Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama :Nancy Bumbunan M SiraitProgram Studi :Kajian Administrasi Rumah SakitJudul :Implementasi Tata Kelola Badan Layanan Umum di 3 RSBhayangkara PolriPembimbing :Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH.Badan Layanan Umum BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian NegaraRepublik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakanhukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yangdilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasidari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta PerkapNomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit diLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolakpembentukan Satker BLU di lingkungan Polri Rumkit Bhayangkara . Tujuan penelitianini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum diRumah Sakit Bhayangkara Polri.Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengankepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika AsihBandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV SespimaCiputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan DitjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes KementerianKesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancaramendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah SakitBhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebihfleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatanrumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumenmasih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaankegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupundewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UUNomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tatakelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudahberjalan baik sesuai dengan asas BLU.Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitumeningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit,melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yangtercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman danedukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah SakitBhayangkara Polri.Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola

---

ABSTRACT
Name Nancy Bumbunan M SiraitStudy Program Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Implementation of Public Service Agency Management at 3Bhayangkara Polri HospitalCounsellor Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH.Public Service Agency BLU is a government agency established to provide services to thepublic in the form of providing goods and or services sold without prioritizing profit andin carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police ofthe Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying outbureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by BhayangkaraHospital to the community become an integrated part of the reform of the policebureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of IndonesiaNumber 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on HospitalFinancial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia isthe starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri RumkitBhayangkara .The purpose of this research is to analyze the implementation of governancepolicy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital.The study was conducted through secondary data analysis and in depth interviews with thehead of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika AsihBandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima CiputatHospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasuryat the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, andrepresentatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. Thisresearch used qualitative method through in depth interview technique and observation ofdocument review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU givepositive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that thereis an increase of hospital 39 s income, the implementation of BLU governance in BhayangkaraHospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principlesapplicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness inthe form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluationactivities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK BLU applied inBhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance InBhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well inaccordance with the principle of BLU.The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improvethe service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such assubstantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 onarticle 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement theFinancial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri HospitalKeywords Public Service Agency BLU , Bhayangkara Polri Hospital, implementation

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang di lakukan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, DPPN dikelola dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum. Instrumen yang digunakan adalah investasi jangka pendek berupa deposito dan surat utang negara serta obligasi korporasi yang kompetitif. Kebijakan arah invetasi DPPN ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP mulai tahun 2013- 2015. Hasil kelola DPPN tersebut digunakan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) dalam bentuk investasi antara lain digunakan untuk pemberian beasiswa, dan pendanaan riset. Pengelolaan DPPN yang menggunakan investasi jangka pendek pun tidak selamanya dapat memenuhi tuntutan kinerja layanan di masa depan. Kebijakan dari Dewan Penyantun yang terbaru pun diharapkan menetapkan arah dan kebijakan investasi yang lebih fleksibel dengan berpedoman prinsip investasi LPDP.

---

This study discusses the National Education Development Fund (DPPN) management policy carried out by the Public Service Agency Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP), the DPPN is managed on the basis of Government Regulation Number 23 of 2015 concerning Financial Management of Public Service Agencies. The instruments used are short-term investments in the form of deposits and government bonds and competitive corporate bonds. The DPPN investment direction policy is set by the LPDP Trustees Council from 2013-2015. The results of the DPPN management are used with the aim of ensuring the continuity of the education program for the next generation as a form of intergenerational equity in the form of investments, among others, used for scholarships and research funding. DPPN management that uses short-term investments cannot always meet the demands of service performance in the future. The policy of the latest Board of Trustees is also expected to establish more flexible investment directions and policies based on LPDP investment principles.

