Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Permasalahan Renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B di Indonesia berdasarkan adanya perubahan terhadap payung hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia dari UU No 11 1967 menjadi UU No 4 2009 Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum terhadap proses Renegosiasi PKP2B dikaitkan dengan tindakan Negara menurut Hukum Administrasi Negara serta untuk mengetahui implikasi hukum dari pasal 169 b UU No 4 2009 terhadap Renegosiasi PKP2B bagi kelangsungan usaha pertambangan di Indonesia Penulisan tesis ini merupakan penelitian dengan tinjauan hukum secara yuridis normatif terhadap amanat pasal 169 UU No 4 tahun 2009 terhadap proses Renegosiasi di dalam pengelolaan sumber daya alam antara Pemerintah dengan Perusahaan pengelola pertambangan batubara Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak ataupun dari sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan di dalam penelitian ini kemudian data sekunder berupa bahan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sehingga informasi yang didapatkan dapat lebih komprehensif Hasil penelitian menunjukkan lambatnya proses Renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diakibatkan lemahnya posisi Pemerintah menurut ruang lingkup hukum kontrak Akibatnya Pemerintah hanya mampu melakukan pendekatan persuasive sesuai dengan sitem hukum kontrak tanpa mampu muncul sebagai regulator pertambangan yang mempunyai wewenang publik yang bersifat memaksa.

---

ABSTRACT
Renegotiation issues for Coal Contract of Work CCOW in Indonesia are based on the changes of the legal framework of Mining management in Indonesia according to the Law No 11 1967 to Law No 4 2009 This study is to determine how the legal considerations of the CCOW Renegotiation process attributed to the State action according to the State Administration Law as well as to know the legal impact of Article 169 b of Law No 4 2009 to the Renegotiation process for the continuity of mining in Indonesia This thesis study is a normative juridical legal review of the mandate of Article 169 of Law No 4 2009 to the process of Renegotiation in natural resource management between the Government and the coal mining company The type of data that used is primary data obtained directly from the parties or from sources that related to the subject matter in this study then the secondary data is library materials related to the research problem so that the information obtained can be more comprehensive The results showed that the slow process of renegotiating agreements Coal Mining caused the weak position of the Government according to the scope of contract law As a result the Government is only able to do a persuasive approach in accordance with contract law system without being able to emerge as a mining regulator which having the authority coercive public. , Renegotiation issues for Coal Contract of Work CCOW in Indonesia are based on the changes of the legal framework of Mining management in Indonesia according to the Law No 11 1967 to Law No 4 2009 This study is to determine how the legal considerations of the CCOW Renegotiation process attributed to the State action according to the State Administration Law as well as to know the legal impact of Article 169 b of Law No 4 2009 to the Renegotiation process for the continuity of mining in Indonesia This thesis study is a normative juridical legal review of the mandate of Article 169 of Law No 4 2009 to the process of Renegotiation in natural resource management between the Government and the coal mining company The type of data that used is primary data obtained directly from the parties or from sources that related to the subject matter in this study then the secondary data is library materials related to the research problem so that the information obtained can be more comprehensive The results showed that the slow process of renegotiating agreements Coal Mining caused the weak position of the Government according to the scope of contract law As a result the Government is only able to do a persuasive approach in accordance with contract law system without being able to emerge as a mining regulator which having the authority coercive public. ]

