Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang diakibatkan krisis multidimensi, jatuhnya Presiden Soeharto membuka kesempatan bagi berlangsungnya reformasi demokratis di Indonesia. Untuk memenuhi aspirasi rakyat dan tuntutan yang di suarakan masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan Pasca Orde bare, tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, Amandemen DUD 1945. Kedua, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Ketiga Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Keempat, Desentralisasi dan Hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah). Kelima, Mewujudkan kebebasan pers. Keenam, Mewujudkan Kehidupan Demokrasi. Maka Sebagai salah satu tuntutan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia, pada akhirnya, UUD 1945 telah diamandemen MPR sebanyak empat kali menuju kepada Konstitusi yang demokratis, amendemen pertama DUD 1945 pada tanggal 19 oktober 1999, amandemen kedua UUD 1945, pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001, amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus Tahun 2002.Terdapat lima alasan yang melatarbelakangi pemikiran mengapa MPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, adapun lima alasan tersebut adalah; Pertama, Kekuasaan tertinggi di MPR, Kedua, Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Ketiga, Pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Keempat Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Kelima, Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelengara Negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Termasuk juga amandemen terhadap pengisian jabatan Presiden sebagai penguatan kedaulatan rakyat dan reformasi konstitusi tentang pengisian jabatan presiden pasca amandemen, maka pasal 6 ayat (2) undang-undang dasar 1945 diamandemen dengan pasal 6A DUD 1945. Ketentuan pasal ini merupakan langkah maju konstitusi, sebagai penguatan kedaulatan rakyat dan demokrasi, karena; Pertama, amandemen pasal 6A DUD 1945 oleh MPR merupakan mencabut sendiri kewenangan MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden dan mengantinya pemilihan presiden langsung oleh rakyat.Kedua, keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat, karena proses pemilihan presidern tidak lagi diserahkan kepada Majelis Permuswaratan Rakyat, Ketiga, Keterlibatan Partai-partai politik peserta pemilu untuk mengajukan Calon preseiden dan wakilnya, sehingga dapat juga disebut kedaulatan partai.Amandemen UUD 1945 berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia meliputi sistem pelembagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan Negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk amandemen terhadap pengisian jabatan presiden yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia dan pada intinya amandemen terhadap UUD 1945 sebagai penguatan tentang kedaulatan rakyat, rakyat diberikan peran yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional. Pemilihan presiden langsung berdasarkan berimplikasi bahwa lembaga presiden menjadi lebih kuat ketimbang lembaga legislatif, pemilihan presiden langsung adalah satu cara menciptakan keseimbangan yang baik antara lembaga DPR/MPR dan lembaga presiden, yang sekaligus mewakili kepentingan seluruh masyarakat dan menjamin kehadiran pusat pengambilan keputusan yang efektif. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif yakni penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data skunder atau Library Research."

"Tesis ini mengkaji strategi kampanye seorang calon presiden RI. Studi sejenis ini belum banyak dilakukan di Indonesia karena pemilihan presiden secara langsung barn pertana kali diadakan. Amien Rais sebagai kandidat presiden pada pilpres 2004 memperoleh kekalahan dengan sangat telak. Padahal ia adalah kandidat yang paling kompeten di antara kelima pasangan. Mengapa ia gagal, apakah ia telah menjadi korban dari pemeo yang berlaku di Amerilra Serikat bahwa kandidat terbaik tidak akan pernah terpilih.Kajian tentang kampanye politik dalam tesis ini didasari oleh perkembangan riset kampanye politik yang kini telah memasuki sebuah era di mana kampanye modem menggunakan pendekatan strategi pemasaran dan strategi komunikasi (Kotler,1996 dan Kavanagh,1997). Perkembangan ini di motivisir oleh kemajuan dnnia industri yang telah terbukti jitu menaikkan angka penjualan dengan menggunakan strategi pemasaran. Seiring dengan itu pula proses politik yang terjadi semakin menjurus ke arah manipulasi uang atau korupsi, sehingga memaksa pars aktivis politik untuk menerapkan prinsip-¬prinsip pemasaran agar kampanye berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut mendorong tim kampanye untuk bertindak dan mencapai tujuan berdasarkan riset yang ketat. Apalagi antara dunia pemasaran dan kampanye sesungguhnya memiliki kesamaan, jika dalam pemasaran, penjual menawarkan barang dan jasa guna menperoleh keuntungan maka kampanye menawarkan janji dan kepribadian kandidat untuk memperoleh dukungan suara darn pemilih. Meski demikian keduanya juga memiliki perbedaan, kampanye politik selalu diliputi persoalan kepercayaan, emosi bahkan juga konflik.Teknik pengumpulan data untuk menjawab permasalahan penelitian dalam tesis ini dilakukan melalui wawancara terhadap sembilan informan, dan didukung oleh studi yang memanfaatkan berbagai dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik analisa data ideal types digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan teknik ini menyajikan model atau abstraksi Bari sebuah relasi sosial ataupun proses-prosesnya, dengan cara menyandingkan konsep dengan realitas (Neuman,2000:431-432). Dengan kata lain dengan teknik analisa data ideal types, peneliti akan membandingkan strategi kampanye yang telah berlangsung di banyak negara di dunia dalam hal ini strategi kampanye yang ada di Amerika dan Eropa dengan strategi kampanye yang dijalankan oleh pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo.Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab utama kegagalan kampanye pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo bersumber dari langkah politik Amien Rais yang cenderung konfrontatif dan sikapnya yang tidak tegas dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi tim kampanyenya. Hal ini berimplikasi pada kinerja tim kampanye yang cenderung diliputi oleh suasana rivalitas antara kepentingan untuk mengusung Amien Rais sebagai tokoh pluralis atau tokoh Islam modern (sektarian). Rivalitas yang terjadi dalam tim kampanye Amien Rais membuat strategi kampanye menjadi tumpul. Tahapan pemasaran politik dilalui tanpa ketelitian karena menafikan beberapa hasil riset popularitas dan riset segmentasi pemilih, sehingga aktivitas kampanye tidak sinkron dengan hasil riset. Di samping itu terbatasnya dukungan finasial dan menurunnya perolehan suara Partai Amanat Nasional juga menjadi kelemahan dari aktifitas kampanye pasangan iai. Namun demikian media massa telah berjasa dalam menggambarkan Amien Rais secara positif dalam berbagai program berita. Hal tersebut didukung oleh kejelian tim kampanye dalam merancang aktivitas kampanye yang berpeluang memiliki nilai berita sehingga mengundang liputan media massa. Sayangnya iklan politik pasangan Amien Rais-SiswonoYudo Husodo kontraproduktif dengan upayanya dalam membangun citra. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktifitas kampanye pasangan ini belum termasuk pada penerapan strategi kampanye modem.Dari hasil penelitian ini, ditemukan beberapa implikasi teori, antara lain: (1) Langkah politik kandidat presiden turut menentukan upaya pembangunan citra. Hal ini berkaitan dengan langkah politik konfrontatif dan akomodatif. Semakin konfrontatif langkah politik sang kandidat maka citra positifnya akan cenderung menurun, demikian pula sebaliknya; (2) Ikan politik yang mengandung pesan berupa visi, nisi dan program kandidat presiden tidak efektif bagi pemilih tradisional, karena karakteristik pemilih seperti ini lebih peka dalam menangkap pesan non verbal (visualisasi kepribadian kandidat presiden); (3) Sikap positif media (pemberitaan media massa) terhadap kandidat presiden tidak serta merta mempengaruhi pilihan pemirsa dalam hal ini pemilih."

