Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkembangan sex tourism yang terjadi di Batam sebagai implikasi dari pengembangan industri pariwisata intemasional di Batam pada tahun 1990 sampai tahun 1997. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa muncul fenomena sex tourism seiring dengan perkembangan industry pariwisata di Batam? Apa faktor-faktor yang menyebabkannya?

Pada awalnya Batam dirancang sebagai daerah pertumbuhan dalam kerangka kerjasama Sijori. Kerjasama Sijori meliputi juga bidang pariwisata. Karena Batam mempunyai sumber daya alam yang baik serta letak yang strategis, yaitu dekat dengan Singapura. Kedekatan ini diharapkan akan dapat menjadi Batam sebagai tempat rekreasi yang murah bagi warga Singapura serta mengembangkan Batam sebagai tempat pariwisata intemasional. Hasil dari pengembangan ini, diakui dapat mendatangkan turis asing dan memajukan pariwisata intemasional Batam. Yang terjadi, asumsi semula bahwa dengan hubungan segitiga Batam, bisa memetik manfaat ekonomi, temyata, meningkatnya kesejahteraan tidak terjadi.

Dalam menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan teori dual system, serta konsep sex tourism itu sendiri. Pertama untuk melihat bagaimana kapitalisme intemasional bekerja. Yang secara inheren mengadopsi pembagian kerja secara seksual, telah berakibat pada individu yaitu kemiskinan perempuan. Kedua, melihat sex tourism sebagai bagian hiburan dalam pariwisata intemasional yang mendatangkan turis asing ke negara berkembang. lndustri Pariwisata berakar pada ide kapitalisme intemasional, yang didalamnya secara inheren secara sadar atau tidak melekat/mengadopsi ideologi patriarki. Dalam pengembangannya patriarki diketahui akar dari ketidaksetaraan jender yang terjadi baik dalam lingkup mikro sampai makro. Kasus sex tourism di Batam dapat menggambarkan dengan baik, bagaimana patriarki yang telah diadopsi dan melekat pada sisi kapitalisme, menyebabkan terjadinya pengembangan industri pariwisata pun yang gender insensitive. Dampaknya jelas merugikan kelompok-kelompok mereka yang miskin, tidak terdidik, kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Studi di Batam melihat bahwa bahwa diskriminasi terjadi di lingkup mikro-makro.

Abstrak :
Kompleks pelacuran "Gang Semen" yang berlokasi di Kampung Cibogo II RT. 02, RW. 3 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah berdiri selama 43 tahun sejak tahun 1961. Berawal dari praktek pelacuran "terbukan di dalam mobil di sepanjang jalan raya Puncak oleh beberapa wanita dalam melayani sopir-sopir malam. Pada saat pariwisata di kawasan puncak sedang dikembangkan. Peluang ini dimanfaatkan oleh salah satu keluarga dengan membuka tempat pelacuran yang dikelola secara turun temurun yang kini dikenal dengan istilah kompleks pelacuran Gang Semen. Bisnis pelacuran ini mengalami perkembangan yang pesat sampai menjadi lahan bagi warga masyarakat sekitar dengan memanfaatkan keberadaan dan keramaian komplek pelacuran Gang Semen untuk bekerja atau berusaha. Permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian meliputi pola-pola hubungan antara pengeloia kompleks pelacuran dengan lingkungan sekitar, corak kehidupan pelacur dan germo, serta strategi germo dalam mengelola kompleks pelacuran Gang Semen, tindakan penertiban oleh Polsek Megamendung dan aturan hokum tentang pelacuran. Tujuan penelitian ini yaitu mendiskripsikan strategi germo dalam mengelola kompleks pelacuran di Gang Semen, yang diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Bogor serta instansi terkait Iainnya maupun memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu Kepolisian. Metode yang digunakan yaitu Etnografi, dimana dengan menggambarkan sesuatu apa adanya, dengan pendekatan kualitatif yaitu mempelajari dan menganalisis gejala serta pola hidup dan budaya obyek. Sedangkan penggalian data menggunakan tehknik pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh, menggambarkan adanya hubungan Patron Klien antara germo dengan pelacur, hubungan kemitraan antara germo dengan pemilik kamar sews maupun Sekretaris Ungkluk (istilah di Gang Semen yang berarti mediator atau penghubung), hubungan yang sating menguntungkan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, serta terbentuknya pola relasi tersamar dengan aparat pemerintahan atau keamanan. Karena hubungan yang selalu ditekankan pada atur timbal balik yang membentuk tatanan sosiat yang sating menjaga dan memelihara, sehingga bisnis pelacuran Gang Semen dapat terus bertahan serta berkembang.