Abstrak :
Munculnya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak amat besar pada aspek perekonomian, khususnya industri penerbangan. Efek dari pandemi ini memberikan kesulitan bagi pihak maskapai penerbangan sebagai lessee dalam memenuhi kewajiban kontrak leasing, dan perusahaan leasing sebagai lessor dihadapkan pada risiko pembayaran sewa yang tertunda atau bahkan tidak terpenuhi. Menanggapi polemik tersebut, klausul force majeure memiliki peran besar dalam memberikan suatu dasar hukum untuk menunda atau melepaskan kewajiban yang sulit atau bahkan tidak mungkin dipenuhi dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Namun demikian, penafsiran pandemi COVID-19 sebagai suatu keadaan memaksa dapat berbeda-beda. Terlebih lagi, tidak semua kontrak secara otomatis mencakup klausul force majeure, salah satunya seperti kontrak leasing pesawat udara. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak leasing pesawat udara dihadapkan pada kompleksitas dan ketidakpastian hukum dalam menangani konsekuensi pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai penafsiran force majeure terhadap peristiwa pandemi COVID-19 dalam melaksanakan renegosiasi kontrak dan akibat hukum yang timbul terhadap kontrak leasing pesawat udara atas terjadinya pandemi COVID-19 sebagai force majeure. Adapun, dengan menggunakan metode doktrinal dan bahan data sekunder, kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban debitur dapat ditangguhkan atau ditunda untuk sementara waktu hingga keadaan memaksa (pandemi COVID-19) berhenti. Setelah keadaan memaksa tersebut dinyatakan selesai, maka debitur harus melaksanakan kewajiban perjanjiannya kembali. Kedua, pelaksanaan renegosiasi kontrak leasing pesawat udara pada dasarnya tidak dilandasi dengan alasan force majeure, melainkan adanya peran lessor yang proaktif dan terbuka untuk bekerja sama mencari solusi yang memberikan keadilan bagi para pihak. ......The emergence of the COVID-19 pandemic had a huge impact on economy aspects, especially the aviation industry. The effects of this pandemic have made it difficult for airlines as lessees need to fulfill their leasing contract obligations and leasing companies as lessors are faced with the risk of delayed or even incomplete rental payments from lessees. Responding to this polemic, the force majeure clause has a big role in providing a legal basis for postponing or releasing obligations that are difficult or even impossible to fulfill in emergency situations such as the COVID-19 pandemic. However, the interpretation of the COVID-19 pandemic as a force majeure event can vary. Moreover, not all contracts automatically include a force majeure clause, such as aircraft leasing contracts. Consequently, parties involved in aircraft leasing contracts grapple with legal complexities and uncertainties in addressing the consequences of the pandemic. The aim of this research is to discuss the interpretation of force majeure regarding the COVID-19 pandemic event in renegotiating contracts and the legal consequences arising on aircraft leasing contracts due to the occurrence of the COVID-19 pandemic as force majeure. Therefore, by using doctrinal method and secondary data, the conclusion drawn from this research is, firstly, that the COVID-19 pandemic can be categorized as a relative force majeure. In other words, the debtor's obligations fulfilment can be temporarily postponed or delayed until the force majeure condition (COVID-19 pandemic) ceases. Once the force majeure condition is declared over, the debtor must resume fulfilling their contractual obligations. Secondly, the renegotiation of aircraft leasing contracts is fundamentally not based on force majeure reasons, but rather on the proactive role of the lessor, who is open to collaborative solutions that ensure fairness for all parties involved.

Abstrak :
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila pemegang KK tidak melakukan renegosiasi kontrak? Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulannya adalah bahwa status hukum KK merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni pada umumnya. Perjanjian yang ada pada KK merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena status hukum KK merupakan konsesi, maka pemerintah dapat menempuh beberapa upaya dalam renegosiasi kontrak apabila kontraktor tidak mau melaksanakan renegosiasi. Pertama, dengan jalan melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Kedua, penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi. Ketiga, menasionalisasi secara langsung tanpa adanya renegosiasi kontrak ataupun kompensasi. Keempat, jika renegosiasi tidak dapat berjalan maka Pemerintah Indonesia dapat menggugat ke arbitrase.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining removed Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Enterprises, but the conditions specified in the contract should be adapt to Law No. 4 of 2009. Adjustment provisions contained in article Contract of Work with the Law No. 4 of 2009 was conducted through contract renegotiation. Contract renegotiation is not easy to do because many contractors are not agree on provisions that should be adapted to Law No. 4 of 2009. The question is how exactly the legal status of Contract of Work? And how the action which can be done by the Government when the contractors will not perform contract renegotiations to adapt to Law No. 4 of 2009? Design of this study is a normative juridical. Data types used in this study is a secondary data, it can be a primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion is that the status of the Contract of Work is a concession and not purely civil agreement in general. Agreement in contract work is the implementation of rights and obligations. Because the status of the Contract of Work is a concession, the government could lead some action in contract renegotiations when the contractor did not perform renegotiations in order to adapt Law No. 4 of 2009. First, by way of extending the work contract renegotiations. Second, the unilateral termination of the existing contract and then give compensation. Third, direct nationalize without compensation or contract renegotiations. Fourth, if renegotiation can not run the Government of Indonesia can sue contractor to arbitration.

