhadap penjualan produk otomotif selama satu dasawarsa. Dominasi ketiga kelompok usaha ini berpotensi besar ke arah pembentukan pasar oligopoli (kartel) dalam bisnis otomotif Indonesia. Akhirnya, peneliti berharap hasil penelitian terhadap implikasi kebijakan industri otomotif selama rentang waktu 1990 sampai 1998 ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan sehingga arah kebijakan industri yang dibuat akan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat."

"Hakikat tujuan pembangunan pedesaan adalah mengubah secara sadar dan bertahap tatanan kehidupan warga masyarakat desa dari sistem nilai tradisional ke arah sistem nilai modern. Atau dengan kata lain, pembangunan pedesaan adalah suatu proses modernitas kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara terpola dan terarah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, dimana arti dan fungsi nilai-nilai teori (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan nilai-nilai ekonomi (kesejahteraan masyarakat) menjadi lebih dominan dari nilai-nilal lainnya.Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan desa ternyata masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Hasil pembangunan pedesaan tampaknya belum merata, dan bahkan terdapat indikator yang menunjukan bahwa gerak pembangunan pedesaan terkesan lamban bila dibandingkan dengan gerak pembangunan perkotaan. Berangkat dari pemikiran inilah, penulis mencoba mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan desa dengan mengambil studi kasus di Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.Secara umum, dari hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penelitian berlangsung, menunjukkan adanya distorsi pembangunan yang disebabkan oleh kemandegan fungsi kelembagaan masyarakat desa khususnya di Kota Baru. Persoalan ini muncul berawal dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang kemudian disusul dengan kepmendagri No.27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan undang-undang tersebut ternyata telah mendisfungsikan kelembagaan masyarakat yang semestinya demokratis, aspiratif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Akibatnya kemudian adalah berhentinya fungsi LMD dan LKMD sebagai lembaga pengambilan keputusan dan perencana pembangunan di desa sebagai representasi kebutuhan masyarakat.Dari hasil observasi di desa Kota Baru menunjukkan bahwa, pola perencanaan top-down dalam pembangunan pedesaan yang dipraktekkan sejak orde baru ternyata kurang efektif dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa sebagai obyek sekaiigus subyek pembangunan.Dari hasil penemuan tersebut, maka penulis mencoba menyarankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan masyarakat di desa Kota Baru, agar lebih demokratis, aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkualitas dalam pengertian bahwa aparatur yang duduk di kelembagaan tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam merencanakan dan mengambil kebijakan dalam rangka mensukseskan pembangunan desa di Kota Baru Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rill masyarakat desa Kota Baru."

"PENDAHULUANDepresi yang menyusul jatuhnya bursa modal pada musim gugur tahun 1929 merupakan malapetaka keuangan yang paling lama dan paling parah yang pernah dialami negara. Jutaan orang kehilangan perkerjaan dan kehabisan uang. Karena tidak mampu mebayar uang gadai atau membayar sewa rumah, banyak orang kehilangan tempat berteduh. Laki-laki dan wanita setengah kelaparan berderet antri untuk mendapatkan makanan yang tidak seberapa dari organisasi kemanusiaan dan gereja. Petani menggunakan hasil panennya sebagai bahan bakar. karena harga jualnya tidak sepadan dengan biaya angkutan ke pasar. sedangkan pasar itu sendiri tidak mampu lagi menyerap hasil produksi yang surplus itu, seperti dikatakan oleh Henry C.Dethlof."... the symptoms happened early in the 1920s in the agricultural sector. In that decade. American farmers were facing economic disaster namely the falling prices of agricultural products." (Dethlof:1979:232). Banyak di antara rakvat tuna wisma, tuna pangan, dan tuna karya dengan tekun mendengarkan para demagog membakar hati mereka untuk memperjuangkan perubahan, bahkan revolusi sosial dan ekonomi secara besar-besaran. Ketika suatu barisan eks tentara yang tuna karya berbaris ke istana presiden di Washington pada musim panas tahun 1932 untuk memperjuangkan tunjangan veteran, Presiden Hoover yang ketakutan, memerintahkan pasukan militer untuk mengusir barisan itu dengan pasukan, tank. dan gas air mata. "

"Dalam rangka mencapai target pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mempertimbangkan potensi panas bumi sebagai salah satu sumber daya EBT yang melimpah di Indonesia dan tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan kapasitas terpasang PLTP sebesar 3,3 GW hingga tahun 2030 bauran atau mencakup 16% dari total tambahan kapasitas terpasang dari bauran EBT sebesar 20,9 GW. Pengembangan energi panas bumi secara umum lebih berisiko dibandingkan dengan pengembangan jenis-jenis EBT lainnya (diantaranya pengembangan energi surya, angin dan air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh strategi pengambilan keputusan stakeholder terhadap kinerja investasi di proyek panas bumi PLN dengan pengelompokkan data berdasarkan studi literatur kemudian dilakukan pengidentifikasian faktor indikator kebijakan yang digunakan stakeholder yang mempengaruhi investasi proyek sebagai proyek eksplorasi panas bumi dengan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, penentuan responden dibagi ke dalam 3 tahapan pengumpulan data dengan sumber primer yang berupa survei kuesioner. Didalam penelitian ini juga dilakukan pengidentifikasi tingkat kematangan terhadap hubungan antara kebijakan stakeholder terhadap kinerja investasi di proyek panas bumi saat ini di indonesia untuk masukan dalam menentukan strategi perusahaan. Strategi yang dihasilkan dari analisisa ini diharapkan dapat membantu perusahaan penghasil listrik dari panas bumi untuk meningkatkan kinerja terhadap proyek panas bumi untuk meningkatkan investasi berkelanjutan dapat memberikan manfaat lebih dan bisa diimplementasikan.

---

In order to achieve the target of developing New and Renewable Energy (EBT) and considering the potential of geothermal as one of the abundant EBT resources in Indonesia and spread from the islands of Sumatra, Java, Nusa Tenggara, Sulawesi and Maluku. The Indonesian government is targeting an additional installed capacity of geothermal power plant of 3.3 GW until 2030 mix or covering 16% of the total additional installed capacity of the EBT mix of 20.9 GW. Geothermal energy development is generally riskier than the development of other types of renewable energy (including solar, wind and water energy development). The purpose of this study is to analyze the effect of stakeholder decision-making strategies on investment performance in PLN geothermal projects by classifying data based on literature studies and then identifying policy indicator factors used by stakeholders that affect project investment as geothermal exploration projects with data obtained using questionnaires, determining respondents divided into 3 stages of data collection with primary sources in the form of questionnaire surveys. This research also identifies the level of maturity of the relationship between stakeholder policies and investment performance in current geothermal projects in Indonesia for input in determining company strategy. The strategies resulting from this analysis are expected to help geothermal electricity producing companies to improve the performance of geothermal projects to increase sustainable investment can provide more benefits and can be implemented."

"ABSTRAKPemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty sebagai salah satu strategi meningkatkan pendapatan pajak negara. Timbul pro-kontra atas kebijakan ini. Tulisan ini mengulas pengaruh tax amnesty dalam lingkungan strategis regional atau global, serta melihat dampaknya pada perekonomian nasional. Penulis berpendapat, kebijakan tax amnesty dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. "

"Kebijakan penertiban tukang ojek sebagai keputusan pimpinan birokrasi yang lebih tinggi, merupakan sebuah perintah yang harus dilaksanakan pimpinan birokrasi yang lebih rendah. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi yang lahir akibat adanya kebijakan dari pimpinan birokrasi yang lebih tinggi, kebijakan tersebut dapat diinterpretasi lain pada tingkat pelaksana, akibat adanya kewenangan diskresi yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif dengan metode penelitian etnografi. Pengamatan difokuskan pada manajemen operasional tingkat Polres, tindakan, ungkapan, perasaan anggota pelaksana penertiban, juga tukang ojek yang menjadi sasaran penertiban, masyarakat dan asal usul sepeda motor ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kapolda secara berjenjang kebawah menjadi acuan kesatuan bawahannya untuk menentukan kebijakan dan strategi, hingga teknis pelaksanaannya. Kapolres menginterpretasi kebijakan Kapolda dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang menyebabkan kebijakan itu timbul. Pada akhirnya Kapolres menggunakan kewenangan diskresi sebagai kebijakan dan strategi tingkat Polres. Demikian pula Kapolsek ketika mengacu kebijakan dan strategi Kapolres, dia melihat kondisi permasalahan di daerahnya. Pelaksanaan diskresi itu pada akhirnya menimbulkan peluang pada tingkat pelaksana untuk menginterpretasi lain kebijakan pimpinannya, yaitu kesempatan untuk korupsi. Kesimpulan yang diambil yaitu kesatuan bawah ketika menginterpretasi kebijakan kesatuan atas, dipengaruhi oleh keadaan lingkunan permasalahan berkaitan dengan kebijakan itu, sehingga digunakan kewenangan diskresi. Adanya kewenangan diskresi tersebut, dapat menimbulkan interpretasi lain akibat adanya peluang melakukan penyimpangan dalam bentuk korupsi polisi."

"Penelitian ini dilakukan karena adanya tingkat kematian narapidana dan tahanan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang pada awal tahun 2007 yang tinggi sekali yang disebabkan penyakit HIV/AIDS, sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Strategi Penanggulangan H1V AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pemuda Tangerang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Strategi Penanggulangan HIVIAIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang dan 3 (tiga) variabel pendukung dan variabel penghambat Implementasi Kebijakan Direktorat Jendereal Pemasyarakatan Nomor: E.55.PK04.10. Tabun 2005 tentang Starategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang.Penelitian ini dilakukan dengan Cara observasi ke lapangan dengan membuat dan menyebarkan kuisioner kepada 40 orang Pegawai yang diambil secara acak sebagai perwakilan dari 193 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang, dan mengadakan wawancara mendalam kepada pegawai yang dianggap dapat mewakili pegawai keseluruhan, seperti wawancara kepada Kepala, Kepala seksi Pembinaan, Kepala sub seksi Bimbingan dan perawatan, Dokter, Kepala Poliklinik, dan narapidana pasien HIV/AIDS.Teori yang digunakan untuk melakukan analisis George C. Edwar IIl.yang terdiri dari atas variable yaitu. Variabel Komunikasi, variabei sumber-sumber, variabei kecenderungan-kecendeiungan (sikap), dan varabel struktur birokrasi.Kesimpulannya bahwa kebijakan Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba telah dikornunikasikan dengan balk kepada pelaksana/petugas, sikap dan birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Pemuda Tangerang sangat balk dan mendukung sekali atas kebijakan tersebut. Hanya faktor variabel sumber-sumber ( suber daya, dan sumber dana) belum mendukung.Oleh sebab itu peneliti perlu memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan KlasIiA Pemuda dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar : merekuitmen petugas Dokter dan Perawat sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan, mengusulkan/menambah anggaran kesehatan untuk di Lembaga Pemasyarakatan dan membuat kerja sama dengan Departemen Kesehatan.

---

This research is done caused by storey level death of prisoner and convict in Institute serve a sentence Klas IIA Young man of Tangerang in the early year 2007 high once which is caused by disease of HIV 1 aids, so that draw attention researcher to perform a research to Implementation Policy Of Strategy Deviation of HIV AIDS and Deviation of drugs in Institute Serve A Sentence Klas II Young man of Tangerang.Target of this research is to know Implementation Policy Directorate General Pemasyarakatan about Strategy Deviation of HIV 1 aids and deviation of drugs In Institute Serve A Sentence Klas IIA Tangerang and 3 supporter variable t and variable resistor of Implementation Policy Of Directorate of Jendereal Pemasyarakatan Number: E.55.Pk.04.I0. Year 2005 about Strategy Deviation of HIV I aids and Deviation of drugs in Institute Serve A Sentence Klas ILA Young man of Tangerang.This research is done by observation to field by making and propagating questioner to 40 taken Officer people at random as delegation from 193 officer of Institute Serve A Sentence Klas IIA Young man of Tangerang, and perform a circumstantial interview to assumed officer can deputize officer of entirety, like interview to Head prison, chief Head of Construction, chief Head Sub of Tuition and treatment, Doctor, Head Polyclinic, and malefactor of patient of HIV 1 aids.Theory used to analyse George C. Edwar III.YANG consist of of variable that is. Variable Communications, variable of is source of, tendencies variable (attitude), and bureaucracy structure variable.Its conclusion that policy of Strategy Deviation of HIV / aids and Abuse of drugs have been communicated better to executor I officer, bureaucracy and attitude in Institute Serve A Sentence Klas IIA Young man of Tangerang very good and support once of policy. Only variable factor of is source of energy sober, and fund source not yet supported.On that account researcher require to give recommendation to Head prison Klasiia Young man and Director-General of Pemasyarakatan [so that/ to be] : recruitment officer of Doctor and Nurse as according to requirement [in] prison, proposing I adding health budget to in prison and make job/activity is equal to Department Health."