Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bertambahnya kebutuhan energi listrik di IKN akan berdampak pula pada bertambahnya penggunaan pembangkit listrik. Pengembangan energi listik kedepannya di IKN diharapkan akan menggunakan lebih banyak energi terbarukan. Untuk dapat menekan penggunaan energi fosil, salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi listrik terbarukan. Pada penelitian ini akan membahas terkait dengan pengembangan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 50 MW dengan skema KPBU-AP dan IPP di Ibukota Negara (IKN). Dalam menetapkan skema yang sesuai, dilakukan penilaian proyek dengan mempertimbangkan parameter penilaian keuangan yang terdiri dari Net Present value (NPV), Internal rate Return (IRR), dan Payback Period (PP) sebagai dasar dan pertimbangan dalam kelayakan finansial project investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema KPBU-AP lebih menguntungkan dari sisi investor dalam hal stabilitas pendapatan dan memperoleh jaminan dari pemerintah sehingga dapat meminimalisir resiko, sementara skema IPP bergantung pada jumlah listrik yang dihasilkan dan dijual yang memiliki potensi ketidakpastian. Dengan parameter yang sudah ditentukan dan regulasi, skema KPBU-AP dapat memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan skema IPP dengan menghasilkan nilai IRR sebesar 11,26%, NPV sebesar 163.472 (juta rupiah) dan payback period selama 8 tahun dibandingkan dengan skema IPP diperoleh IRR sebesar 8,61%, NPV sebesar 33.973 (juta rupiah) dan payback period selama 9 tahun.

---

The increasing demand for electrical energy in the New National Capital (IKN) will lead to a rise in the use of power plants. Future development of electrical energy in IKN is expected to utilize renewable energy sources. To reduce the use of fossil energy, one approach is to harness solar energy as a renewable electrical energy source. This study discusses the development of a 50 MW solar power plant (PLTS) using the PPP-AP and IPP schemes in IKN. In determining the appropriate scheme, a project assessment was conducted by considering financial evaluation parameters including Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP) as the basis and consideration for the business entity. The results show that the KPBU-AP scheme is more advantageous for investors regarding income stability and government guarantees, thereby reducing risks. In contrast, the IPP scheme depends on the amount of electricity generated and sold. With the specified parameters and regulations, the KPBU-AP scheme provides greater benefits compared to the IPP scheme, yielding an IRR of 11.26%, an NPV of 163,472 million rupiahs, and a payback period of 8 years. In contrast, the IPP scheme yields an IRR of 8.61%, an NPV of 33,973 million rupiahs, and a payback period of 9 years."

"Pemanasan global oleh emisi karbon telah mengakibatkan perubahan iklim di dunia yang berdampak buruk terhadap kehidupan makhluk hidup. Di sisi yang lain kebutuhan energi semakin meningkat setiap tahun karena pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan elektrifikasi peralatan. Pembangkitan listrik di Indonesia selama ini mayoritas menggunakan pembangkit energi fosil yang menghasilkan emisi karbon. PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk mengelola sistem kelistrikan di Indonesia. PT. PLN (Persero) melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan (PLT EBT) salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di sistem tenaga listrik Sulawesi Bagian Selatan. Penggunaan PLTB diharapkan dapat mengurangi emisi karbon. Namun integrasi WPP menimbulkan permasalahan lain pada sistem yang ada seperti turunnya tegangan, bertambahnya pembebanan peralatan, meningkatnya arus hubung singkat dan menurunnya stabilitas. Maka perlu dilakukan studi untuk efek integrasi PLTB ke sistem eksisting. Dengan menggunakan software DIgSILENT Power Factory dilakukan simulasi Load Flow, Short Circuit dan Transient Analysis. Kemudian dilakukan analisis keekonomian meliputi perhitungan net present value (NPV), internal rate of return (IRR), profitability index (PI), pay back periode (PBP) dan levelized cost of energy (LCOE). Kemudian juga akan dilakukan analisis sensitivitas LCOE terhadap perubahan nilai tingkat inflasi, tingkat diskonto, faktor kapasitas, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya investasi awal dan jangka waktu penjualan energi listrik terkontrak PLTB. Analisis-analisis ini dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan. Penggunaan PLTB pada persentasi kapasitas tertentu dari kapasitas beban atau pembangkitan total pada sistem eksisting tidak akan mengganggu kestabilan sistem karena masih ditopang oleh pembangkit dengan respon cepat saat produksi PLTB variabel. Penurunan tegangan, pembebanan peralatan, dan arus hubung singkat juga tidak akan melebihi nilai desain sistem. Dengan asumsi tertentu, pembangunan PLTB baru layak secara ekonomi dengan LCOE sebesar 8,93 cUSD/kWh. Perubahan nilai faktor kapasitas PLTB memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan nilai LCOE.

---

Global warming due to carbon emissions has resulted in climate change in the world which has a negative impact on the lives of living things and occurs slowly. On the other hand, electricity demand is increasing every year due to increasing in human population, economic growth and equipment electrification. So far, most of the electricity generation in Indonesia uses fossil energy power plants which produce carbon emissions. PT. PLN (Persero) is a State-Owned Enterprise tasked with managing the electricity system in Indonesia. PT. PLN (Persero) through the General Plan for Electricity Supply (RUPTL) for 2021-2030 is targeting the construction of  New and Renewable Energy Power Plants (NRE PP), one of which is the Wind Power Plant (WPP) in the Southern Sulawesi electric power system. The use of WPP is expected to reduce carbon emissions. However, the integration of WPP causes other problems in the existing system such as dropped voltage, increased equipment loading, increased short circuit current and decreased stability. So, it is necessary to conduct a study on the effects of integrating  WPP into the existing system. Using DIgSILENT Power Factory software, Load Flow, Short Circuit and Transient Analysis simulations were carried out.. Then an economic analysis was carried out including calculating net present value (NPV), internal rate of return (IRR), profitability index (PI), payback period (PBP) and levelized cost of energy (LCOE). Then an LCOE sensitivity analysis will also be carried out to changes in the value of the inflation rate, discount rate, capacity factor, operation and maintenance (O&M) costs, initial investment costs and the contract term for WPP electricity sales. These analysis are carried out to assist decision making. The use of WPP at a certain capacity percentage of the total load or generation capacity of the existing system will not disrupt the stability and quality of the system's power because it is still supported by the fast response generators in the system as spinning reserves during variable WPP production. Also voltage drop, equipment loading and short circuit current will not exceed the design value of the system. With certain assumption, new WPP development is economically feasible with LCOE 8,93 cUSD/kWh. Changes in the value of the WPP capacity factor have the greatest influence on changes in the LCOE value."