Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan global, PBL menawarkan landasan yang kokoh bagi mahasiswa kedokteran untuk tidak hanya menjadi dokter yang terampil tetapi juga pemimpin kesehatan yang visioner, siap menghadapi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang kompleks dalam skala global. Berdasarkan uraian sebelumnya, penerapan PBL yang baik akan meningkatkan retensi dan elaborasi pengetahuan, keterampilan belajar mandiri, kemampuan berpikir kritis dan penalaran klinis, kemampuan dalam mengambil keputusan klinis, dan keterampilan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, PBL tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk berhasil secara akademis tetapi juga sebagai warga negara global yang sadar dan bertanggung jawab, yang berkomitmen untuk mewujudkan SDGs di Indonesia dan di dunia."

"Sebagai bagian dari daerah Global South, Indonesia sudah melalui sebuah proses urbanisasi yang cukup tinggi. Urbanisasi ini membuat tekanan pada infrastruktur yang membantu menyokong kebutuhan manusia di setiap sector seiring dengan pertumbuhan populasi dan permintaan meningkat. Indonesia perlu menjaga persediaan sumber daya dan jasanya untuk menjaga aksesibilitas untuk masyarakatnya, dan salah satunya adalah akses terhadap air bersih, yang sejalan dengan SDG ke-6 milik UN. Untuk melihat bagaimana urbanisasi ini memberikan dampak pada aksesibilitas air bersih, maka studi ini meregresi parameter urbanisasi untuk melihat efeknya pada air bersih pada tahun 2019 menggunakan total sampel 290.052 rumah tangga. Dapat disimpulkan dari hasil regresi bahwa urbanisasi sosial dan ekonomi mempengaruhi aksesibilitas air bersih secara signifikan dan menunjukkan hubungan negatif, sedangkan urbanisasi yang terjadi secara demografis tidak menghasilkan hasil tersebut.

---

As a part of the Global South, Indonesia has been experiencing a period of rapid urbanization. Urbanization puts pressure on infrastructure in almost all sectors related to humanity as the population grows and demands increase over time. Indonesia needs to maintain its resources and services in order to create accessibility towards its people, and one of them is the access to clean water, as aligned with the 6th SDG. In order to see how urbanization could affect accessibility to clean water, this study regresses the parameters of urbanization towards clean water access in 2019 with a total sample of 290,052 households. It can be concluded from the regression result that social and economic urbanization does affect clean water accessibility negatively, except for demographic urbanization as it gave an opposite result."

"Alat kesehatan adalah elemen esensial dalam pelayanan kesehatan, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi perkembangannya dari teknologi sederhana hingga canggih. Dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga tentang kesehatan, alat kesehatan memiliki peran vital. Penyalur Alat Kesehatan (PAK) berperan penting dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan. Penerapan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) merupakan kewajiban bagi PAK dan cabangnya dalam proses distribusi alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Studi ini menganalisis kesesuaian implementasi CDAKB pada PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2, yang meliputi proses penerimaan, pengiriman, dan penyerahan alat kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa KFTD Jakarta 2 telah menerapkan CDAKB dengan baik sesuai pedoman yang berlaku, termasuk dalam pengecekan, penyimpanan, dan distribusi alat kesehatan.

---

Medical devices are essential components in healthcare services, alongside healthcare professionals and medicines. As technology evolves, ranging from simple to advanced technologies, medical devices are increasingly used in both healthcare facilities and households. They are crucial for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 3, which aims to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. The need for medical devices is matched by the development and contribution of Medical Device Distributors. These distributors and their branches play a vital role in ensuring the safety, quality, and efficacy of medical devices available to the public. A Medical Device Distributor is a legal entity authorized to procure, store, and distribute medical devices in bulk by applicable regulations. All distributors and their branches are required to implement the Good Distribution Practice for Medical Devices (GDPMD) as outlined by the Ministry of Health. Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 (KFTD) is a distributor that applies the principles of Good Distribution Practice (GDP) through certification of Good Distribution of Medicines (GDPM) and GDPMD. This study analyzes the compliance of KFTD Jakarta 2 with GDPMD standards concerning the receipt, delivery, and distribution of medical devices. The analysis reveals that KFTD Jakarta 2 adheres to GDPMD guidelines for the acceptance, shipment, and delivery of medical devices, including checking, storage, and distribution processes."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional."

