Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adanya tuntutan kemandirian dalam aspek pembiayaan kesehatan di daerah serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan Puskesmas yang baik telah mendorong Puskesmas agar dikelola secara profesional. Disamping itu, masih adanya kelemahan manajemen Puskesmas seperti masih kurangnya SDM baik kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya keuangan yang belum mencukupi, sarana prasarana Puskesmas yang belum sesuai kebutuhan dan sistem informasi yang masih dilakukan secara manual. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas Puskesmas didorong untuk menyusun perencanaan yang baik sesuai dengan analisis situasi setempat dalam bentuk rencana strategtis (renstra) Puskesmas. Penyusunan renstra Puskesmas ini semakin menjadi prioritas setelah adanya SK Kadiskes Kota Pekanbaru NO. 440/SP/2002110.285 yang mengharuskan setiap Puskesmas di Kota Pekanbaru menyusun renstra. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun renstra Puskesmas Simpang Tiga Kota Pekanbaru tahun 2005-2009, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pimpinan Puskesmas sebagai acuan dalam menyusun rencana dan penganggaran tahunan Puskesmas. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Puskesmas Simpang Tiga, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru dan sarana kesehatan yang ada disekitar Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, concencus decision making group dan kajian dokumen. Hasil penelitian, mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menjadi peluang, adalah: akses ke Puskesmas yang mudah dijangkau, jumlah penduduk yang semakin meningkat, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin membaik, pendapatan masyarakat yang semakin membaik, kebijakan Pemda yang mendukung dan meningkatnya angka kunjungan. Faktor yang menjadi ancaman adalah masih tingginya angka kesakitan, belum memadai teknologi kesehatan dan meningkatnya jumlah pesaing. Faktor yang menjadi kekuatan adalah gedung Puskesmas yang cukup memadai sebagai Puskesmas tingkat kecamatan. Faktor yang menjadi kelemahan adalah belum adanya visi/misi organisasi, manajemen organisasi belum berkembang, masih kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas, keuangan yang masih belum memadai, sistem informasi yang belum berkembang, pemasaran yang masih bersifat konvensional dan produk layanan yang belum lengkap. Kesimpulan pada penelitian ini adalah posisi Puskesmas yang dianalisis dengan matriks IE berada pada set V yaitu Hold and Maintain, dengan alternatif market penetration dan product development. Sedangkan posisi yang sesuai dengan matriks TOWS yang berada pada Internal Fix-it Quadrant dengan alternatif strategi retrenchments, enhancement, market development, product development, vertical integration and related levers. Pada tahap matching dihasilkan strategi product development (pengembangan produk). Pada tahap menentukan strategi prioritas dengan QSPM, strategi yang disarankan dari pengembangan produk adalah Pengembangan Balai Pengobatan Gigi. Diharapkan metodologi dari penelitian ini dapat diterapkan oleh Puskesmas lain dalam menyusun perencanaan strategis Puskesmas.

---

Public Health Centers Strategic Plan of Simpang Tiga Pekanbaru in 2005-2009The arising demand to the aspect of financial self-funding of health at the district as well as the increasing of public's demand to the quality of better services given by Public Health Center stimulate the Public Health Center to be professionally well managed. Those demands are due to the facts that currently Public Health Center is lack of human resource both from quality and quantity point of view. Poor management, inadequate financial source, un-perfect infra structures and information system done manually, they are the others factors which cause the demands arising. Such condition support Public Health Center to create suitable programs based on local needs approached to be Public Health's Strategic Plan. The arrangement of Public Health's Strategic Plan is to be the main priority as the chief of regency health office issued a decision letter No. 4401SP/2002110.285 on the obligation of all Public Health Center at Pekanbaru to arrange Public Health's Strategic Plan. This research aimed to arrange Public Health's Strategic Plan Simpang Tiga, Pekanbaru 2005 - 2009, in order to be used by the head of Public Health Center as a reference in arranging plan and annual budget. Scope of this research was done at Public Health Center Simpang Tiga, Pekanbaru Health Office, BPS Pekanbaru and health infrastructures available around the Public Health Center. The data was gathered by using intensive interview, consensus decision making group and document study. The result of this research shows that factors which become an opportunity are: access to the Public Health Center is relatively easy, the greater number of resident, well income of society, the supporting policy of local government, and the increasing number of visitors. Factors that become the threat are: the number of patient is still high, inadequate health facilities, and the coming of new competitor. Factors that become the strength are: sufficient building facility that is possessed by the Public Health in the rural district level. The weakness factor is that the Public Health Center does not have a clear organizational vision and mission, undeveloped organizational management, the minor quantity and quality of human resource, inadequate financial, undeveloped information system, conventionally product marketing, and uncomfortable services. The conclusion of this research is that the position of Public Health that is analyzed by implementing matrix IE is on the 5th sell, that is Hold and Maintain, with market penetration alternative and product development. The suitable position based on matrix TOWS is in Internal Fix it Quadrant with the strategy retrenchment, enhancement, market development, product development, vertical integration and related diversification. At the matching stage it is resulted product development strategy. At the decision stage by implementing QSPM matrix to gain priority strategy, it is resulted dental clinic development. It is hoped that the result of this research could be applied by another Public Health Center in arranging Public Health's Strategic Plan.

Abstrak :
Kesehatan adalah aspek paling penting dalam kehidupan setiap manusia. Mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara. Salah satu bentuk upaya untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan merata adalah melakukan perbaikan dan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Terletak di wilayah ibukota negara, Kota Jakarta Timur memiliki 10 puskesmas kecamatan yang melayani masing-masing wilayah kecamatan. Dengan jumlah puskesmas tersebut, Kota Jakarta Timur dianggap mampu menjangkau kebutuhan pelayanan kesehatan dengan menyediakan tenaga kesehatan yang dapat melayani seluruh penduduknya. Akan tetapi, tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan primer bisa menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola spasial aksesibilitas puskesmas kecamatan dan karakteristik wilayah layanan puskesmas kecamatan di Kota Jakarta Timur. Untuk mendapatkan nilai aksesibilitas digunakan metode pendekatan enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA). Dari hasil analisis metode E2SFCA, wilayah kelurahan dengan nilai indeks aksesibilitas tertinggi adalah Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Balimester. Hasil tersebut menunjukkan pola spasial indeks aksesibilitas puskesmas kecamatan bervariasi pada wilayah kelurahan dengan tingkat aksesibilitas sangat tinggi hingga tingkat aksesibilitas sangat rendah, variasi pola dipengaruhi oleh jarak dan ketersediaan jaringan jalan. Sementara itu, masing-masing wilayah layanan puskesmas kecamatan memiliki karakteristik yang sangat beragam. Pada aspek kepadatan penduduk semua wilayah layanan didominasi oleh kepadatan sedang, aspek kerapatan jalan didominasi kerapatan rendah, sementara frekuensi tenaga kesehata berada di kelas sedang hingga tinggi. ......Health is the most important aspect of the life of every human being. Getting a healthy living environment and obtaining health services are fundamental rights that must be fulfilled for every citizen. One form of effort to organize comprehensive, fair, and equitable health development is to improve and increase the number of health service facilities such as health centers. Located in the national capital area, East Jakarta City has 10 sub-district health centers serving each sub-district area. With this number of public health centers, East Jakarta City is considered capable of meeting the needs of health services by providing health workers who can serve the entire population. However, the uneven distribution of health workers in primary care facilities can become an obstacle for the community to have easy access to health services. Therefore, the purpose of this study was to identify the spatial pattern of accessibility of sub-district health centers and the characteristics of the sub-district health center service areas in East Jakarta City. To get the accessibility value, the enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) approach is used. From the results of the analysis of the E2SFCA method, the urban village areas with the highest accessibility index values are Rawa Bunga and Balimester. These results show that the spatial pattern of the accessibility index of subdistrict health centers varies in kelurahan areas with a very high level of accessibility to a very low level of accessibility, the variation in pattern is influenced by the distance and availability of the road network. Meanwhile, each sub-district health center service area has very diverse characteristics. In the aspect of population density, all service areas are dominated by medium density, the aspect of road density is dominated by low density, while the frequency of health workers is in the medium to high class.

Abstrak :
ABSTRAK
The accreditation of health centers is an endeavor by the Ministry of Health to improve the quality and performance of health centers regulated by Permenkes No. 4/2015. Of the 38 health centers in Brebes, only 10 has been accredited. We wish to discover how prepared are the health centers to be accredited based on the resources available and pre-accreditation survey. Data was obtained through in-depth interviews and documentary research. Results indicated that there was sufficient funds, facilities and equipment for the accreditation. However, the assessment scores for human resources sufficiency and documentary completeness was low. ABSTRAK
Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan puskesmas yang diatur oleh Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes, hanya 10 puskesmas yang sudah terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa siapkah Puskesmas di Kabupaten Brebes untuk menghadapi akreditasi berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan survei pra-akreditasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah.

Abstrak :
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk mencapai keadaan tersebut diperlukan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan tersebut dilakukan di Puskesmas, terselenggaranya kegiatan tersebut memerlukan sumber daya. Di Puskesmas sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia terutama tenaga dokter karena dokter di Puskesmas akan berfungsi ganda yaitu sebagai pelayan kesehatan dan pemimpin Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut seorang dokter harus mempunyai dua kemampuan yaitu managerial skill dan medical skill, dengan demikian diharapkan kinerja Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas dapat ditingkatkan. Kenyataannya di kabupaten Musi rawas, manajemen Puskesmas 80 % baik tetapi bila melihat strata Puskesmas maka yang berstrata I hanya 30 %, keadaan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang ada yaitu manajemen yang baik akan diikuti oleh kinerja yang baik, oleh karena itu informasi tentang manajemen Puskesmas di Kabupaten Musi rawas diragukan kebenarannya, sehingga menarik untuk diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini mencoba untuk menggali informasi tentang manajemen Puskesmas yaitu perencanaan, penggerakan kegiatan dan Penilaian di Kabupaten Musi rawas yang dipimpin oleh dokter PTT karena sebagian besar Puskesmas dipimpin oleh dokter PTT. Penelitian ini dilakukan di 3 Puskesmas yaitu; Puskesmas Taba, Puskesmas Muara Kelingi dan Puskesmas Muara Kulam serta pendekatan yang digunakan kualitatif, untuk mendapatkan informasi dari responden digunakan wawancara mendalam dan observasi dokumen, sedangkan untuk menganalisa hasil penelitian dengan content analysis (analisa isi). Hasil penelitian tersebut ternyata perencanaan dibuat berdasarkan instruksi dari atasan, beberapa Puskesmas tidak memiliki uraian tugas, penunjukan petugas dilakukan secara lisan, koordinasi dengan lintas sektoral tidak dilaksanakan, lokakarya mini dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, pimpinan Puskesmas tidak memiliki kemampuan dalam memotivasi petugas, pengendalian tidak dilaksanakan dan masih terdapat beberapa petugas yang tidak mengetahui indikator tugasnya. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Musi rawas tidak menunjuk dokter PTT menjadi pimpinan Puskesmas tetapi sebaiknya Sarjana Kesehatan atau Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga dokter diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan dengan baik.

---

Analysis Of Public Health Centers Management Realization Which Lead By Non-Permanent Physicians In Musi Rawas Regency, 2001"Health development aimed to achieve healthy life ability for every citizen, to do this it needs some integrated efforts through promotive, preventive, curative, and rehabilitative action, and these actions need resources. In primary Public health centers, non-permanent physicians beside as the head also as health service officer, which mean they should have managerial skill to improve Puskesmas performance. Data showed that in Musi Rawas regency 80% Puskesmas have good management, but that which in level 1 stratum just 30%, this information seem peculiar and doubted, so this research aimed to reveal and digging more information about Puskesmas management such as, planning, activity movement , and assessment in Puskesmas which headed by non-permanent physicians. This research carried out in 3 Public Health Centers Taba which representing city public healt center, puskesmas Muara Kelingi which representing ADB and sub district puskesmas, and puskesmas Muara Kulam which representing sub-urban or solated puskesmas. Using qualitative approach, collecting information from respondents by detailed interview, and documents observation, the results analysed by content analysing. Results of this research are: the planning was made by superintendent instruction, some puskesmas didn't have job descriptions, officer placed by direct order, there wasn't cross sectoraI coordination, not carrying out mini seminar routinely, the Head of puskesmas did not have ability to motivated officers, no controlling, and some do not know their tasks. It recommends the authority or local government not assigning non-permanent physicians to lead puskesmas, but only do their work in medical services not in managerial, and assign the other health officer which competence in managerial works.

Abstrak :
Perubahan Status Puskesmas Kecamatan Tebet dan Puskesmas Kecamatan Jatinegara DKI Jakarta menjadi swadana, secara otomatis terjadi perubahan dalam organisasi baik dalam manajemen, struktur organisasi, perencanaan serta evaluasi. Perubahan yang terjadi di puskesmas swadana adalah dalam mutu pelayanan, kemampuan pembiayaan, pengelolaan program, dan SDM. Perubahan ini dapat dipersepsikan secara berbeda antara seorang dengan lainnya.

Persepsi merupakan suatu hal penting karena perilaku seseorang didasari oleh persepsi mereka terhadap obyek dan persepsi dapat menentukan keberhasilan terlaksananya perubahan dalam organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam organisasi. Bagaimana suatu puskesmas swadana dapat dijalankan oleh individu yang telah berpengalaman menjalankan organisasi dengan sistem yang lama, merupakan suatu hal yang memerlukan perubahan pandangan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Permasalahan yang ada adalah belum dikatahuinya persepsi individu yang terlibat dalam puskesmas swadana yaitu staf dan klien puskesmas swadana DKI Jakarta. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi dan analisis persepsi dari staf dan klien puskesmas swadana DKI Jakarta tahun 2000 terhadap mutu pelayanan, kemampuan pembiayaan, pengelolaan program, dan SDM.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diambil dari 13 orang staf dan 10 orang klien Puskesmas Kecamatan Tebet dan Puskesmas Kecamatan Jatinegara DKI Jakarta dari bulan Juli 2000 sampai dengan bulan Desember 2000, dengan cara wawancara mendalam (Indepth Interview). Untuk analisis data digunakan content analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi staf dan klien terhadap mutu pelayanan puskesmas swadana di Puskesmas Kecamatan Tebet bahwa terjadi peningkatan pelayanan, sedangkan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara tidak terjadi peningkatan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan belum seluruhnya dapat dilaksanakan di puskesmas swadana DKI Jakarta. Persepsi staf dan klien terhadap kemampuan pembiayaan puskesmas swadana bahwa terjadi peningkatan pendapatan fungsional puskesmas dan puskesmas mampu menggali potensi pembiayaan masyarakat. Persepsi staf dan klien terhadap mutu pengelolaan program puskesmas swadana mengatakan bahwa peningkatan mutu pengelolaan program belum dilaksanakan dengan baik. Persepsi staf dan klien terhadap peningkatan SDM puskesmas swadana belum berjalan dengan baik, insentif yang diterima belum memuaskan staf, disiplin belum sepenuhnya dapat dilaksanakan serta perubahan swadana relatif masih baru dan dalam tahap penyesuaian sehingga belum dipahami keswadanaan puskesmas.

