Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap negara membutuhkan suatu lembaga yang dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram. Di Indonesia, tugas ini diserahkan kepada lembaga kepolisian (Polri). Dalam mencapai tujuannya polisi seringkali melakukan tindakan yang bersifat represif atau penindakan, dan preventif atau pencegahan terhadap pelanggaran hukum (Kunarto, 1997). Masalah yang timbul adalah adanya perbedaan persepsi mengenai perlu atau tidaknya tindakan kekerasan seperti yang sering dilakukan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan persepsi tersebut misalnya sering terjadi antara pihak masyarakat dengan pihak polisi itu sendiri. Dengan kata lain, suatu bentuk kekerasan dalam pelaksanaan tugas yang oleh pihak polisi dianggap masih dalam batas wajar, tetapi masyarakat umum belum tentu berpendapat sama. Masyarakat melihat penggunaan kekerasan oleh polisi sebagai suatu kasus yang istimewa, yang tidak boleh menjadi sesuatu yang rutin. (Lubis, 1998). Di lain pihak di dalam kepolisian Indonesia dikenal suatu konsep yang disebut sebagai diskresi kepolisian, yakni suatu konsep legalitas yang mengijinkan polisi untuk menggunakan kekerasan sebatas tidak bertentangan dengan hukum (Faal, 1995). Perbedaan dasar pemikiran ini dapat menyebabkan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan polisi dipersepsikan secara berbeda oleh kedua kelompok: tindakan kekerasan berlebihan (police brutality) atau tindakan yang bukan tergolong police brutality.

Atas dasar uraian di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melihat perbedaan persepsi tentang police brutality antara polisi dan masyarakat. Peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara persepsi polisi dan persepsi masyarakat mengenai police brutality. Untuk tujuan itu dipilih 46 orang petugas polisi dari kesatuan reserse dan 47 orang mahasiswa sebagai subyek penelitian. Subyek dipilih dengan teknik accidental sampling. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur persepsi tentang police brutality. Alai ukur ini terdiri dari delapan item yang menggambarkan situasi yang biasa dihadapi oleh polisi reserse, dan tindakan yang mereka lakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Dalam tiap item tersebut terdapat alternatif yang berupa lima skala kepantasan atau kewajaran tindakan yang timbul tersebut. Rentang skala tersebut mulai dari wajar sampai dengan tidak wajar. Wajar di sini diartikan sebagai tindakan tersebut memang seharusnya dilakukan oleh polise reserse tersebut. Sedangkan tidak wajar dapat diartikan bahwa tindakan tersebut sudah tergolong sebagai police brutality.

Hasil penelitian dengan menggunakan metode t-test for independent samples menunjukkan ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi tentang police brutality antara polisi dan mahasiswa.

---

Abstrak :
RINGKASAN Program Studi Kajian llmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tesis, 1 Agustus 2001 Nama Judul Tesis Jumlah halaman Amran Ampulembang PERILAKU UNIT KERJA RESERSE DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA Dl POLRES DEPOK x + 186 halaman + 26 halaman lampiran RINGKASAN Perilaku anggota reserse masih sering menjadi sorotan. Sebagai salah satu unsur pelaksana penegakan hukum, perilaku anggota reserse dianggap masih belum memenuhi harapan masyarakat. Tulisan ini berupaya mencermati perilaku anggota unit reserse di Polres Depok. Permasalahan yang dikemukakan adalah perilaku unit kerja reserse dalam proses penyelesaian tindak pidana di Polres Depok, dengan fokus perilaku anggota unit reserse. Permasalahan ini muncul, karena telah ada persyaratan perilaku yang seharusnya menjadi acuan anggota reserse, dalam melaksanakan tugasnya, namun kenyataannya masih terdapat perilaku angggota reserse yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang penegak hukum. Tujuan penulisaan ini adalah untuk mendeskripsikan gejala-gejala sosial yang ada dalam unit reserse sehubungan proses penyelesaian perkara. Apa saja kegiatan yang dilakukan dan mengapa suatu perilaku tertentu bisa terjadi. Melalui pemahaman perilaku ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, dalam membentuk perilaku yang positip dari anggota reserse. Teori dan konsep yang digunakan adalah perilaku organisasi. Perilaku seseorang tidak terlepas dari karakteristik individu yang dimiliki, yang kemudian terbawa dalam organisasi. Organisasi juga membatasi perilaku anggotanya melalui berbagai peraturan. Adapun metode pendekatan dalam menganalisa permasalahan adalah metode kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data : pengamatan, wawancara terstruktur dan pengamatan terlibat. Hasil penelitian adalah bahwa perilaku anggota reserse didasarkan pada adanya pengalaman, kemampuan, pengharapan yang dimilki oleh anggota reserse, sikap dan kepuasan kerja, beban dan situasi kerja yang dirasakan oleh anggota reserse, kebijakan pimpinan, dan kepemimpinan Ka Unit. Perilaku anggota reserse juga didasarkan pada faktor internal organisasi yang membatasi perilaku, seperti adanya pembagian tugas, kebijakan pimpinan, bentuk kegiatan yang harus dilakukan sehubungan proses penyelesaian perkara. Dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan perkara, masing-masing anggota reserse menampilkan variasi perilaku yang berbeda. Latar belakang pengalaman yang berbeda menghasilkan perilaku yang berbeda. Masing-masing anggota reserse menampilkan perilaku yang berbeda dalarn menyikapi perkara yang dihadapi. Mereka merespon kondisi yang ada sesuai dengan persepsinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya perilaku anggota reserse tidak terlepas dari lingkungan atau iklim organises! yang ada, misalnya situasi kerja yang penuh keakraban. Masih terdapat perilaku anggota reserse yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya bertindak sewenang-wenang kepada tersangka, membebani pelapor dalam proses penyefesaian perkara, dan berbagai perilaku lainnya yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang polisi yang bertugas menyelesaikan perkara. Daftar Kepustakaan : 28 buku + 3 dokumen