Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Erry Sadewa
Azas keadilan dalam kebijakan fiskal tentang pensiun dan asuransi hari tua
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfredo Joshua Bernando
Penerapan Insolvency Test sebagai wujud dari prinsip keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia: Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST = Application of the Insolvency Test as a manifestation of the principles of fairness in bankruptcy law in Indonesia: Case study of Commercial Court Decision Number: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
" Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mona Sindytia
Pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan prinsip headland terhadap pendapatan daerah Provinsi Lampung = The implementation of collecting vehicles progressive tax based on principle of justice toward the increasing of local revenue in Lampung Province
" Tesis ini membahas mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif berdasarkan prinsip keadilan terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yuridis normatif, yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan PKB progresif adalah menciptakan tertib adminstrasi kendaraan, meningkatkan PAD, menekan volume kendaraan. Pemungutan PKB progresif ternyata belum memenuhi prinsip keadilan, dikarenakan syarat pemungutan kendaraan pribadi kedua dengan nama, alamat, dan jenis kendaraan sama masih menjadi pengelakan dalam pembayaran PKB progresif. ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41594
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library