Dari hasil tersebut, disarankan bagi puskesmas swadana untuk melakukan persamaan persepsi diantara staf, melakukan upaya peningkatan pelayanan, peninjauan kembali pengaturan insentif, sosialisasi program puskesmas, dan melakukan upaya peningkatan SDM. Bagi Dinas Kesehatan Tingkat I DKI Jakarta dalam persiapan pembentukan puskesmas swadana diperlukan persamaan persepsi diantara staf serta melakukan evaluasi rutin kegiatan swadana. Bagi akademik disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan konsep swadana terutama tentang persepsi staf dan klien terhadap puskesmas swadana.

---

Perception of Staff and Client on Self-Financed (Swadana) Public Health Centers in Jakarta Year 2000 The status? changes in Tebet and Jatinegara Jakarta Public Health Centers, automatically influence the changes in organization, especially in management, organization's, structure, planning, and evaluation. The changes of the self-financed public health centers will changes the service quality, financial capability, quality of the operational program, and quality of human resources. These changes can be percept differently from one to another.

Perception is the important thing because person? attitude was based by their perception to the object and perception can determine the success of change realization in organization and influence individual's decision making in organization. How the self financed public health centers can be operated by individual who have had experience in operating the organization with the old system, is the thing which is need change in perception and correctly decisions making.

The main problem is the unknown perception of individual who involves in management of the two public health centers. So, the purpose of this research were getting information and to analyzing the perception of the staffs and clients of the two self financed public health centers in quality of services, financial capability, program management, and human resources.

This research used qualitative method. The data was taken from 13 staffs and 10 clients of Tebet and Jatinegara Public Health Centre by using in-depth interview. The data analysis used content analysis.

The result of this research showed that the quality of services in Tebet Self-financed Public Health Center is increased; while in Jatinegara Self-financed Health Center is not increase. According to that result, summonsed that not all of the self-financed public health center can not increase of the quality of the services. Functional income and the self-financed public Health Center able to improve the potency of the public financing. Quality of program management in Self-financed public health center is not increase. Human resources improvement was not well, the incentive is not satisfied the staffs and the discipline could not fully apply. The changes of self-financed public health center still new and in the adaptation stage, so they could not understood.

According to the result, author suggest to the public health center to make equal perception between the staffs, to increase quality of services, to arrange the incentive management, to socialize the public health center program, and to increase the quality of human resources. Health Sub Department is suggested to make equal perception as the preparation to other public health centers that will be a self-financed public health center. The academy is suggested to continue this research.

Abstrak :
Malaria merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Diperkirakan 1,2 milyar masyarakat Asia Tenggara bermukim di "Area Malaria". Pada tahun 1995, kasus malaria di wilayah tersebut diperkirakan 21,9 juta kasus dan harnpir 32.000 kasus kematian. Di Indonesia 70 juta (35 %) penduduk tinggal di daerah malaria (desa), setiap tahun 3,5 juta penderita, 200.000 SD Positif dan 108 jiwa kematian (0,05 %). Di Sumatera Selatan Parasite Rate (PR) tahun 1998/1999 antara 0,97 % - 3,53 %, Slide Positive Rate pada tahun 1995 menjadi 43,43 %. Angka Annual Malaria Insidence (AMI) di Kabupaten Belitung pada tahun 1998 menjadi 89 %o. Pada tahun 1998 AMI di Puskesmas Membalong 246,7 %o, di Puskesmas Gantung 128,9 %o dan di Puskesmas Manggar 125,09 %o dengan SPR (Slide Possitive Rate) 4 %. Tingginya angka kesakitan malaria di ketiga wilayah kerja puskesmas tersebut bisa menghambat kegiatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan penanggulangan malaria tidak hanya tergantung pada parasit, vektor dan lingkungan tetapi juga tergantung pada faktor manusianya terutama perilaku pencegahan. Oleh karena itu dilakukan penelitian pengaruh faktor perilaku dan pengaruh faktor lingkungan terhadap kejadian malaria. Jenis Penelitian adalah studi observasional dengan disain kasus kontrol dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh faktor perilaku seperti : pemakaian kelambu, cara berpakaian keluar rumah malam hari, pemasangan kawat kasa nyamuk, memakai obat anti nyamuk/repellant dan pembersihan sarang nyamuk sedangkan faktor lingkungan adalah tempat perindukan nyamuk , ternak besar, lama bermukim, perubahan Iingkungan, pekerjaan, pendidikan dan status sosial ekonomi yang berhubungan dengan kejadian malaria di wilayah kerja Puskesmasn Membalong, Puskesmas Gantung dan Puskesmas Manggar Kabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan. Ada pengaruh pemakaian kawat kasa terhadap kejadian malaria (p = 0,002). Ada pengaruh pemakaian obat anti nyamuk terhadap kejadian malaria (p = 0,001). Ada pengaruh memelihara ternak besar terhadap kejadian malaria (p = 0,0363). Ada pengaruh pembukaan lahan baru terhadap kejadian malaria (p = 0,0000). Ada pengaruh pekerjaan terhadap kejadian malaria (p = 0,007). Ada pengaruh pemakaian kelambu terhadap kejadian malaria (p = 0,0103). Analisa statistik dampak potensial digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh (kontribusi) masing-masing variabel dalam kaitannya dengan menurunkan kejadian malaria apabila dilakukan intervensi. Dengan mengetahui kontribusi masingmasing faktor maka dapat ditentukan skala prioritas dalam upaya pemberantasan malaria. Dari perhitungan dampak potensial maka faktor yang paling berpengaruh berdasarkan kontribusinya secara berurutan adalah pemakaian kelambu (90 %), pemakaian kawat kasa (63 %), pembukaan lahan baru (37 %), ternak besar (36 %), pekerjaan (33 %) dan obat anti nyamuk (21 %). Dari hasil penelitian ini disarankan 1) Melaksanakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit malaria sehingga masyarakat dapat berperilaku ideal berkaitan dengan pencegahan malaria (ideal behaviour). Seperti memakai kelambu kalau tidur terutama malam hart, memasang kawat kasa di rumah , memakai ()bat anti nyamuk dan seterusnya. 2) Meningkatkan kegiatan Gebrak Malaria Kabupaten Belitung. 3) Melaksanakan penelitian (Operasional Research) untuk mendapatkan model pemberantasan penyakit malaria yang cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan

---

Malaria is one of the most serious problems encountered by the developing countries. It is estimated that 1.2 billions of people in the South East Asia reside at the "Malaria Areas". In 1995, malaria cases in the areas is estimated to be 21.9 million cases and almost 32,000 cases ended up with death. In Indonesia, 70 millions of people (35%) live in the malaria vulnerable areas (villages) and there is 3.5 millions of people suffer from malaria annually and 200,000 positive SD and 108 people loss their lives caused by this disease (0.05%). In South Sumatra, Parasite Rate (PR) in the year of 1998/1999 ranges from 0.97% to 3.53 %, Slide Positive Rate in 1995 reached 43.43%. The Annual Malaria Incidence (AMI) in Belitung Regency in 1998 becomes 89 In 1998, AMI at the Membalong Public Health Center reached 246.7 °I°°, Gantung 128 °I°07 Manggar 125,09 with SPR (Slide Positive Rate) of 4%. High Malaria Incidence at said three areas can hinder the social and economic development of the community. The success of the overcoming of the malaria problem does not only depend on the parasite, vector and environment, but also on the human factor, especially the preventive behaviors. This research is observational in nature applying the case control design with the objective to identify the effect of the behavior factors such as the use of mosquito net, dressing manner during the night, mosquito wire net, mosquito repellants and mosquito hide clearance. While the environmental factors include mosquito production location, cattle, length of living, environmental changes, education and socio-economic status which relate to the malaria incidence at the working area of Membalong, Gantung and Manggar Public Health Centers in the Belitung Regency, South Sumatra Province. It is identified that there is an effect of using the mosquito wire net to the malaria incidence (p = 0,0002). There is an effect of using the mosquito coil/mosquito repellents to the malaria incidence (p = 0,001). There is an effect of raising big cattle to the malaria incidence (p = 0,0363). There is an effect of opening new land to the malaria incidence (p = 0,0000). There is an effect of occupation to the malaria incidence (p = 0,007). There is an effect of using the mosquito net to the malaria incidence (p = 0,0103). It is used the statistical analysis on the potential impacts to identify how much the effect (contribution) of each variable in relation to the decreased malaria incidence in case of any intervention. By identifying the contribution of each factor, it can be determined the priority scale in the efforts to prevent malaria incidence. On the basis of the calculation on the potential impact, the most significant factors based on its contribution are consecutively the use of the mosquito net (90%), the use of the mosquito wire net (63%), new land opening (37%), big cattle (36%), occupation (33%) and mosquito repellent (21%). On the basis of the result of the research, it is recommended to (1) provide a health consultation regarding the malaria so that the public community are able to have the ideal behavior in relation to the malaria prevention such as using the mosquito net when sleeping at night, installing the mosquito wire net, using the mosquito repellent and so forth; (2) improve the Anti-Malaria Movement Activity at Belitung Regency; (3) carry out a research (operational research) to get a appropriate model of the malaria prevention activities in accordance to the situation and the condition of the community at Belitung Regency, South Sumatra Province.

Abstrak :
Pada era globalisasi dan persaingan bebas termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan saat ini, maka peningkatan mutu pelayanan menjadi sesuatu yang mutlak harus diperhatikan oleh para petugas kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan. Semakin tinggi kepatuhan petugas penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap standar, maka akan semakin tinggi pula mutu pelayanan tersebut terhadap pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal care yang merupakan salah satu kegiatan pokok di Puskesmas. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana hubungan kepatuhan bidan dengan karakteristik bidan serta faktor eksternal lainnya yang berhubungan, dan faktor paling dominan yang berhubungan dengan kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal care. Penelitian ini dilakukan di 7 Puskesmas pelaksana QA kota Palembang pada bulan April sampai dengan Mei 2001. Sampel penelitian adalah seluruh bidan yang bertugas di 7 Puskesmas pelaksana QA kota Palembang, sebanyak 42 orang. Jenis penelitian adalah cross sectional. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, bivariat, multivariat : distribusi frekuensi, chi-square, dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proporsi kepatuhan bidan di tujuh Puskesmas pelaksana QA kota Palembang masih sangat rendah, terutama pada komponen kegiatan konseling. Dari analisis bivariat didapat faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan bidan adalah supervisi, penghargaan, dan beban kerja. Dari analisis multivariat didapat bahwa variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan bidan adalah penghargaan. Perlu diberlakukan sistem penghargaan dalam bentuk pengakuan/pujian pada acara apel pagi atau lokakarya mini, tentang kepatuhan bidan menggunakan daftar tilik standar pelayanan antenatal care. ......Factors that Correlate with Midwives' Compliance to Antenatal Care Standard at 7 Public Health Centers Organizing QA in Palembang Sumatera Selatan by year 2001Improvement of health care in the era of the globalization and free competition is compulsory and must be considered by the health care people. One of the quality dimensions is to follow the health care standard. The more the health care standard is followed, the higher the service quality to patients is. This research aims to obtain the description of level midwives' compliance to antenatal care service standard, which is one of public health center main activities. Beside that it was also focused on correlation between midwives's compliance to midwives' characteristics as well as other external factors, which correlate, and factor that predominant midwives" compliance to the antenatal care service standard. This research was carried out at 7 health centers organizing QA in Palembang from April to May 2001. The research samples were all midwives serving at 7 health centers organizing QA in Palembang, were 42 people. Design study was cross sectional. The data analyses have been using univariate, bivariate, multivariate analysis, furthermore frequency distribution, chi-square and logistic regression. The results of this research show that the proportion of midwives' compliance at 7 health centers organizing QA in Palembang is still low, especially counseling activity component. From bivariat analysis was found as a predominant factor. Working burden, Honor and Supervision were significance correlated to midwives' compliance. From multivariat analysis was found that variable which was predominant with midwives compliance is honor. From multivariat analysis was found that variable which was predominant with midwives compliance is honor. It's necessary to make a honor system with declaration/worship at morning ceremony or mini workshop about midwives' compliance using the list of antenatal care service standard.

Abstrak :
Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah. Kinerja pimpinan Pustu, dapat dilihat dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan Pustu terhadap kegiatan pokok Pustu. Menurut Gibson (1996), kinerja dipengaruhi oleh variabel individu, organisasi dan psikologis. Puskesmas Pembantu di Kabupaten Tanggamus mempunyai peranan yang strategis dalam pelayanan kesehatan, mengingat kondisi geografis dan luasnya wilayah kerja, dari 313 desa yang ada, 52% (163) desa adalah wilayah kerja Pustu yang merupakan tanggung jawabnya, kinerja Pustu untuk pencatatan dan pelaporan kurang baik (53%), hasil studi pendahuluan ditemukan dari 12 Pustu ternyata 7 Pustu (58,3%) hanya melaksanakan satu sampai lima program pokok Pustu, untuk itu maka diperlikan penelitian tentang gambaran kinerja pimpinan Pustu dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pimpinan Pustu di Kabupaten Tanggamus tahun 2002. Desain penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional, dan menggunakan total populasi berjumlah 72 responden. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, pengalaman, tempat tinggal, supervisi, kepemimpinan dan motivasi, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja pimpinan Pustu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Dengan menggunakan uji statistik Chi-Square, regresi logistik ganda. Hasil penelitian, menunjukan bahwa kinerja pimpinan Pustu yang baik 73,36% dan yang buruk 26,24%. Variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, pengalaman, tempat tinggal dan kepemimpinan tidak berhubungan dengan kinerja pimpinan Pustu. Variabel supervisi dan motivasi berhubungan secara berrnakna dengan kinerja pimpinan Pustu, dimana pimpinan Pustu yang menilai supervisi pimpinan Puskesmas baik berpeluang mempunyai kinerja baik 18,3 kali dibandingkan pimpinan Pustu yang menilai supervisi pimpinan Puskesmas buruk (p= 0,007, OR=18,313, 95% CI 2,192-152,984). Disamping itu pimpinan Pustu yang mempunyai motivasi baik berpeluang memperoleh kinerja baik 3,1 kali dibandingkan dengan pimpinan Pustu yang motivasinya buruk (p= 0,039, OR=3,059, 95% CI 1,058-8,847), selain itu juga terbukti variabel supervisi dan motivasi tidak berinteraksi. Melihat basil penelitian ini, maka perlu dilakukan supervisi dengan baik dan benar, dilaksanakan secara kontinu oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial kabupaten Tanggamus. Untuk meningkatkan motivasi responder perlu dilakukan bimbingan yang intensif, peningkatan jenjang pendidikan, serta diberlakukannya standarisasi pendidikan untuk pimpinan Pustu, serta untuk meningkatkan kemapuan dalam jangka pendek perlunya dilakukan pendidikan dan latihan manajemen pengelolaan Pustu. ......Complementary public health center (CPHC) is a simple unit of health service that functions to support and assist the carrying out the public health center's activities in a smaller scope and lower degree of sophistication. CPHC heads' work performance can be seen from the output of their activities in the main field of CPHC works. According to Gibson (1996), work performance is influenced by individual, organizational, and physiological variables. Complementary public health centers in Tenggamus Regency play strategic roles in health services. Due to the geographic condition and the area of field work, of 313 existing villages, 52% (163) villages are the work area of the CPHC, CPHCs' work performance of recording and reporting were Iess good (53%). The result of preliminary study it is found from 12 CPHCs, 7 CPHCs (58,3%) do only one until five main programs of CPHC, there fore, it is necessary to conduct a research on about the work performance of CPHC heads and factors related to the work performance of CPHC heads in Tenggamus Regency in 2002. The design of the research was cross sectional. The total populations were 72 respondents. The variables observed were independent variables: age, sex, education, length of work, work experience, residence, supervision, leadership and motivation, while the dependent variables was the work performance of CPHC heads. The data analysis used were univariat, bivariat, and multivariate by using statistical test Chi Square, double logistic regression. The result of the research shows that the good work performances of CPHC heads are 73,36% and the bad one are 26,24%. The variables of age, sex, education, length of work, work experience, residence and leadership are not related to the CPHC heads' work performances. Supervision and motivation variables are significantly related to the head's work performances. The head of CPHC that considers the supervision of Public Health Centers' heads are good have probability to perform good work 18,3 times than the bad one (p=0,007, OR=18,313, 95% Cl 2,192-152,984). Besides, the heads of CPHC with good motivation have probability to the good work performances 3,1 times than the bad one (p=0,039, OR=3,059, 95% Cl 1,058-8,847). Besides, it is proved that the variable of supervision are not interacted with motivation. From the result of this research, it is necessary to conduct continuously good supervision by the public health center, and Health Authority and Social Welfare of Tanggamus Regency. To increase the respondents' motivation, it is necessary to carry out intensive guidance, level of education development, and to effect the education standardization for CPHC heads. In order to increase the ability, in short term, it is necessary to conduct the management of CPHC organization.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untutk mempelajari tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas pengelola obat puskesmas di kabupaten Aceh Besar. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah responden 66 orang. Variabel yang diteliti adalah faktor internal petugas pengelola obat yang meliputi jenis kelamin, umur, status perkawinan, pengetahuan, motivasi dan pengalaman/masa kerja. Sementara faktor eksternal petugas pengelola obat mencakup supervisi, kepemimpinan, imbalan, sarana, lingkungan kerja dan beban kerja. Didalam menentukan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja dilakukan dengan uji regresi logistik ganda. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian check list serta kuesioner, dan selanjutnya dianalisis secara bertabap dengan menggunakan software komputer yaitu analisis univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,5 % pengelola obat puskesmas mempunyai kinerja dengan kategori kurang. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor internal yang berhubungan secara statistik dengan kinerja adalah variabel status perkawinan (p=0,027), pengalaman/masa kerja (p=0,001), pengetahuan (p=0.001). Faktor eksternal yang berhubungan secara statistik dengan kinerja adalah variabel imbalan (p=0,003) dan variabel lingkungan kerja (p=0,027). Hasil analisis regresi logistik ganda diketahui bahwa variabel yang berhubungan secara statistik dengan kinerja pengelola obat adalah pengalaman/masa kerja, pengetahuan dan imbalan, dan setelah dilakukan uji multivariat tahap akhir didapatkan bahwa variabel yang paling dominan dan merupakan faktor utama yang berhubungan dengan kinerja adalah variabel pengalamanlmasa kerja. Sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian ini disarankan agar pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar memperhatikan dan meminimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kurang dari petugas pengelola obat di puskesmas, meningkatkan kualitas sumber Daya manusia, mengupayakan penghasilan tambahan dan reward, melakukan realokasi tenaga teknis pengelola obat disetiap puskesmas secara proporsional. Perlu adanya penelitian lanjutan oleh peneliti lain dengan rancangan yang berbeda dan variabel yang lebih lengkap serta mengunakan alat ukur kinerja yang lebih sesuai dan tepat, sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat. ......This research was conducted to know determinant factors of drug personnel's performance in Great Aceh District. The method of the research was cross sectional design, with 66 samples. Variable observed was internal personnel factor which included sex, age, marriage status, knowledge, motivation and experience/work period. On the other hand, there was an external personnel factor that included supervision, leadership, reward. facilities, work environment and work burden. Multiple logistic regression test was conducted to determine the most dominant variable related to the personnel's performance. Data were collected by using check list and questionnaire. The data were analyzed systematically by using computer software, univariat, bivariat, and multivariate analysis. The result of the research showed that 51.5 % of the drug personnel's performance at public health centers were in unsatisfactory category. The result of bivariat analysis showed that the internal factors that were statistically related to the personnel's performance were marriage status variable (p=0.027), experience/work period (p=0.001), knowledge (p=0.001). External factors that were statistically related to the personnel's performance were reward variable (p=0.003) and work environment variable (p=0.027). From the result of multiple logistic regression analysis, it was known that variables that had statistically significant relation to the personnel's' performance were experience/work period, knowledge and reward. After doing final multivariate test, it was found that the most significant variable to the personnel's performance was experience/work period variable. It is suggested to the head of District Health Office of Great Aceh to pay attention and minimilize factors that may cause the unsatisfactory performance of drug personnel's at public health centers, to improve human resources quality, to strive additional income and reward, to reallocate proportionally technical staffs of drug personnel's in every public health center. A further study with different methods and more complete variables by other researchers with more specific and accurate measurement of the performance in drug managing at public health center is necessary to conduct to get more accurate result.

