Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan rights issue yang berjalan lancar perlu didukung dengan keteraturan proses dalam menggunakan dana hasil rights issue. PT Ancora Indonesia Resources Tbk melakukan rights issue pada tahun 2008 dan menghasilkan dana yang salah satu realisasi penggunaan dananya untuk mengakuisisi PT Multi Nitrotama Kimia dimana akuisisi tersebut mengandung transaksi material dan benturan kepentingan. Pada tanggal 18 September 2008, PT Ancora Indonesia Resources Tbk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Independen. Faktanya, terdapat 7 (tujuh) pihak yang tidak independen hadir dan memberikan suara dalam RUPS yang kepemilikan sahamnya hanya bersifat kepemilikan tercatat sementara pemilik manfaat atas saham adalah PT Ancora Resources yang merupakan pemegang saham pengendali PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kuorum dalam RUPS. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan pemegang saham Perseroan yang berhak untuk mendapatkan rights dalam Penawaran Umum Terbatas I PT Ancora Indonesia Resources Tbk, prosedur RUPS Independen dan peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam penyelenggaraan RUPS Independen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini meneliti fakta tertentu yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa keabsahan pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk yang berhak untuk mendapatkan rights telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk dalam rangka akuisisi PT MNK yang mengandung transaksi material dan benturan kepentingan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena terdapat manipulasi terhadap kuorum kehadiran pemegang saham indepeden dan peran notaris dalam penyelenggaraan RUPS Independen diwujudkan dalam pembuatan akta Berita Acara RUPS.

---

A well implementation of rights issue should be supported by regularity in the process of using the result funds of rights issue. PT Ancora Indonesia Resources Tbk conducted its rights issue in 2008 and generated funds, in which one of the realizations of the utilization of such funds was to perform the acquisition of PT Multi Nitrotama Kimia whereby such acquisition contains material transactions and conflict of interest. On September 18, 2008, PT Ancora Indonesia Resources Tbk held its Independent General Meeting of Shareholders (?GMS?). The fact shows that there were 7 (seven) non-independent parties present and gave its votes in the GMS, whose shares ownership is only a registered ownership, while the beneficial owner of the shares is PT Ancora Resources, the controlling shareholder of PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Such was done to meet the quorum in the GMS. The main problems in this paper are, how is the validity of the Company?s shareholders who are entitled to obtain rights in the Limited Public Offering I of PT Ancora Indonesia Resources, procedure of the Independent GMS and the role of Notary as capital market supporting professional in the administration of the Independent GMS. The research method used in this study is normative legal research. Research in this legal writing used data collection tool in form of document study. This study uses data analysis method with qualitative approach as this study examines certain facts that aim to know or understand the observed phenomena. It reaches the conclusion that the validity of the shareholders of PT Ancora Indonesia Resources Tbk who are entitled to obtain rights has been in accordance with applicable laws and regulations, the procedure of Independent GMS held by PT Ancora Indonesia Resources Tbk in relation to the acquisition of PT MNK which contains material transaction and conflict of interest are not in accordance with laws and regulations as it contains manipulation of the quorum of the presence of Independent shareholders and role of notary in holding the Independent GMS embodied in the deed of Minutes of Meeting of the GMS."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."