"ABSTRACTThe limited source of development funding forced local government to find an innovative alternative. One of them is Corporate Social Responsibility (CSR). Although the prospect of CSR Funds as a source of local revenue is relatively big, mismanaging it could lead to a fraud which causes an underachieving the purpose of CSR itself. This paper specifically discussed an alternative budgeting process for local governments activities that CSR was its source of fund. The purpose of this paper is to provide applicable suggestions for local government in optimising CSR Funds as a source of local development funding that minimising the potential fraud. To achieve this objective, this paper used a qualitative approach through analysis of relevant regulations and previous studies. This paper argued that receiving CSR Funds in the form of goods or services could help local government to reduce the risk of fraud, both from a local financial management perspective and from the CSR point of view. In addition to assisting local government with an alternative optimisation source of development funding, this paper also contributed to providing input for the preparation of the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 that is intertwined with the Sustainable Development Goals (SDGs). The proposed strategies were divided into short term, medium term, and long-term policies such that it can be implemented with clear and measurable targets."

"Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China.

---

This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest."

"

Diare masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak-anak, terutama di negara-negara berkembang. Akses air minum dan sanitasi yang buruk adalah pendorong utama penyakit ini. Indonesia masih menghadapi masalah dalam menyediakan air minum yang baik dan akses sanitasi yang layak bagi semua masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memenuhi target Sustainable Development Goals (SDG) dalam kategori sanitasi dan air bersih pada tahun 2019 dengan tema 'universal access'. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sanitasi dan air yang tidak layak menyebabkan penyakit diare di Indonesia dan untuk membahas perkembangan penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih di Indonesia sehingga apakah Indonesia dapat mencapai target SDG pada tahun 2019. Penellitian ini menggunakan linear growth method dan logistic regression untuk membuat proyeksi dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan data Sosio-Ekonomi Indonesia (SUSENAS) untuk 2011 dan 2015. Studi ini menemukan bukti bahwa air yang buruk dan sanitasi yang buruk secara terus menerus menyebabkan diare di Indonesia. Kami juga memperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia gagal mencapai target SDG pada tahun 2019.

---

Diarrhea remains one of the main causes of death of young children, particularly in developing countries. Poor water and sanitation are the main drivers of this disease. Indonesia still faces problems in providing improved drinking water and proper sanitation access for all communities. The Government of Indonesia has pledged to meet the target of SDGs in sanitation and clean water in 2019 with ‘universal access’. This study objective to examine whether the relationship between unimproved sanitation, unimproved water and diarrhea diseases in Indonesia and to discuss the latest development of sanitation and clean water provision in Indonesia using Indonesia’s Socio-Economic Survey (SUSENAS) data for 2011 and 2015. This research uses linear growth method and logistic regression to make projection and analysis. The study finds evidence that poor water and poor sanitation continue to cause diarrhea in Indonesia. We also predict that the Indonesian Government cannot achieve the target of SDG in 2019."

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The Sustainable Development Goals disingkat SDGs) telah menarik perhatian berbagai organisasi bisnis dan menjadi isu penting dalam keberlanjutan perusahaan bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Agensi Teori dan Teori Eselon Atas, penelitian ini menyelidiki pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan CEO yang diukur dengan karakteristiknya seperti jenis kelamin, usia, keahlian dan masa kerja terhadap pengungkapan SDGs dan perbedaan pengaruhnya antara High Profile Industry dan Low Profile Industry. Untuk mengukur pengungkapan SDGs, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten Laporan Keberlanjutan dengan pemetaan target SDGs. Menggunakan konteks perusahaan Indonesia periode 2017-2020, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, dan CEO yang lebih muda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan SDGs. Perusahaan pada High Profile Industry, konsentrasi kepemilikan dan CEO yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi keuangan dan/atau berpengalaman bisnis pada bidang industri yang sama dengan industri perusahaannya yang berpengaruh positif signifikan, berbeda dengan perusahaan pada Low Profile Industry bahwa hanya usia dan masa kerja CEO yang memiliki pengaruh. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa ukuran perusahaan, aset tak berwujud dan komitmen keberlanjutan merupakan faktor penting dalam pengungkapan SDGs.

---

The Sustainable Development Goals (SDGs) have attracted the attention of various business organizations and become an important issue in corporate sustainability communication to the stakeholders. Based on agency theory and upper echelons theory, this study investigates the effect of ownership concentration and characteristics of CEO such as gender, age, expertise, and tenure on the Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure and whether the effects are different between High Profile Industry and Low Profile Industry. To measure SDGs disclosure, this study used content analysis of the Sustainability Report by mapping with the SDGs target. Using Indonesian context from 2017 to 2020, this study finds that concentrated ownership and younger CEO has a positive significant effect in SDGs disclosure. For companies in the High Profile Industry, the concentration of ownership and CEO has an educational background in financial accounting and/or business experience in the same industry as the company's industry that has a positive significant influence, in contrast for companies in Low Profile Industry that age and tenure of CEO have a significant influence. This study implies that company size, intangible assets, and commitment to sustainability are important factors in SDGs disclosure."

"Ada harapan yang berkembang bahwa pemerintahan desa dapat memberikan layanankepada warga desa dengan tata kelola yang baik (good governance) melalui pemerintahandigital untuk menjawab masalah-masalah dalam sustainable development goals (SDGs),seperti: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Harapan tersebut menjadi nyatadengan hadirnya Undang-Undang tentang Desa terkait adopsi Sistem Informasi Desa(SID), sebuah aplikasi elektronik pemerintahan (e-government) yang dikelola langsungoleh aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan pemerintahan digital. Oleh karenaitu, aparatur desa harus mampu bertransformasi dengan mengubah cara kerjakonvensional melalui pemanfaatan SID. Sejak undang-undang tersebut diterbitkan,sampai saat ini adopsi SID belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Penelitian-penelitiansebelumnya juga belum ada yang mengungkapkan secara memadai tentang adopsi SID.Tujuan penelitian ini untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki beberapapertanyaan penelitian (PP) terkait adopsi SID: 1)ekosistem, 2)faktor, 3)model, dan4)strategi adopsi SID. Beberapa teori (multi-teori) digunakan untuk memandu penelitiandalam perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data, seperti: teori kelembagaan, teoripemangku kepentingan, teori-teori adopsi teknologi, teori sumber daya, teoriketerjangkauan, dan teori kemampuan dinamis. Dengan mengadopsi pendekatan studikasus, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gunungkidul yang telahmengimplementasikan SID diseluruh desanya (144 desa). Secara gambar besar,penelitian ini dijalankan dalam tiga fase: studi kontekstual, studi empiris, dan validasi.Dalam studi kontekstual, ada dua systematic literature review yang dilakukan untukmenangkap konteks penelitian. Selanjutnya, pada studi empiris, ada 47 partisipan yangdiwawancara dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Kemudian hasilwawancara itu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Dalam fasevalidasi, peneliti melakukannya secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, penelitimengadakan sebuah focus group discussion untuk diseminasi hasil penelitian, danmelanjutkan dengan pengujian secara kuantitatif menggunakan inter-rater reliabilityserta Fuzzy Delphi Method untuk mengambil konsensus bersama para peninjau yangterlibat dalam implementasi SID di kabupaten tersebut. Akhirnya, penelitian inimemberikan empat hasil yaitu: sebuah ekosistem e-government di pemerintahan desa atauekosistem SID dengan 19 entitas; 11 faktor yang berpengaruh dalam adopsi SID; sebuahmodel adopsi SID dengan 6 dimensi, dan 31 strategi adopsi SID. Hasil penelitian inidiharapkan dapat memberi transferability dalam adopsi SID bagi desa-desa yang adadalam kabupaten dengan karakteristik yang mirip dengan kabupaten tersebut, yaitumempunyai “predikat baik" dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE).

---

There is a growing expectation that good governance in village administration can

improve its services to villagers through digital government in addressing issues of

sustainable development goals (SDGs), such as health, education and welfare. This hope

became a reality with the presence of the Law on Villages regarding the adoption of the

Village Information System (VIS), an electronic government application (e-government)

managed directly by village government officials. Therefore, village officials must be

able to transform village administration by changing conventional ways of working

through the use of VIS. Since the law was issued, until now, the adoption of VIS has not

been fully realized. Previous studies rarely adequately disclosed the adoption of VIS. This

research addresses the current knowledge gap by investigating several research questions

related to ecosystems, factors, models, and strategies for VIS adoption. Some theories

(multi-theory) are used to guide research in planning, implementation, and data analysis,

such as institutional, stakeholder, technology adoption, resource, affordability, and

dynamic capability theories. By adopting a case study approach, this research took place

in Gunungkidul Regency, which has implemented VIS in all its villages (144 villages).

In the big picture, this research was carried out in three phases: contextual study, empirical

study, and validation. In contextual studies, two systematic literature reviews were

conducted to capture the research context. Furthermore, 47 participants were interviewed

in the empirical study using a semi-structured interview technique. Then, the results of

the interviews were analyzed using the thematic analysis technique. While in the

validation phase, the researcher does this qualitatively and quantitatively. Qualitatively,

the researcher held a focus group discussion to disseminate the study result and continued

quantitative testing using inter-rater reliability and the Fuzzy Delphi Method to gain

consensus with reviewers involved in implementing VIS in the district. Finally, this

research provides four results: the VIS adoption ecosystem by 19 entities; 11 factors that

influence VIS adoption; the VIS adoption model by 6 dimensions; and 31 strategies of

VIS adoption. This research is expected to give transferability in adopting VIS for villages

of certain regencies with similar characteristics to the regency, namely the regency with

a "good predicate" in the electronic-based government evaluation system (SPBE)."