"Dengan kalimat tahmid dan salawat saya awali pidato pengukuhan saya pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih- kepada Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rakhmat dan ridho-Nya upacara pengukuhan ini dapat terlaksana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waku untuk menghadiri peristiwa yang besar artinya bagi saya serta keluarga saya. Semoga Allah Yang Maha Pemurah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin!Topik yang saya pilih untuk pidato pengukuhan ini ialah tentang dua peristiwa penting dalam tata negara Indonesia, i.e. pemilihan Presiden dan pergantian Presiden. Hadirin tentu sudah mengetahui bahwa, sejak masa peralihan berakhir, pemilihan Presiden diadakan secara berkala lima tahun sekali. Tetapi mungkin tidak semua hadirin mengetahui bahwa sewaktuwaktu dapat juga diadakan pemilihan Presiden.

Mengapakah soal pemilihan Presiden mendapat perhatian yang besar? Jawabnya ialah karena Presiden memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan politik. Betapa pentingnya tokoh yang memangku jabatan Presiden diungkapkan oleh Bernard. Schwartz, seorang pakar hukum tata negara Inggris, yang menganggap kedudukan Presiden sebagai "the most powerful elective position in' the world".

Ungkapan Schwartz itu, yang. menilai kedudukan Presiden di Amerika Serikat yang memakai sistem "checks and balances"? lebih-lebih berlaku terhadap negara Indonesia yang tidak memakai sistem tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan dan tanggungjawab terpusat pada Presiden (concentration of powers and responsibilities upon. the President). Bahkan Supomo mengatakan: "buat (pelaksanaan pemerintahan, pen.) sehari-hari Presidenlah yang merupakan'penjelmaan kedaulatan rakyat." Beliau menegaskan lagi: "Yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat ialah Presiden; bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, Supomo menghendaki "a very strong position of the President".Perlu juga diketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat pernah memperbesar wewenang Presiden yang dapat dibaca terakhir dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional, yang bunyinya:"Melimpahkan wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil .langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa serta tercegah dan tertanggulanginya gejolak-gejolak sosial dan bahaya terulangnya . G-30-S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional sebagai Pengalaman Pancasila dan kehidupan Demokrasi Pancasila serta menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Saya katakan "terakhir", karena pasal yang, serupa juga terdapat di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebelumnya, i.e. TAP MPR No. VII/MPR/1983, 'TAP MPR No. VI /MPR/1978, dan TAP MPR No. X/MPR/1973, namun tidak lagi. dikeluarkan pada Sidang Umum.MPR 1993. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda-tanya dan saya mencoba untuk menjawabnya.Memang keempat TAP MPR tersebut, yang pada hakekatnya adalah mengenai wewenang untuk menyelamatkan negara, dalam ilmu hukum tata negara sudah dikenal dengan istilah hak darurat negara (staatsnoodrecht), yaitu kewenangan kepala negara (Raja, Presiden) untuk mengambil tindakan apa saja, kalau perlu dengan melanggar peraturan yang berlaku, bahkan undang-undang dasar sekalipun, demi untuk menyelamatkan negara.Jadi, kalau selama ini sudah merupakan wewenang Presiden, dan berpegang pada definisi istilah "pelimpahan" (delegatie) dalam ilmu hukum tata negara' adalah janggal kalau MPR menyerahkan wewenangnya."