Abstrak :
Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum posit if di Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang secara tegas mengancamkan pidana terhadap pelacur maupun orang yang melakukan hubungan seksual dengan pelacur. Keterbatasan hukum pidana (KUHP) ini menjangkau masalah pelacuran, telah memungkinkan daerah-daerah tertentu di Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk menanggulanginya. Topik kajian dalam tesis yang mengetengahkan tema tentang PENANGGULANGAN MASALAH PELACURAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA PENAL ini, dilatarbelakangi oleh suatu premise bahwa tidak semua daerah di Indonesia mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pelacuran dengan segala macam bentuknya. Hal yang demikian tentunya tidak terlepas dari adanya nilai-nilai yang ada dan hidup dalam pandangan masyarakat pada setiap daerah tersebut. Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai sepuluh (10) wilayah Daerah Tingkat II, yang terdiri dari sembilan (9) wilayah Kabupaten dan satu (1) wilayah Kotamadya. Dengan menggunakan metode purposive sampling, Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar dipilih sebagai sampel lokasi penelitian atas dasar pertimbangan bahwa daerah ini merupakan satusatunya Daerah Tingkat II di Propinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Pelacuran/Tuna Susila, sedangkan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan observasi (wawancara). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa disatu sisi terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk menetapkan pelacuran sebagai tindak pidana, namun disisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penanggulangan masalah pelacuran dengan menggunakan sarana penal (Perda) tidak berjalan efektif. Sedangkan di masa datang, selain digunakannya upaya penal melalui pengaturan hukum pidana (positif) mengenai masalah pelacuran, juga disertai upaya non penal melalui kebijakan sosial, yakni berupa upaya menghapuskan atau setidaktidaknya meminimalisasikan berbagai faktor kondusif yang dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya pelacuran, termasuk kebijakan lokalisasi pelacuran.

Abstrak :
Dalam tesis ini penulis ingin menunjukkan kegiatan pelacuran bertaraf kelas menengah yang terjadi di kawasan Taman Sari Jakarta Barat. Kegiatan pelacuran yang terjadi di kota Jakarta khususnya di kawasan Taman Sari mulai merebak sekitar tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Pada masa itu banyak para wanita dari berbagai daerah datang ke kawasan ini dalam rangka mencari nafkah dengan rnenjadi pelacur. Karena perkembangan jaman dan teknologi, maka berkembang pula kegiatan pelacuran dalam berbagai sifat, bentuk dan tingkatannya. Tak terkecuali di kawasan Taman Sari ini yang semakin hari semakin bertambah marak dengan berdirinya berbagai tempat pelacuran berkedok tempat hiburan seperti Panti-panti Pijat, Pub dan Karaoke. Tak mengherankan kalau di kawasan ini dapat dikatakan merupakan kompleks pelacuran bertaraf kelas menengah. Maraknya kegiatan placuran di kawasan ini salah satu penyebabnya adalah tidak tersentuhnya kawasan pelacuran ini dari kegiatan operasi razia yang dilakukan pihak Kepolisian dan Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta. Disinyalir kegiatan pelacuran di kawasan ini mendapat bekingan dari para oknum yang memanfaatkan kegiatan pelacuran sebagai penghasilan tambahan yang menggiurkan. Permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam tesis ini meliputi kegiatan pelacuran kelas menengah di kawasan Taman Sari, pola hubungan antara oknum, germo dan agen serta lingkungan sekitarnya, juga tindakan dan penanganan yang dilakukan oleh Polsek Metro Taman Sari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi, dengan pendekatan kualitatif yaitu mernpelajari dan menganalisis gejala serta pola hidup dan budaya obyek. Sedangkan mengenai penggalian datanya menggunakan teknik pengamatan terlibat, wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan pelacuran yang terjadi di kawasan ini menggambarkan adanya hubungan Patron Klien antara germo, pelacur, agen dan oknum yang terlibat. Karena hubungan yang selalu ditekankan pada alur timbal balik yang membentuk tatanan sosial yang saling menjaga dan memelihara, maka kegiatan pelacuran yang terjadi di kawasan Taman Sari ini terus bertahan dan berkembang bahkan luput dari adanya usaha pihak-pihak tertentu yang menginginkan penutupan lokasi ini.

Abstrak :
Lokasi pelacuran pada warung-warung di sepanjang Jalan Tegal Rotan Kecamatan Pondok Aran Kabupaten Tangerang, tepatnya berada di RT 01 dan 02 pada RW 01 Desa Pondok Jaya, merupakan salah satu dari beberapa lokasi pelacuran di pinggiran kota Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan lokasi pelacuran yang timbul sebagai salah satu akibat minimya pendidikan dan kemampuan yang dimiliki para pelacur, disamping itu kegiatan mereka dimanfaatkan oleh para pemilik warung untuk menarik pengunjung guna membeli barang dagangannya di warungnya. Sehingga kehidupan para pelacur dan pedagang warung sangat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun para pelacur yang terdata sebanyak 70 orang selama penelitian, namun diperkirakan lebih dari jumlah tersebut karena terdapat para pelacur bebas yang keluar masuk lokasi tersebut yang juga tidak diketahui aparat RT setempat. Sejak sekitar tahun 1982, lokasi pelacuran di Jalan Tegal Rotan bermula dari masyarakat setempat yang membuka warung makan dan minuman di sekitar tempat tinggalnya. Pertama kali yang membuka warung dengan mempekerjakan pelayan warung yang merupakan pelacur adalah Pak Rohim. Rohim adalah warga pendatang yang sebelumnya pernah tinggal dan berjualan di waning kopi di lokasi pelacuran di Desa Pondok Kacang Barat. Kemudian kegiatan tersebut diikuti pedagang warung lainnya seperti Bu Tasiyah, Pak Budi Pak Yanto. Kemudian sekarang bertambah dengan pedagang warung lainnya seperti Bu Siti Fatimah, Bu Nurayati, Pak Ton clan lainnya di sepanjang Jalan Tegal Rotan. Adapun pedagang waning yang terdata selama penelitian sebanyak 19 orang. Pelacuran merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang dianggap merupakan penyimpangan sosial, namun di sisi lain kegiatan pelacuran dianggap sebagai kegiatan yang dapat menghasilkan uang yang digunakan bagi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam linkungan pelacuran di Jalan Tegal Rotan dalam kenyataannya menjadi fungsional dalam sistem sosial masyarakat, dimana terdapat beberapa warga masyarakat memperoleh penghasilan dari adanya pelacuran di lingkungan tersebut, seperti diantaranya pemilik rumah kontrakan, tukang ojek dan pedagang warung. Penelitian dan pembahasan dalam penuliian tesis ini terhadap pelacuran di lingkungan Jalan Tegal Ratan menggunakan Teori Patron Klien dari Keith R. Legg, Teori Penyimpangan dari Edwin Shuterland, Edwin Lemert, Robert K. Merton, Emile Durkheim dan Howard Becker, Teori Keteraturan Sosial dari Horton dan Hun, Teori Pengendalian Sosial dari Horton dan Teori Interaksionisme Simbolik dari Blumer. Agar memahami pemaknaan dari hubungan para pelaku tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode etnografi dengan metak loan pengamatan terlibat clan wawanc ara berpedoman. Hasil penelitian mengenai kehidupan pelacur di lingkungan Jalan Tegal Rotan, menunjukan adanya hasil hubunganhubungan para pelaku pelacuran memiliki pemaknaan masingmasing yang menjadilcan keamanan bisnis pelacuran berjalan. Pemaknaan tersebut merupakan pemahaman dari para pelaku yang merupakan kebiasaan dalam lingkungan tersebut, bila dikaji merupakan hal-hal penyimpangan yang seharusnya diketahui oleh para penegak hukum untuk diantisipasi agar dapat menanggulangi masalah pelacuran yang merupakan sebagai masalah sosial dalam masyaralcat yang menyangkut masalah ekonomi pula.