Hasil Pencarian

Ditemukan 88 dokumen yang sesuai dengan query

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian dan mou kesepakatan tahun 2006-2007 jilid II

Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum Polri, 2007

342.02 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang kepolisian negara republik Indonesia 2002

Induk Koperasi Kepolisian RI, 2002

363.02 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang kepolisian negara Republik Indonesia

Jakarta: Sinar Grafika, 2000

363.02 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Police regulations / Government of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh: Allahabad, 1965

344.052 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

The press act and its operational regulations

Jakarta: Department of Information Republic of Indonesia, 1994

070.026 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan dan pedoman petunjuk lapangan, pengajuan izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat kepada Kepolisian RI / editor, Isprajin Brotowibowo

Jakarta: Koperasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1997

371.8 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lowenfeld, Andreas F., author

Aviation law Cases and materials/ Andreas F. Lowenfeld

New York: Matthew Bender and Company,Inc., 1972

343.730 97 LOW a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marne, David J., author

McGraw-Hill?s National Electrical Safety Code (NESC) handbook

New York: McGraw-Hill, 2002

R 621.381 MAR m

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Nurul Zashkia, author

Menggagas Instrumen Harmonisasi Norma Nukum Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengatasi Disharmoni Hukum di Indonesia = Initiating an Instrument for Harmonization of Legal Norms Draft Laws and Regulations to Overcome Legal Disharmony in Indonesia

Kewenangan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan diberikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan Kantor Wilayah untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum megatur instrumen harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang konkrit. Padahal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wulan Pri Handini, author

Ruang lingkup materi muatan peraturan menteri (tinjauan teori peraturan perundang-undangan dan hasil putusan Mahkamah Agung) = The scope of the contents of the ministerial regulations (review of legislation theory and the results of the Supreme Courtss Decision) / Wulan Pri Handini

ABSTRAK

Konsekuensi dianutnya Negara hukum oleh Indonesia menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan terikat pada asas legalitas yang menghendaki setiap keputusan/tindakan yang diambil oleh pemerintah mengedepankan adanya dasar hukum. Akibatnya ketika Peraturan Perundang-undangan bermasalah, maka menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri pada tahun 2015 menyumbang 8.311 peraturan bermasalah karena substansinya bertentangan dan melampaui...

2019

T54835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian