Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Paspor Berbasis Biometrik Pada Kantor Imigrasi ini merupakan bagian dari studi kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan pada hahekatnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk itulah Keputusan Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia dilaksanakan dengan tujuan mempermudah pelayanan paspor yang sekaligus mengedepankan aspek keamanannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasinya yang ditinjau dari beberapa faktor pengaruh yang meliputi pola komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kuantitatif yang menerapkan sample jenuh diperoleh sebanyak 77 responden Kepala Kantor Imigrasi dari 103 populasi Kantor Imigrasi. Berdasarkan anlisis data, dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik pada Kantor-Kantor Imigrasi telah berhasil dengan baik (skala pengukuran: kurang baik, cukup baik, baik serta sangat baik). Kebersamaan keempat variabel secara signifikan telah mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometric pada Kantor-Kantor Imigrasi. Guna mencapai keberhasilan pada tingkat sangat baik, dapat dilakukan beberapa upaya seperti pemilihan metode simulasi sebagai media transformasi isi kebijakan, peningkatan jumlah pejabat imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian insentif sebagai penghargaan atas prestasi kerja, penerapan pelayanan antrian secara digital, meningkatkan kemampuan operasional sarana online system, serta kepatuhan terhadap standar operating procedure.

---

ABSTRACT Researching about the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is a part of Regulation Study. As we know that a regulation is made for solving the existing problems. For those reason, that the decree of Ministry of Law and Human rights Department Number: M.02.IZ.03.10 in 2006 about the implementation of integrated photo system base on biometric in departure letter of Republic of Indonesia is operated to make easier servicing passport and to give safety aspects. Researching is made purposely to get the result of the succeeded implementation which is analyzed from some affected factors that including communication patterns, human resources, disposition and structure of bureaucracy With quantitative approach that implemented full sample that total result was got is 77 respondents of the Head of Immigrant Bureaus from 103 population of the Head of Immigrant Bureaus. Base on the Analysis of data can be calculated that the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is in good position (measure scale: less good, good enough, good, and very good). All the four variables that are mentioned significantly influence the succeed of the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureaus. To achieve the succeeding level in the best result, it can be done by some solution, such as, choose simulation method as the media of transformation of medium of regulation, increase the number of immigrant bureau employees by improving their education and training, give them incentive as the reward for their achievement in work, implement the servicing line digitally, improve the service operational by on line system, keep the loyalty to the standardization of operating procedure.

Abstrak :
Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak, antara wall dan anak, dan harta benda perkawinan. sari perkawinan yang sah akan lahir anak sah. Tanggung jawab orang tua terutama bapak adalah wajib membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika anak dalam perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin maka bapak tidak wajib memberi nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak. Permasalahan yang dibahas, mengenai akta perjanjian perkawinan, khususnya dapat atau tidak anak luar kawin menjadi tanggungjawab suami seluruhnya yang dimuat dalam perjanjian perkawinan terlebih dahulu, serta menentukan hak anak luar kawin dalam akta perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam. Metode pendekatan bersifat yuridis normatif menggunakan sumber-sumber perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Islam, pendapat para ulama, dan Kompilasi Hukum Islam. Akta perjanjian perkawinan dapat memuat tanggungjawab suami terhadap anak luar kawin terbatas pada biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Menurut hukum Islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, namun apabila bapak ingin bertanggungjawab terhadap anak luar kawin, hal demikian dapat diperjanjikan dalam akta.

Abstrak :
Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor Keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini., sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali dilanggar hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam suatu perselisihan perkawinan. Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan seringkali timbul dari suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya sudah mempunyai potensi konflik. Potensi konflik tersebut bisa dikarenakan si suami maupun si istri tidak bisa memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung kemudian para pihak membatalkan perkawinan untuk berusaha mengembalikan hubungan hukum perkawinan menjadi seperti tidak pernah ada. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait, misalnya anak yang telah lahir atau ikatan hukum dengan pihak ketiga. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut dianggap pernah ada. Dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut, siapa yang menjadi wall anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut, dan bagaimana tanggung jawab para orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut. Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 090/Pdt.G/2005IPA.JP yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 76/Pdt.G/2005/PTA.JK., menurut hemat penulis adalah sudah benar yakni dengan membatalkan perkawinan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan. Namun pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 87/Pdt.P/2006IPN.JakSel terdapat kekeliruan yakni menetapkan bahwa si anak tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Karena baik menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 75, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan.