Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) mengemuka saat berbagai kekerasan, penindasan dan pelecahan terhadap kemanusiaan mengemuka dalam sejarah hidup umat manusia. Rezim-rezim totaliter di abad modern tidak jauh beda dengan pola kepemimpinan abad pertengahan dan primitif. Saat itu, manusia menjadi objek eksploitasi oleh manusia lain. Subordinasi dan superioritas yang terjalin antara penguasa (ruler) dan masyarakat (ruled) tidak henti-hentinya menjadi cerita laten sebuah bangsa. Telah banyak kesepakatan yang dibuat untuk menempatkan posisi relasi antar manusia. Khususnya yang mengatur batas-batas kewenangan pemimpin dan warga negara. Bahkan sebelum modernitas menyapa dunia. Namun, hal itu tidak terlalu membawa dampak signifikan, meski asumsi moral pun telah diajukan. Dalam kondisi tersebut, diperlukan respon global yang menyeluruh pentingnya pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Tidak hanya sekedar motivasi moral, namun juga memiliki kekuatan hukum dan politik. Kulminasi desakan kepentingan tersebut berada pada titik saat berkumandangnya Universal Declaration of Human Right (UDHR), Deklarasi Semesta Hak Asasi Manusia, pada tahun 1948 yang dikodifikasikan pada tahun 1966 dalam Kesepakatan Internasional hak sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Poltical Rights) serta Kesepakatan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights). Gagasan liberalisme Barat menjadi penopang utama pentingnya hak asasi manusia. Sebab ia memiliki landasan pengakuan atas kebebasan dan kesetaraan. Sebagai salah satu ideologi besar di dunia, ia menyeru bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan kebebasan tersebut. Asumsi universalitas pun patut ditekankan, saat tak ada celah bagi pihak lain untuk menolaknya, atas dasar kemanusiaan. Tentu saja gagasan ideal ini memiliki makna dan cita-cita yang Iuhur. Namun, ketika ia memasuki ranah hukum dan politik, maka muncul perbedaan sekaligus penentangan dari pihak lain. Khususnya budaya dan tradisi lain yang tidak berangkat dari asumsi liberal Barat. Salah satunya adalah Islam. la berangkat dari tradisi doktrin keagamaan yang bersumber pada AI-Qur'an dan Hadits. Keduanya terkumulasi dalam sistem hukum dan politik. Pembahasan dalam tesis ini secara umum hendak memperoleh jawaban sejauh mana eksistensi HAM dalam perspektif Islam yang memiliki realitas budaya yang berbeda dengan Barat. Masalah pokok ini dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: Apa asumsi yang mendasari wacana HAM dalam pemikiran Barat dan Islam? Bagaimana eksistensi hak asasi manusia dalam perspektif Barat dan Islam? Sejauh mana efek kedudukan Tuhan dan manusia melandasi wacana HAM dalam perspektif Barat dan Islam? Jenis penelitian memakai pendekatan kualitatif. Hasil data yang diperaleh dari operasional metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini jugs bersifat literer (library research), sumber data penelitian ini sepenuhnya berdasarkan kepada riset kepustakaan, mengandalkan tulisan-tuiisan yang berkaitan dengan wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Barat dan Islam, serta dengan tulisan-tulisan lain yang relevan, dengan menggunakan dua metode pembahasan; deskriptif dan analitis. Metode deskriptif melukiskan keadaan secara obyektif. Wacana HAM dalam perpektif Barat dan Islam diteropong secara objektif. Dengan demenelisik asumsiasumsi HAM dalam pemikiran modern serta berbagai tinjauan atas relativisme budaya dalam pemikir kontemporer. Demikian Pula penerimaan atas pemikiran Islam reformis dalam pemikiran kontemporer Islam. Metode analitis dilakukan dalam meneopong kedua wacana tersebut dalam bingkai filosofis. Urutan-unitan kronologis kemunculan HAM dibahas sesuai dengan dasar-dasar filosofis yang dikandungnya. Tokoh-tokoh semisal Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau menjadi pilar utama penggerak prinsip