Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Elizabeth Elysia, author

Kedudukan Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) persero sebagai pemegang hak pengelolaan = The legal status of state-owned limited liability company as the holder of the management right

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN Persero, sebagaimana Perseroan Terbatas, tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berdampak pada adanya pemisahan kekayaan dan terbaginya modal BUMN Persero dalam bentuk saham. Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai pemegang Hak Pengelolaan, menjadi pertanyaan apakah BUMN Persero layak memegang status...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69289

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meliana Gunawan, author

Sengketa antara pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan (HPL) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 jo. no. 418/PDT/2007/PT.DKI. = Dispute between the holder of right of building within the land under right of management refer to the verdict of North Jakarta district court Number No. 71/PDT/G/2007 jo. no. 418/PDT/2007/PT.DKI / Meliana Gunawan

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 juncto No. 418/PDT/2007/PT.DKI tentang sengketa tanah antara PT. Roda Kencana Mendiri melawan Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (sekarang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) dan PT. Maju Terus Jaya yang bermula dari permintaan Perum Pelabuhan Indonesia II...

2016

T46701

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahrul Fauzi, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan dalam rangka perpanjangan hak : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/TUN/2016 = Legal protection for holders of right to build on the right of management in the context of extension of rights : analysis of the Supreme Court Decision Number 171 PK/TUN/2016

Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan. Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fitri Ambarwati, author

Perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang di Batam studi kasus SK MenHut Nomor 463 KPTS II 2013 = Designation changes of land management rights being protected forest areas judging from the perspective of spatial planning law in Batam case study of ministry of forestry decree no 463 KPTS II 2013

Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41391

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian