Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara, dengan fokus pada cara bertindak yang dilakukan oleh penyidik Unit Ruang Pelayanan Khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman. Tesis menunjukkan bahwa (1) Jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi kenaikan karena pengaruh lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (2) Jumlah penyidik untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara masih belum memadai, (3) Proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara belum sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (4) Ada kekhasan pada sistem penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda dengan sistem penyidikan tindak pidana secara umum. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlunya distrukturkan dan dikembangkan unit RPK di Polres Metro Jakarta Utara, (2) Perlunya pendidikan dan pelatihan tentang kekhususan kekerasan dalam rumah tangga dan HAM perempuan dalam kurikulum pada lembaga pendidikan dari jenjang pimpinan hingga petugas pelaksana, (3) Perlunya dibuat prosedur khusus dalam penyidikan kasus kekerasan dalam rumah. (4) Perlunya peningkatan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, rumah sakit, pemda, dinas kesejahteraan sosial dan komponen masyarakat lainnya melalui pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, jumlah kasus tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang ditangani Penyidik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan; 2 Bentuk penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dilakukan melalui mekanisme beberapa tahapan sehingga tindakan tersebut benar-benar merupakan upaya penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip restorative justice. Penerapan prinsip tersebut merupakan suatu terobosan dalam penegakan hukum, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dan secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja penyidik; 3 Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dalam penerapan prinsip restorative jsutice terhadap tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, diantaranya: adanya tuntutan dari pihak korban yang dinilai terlalu besar, sehingga pelaku keberatan untuk mengabulkannya; waktu yang diperlukan untuk penerapan restorative justice sangat singkat yakni hanya 2 bulan setelah penahanan, dan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan residivis tindak pidana lain. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tersebut, maka disarankan: 1 Diperlukan suatu norma atau kaidah dalam menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, sehingga penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku; 2 Meskipun salah satu hasil dari penerapan prinsip restorative justice adalah kerugian dan penderitaan korban telah dipulihkan, namun terhadap pelaku harusnya tetap diberikan sanksi meskipun sanksi tersebut ringan, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku; 3 Agar dalam penerapan prinsip restorative justice, para penyidik mempunyai standar operasional yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice.

---

This thesis discusses the results of research on the implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Utara. This research conducted done by observation, interview and documentation method. The results showed 1 Based on data from Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, the number of fraud and embezzlement cases handled by Satreskrim Investigator from 2015 until 2017 tend to increase 2 The application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal fraud and embezzlement cases by Satreskrim investigator of Polres Metro Jakarta Utara is done through several stages mechanism so that the action is really a law enforcement effort by promoting the principle of restorative justice.

Implementation of the principle is a breakthrough in law enforcement, so as to accelerate the settlement of cases, the costs incurred relatively cheaper and indirectly impact on improving the performance of investigators 3 There are several factors that become obstacles of Satreskrim Investigator of Polres Metro Jakarta Utara in applying restorative jsutice principle to criminal acts of Fraud and Embezzlement, such as the existence of demands from the victim party that is considered too big, so that the objector object to grant it the time required for restorative justice implementation is very short ie only 2 months after the detention, and the perpetrators of fraud and embezzlement are other criminal suspects.

Based on the findings of the research, it is suggested 1 There is a need for norms or rules in ensuring the similarity of Police investigators 39 actions in applying the concept of restorative justice in criminal law enforcement so that the settlement of cases with the principle of restorative justice is not stamped illegally or deviates from applicable procedural law 2 Although one result of applying the principle of restorative justice is the loss and suffering of the victim has been restored, but the perpetrators should still be given sanctions even if the sanction is light, which aims to provide a deterrent effect for the offender 3 In order to apply the principle of restorative justice, the investigators have operational standards that will be used as guidance in the settlement of cases with the principle of restorative justice."

"Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sebagai salah satu fungsi penegakan hukum memiliki penyidik pembantu dengan perbedaan lama berdinas yang penyelesaian Laporan Polisi berbeda-beda dengan pendidikan pengembangan spesialisasinya yang tidak merata. Penelitian yang dilakukan guna menganalisis indikator dari pengembangan karier juga indikator motivasi kerja; pengaruh variabel yang mempengaruhi terhadap kinerja personel; serta kendala-kendala yang menghambat kinerja personel. Metode yang digunakan adalah mixed-method dengan jenis sequential explanatory design yang diawali menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan dengan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei sampel jenuh ini terdiri dari 30 penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Teknik pengumpulan data variabel pengembangan karier dan motivasi kerja menggunakan kuesioner, sedangkan variabel pendidikan pengembangan spesialisasi dan lama berdinas dari data Satreskrim untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software SPSS 25 guna mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif dan menjelaskan jawaban rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan yaitu motivasi kerja dan pendidikan pengembangan spesialisasi. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah pengembangan karier dan lama berdinas. Indikator yang menentukan pengembangan karier adalah minat kepangkatan, keahlian, rekomemndasi penghargaan dan kesempatan pendidikan. Sedangkan yang menentukan motivasi kerja adalah tanggung jawab, keinginan berprestasi, fasilitas kerja dan insentif bonus. Kendala kinerja adalah belum ada peraturan terkait pemberian penghargaan dan hukuman, fasilitas kerja yang kurang lengkap, serta susahnya kesempatan pendidikan pengembangan spesialisasi.......The North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit, as a function of law enforcement, has assistant investigators with different lengths of service who complete different Police Reports with uneven specialization development education. This research was conducted to analyze indicators of career development and work motivation; the effect the dependent variable on personnel performance; as well as constraints that impede the performance of personnel. The method used is a mixed-method with a sequential explanatory design which begins with the quantitative method and continues with the qualitative method. This quantitative study using the saturated sample survey method consisted of 30 assistant investigators from the Criminal Investigation Unit of the North Jakarta Metro Police. Data collection techniques for career development and work motivation variables used questionnaires, while the specialization development education variables and length of service were taken from the Criminal Investigation Unit data to be further analyzed using SPSS 25 software to determine the effect between variables. The Likert scale for measuring questionnaires uses 1-5 scales. Qualitative research is built on the initial results of quantitative data to prove, deepen and expand quantitative data and explain the answers to the problem formulation. The results showed that 2 of the 4 proposed hypotheses could be accepted while the other two were rejected. The factors that influence significantly are work motivation and specialization development education. While the rejected hypotheses are career development and length of service. The indicators that determine career development are interest in rank, expertise, award recommendations and educational opportunities. Meanwhile, what determines work motivation is responsibility, desire for achievement, work facilities and bonus incentives. Performance constraints are the absence of reward and punishment regulations, incomplete work facilities, and the difficulty of specialization development educational opportunities.

 

Keywords: Career Development, Work Motivation, Length of Service, Specialization Development Education, Personnel Performance, North Jakarta Metro Police."