Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang menjadi target utama untuk dapat dikuasai oleh setiap partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Status dan posisi DKI Jakarta yang sangat strategis membuat seluruh elit PDI Perjuangan turut terlibat dalam memberikan usulan-usulan sikap. Masuknya berbagai usulan sikap diinternal PDI Perjuangan tentunya menimbulkan dinamika politik tersendiri disana selain faktor lainnya yang berasal dari luar PDI Perjuangan. Dinamika politik yang berkembang diinternal PDI Perjuangan dilatarbelakangi oleh pertimbangan elit-elit yang menginginkan peran partai yang dominan (sebagai Cagub) dan menguntungkan di Pilgub tersebut. Elit yang diwakili Megawati menginginkan mengusung kadernya sendiri sebagai Cagub sedangkan elit yang diwakili Taufiq Kiemas menginginkan PDI Perjuangan mengambil peran yang juga menguntungkan lainnya dengan berkoalisi dengan incumbent sebagai Cawagub. Munculnya dua pertimbangan sikap ini sangat terkait dengan berbagai faktor seperti perolehan kursi legislatif PDI Perjuangan di DKI Jakarta, evaluasi kepemimpinan gubernur sebelumnya, pertimbangan politik untuk tahun 2014, dan sebagainya. Perkembangan situasi politik di DKI Jakarta turut mempengaruhi semakin kencangnya perdebatan diinternal PDI Perjuangan saat itu, terutama saat beberapa partai politik telah mengarahkan sikap politiknya kepada partai besar lain. Penelitian ini menemukan banyak faktor politik yang melatarbelakangi dan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan dalam proses penentuan Cagub yang diusung. Pada akhirnya PDI Perjuangan mengusung figur Joko Widodo sebagai Cagub untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Keputusan mencalonkan Jokowi tentu sangat menarik untuk dilihat karena PDI Perjuangan telah ‘berani’ untuk mengajukan figur yang belum mengenal kondisi sosial dan politik di DKI Jakarta saat itu.

---

The 2012 election for DKI Jakarta Governor is a main target of every political parties, including the PDI Perjuangan. The strategic status and position of DKI Jakarta prompted all PDI Perjuangan elites to involve in underlining their stances. The infusion of many opinions in the PDI Perjuangan internal ignited distinctive political dynamics therein besides other external factors. The source of this political dynamics is the consideration of the party elites who intended the domination of mutual dominant party role (as candidate). Elites who were represented by Megawati intended to field their own proteges as candidate while other elites who were represented by Taufiq Kiemas intended the party to form a coalition with the incumbent by fielding the PDI Perjuangan candidate as the candidate of vice governor. This political division is related to the legislative chair won by the PDI Perjuangan in Jakarta, the evaluation in the leadership of the incumbent, political consideration for 2014 General Election, etc. The development of political situation in DKI Jakarta also influenced the internal disputes, especially when several lesser political parties showed that they had the intention of joiningnother major parties. The thesis finds many political factors which constituted the background of PDI Perjuangan’s consideration in determining the party’s candidate. Eventually, the PDI Perjuangan fielded Joko Widodo as the governor candidate during the 2012 Governor Election. The decision to field Joko Widodo is very interesting to be researched because the PDI Perjuangan eventually showed its bravery to field a figure who didn’t master the political and social of DKI Jakarta at the time.

Abstrak :
Fenomena perniagaan komoditas opium dan kayu kuning memegang peranan vital bagi pendapatan Nusantara pada awal abad ke-20. Fenomena ini terdokumentasi pada naskah klasik berbentuk surat kontrak yang terdapat di Bima. Penelitian ini bertujuan mengungkap fenomena tersebut, yang berlangsung di Kesultanan Bima pada 1905. Data yang digunakan berupa teks naskah surat kontrak berbahasa Melayu koleksi Museum Samparaja, Bima, Nusa Tenggara Barat yang didigitalisasi oleh British Library dan diberi nomor EAP988/1/155 dan EAP988/1/166. Naskah surat kontrak ini dinamakan sebagai Surat Kontrak Sultan Ibrahim dengan Letnan Go Ke Hoe. Naskah surat kontrak tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka dan teori monopolitas perdagangan yang dipaparkan oleh Posner (1992). Hasil penelitian menunjukkan adanya kuasa hak tunggal atas perniagaan komoditas opium dan kayu kuning oleh Sultan Bima yang bekerja sama dengan elite politik bawahan Belanda, Letnan Go Ke Hoe. Hal ini merupakan praktik politik dualisme yang dilangsungkan pemerintah Belanda untuk melancarkan siasatnya dalam mengeksploitasi sumber daya alam di Bima. ......The phenomenon of trade in opium and yellow wood commodities played a vital role in the income of the archipelago in the early 20th century. This phenomenon is documented in classic texts in the form of contracts found in Bima. This study aims to reveal this phenomenon that took place in Bima Sultanate in 1905. The data used is in the form of texts of contracts in Malay in the collection of the Samparaja Museum, Bima, West Nusa Tenggara which were digitized by the British Library and numbered EAP988/1/155 and EAP988/ 1/166. The text of this contract letter is called the Contract Letter of Sultan Ibrahim with Lieutenant Go Ke Hoe. The contract documents were analyzed using a qualitative descriptive method with literature review techniques and the trade monopoly theory presented by Posner (1992). The results showed that the Sultan of Bima had the sole power of attorney over the trade of opium and yellow wood commodities in collaboration with the Dutch subordinate political elite, Lieutenant Go Ke Hoe. This is a dualism political practice carried out by the Dutch government to launch its strategy in exploiting natural resources in Bima.