Abstrak :
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia dalam rangka mengembangkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam bumi Indonesia. Akan tetapi agar kemakmuran rakyat Indonesia dapat terjamin, maka perusahaan tambang asing diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun di dalam prakteknya kewajiban divestasi perusahaan pertambangan asing ini belum dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah mengapa divestasi tersebut masih terhambat sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya antara pihak asing yakni PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Indonesia is a country which is rich in natural resources. These natural resources are, in the first place for the benefit of the Indonesian people. In recent years, the Indonesian government has removed certain obstacles to foreign investment in Indonesia so as to exploit these natural resources and in turn, to increase the prosperity of all Indonesians. However, at particular times, foreign mining companies are obliged to sell their shares to the government of Indonesia. In practice, this divestment obligation has not been exercised smoothly. This thesis attempts to answer why divestment has not been exercised smoothly especially in regards to the renegotiation of the Contract of Works between PT. Freeport Indonesia and the Government of Indonesia.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah eksistensi perjanjian yang terganggu pelaksanaannya dikarenakan terdapat sejumlah pihak yang tidak bisa memenuhi prestasi atau kewajiban kontraktualnya dengan mendalilkan pandemi Covid-19 sebagai kategori keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi karena pandemi Covid-19 di Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan pada kedua negara yang menjadi fokus perbandingan dalam penelitian ini. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya ketentuan yang secara khusus menyatakan pandemi Covid-19 sebagai force majeure baik dalam hukum perjanjian Indonesia maupun Malaysia mengakibatkan suatu sengketa kontrak yang terjadi harus dinilai berdasarkan kasus per kasus serta memperhatikan kesesuaiannya dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan adalah para pihak yang akan mengadakan perjanjian sebaiknya merumuskan klausul tentang force majeure secara tegas dan jelas, serta dapat melakukan renegosiasi sebagai upaya pelaksanaan perjanjian apabila tidak ditemukan klausul yang secara jelas mengatur tentang kondisi tertentu karena pelaksanaan perjanjian tetap harus diupayakan sebab adanya kekuatan mengikat pada setiap perjanjian yang dibuat secara sah. ......The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of people’s lives, one of which is the existence of contracts whose implementation has been disrupted because there are some of parties who cannot fulfill their achievements or contractual obligations by postulating the Covid-19 pandemic as a category of force majeure. This research discusses the implementation of contracts due to defaults due to the Covid-19 pandemic in Indonesia and Malaysia. The method used is normative juridical by examining laws and regulations and court decisions in the two countries which are the focus of comparison in this research. The conclusion of this research is that there are no provisions specifically stating the Covid-19 pandemic as a force majeure in both Indonesia and Malaysia contract law resulting in a contract dispute that occurs must be assessed on a case-by-case basis and pay attention to its compliance with various applicable provisions. Advice that can be given is that the parties who are going to enter into a contract should formulate clauses regarding force majeure explicitly and clearly, and also can renegotiate as an effort to implement the contract if no clause is found that clearly regulates certain conditions because the implementation of the contract must still be pursued because of the existence of binding force on any contract made legally.

Abstrak :
Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga. ...... This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining.