Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTA non-mechanical method of measuring temporally coherent light, which may be dominated by incoherent background radiation, has been developed. The measurement method is based on the modulated signal produced by the temporally coherent radiation through a LiTaO3 crystal. In the study, the coherent and incoherent lights are combined. To detect coherent light in the presence of incoherent radiation, the crystal is modulated with 2 KHz to 25 KHz sinusoidal signals. To obtain good modulation, the crystal is biased with 150-volt dc. By observing the detector output, it can be seen that only the crystal modulates the coherent light is modulated by crystal."

"Indonesia sebagai negara berkembang terus berbenah diri dengan melakukan pembangunan di segala bidang seperti industri, tranportasi, pertanian, perekonomian, dal lain-lain. Dalam melakukan pembangunan di bidang industri dan transportasi mempunyai dampak terhadap pencemaran udara berupa asap yang dikeluarkannya. Pencemaran udara dan industri merupakan pencemaran udara statis sedangkan yang dikeluarkan oleh transportasi, merupakan pencemaran udara yang bergerak.Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menjadi pusat dari segala kegiatan dan menjadi tujuan dari masyarakat Indonesia. Padatnya penduduk dan macetnya lalu lintas menyebabkan langit Jakarta menjadi kelam karena asap knalpot, yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum.Angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, Bianglala, Mayasari Bhakti dan lain-lain merupakan milik perusahaan atau koperasi termasuk ke dalam korporasi. Subjek hukum telah mengalami perluasan, korporasi pun dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Korporasi angkutan umum yang mengeluarkan asap melebihi emisi gas buang kendaraan umum berdasarkan Undangundang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipidana. Karena sudah semakin hitamnya langit Jakarta dan penegakan hukum terhadap korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta belum terlaksana dan UUTPE, UUTPN,UUTPK, UU Hak Cipta juga mengatur korporasi dapat dipidana tapi belum pernah korporasi disidik dan diajukan ke pengadilan, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ini,dengan permasalahan,(1)Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara, (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran udara,(3) Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemenintah DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh korporasi angkutan umum.Berdasarkan hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan berupa wawancara didapatkan hasil bahwa Sub Dinas Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta belum berani melaporkan dan menangkap serta memeriksa korporasi angkutan umum yang mencemarkan udara karena belum ada peraturan pelaksananya, sehingga aparat tersebut tidak bisa melakukan penangkapan terhadap angkutan umum yang telah mencemarkan udara dari asap tebal kanlpot yang dikeluarkan, mereka hanya bisa menstop sementara untuk menyuruh melakukan uji emisi pada Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Tindak Pidana Ringan dengan peradilan cepat, jika melanggar lagi Dinas Perhubungan menghentikan operasi kendaraan tersebut dengan mengandangkannya di Rawa Buaya, Pulau Gebang dan Tanah Merdeka. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara yang sudah sangat melampaui ambang batas pencemaran udara dengan mengeluarkan berbagai peraturan, tindakan nyata dengan memperbanyak membangun taman kota, dan sedang melakukan pembangunan sarana dan prasarana Bahan Bakar Gas serta membatasi usia laik jalan kendaraan untuk kendaraan pribadi batas laik usianya 10 tahun dan angkutan umum 15 tahun."

"Kehadiran industri membuka peluang terdapatnya pencemaran lingkungan. Kajian ini menyebarkan informasi tentang pola mengenai tata cara mengatasi pencemaran lingkungan yang sebagai pola awal masukan dalam pembuatan model penghitungan ganti rugi sebenarnya. Adapun tujuan penelitian adalah: menentukan cara penghitungan ganti rugi, menetapkan komponen yang harus dipulihkan. Pembatasan terkait dengan rona lingkungan air. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Dasar kerangka pikiran yang digunakan adalah interaksi keterkaitan tiga komponen lingkungan: ekosistem manusia, ekosistem alam, dan keterkaitan dalam ekosistem. Bahwa interaksi antara manusia dengan lingkungannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keberadaannya. Kajian ini mengikuti pemikiran mengenai campur tangan manusia dalam memodifikasi lingkungan serta pemikiran mengenai daya dukung lingkungan. Karena manusia selalu menjadi penyebab munculnya pencemaran lingkungan. Area tercemar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kawasan persawahan, pertambakan dan sumur penduduk yang dibatasi pada air permukaan saja. Dengan mempergunakan dinamika interaksi antar komponen lingkungan, maka dapat diketahui bahwa antara Area Tercemar dengan Media Pencemar merupakan kesatuan. Dalam hal Industri, yang menjadi sumber pencemar adalah: a. Jenis bahan bakar yang dipergunakan dalam proses produksi; dan b. Jenis bahan baku dan bahan penunjang yang dipakai dalam proses produksi. Dalam kajian ini, kawasan industri dianggap sebagai satuan yang berperan mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan kimia, fisik dan biologi karena adanya zat pencemar yang dialirkan melalui air permukaan sungai. Model pemberian ganti rugi adalah: 1. Pengujian Komponen Kimia, Fisik, dan Biologi, 2. Identifikasi zat pencemar, 3. Penentuan masa pemulihan, 4 Identifikasi fungsi area tercemar. Kajian ini mencantumkan peraturan perundangan yang menyatakan secara tersurat tentang "Pencemaran Lingkungan" dan "Pencemaran Air". Penelitian ini merupakan Kajian lebih lanjut dan penyebaran hasil penelitian Cara Penghitungan Pencemaran Lingkungan yang telah dilakukan oleh Puslit Pranata Pembangunan Universitas Indonesia."

"ABSTRAKHidrokarbon berperan penting bagi timbulnya polusi udara sebagai precursor, yaitu membentuk senyawa turunan yang lebih reaktif dan toksik dibandingkan senyawa asal. Salah satu efek yang ditimbulkan adalah membentuk Ozon. Kecepatan pembentukan ozon tergantung konsentrasi NO2 dan NO. Hidrokarbon akan membentuk NO2 lewat peristiwa oksidasi NO menjadi NO2. Reaksi oksidasi tersebut akan lebih cepat apabila tingkat reaktivitas hidrokarbon semakin tinggi. Methana, Prothana, I-Butana, N-Butana, I-pentana dan N-Pentana merupakan hidrokarbon dengan tingkat reaktivitas yang rendah. Meskipun demikian, dalam selang waktu yang cukup lama ozon dapat pula terbentuk di daerah hilir pencemaran. Untuk memperkirakan terjadinya efek yang ditimbulkan akibat kehadiran hidrokarbon diperlukan analisis cukup baik mengenai komposisi dan fraksi hidrokarbon di udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Methana, Etana, protana, I-Butana, N-Butana, I-Pentana dan Pentana merupakan komposisi hidrokarbon yang dominan akibat emisi dan penguapan bahan bakar. Fraksi hidrokarbon NMHC tersebut sama untuk lokasi pengamatan di perkotaan, yaitu : N ? Pentana 33%, I ? Pentana 30%, N ? Butana 30%, I ? Butana 30% , I ? Butana 4% dan propana 3% . Pada lokasi pengamatan alamiah, komposisi hidrokarbon yang diperoleh terdiri diri N ? Pentana dan I ? Pentana dengan fraksi N ? Pentana 64% dan I ? Pentana 36%. Fluktuasi konsentrasi hidrokarbon pada siang hari terutama dipengaruhi oleh faktor meteorologis dan fluktuasi kendaran bermotor. Pada hidrokarbon yang bersifat reaktif selain dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, fluktuasi konsentrasi juga dipengaruhi oleh terjadinya reaksi foto kimia."

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia, mempunyai kondisi udara yang buruk akibat polusi. Untuk memperbalkinya diadakan Program Langit Biru. Salah satu sub-programnya adalah melakukan uji petik (chek spot) terhadap emisi gas buang pada kendaraan bermotor (mobil). Dalam program ini ditentukan 5 (lima) titik pengujian, dimana per titiknya diambil di tiap daerah tingkat ll (walikota). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kadar polusi yang keluar dari kendaraan bermotor (mobil pribadi dan penumpang). Sebagai standar dlgunakan baku mutu dari Pemda DKl Jakarta lewat keputusan Gubernur Nomor 1041/2000 dan dari Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup. Emisi yang diuji adalah opasitas (ketebalan asap) untuk kendaraan berbahan bakar solar. Setelah melakukan pengujian secara random ternadap 988 kendaraan dimana 478 kendaraan berbahan bakar solar didapatkan 64,23 % kendaraan diesel lulus uji menurut standar Pemda DKI. Jika menggunakan baku mutu dari kementrian Lingkungan Hidup didapatkan 40,38 % yang lulus uji. Hal ini menandakan kondisi emisi gas buang tersebut mengkawatirkan. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan tindakan yang menyelurun Mulai dari aturan pemerintah, perlakuan dan perawatan kendaraan, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi seperti katalisator, EGR, dan lain sebagainya."