Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur daerahnya, termasuk memanfaatkan sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan meningkatkan ketahanan daerah. Kajian penelitian ini tentang "Hubungan Antara Penambangan Pasir Dengan Ketahanan Daerah, Studi Kasus Kabupaten Magelang". Adapun titik berat atau fokus penelitian adalah Peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Dampak Penambangan Pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Untuk Mendukung Ketahanan Daerah. Permasalahan ini sangat menarik perhatian, meilgingat penambangan pasir Gunung Merapi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Magelang. Permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagainnana peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, apakah penambangan pasir Gunung Merapi mendukung pembangunan daerah, dan apakah kegiatan usaha penambangan pasir Gunung Merapi mendukung Ketahanan Daerah, Untuk mengukur hubungan variabel, peneliti mengujinya dengan teknik analisa statistik. Lokasi penelitian di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dengan menggunakan metode penelitian survey dan jumlah sampel responden 100 orang melalui purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan metode deskriptif, sedangkan untuk mengukur korelasi antar variabel menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment (r). Berdasarkan tolak ukur variabeI, maka peranan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi belum optimal. Meskipun, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai kebijakan, tetapi masyarakat masih menilai bahwa upaya pemerintah belum seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat menunjukkan kondisi yang sama, masyarakat belum secara penuh berpartisipasi dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi. Partisipasi masyarakat masih terbatas dalam keinginan, belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam hal pembangunan daerah menunjukkan bahwa kontribusi penambangan pasir cukup besar terhadap pemasukan kas daerah, tetapi tidak banyak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kehidupan masyarakat. Terhadap Ketahanan Daerah, dilihat dari aspek kesejahteraan dan aspek keamanan adanya penambangan pasir memiliki dua sisi yang kontradiktif, disatu pihak menguntungkan tetapi dilain pihak merugikan. Dilihat dari perhitungan korelasi antar variabel, diketahui korelasi dari peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dengan pembangunan daerah sebesar 0,32, maka ada korelasi positif pada kategori rendah. Hal ini berarti hipotesa diterirna. Dengan demikian, perlu upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melibatkan sejauh mungkin partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi, sehingga dapat lebih mendukung pembangunan daerah dan Ketahanan Daerah.

---

Local autonomy has been giving a wide range of opportunity for the people and local government in administering their region, including in using natural resources as a capital. Therefore the role of local government and participation of local people would significantly determine the development of the region. Accordingly the success of local development will increase the regional resilience. This research observes "the Relations between Sand Mining Activities and Regional Resilience, with the case study of Magelang Regency." The focus of the research is on the role of Magelang Regency government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining in Mount Merapi, located in Srumbung District, Regency of Magelang, in supporting the regional resilience. This issue attracts immense attention, considering the sand mining at Mount Merapi is one of the main problems faced by Magelang Regency. The research question is how have the role of Magelang government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi, have the sand mining support the local development, and have the sand mining activities support the regional resilience. In measuring the relations between variables, the research tested it by using statistical analysis technique. The location of the research was at Srumbung Districts, Regency of Magelang, using the survey research method, and by respondent samples of 100 people through purposive sampling. Research instruments used in the research are questioners and interviews. The technique used to analyze the data was descriptive method. And in order to correlate between variables, the Pearson Product Moment correlation technique (r) was used. Based on variable indicators, Magelang Government roles in overcoming the impact of sand mining activities has not yet optimal. Even though the government of Magelang Regency has been launching a series of policy, but still the Magelang people perceived that government efforts are not as expected. Participations of the people of Magelang showed similar condition that the people have not been fully participated in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi. The participations of Magelang people is still limited to desire, not yet implemented in a concrete way. Related to local development, result of the research showed that the sand mining activities have major contribution for the regency income, but still not giving influence for the people live. Related to Regional Resilience, viewed from the prosperity and security aspects, the sand mining have two contradicting side, in one hand it give benefits, but in other hand it brings costs. Viewed from the relations between variables, correlations of the role of local government and the people participation with the local development is 0,32. This means that there is positive correlations, but in low category. Thus, it is needed a stronger efforts from the Magelang Regency government through involving Magelang people participation in managing the impact of sand mining activities at Mount Merapi, so that it could give more supports for the local development and regional resilience.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuatan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pemukiman Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat dan mengetahui serta menganalisis dampak relokasi pemukiman Kampung Pulo terhadap kesejahteraan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif Ketahanan Daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Pulo Jakarta Timur dan tempat relokasi di rusunawa Jatinegara Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik. Selain itu implementasi dari relokasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Pulo dalam meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dengan mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan layak huni di rusunawa Jatinegara Barat dan mengembalikan fungsi aliran sungai Ciliwung sebagaimana mestinya guna mengatasi ancaman banjir di Jakarta akibat luapan air sungai Ciliwung demi kepentingan umum. Meskipun masih terdapat masyarakat yang direlokasi belum dapat melihat keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan solusi terbaik kepada mereka, membuat mereka cenderung menyalahkan pemprov DKI dalam kegiatan relokasi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif dalam memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga dapat menyakinkan warga tentang manfaat dari relokasi tersebut. ......The purpose of this research is to analyze the Government policy of DKI Jakarta Province in relocating the Kampung Pulo villages to the Jatinegara Barat flats and to have knowledge and to analyze the impact of such relocation of Kampung Pulo villages to the social community welfare from the perspective of Regional Resilience. The location of the research was conducted in Kampung Pulo East Jakarta and the relocation area in West Jatinegara flats. The type of this research is descriptive by using qualitative analysis method. The result of research shows that policy of relocating made by the government of DKI Jakarta Province as the policy maker has been implemented in accordance with the stages of public policy making. In addition, such relocation has provided benefits for the people of Kampung Pulo in improving their welfare for the needs of obtaining proper home and neighborhood in West Jatinegara flats and for the public interest in restoring the function of Ciliwung river to overcome the threat of flooding in Jakarta due to the overflow of Ciliwung river. Although there are still some residents, who have been relocated, have not been able to see the seriousness of DKI Jakarta government in providing them the best solution, which then tend to blame the government of this relocation activities. Therefore, it is necessary to have socialization intensively in providing very clear information to the community so the benefits of the relocation can be convinced to citizens.

Abstrak :
Along with the movement of national reform, TNI (Indonesian armed forces) has realized the need to carry out an internal reform. ....

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan melalui Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain serta meningkatkan Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan) dimana informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan latar belakang yang cukup mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan informan dengan metode keterwakilan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di wilayah KPH Gundih belum menciptakan kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang sepenuhnya memahami kebijakan PHBM, setiap proses implementasi yang dijalankan menunjukan dominasi Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan, Pembuatan segi-segi implementasi kebijakan PHBM merupakan kebijakan dengan sistem top down, Masyarakat desa hutan tidak dapat menikmati akses yang dijanjikan dalam substansi kebijakan PHBM, dan keterkaitan dengan ketahanan daerah Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM menjadi sumber dari Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan ......This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Gundih unit has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal that has been reached by the Perhutani Public Company of Gundih unit through the PHBM policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest preservation on the other hand.

This research is a research with Qualitative approach is a something is seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the Perhutani Public Company of Gundih unit. The kind of data in this research consists of primary data and secondary data. The sample with drawal is done by using purposive sampling method and is analyzed by Qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of policies in the area of ​​KPH Gundih PHBM has not created the conditions surrounding forest villagers who fully understand the PHBMpolicies, the implementation process is carried out every show the dominance of forestry as a forest management mandate Grobogan, making implementation aspect PHBM policy is a policy with a top-down system, forest village communities can not enjoy the promised substance PHBM policies, and linkages with local resilience community empowerment through PHBM be the source of the Regional resilience Grobogan.