HAM yang menjadi acuan bagi dideklarasikannya HAM universal. Selain itu, juga dipakai dalam menganalisa konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam yang bersumber dari ayat-ayat AI-Qur'an dan Hadits. Penemuan penting dalam tesis ini adalah bahwa wacana HAM dalam Islam tidak memiliki penjelasan yang eksplisit_ Bahkan pembicaraan HAM tersebut diajukan setelah pemikiran Barat mulai menyentuh wacana tersebut. Layaknya dokumen pedoman, pemikiran HAM dalam Islam merupakan upaya menyesuaikan gagasan HAM Barat dengan informasi yang dimuat oleh AI-Qur'an dan Hadits. Dari penyesuaian tersebut, ditemukan bahwa hakikat HAM dalam Islam memiliki karakteristik khas, bersifat teosentris. Tuhan adalah motivasi mutlak dari segala sesuatu. Dia adalah pusat orientasi dari segala motivasi. Manusia adalah sosok mukallaf (dipenuhi kewajiban), sedangkan hak utama hanya milik Tuhan. Hal ini berbeda dengan konsep Barat yang anstroposentristik, berorientasi pada eksistensi manusia sebagai tujuan. Mementingkan perlindungan pada HAM dan kemerdekaan individu.

Abstrak :
Dalam konstelasi politik di Indonesia, etnik Cina tidak pernah memiliki kekuasaan politik dalam skala kelompok, meskipun di skala individu terdapat beberapa orang yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan tujuan hidup etnik Cina adalah memfokuskan diri untuk mencapai kesuksesan hidup melalui bidang ekonomi. Dengan pandangan tersebut, tidak jarang menjadikan etnik Cina sebagai ldquo;mangsa rdquo; politik melalui kebijakan-kebijakan etnik yang dibuat oleh penguasa. Dalam skala kelompok etnik Cina, Cina Benteng di Pasar Lama adalah saksi sejarah dari berbagai kebijakan politik etnik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini, antara lain: a menganalisis relasi sosial etnik Cina Benteng dengan anggota etniknya, dengan masyarakat Muslim lokal, dengan kelompok etnik Cina lainnya maupun dengan etnik Cina Benteng yang tinggal di luar Pecinan, serta dengan non-etnik Cina di luar Pecinan; b pembentukan pola penguasaan ruang kota etnik Cina Benteng sebagai wujud adaptasi dalam melestarikan etniknya di Pasar Lama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan etnografi dalam jangka waktu April-Desember 2017. Data primer diperoleh melalui observasi lapang dan wawancara mendalam dan data sekunder melalui artikel jurnal, buku, dan lainnya. Kesimpulannya adalah relasi sosial yang dijalin oleh etnik Cina Benteng mempengaruhi pola penguasaan ruang kota mereka dan menjadikan Pecinan Pasar Lama sebagai Phantasmagoric Multicultural City. ......AbstractUnder the politic constellation in Indonesia, the Chinese ethnic group has never had a political power in group scale, although in individual level there are several people who held an important position in the government. This relates to the indicator of success held by Chinese Ethnic rsquo s, is to be successful through economic aspect. With such view, is not uncommon for them to be a political ldquo prey rdquo through policies made by the government. In group scale of Chinese Ethnics, Cina Benteng in Pasar Lama is a historic witness of various ethnic policies in Indonesia. The goal of this research is a to analyze the social relation between members of Cina Benteng, Cina Benteng and local communities, Cina Benteng and other Chinese Ethnic group outside Chinatown , and also non Chinese Ethnic group outside Chinatown b the creation of mastery of urban space pattern by Cina Benteng. This research is arranged using qualitative method ethnographic approach and conducted from April December 2017. The primary data field observation and in depth interviews , while the secondary data scientific journal, books, and other sources . The conclusion is social relations established by Cina Benteng influence the mastery of urban space patterns and make Pasar Lama Chinatown as Phantasmagoric Multicultural City.