Abstrak :
Saat ini BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penandatangan perjanjian. Adanya hal ini memerlukan analisis mengenai apakah BLU mempunyai kecakapan dalam menandatangani suatu perjanjian khususnya perjanjian KSO menurut hukum perjanjian di Indonesia.  Selain itu juga menganalisis dalam hal perjanjian yang ditandatangani oleh BLU menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, siapakah yang akan bertanggungjawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dikarenakan penelitian kali ini akan melakukan analisis atas produk hukum yaitu Perjanjian Kerja Sama Operasi antara BLU di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pihak swasta. Penelitian ini akan mencari dasar hukum/aturan, doktrin, teori untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.  Analisis masalah kecakapan akan dimulai dengan melihat teori dan ketentuan yang terdapat dalam hukum Perjanjian di Indonesia serta doktrin dan teori mengenai subyek hukum badan hukum dan teori positivisme. Analisis kedua terhadap pertanggungjawaban BLU apabila Perjanjian KSO mengalami kerugian adalah dengan menganalisis menggunakan aturan pertanggungjawaban dalam hukum perdata serta teori delegasi kewenangan, serta teori positivisme. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BLU bukanlah subjek hukum berbentuk badan hukum sehingga tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan penandatanganan perjanjian KSO. Selanjutnya apabila timbul suatu kerugian maka berdasarkan hukum perdata, pihak ketiga dapat memintakan pertanggungjawaban hingga kepada instansi induk yaitu Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah. ......Currently BLU is given the authority to sign the agreement. The existence of this requires an analysis of whether BLU is capable to sign an agreement, especially KSO agreements according to contract law in Indonesia. In addition, it also analyses in terms of the agreement signed by BLU causing harm to third parties, who will be responsible. The method used in this study is a normative juridical method because this research will analyse a legal product, namely the Joint Operation Agreement between BLU in the field of energy and mineral resources and the private sector. This research will look for legal/rule bases, doctrines, and theories to answer the formulated problems raised. The analysis of skills issues will begin by looking at the theories and provisions contained in treaty law in Indonesia as well as doctrines and theories regarding the subject matter of legal entities and the theory of positivism. The second analysis of the accountability of BLU if the KSO Agreement suffers a loss is by analysing using the accountability rules in civil law and the theory of delegation of authority, as well as the theory of positivism. The results of this study conclude that BLU is not a legal subject in the form of a legal entity, so it cannot take legal actions, such as signing a KSO agreement. Furthermore, if a loss occurs, based on civil law, a third party can hold accountability up to the parent agency, namely the State Ministry/Government Agency.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK MIGAS) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tipologi penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan PPPTMGB ?LEMIGAS? sebagai penyedia jasa dan KKKS sebagai pengguna jasa dalam kontrak kerja sama layanan jasa teknologi berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam kedudukan yang tidak sejajar dan terdapat kendala dalam pemenuhan klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan perlu diberikan pemahaman kepada KKKS selaku pengguna jasa dalam pelayanan jasa litbang terkait status keuangan BLU PPPTMGB ?LEMIGAS? yang merupakan keuangan negara karena dari segi regulasi, tata kelola, dan resiko masih berada pada lingkungan kuasa hukum keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat klausul-klausul dalam kontrak yang tidak dapat dipenuhi atau perlu penyesuaian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

---

This thesis discusses review of perspective of the public finances law on clauses relating to the state finances in Research and Development Service Cooperation Contract between Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on Supply Chain Management of Contractor of Cooperation Contract. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refer to legal norms which is contained in the legislation using typology of prescriptive research that is a research aimed to get the solutions about what must be done to overcome certain issues. The results of this study concluded that the position of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? as service provider and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in Research and Development Service Cooperation Contract is not equal and has the obstacle in fulfilling the clauses related to state finances. The study suggest that Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in research and development service needs to be given understanding related to financial status of Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? which is state finances because in terms of regulations, governance, and the risk is still in environment of state finances law. Therefore, there are clauses in contract cannot be met or need adjustment related to state finances legislation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan. ......The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs.

Abstrak :
Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

---

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition. This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency.

Abstrak :
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK di Provinsi DKI Jakarta dilakukan sebagai bagian dari program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Namun, implementasi BLUD SMK menghadapi tantangan dalam optimalisasi pendapatan jasa layanan, pencapaian target kinerja, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sesuai Good School Governance pada BLUD SMK Negeri Mandiri ‘X’ Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat masalah operasional yang belum teratasi sepenuhnya, seperti belum adanya pemutakhiran tarif layanan unit produksi SMK yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, SMK belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang terbaru. ......The establishment of the Regional Public Service Agency (BLUD) SMK in DKI Jakarta Province was carried out as part of the Regional Strategic Activities (KSD) Revitalization of Vocational High Schools (SMK) program, which aims to improve the quality and competitiveness of Indonesian human resources. However, the implementation of BLUD SMK faces challenges in optimizing service revenue, achieving performance targets, and the availability of competent human resources. This study aims to analyze the challenges of implementing the principles of transparency and accountability in accordance with Good School Governance at BLUD SMK Mandiri 'X' Jakarta. This research uses a case study research method. The type of data used is primary data obtained directly from informants through in-depth interviews. The analysis results show that there are operational problems that have not been fully resolved, such as the absence of updating the service rates of SMK production units stipulated in the Governor's Regulation of DKI Jakarta Province. Additionally, SMK does not yet have the latest Minimum Service Standards.

Abstrak :
Pada sebuah organisasi/perusahaan keberadaan Sumber Daya Manusia (talent) memiliki peranan yang signifikan yaitu dapat membantu perusahaan mencapai tujuan, visi, misi serta mempertahankan sustainability perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan perlu memiliki pengelolaan SDM atau Talent Management yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan. Sebagai BLU dan organisasi Non Eselon dengan komposisi pegawai Hybrid (terdiri dari PNS, Non PNS, serta Honorer), LMAN perlu mengkaji implementasi Talent Management di internal. Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap 9 orang yang menjabat sebagai Kepala Divisi dan Staf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi eksisting dan menggali persepsi talent terhadap implementasi Talent Management di LMAN untuk kemudian diperoleh rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa LMAN perlu melakukan perbaikan pada aspek penyusunan IKU, melibatkan Kepala Divisi dalam melakukan pemetaan pegawai, menambahkan indikator/ komponen lainnya dalam assessment, penambahan program pengembangan pegawai, pelaksanaan manajemen karir dengan mempertimbangkan aspirasi pegawai, serta perbaikan pada formula penyusunan IKU. Atas temuan tersebut, juga dapat direkomendasi sebuah Talent Management Model baru yang terdiri dari 8 aktivitas yaitu: proyeksi bisnis, analisis ABK, pemetaan/penempatan pegawai, rekrutmen, pengembangan pegawai, manajemen kinerja, manajemen karir, retensi dan pemberhentian. ......In an organization the presence of Human Resource/Talent has a significant role which can help the organization to achieve its objectives, vision, mission and to maintain sustainability. Therefore, company need to implement a Talent Management that fit to the company’s characteristic and needs. As a public service agency and non-echelon government organization, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) has a unique characteristic that reflects from its Hybrid employee (consist of 3 Category: Civil Servants, Non-Civil Servants/Professional, and Supporting Staff). By this condition, LMAN should conduct the implementation of Talent Management internally. This research is an empirical study with qualitative approach to 9 participants (from Division Head and Staff). The purpose of this study is to describe the existing conditions and to explore internal perceptions toward the implementation of Talent Management at LMAN and also to propose recommendations for continuous improvement in accordance with the characteristics/ needs of the organization. The research findings show that LMAN should improve several aspects from its Talent Management Model, there are: improvement in ABK formula, involving the Division Head in Employees placement, adding various employee development programs, implementing career management by considering employee aspirations, and improving the KPI (IKU) Formula. Furthermore, researcher also proposes a new Talent Management Model that consists of 8 steps, there are: business & income forecast, ABK Analysis (with new formula), job/current employee placement, recruitment, talent development, performance management, career management, retention and termination.

Abstrak :
Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan. ......Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan pengukuran efisiensi pada universitas BLU dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Objek dari penelitian ini yaitu universitas yang telah berstatus sebagai BLU pada tanggal 1 Januari 2013. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode DEA yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari masing-masing universitas dan metode analisis regresi sebagai metode analisis penunjang untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap efisiensi. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu jumlah dosen, jumlah mahasiswa, dan jumlah realisasi belanja untuk variabel input, serta jumlah pendapatan dari jasa pendidikan dan jumlah lulusan merupakan variabel output. Hasil penelitian menunjukkan jumlah universitas efisien dan inefisien hampir sama besar. Universitas efisien berjumlah 11 universitas, sedangkan universitas inefisien berjumlah 10 universitas. Variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat efisiensi yaitu variabel input jumlah mahasiswa.