Abstrak :
Pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil selama ini masih belum optimal, karena kurang diperhatikan dan lokasinya terisolir. Hal ini menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta sulitnya akses komunikasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan pulau-pulau kecil baik menyangkut kegiatan ekonomi masyarakatnya maupun pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien. Di lapangan, telah terjadi fenomena yang menimbulkan paradoksa antara potensi yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat penghuni pulau yang rendah. Akibatnya diperlukan suatu langkah kongkrit untuk mengembangkan potensi tersebut dengan mengoptimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan melibatkan masyarakat setempat, sehingga dapat mereduksi tingkat kesenjangan sosial ekonomi guna terwujudnya ketahanan ekonomi dalam perspektif ketahanan wilayah. Tesis dengan judul "Pengembangan Potensi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Perspektif Ketahanan Wilayah". Studi kasus di Tiga Wilayah Kelurahan (Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang dan Pulau Kelapa). Penelitian tesis dilakukan di gugusan pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kab.Adm Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil dengan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat penghuni pulau guna menentukan strategi pengembangan yang tepat dalam perspektif ketahanan wilayah. Penelitian menggunakan metode diskriptif analitis kualitatif, dengan metode pendekatan partisipatif serta analisa SWOT. Untuk menentukan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan potensi wilayah dilakukan dengan cara Consensus Decison Making Group (CDMG). Analisa SWOT menunjukkan, terdapat dua macam strategi untuk diterapkan, Kepulauan Seribu selatan (dengan representasi Kel. Pulau Untung Jawa) adalah Strenght Threats (ST) atau strategi diversifikasi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada, sehingga perlu dilakukan penganekaragaman kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepulauan Seribu Utara (dengan representasi Kel. Pulau Panggang dan Kel. Pulau Kelapa) adalah strategi Weakness Opportunities (WO) atau strategi konsolidasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan sehingga perlu disusun strategi baru dengan memperhatikan peluang dan ancaman dengan mempertimbangkan kondisi nyata di daerah. Penerapan kedua macam strategi karena letak geografis pulaupulau kecil yang tersebar dan dikelilingi oleh perairan laut. Dalam implementasinya strategi dasar tersebut di]abarkan dalam strategi operasional dan rencana aksi pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Penelitian ini merekomendasikan adanya 'political will' dari Pemerintah Kabupaten untuk re-evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang selama ini diterapkan yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan mengeliminir tingkat kemiskinan melalui pengelolaan potensi pulau secara transparan, sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan Kepulauan Seribu dapat meningkat yang diidentikkan dengan meningkatnya pendapatan nelayan secara simultan untuk memenuhi standar kehidupan layak. Tercapainya kesejahteraan masyarakat akan menciptakan ketahanan ekonomi yang pada perkembangan berikutnya akan memberikan stabilitas keamanan dalam perspektif ketahanan wilayah yang secara berjenjang akan mendukung ketahanan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

All this time, small islands are still not optimally managed and exploited for lack of attention and their isolated location. This matter results in lack of facility and infrastructure. Therefore it is necessary to make efficient use of small islands, either related to the economic activity of their society or the efficient exploitation of natural resource. In the field, it has occurred a phenomenon resulting in a paradoxical matter between the high potency and the low social prosperity of the island inhabitants. Consequently it shall be required a concrete step to develop such potency by optimizing the government role as a facilitator and involving the local people so that it can reduce the level of economic-social gap in order to create a strength of economy in perspective of regional resilience. Research of the thesis with title "The Potential Development of Administrative Regency of Kepulauan Seribu ( thousand islands) In Perspective of Regional Resilience", (Study of case in three villages, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Panggang and Kelurahan Pulau Kelapa). The research of thesis performed in group of small islands existing in the surounding waters of Administrative Regency of Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Province was aimed to know the management and development of such small islands in the implication to the social life of the island inhabitants in order to determine an appropriate development strategy in perspective of regional resilience. The research uses a descriptive method of qualitative analysis, with participative approach method and SWOT analysis. To determine the external and internal factors influencing the potential development of the region shall be performed by means of Consensus Decision Making Group (CDMG). The SWOT Analysis shows that there are two kinds of strategies to be applied . The southern part of Kepulauan Seribu (with representation of Kelurahan Pulau Untung Jawa) is Strength Threat (ST) or diversification strategy by utilizing the existing power to face some existing threats, consequently it is necessary to vary productive economic activity to increase social prosperity_ The northern part of Kepulauan Seribu (with representation of Kelurahan Panggang and Kelurahan PuIau Kelapa) is Weakness Opportunity (WO) strategy or consolidation strategy by making use the existing opportunity to overcome the weakness so it is necessary to arrange a new strategy by observing the opportunity and threat and by considering some real conditions in the region. The application of two kinds of strategies is due to the geographic locations of the small islands spreading out and surrounded by sea waters. In its implementation, the basic strategy shall be clarified in the operational strategy and the plan of development action for Administrative Regency of Kepulauan Seribu. This research recommends the political will of the Regency Government to re-evaluate against the development policy which is all this time applied namely : to pay attention to the interest of local society by eliminating the level of poverty by managing the potency of island transparently so that the social prosperity of fishermen of Kepulauan Seribu can increase which is identical to the increase of fishermen's income simultaneously for fulfillment of a proper life standard. The achievement of the fishermen's social prosperity will create a strength of economic which in its next development will give stability of security in perspective of regional resilience which will gradually support the national defense in the frame of Republic Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arus barang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatan salah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkan sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan permasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadi korban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anak korban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teori analisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektif sebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak belum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antara lain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hak pendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan serta ketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melalui proses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah setempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klaten dilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal di wilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadi padanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu, anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebih ekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancaman stabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya. Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan dampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagai relawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanan sosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK
Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or services in two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions put Klaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quite alarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill the rights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the research focused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of Child Friendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regional resilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. The research used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimized children of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, child friendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’s Empowerment and Child Protection of Republic of Indonesia. The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for child friendly city task force in handling children in need a special protection particularly the victimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairs and children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for the victimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to be handled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse who became pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse through the mediation process. The barriers need attention from the Local Government considering the complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by the environmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quiet and cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. While the victimized children were growing in central region district tend to be more expressive in response to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of the Government of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from child abuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Program contributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. The increased awareness of the public to report child abuse and community participation as a volunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience in communities that lead to regional resilience in Klaten Regency

Abstrak :
Kepulauan seribu memiliki potensi wisata bahari yang harus dibangun dan dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat pulau seribu. Permasalahan penelitian adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat pulau seribu mewujudkan kabupaten kepulauan seribu menjadi destinasi wisata unggulan. Tujuan penelitian yaitu; (1) Untuk mengetahui upaya masyarakat pulau seribu mendukung program pembangunan wisata bahari. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kabupaten administrasi kepulauan seribu menyiapkan pulau Pramuka, Tidung dan Untung Jawa menjadi daerah tujuan wisata unggulan. (3) Untuk mengetahui sumbangan sektor wisata bahari kepulauan seribu terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitik dan jenis penelitian studi kasus. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, majalah, BPS dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya masyarakat pulau seribu mendukung pembangunan wisata bahari dimulai dari Tahap Perencanaan, masyarakat menyampaikan aspirasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Tahap Pelaksanaan, masyarakat ikut menjaga dan mengawasi fasilitas wisata yang ada, menyediakan kebutuhan yang diperlukan wisatawan berupa jasa pemandu wisata, transportasi, penginapan, restourant/rumah makan serta menggali tradisi, kesenian dan budaya lokal menjadi atraksi wisata budaya dan kuliner. Tahap Pengawasan, masyarakat ikut mengawasi wisatawan tidak membuang sampah sembarangan dan merusak terumbu karang di area diving dan snorkeling. Selanjutnya upaya pemerintah daerah membangun wisata bahari menurut skala prioritas dimulai pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata diantaranya ; transportasi, listrik, air bersih, penanganan sampah dan kebersihan lingkungan, jaringan komunikasi dan internet. Selain itu program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan latihan ketrampilan sebagai pelaku usaha jasa wisata. Kemudian kontribusi sektor wisata bahari kepulauan seribu terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta meningkat setiap tahun, sejak tahun 2013 sebesar Rp. 3.013.677.264. Tahun 2014 sebesar Rp.3.455.335.952. dan tahun 2015 sebesar Rp.3.788.075.809. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan wisata bahari di kabupaten administrasi kepulauan seribu memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat menciptakan kondisi terwujudnya ketahanan wilayah dan akan mendorong meningkatkan ketahanan nasional ......A Thousand Islands has potential for marine tourism to be built and developed in order to increase the income of local economy and improve the people's welfare, therefore it needs the cooperation between local governments and communities the Thousand Island. The research problem is how the efforts of local governments and communities to realize the Thousand Islands regency become leading tourist destinations. The aim of research is; (1) To determine the thousand island community effort to support the development program of nautical tourism. (2) To know the efforts of local authorities of the Thousand Islands to prepare district administration Pramuka, Tidung and Untung Jawa Island into an excellent tourist destination. (3) To know the contribution of the Thousand Islands' marine tourism sector on revenue of DKI Jakarta province. This study is a qualitative study using descriptive analytic approach and case study research. Primary data collection is done by observation and interviews while secondary data obtained from books, magazines, BPS, and internet. Research result shows that a community effort to support the construction of the Thousand Islands marine tours starting from planning stage; people express their aspirations in development planning (musrenbang). Implementation phase; people also maintain and oversee the existing tourism facilities, providing travelers the necessary needs in the form of tour guide services, transportation, lodging, restaurant/diner and explore the traditions, arts and local culture into a cultural and culinary attractions. Supervision phase, people participate in supervising the tourists not to litter and damage the coral reefs in the area of diving and snorkeling. Furthermore, the local government effort to build maritime tourism is according to the priorities which started with the development of infrastructure and tourism support facilities, including; transportation, electricity, clean water, waste management and environmental hygiene, communication networks and internet. In addition, local community empowerment through education and skills training as travel services businesses. Then the Thousand Islands' marine tourism sector contributes on revenue of Jakarta province, there is an increasing each year. Since the year 2013 which amounted Rp. 3013677264. In 2014 amounted Rp.3.455.335.952 and 2015 amounted Rp.3.788.075.809. The results shows that the development of nautical tourism in the thousand islands district administration made a significant contribution on improving the local economy and the welfare of the community to create the conditions of realized resiliency and will push to enhance national defense.

Abstrak :
Penelitian ini berintikan pembahasan mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum dialog keamanan satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 24 negara yang terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, negara besar seperti Amerika Serikat, Perwakilan Uni Eropa, Australia, Rusia, China, Jepang dan India maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Selandia Baru dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Arti Penting ASEAN Regional Forum kemudian akan dianalisis kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk menemukan jawaban sejauh mana ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan peningkatan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam upaya menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu keamanan kooperatif (cooperative security), ketahanan regional (regional resilience) dan ketahanan nasional (national resillience). Penelitian bersifat Studi Dokumen yang dilengkapi dengan Hasil Wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Regional Forum baik dari jalur pertama maupun jalur kedua maupun pihak-pihak yang memahami kebutuhan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan walaupun belum maksimal dari ASEAN Regional Forum terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya ASEAN Regional Forum, Indonesia memiliki wadah untuk melakukan interaksi dengan negara-negara tetangga maupun negara besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanannya baik yang bersifat pembangunan rasa saling percaya maupun peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebaliknya kehadiran ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dan juga peningkatan rasa saling percaya serta perumusan sejumlah langkah-langkah kerjasama dalam pengelolaan bersama keamanan kawasan, yang ikut mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

---

This Research focused on the explanation about the important meaning of ASEAN Regional Forum formation as the one and only forum for multilateral security dialogue in Asia Pacific Region. ASEAN Regional Forum that had been built on 1994 was followed by 24 countries include 10 members of ASEAN, major powers such as United States, China, Australia, representative from European Commision, Japan, India and also another middle power states that have security interest in Asia Paciic Region such as South Korea, North Korea, Mongolia, Pakistan and the representative from ASEAN Secretariat. The important thing of the development of ASEAN Regional Forum since 1994 until 2006 then will be analyzed toward the need of Indonesian National Resilience on defense and security fields to find the answer how far the development ASEAN Regional Forum had gave several contributions to increase the Indonesian National Resilience. In effort to analyze the relation between ASEAN Regional Forum and Indonesian National Resilience, this research using three theoritical frameworks about cooperative security, regional resilience and national resilience. This Research is based on library study and also using the interview process with three important persons whose involving on ASEAN Regional Forum activities as first track and second track. That Three persons also have deeply understanding about the needs of Indonesian National Resilience on defense and security fields. The conclusion of this research pointed out that there were a significant contributions from ASEAN Regional Forum toward Indonesian National Resilience on defense and security field since 1994 until 2006. Through the participation on ASEAN Regional Forum, Indonesian Government could has opportunities to discuss with neighboured countries or major power countries to improve the multilateral and bilateral dialogue and also to make cooperation for Indonesia National Resilience?s need. In the other hand, the successfully of ASEAN Regional Forum that had already creating a security stability and also short term peace in Asia Pacific Region could brought a neceessary support for Indonesia?s need to improve and strenghten her National Resilience on defense and security field.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan rumah ibadat di Indonesia berkembang pesat dibawah PBM 2 Menteri 2006 namun ada kasus gangguan yang menghambat pembangunan gereja Yasmin Bogor terkait IMB datang dari warga dan dari Pemkot Kota Bogor yang telah menerbitkan IMB. Dalam perspektif Theory of Power Crime, gangguan tersebut adalah penyimpangan. Penyimpangan itu telah saling merugikan dua kelompok masyarakat di Kota Bogor dan kondusif bagi terbentuknya perilaku kolektif dan Budaya Dalam Transisi. Kemungkinan ledakan perilaku kolektif dari kelompok yang berkonflik diperkuat dengan pelabelan Kristenisasi dan Radikalisme yang mendorong kelompok memilih penyimpangan sebagai solusi. Hal ini merupakan ancaman dan gangguan bagi Ketahanan Kota Bogor. Studi Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap penyimpangan pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin dalam perspektif Theory Power of Crime dan pengaruh penyimpangan tersebut terhadap Ketahanan Daerah dengan pendekatan collective Behavior. Studi ini menunjukan Pemerintah Kota sebagai pelaku penyimpangan utama, dan juga menunjukan para pemegang kontrol sosial Kota Bogor dapat mencegah terjadinya ledakan perilaku kolektif itu dan menyarankan untuk melanjutkan solusi relokasi gereja dan pengadilan bagi pelaku penyimpangan penipuan surat persetujuan warga terus dilanjutkan agar penegakan hukum menciptakan keadilan bagi semua.

---

ABSTRACT
The construction of worship houses in Indonesia is rapidly growing under the PBM 2 Ministers 2006 and there is no case of disorders by local people until the contruction of Yasmin church in Bogor. People rejected the permit of construction the church by Bogor municipal government who issued IMB. In the perspective of Power Theory of Crime, the disorder is a deviation. The deviation causes disadvantage for two communities in the Bogor City and it is conducive for the formation of collective behavior and Culture in Transition . There is possible explosion of collective behavior groups in conflict and it is reinforced by labelingChristianization and radicalism that drives the group to choose the deviation as a solution. This is a threat and a nuisance to resistance of Bogo rCity. This qualitative study aimed to determine and uncover irregularities in the construction GKI Yasmin church and in the perspective of the Power Theory of Crime and the influence of the deviation to Bogor the Regional Resilience Behavior collective approach. This study shows the Bogor City authorities as a major deviation actors, and it is the also shows that the holders of social control in Bogor can prevent the explosion of collective behavior and to suggest solutions by continuing the relocation of the church and to prosecute the perpetrators of fraud deviation of the residence approval letter and to continue creating justice of law enforcement for all.

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya pasca reformasi berdampak pada meningkatkan keinginan daerah untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran daerah di Indonesia menjadi fenomena yang tidak dapat dibendung. Pembentukan DOB di Kabupaten Paser merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis dinamika pembentukan DOB Kabupaten Paser Tengah dan Kabupaten Paser Selatan di Kabupaten Paser. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembentukan DOB di Kabupaten Paser memiliki banyak hambatan karena adanya perebutan daerah yang menjadi wilayah cakupan terhadap dua calon DOB dan adanya konflik penetapan ibukota. Konflik dalam pembentukan DOB di Kabupaten Paser mempengaruhi ketahanan daerah di bidang keamanan. ...... The implementation of autonomy after the reform impact on proliferation of administrative regions. The formation of new autonomous region in Paser Municipal is one of efforts of people welfare provision through equitable development and public service. This study used qualitative to analyze the dynamic of new autonomous region of Central Paser Municipal and South Paser Municipal in Paser Municipal. The result of the study showed the process of forming the new autonomous region in Paser Municipal had many obstacles caused by the struggle for territory within the new two autonomous regions and also the conflict in deciding the capital. The conflict of the formation new autonomous region in Paser Municipal affects the security in regional resilience.