Abstrak :
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para petugas kesehatan di Indonesia di era globalisasi dan persaingan bebas, adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan kegiatan quality assurance, yang dilaksanakan di enam puskesmas yaitu, Babelan I, Cibarusah, Kedung Waringin, Sriamur, Tambun dan Tarumajaya. Dari hasil penelitian pada tahun 2000, terbukti bahwa nilai kepatuhan bidan terhadap standar antenatal care (ANC) masih rendah, yaitu 67,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan bidan terhadap standar ANC di Puskesmas Sriamur dan Cibarusah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kualitatif, melalui teknik wawancara secara intensif terhadap responden berikut: bidan yang bertugas di BPKIA puskesmas, bidan koordinator puskesmas, kepala puskesmas, dan ketua tim jaminan mutu kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bidan terhadap stadar ANC dapat disebabkan oleh: a) masih rendahnya pengetahuan bidan terhadap standar ANC; b) dimensi mutu yang lebih luas belum benar-benar dipahami oleh bidan; c) kesulitan memberikan penyuluhan kepada bidan; dan d) kurangnya kesempatan bagi bidan untuk menggunakan daftar tilik karena banyaknya jumlah pasien. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas kepada bidan dan kurangnya komitmen pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membina puskesmas, juga berperan sebagai penyebab ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa hal yang dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten adalah meningkatkan pengetahuan bidan dengan cara mengadakan pelatihan penyegaran penggunaan daftar tilik dengan penambahan materi tentang peningkatan dimensi mutu yang lebih luas. Saran kepada Kepala Puskesmas Cibarusah adalah peninjauan ulang frekuensi hari buka BP KIA, agar pasien tidak terlalu menumpuk, pengaktifan kembali kelompok kerja jaminan mutu di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan saran untuk Departemen Kesehatan adalah pengajian ulang penggunaan daftar tilik oleh bidan dan pedoman penilaian yang ada. Hal ini terutama mengenai instrumen petunjuk wawancara dengan ibu hamil tentang antenatal, misalnya dengan cara menyederhanakan istilah-istilah kedokteran, sehingga lebih mudah dimengerti oleh pasien. Di samping itu, sebaiknya diterapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) di puskesmas, dengan pendekatan untuk terciptanya perubahan yang positif dan pengembangan organisasi secara menyeluruh.

---

Midwives Compliance Study on the Use of Antenatal Care Service Standard A Qualitative Analysis on Midwives Cibarusah and Sriamur Public Health Centers, Districts of Bekasi, 2003One of the most important aspects in the era of globalization and free competition to be improved is public health service by the health service officer, One of quality dimension to be improved is the willingness of the health officer to obey the standard health service procedures. Bekasi, is one of the cities where the quality assurance activity project is to be done. This project was assigned in six public health centers, named Tambun, Cibarusah, Babelan I, Sriamur, Tarumajaya, and Kedung Waringin. Based on the research conducted in year 2000, it was showed that the value of midwife compliance to the standard antenatal care (ANC) was still Iow, i.e. 67.7%. The objective of this research was to study factors determining the low value of midwife obedience to the standard ANC at Cibarusah and Sriamur Public Health Centers. In this research, a qualitative study design was used, by doing intensive interviews to the following despondences: informant midwives who work at BPKIA public health centers, the coordinator of midwives at public health centers, the head of public health centers, and the team leader of quality assurance in the city. The results showed that incompliance of midwives to the ANC standard procedures were caused by: a) the minimum knowledge of the midwives about ANC standard procedures; b) the minimum understanding of the midwives about general quality dimension; c) the difficulties to give any training to the midwives, and d) the low opportunity for the midwives to use vitiating lists, due to the large number of patients. Furthermore, the minimum control to midwives by the head of public health centers was also took into account in the midwife disobedience to ANC standard procedure. Based on these results, it is suggested to Bekasi Health Office to improve knowledge of the midwives by conducting some training about technical aspects, the use of visiting lists, and broader quality dimension. In addition, it is suggested to The Head of Cibanisah Public Health Center to reconsider the frequency of open days in BPKIA in such away, that there is not too many patients come in one day or another; and to activate the quality assurance working group in public health center and city health office. Furthermore, it is suggested to the National Health Department to reevaluate the use of visiting lists (by the midwives) and to reconsider evaluation procedures, especially how to interview pregnant mothers about antenatal care. This, can be done by simplifying some medical language or terms for better understanding. The application of total quality management in public health centers by approaching it with general organization changes and development should be done.