Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan digunakan untuk operasional bidang kesehatan untuk program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2022 yaitu 69,32%. Kabupaten Tangerang mencapai realisasi anggaran BOK Puskesmas sebesar 86,11%. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang tahun 2022. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan penganggaran belum sesuai juknis, ketersediaan SDMK tidak berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas, petunjuk teknis belum dapat diimplementasikan seluruhnya. Pengelolaan yang fektif, pelaporan yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas yang optimal. Sistem informasi/aplikasi dalam pengelolaan BOK Puskesmas belum digunakan oleh Puskesmas di tahun 2022 sehingga tidak dapat dibuktikan hubungannya terhadap realisasi anggaran.

---

Non-physical Special Allocation Funds (DAK Nonfisik) for the Health Sector Nonfisik are allocated for health sector operation for the community health effort (UKM). The realization of the Health Operational Assistance (BOK) budget for Puskesmas in 2022 is 69,32%. Tangerang Regency achieved the realization of the BOK Puskesmas budget of 86,11%. This realization has quite wide variations from 97,41% to 72,33%. This research aims to determine and analyze the factors related to the realization of the BOK budget for Tangerang regency in 2022. The research is non-experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-dept interview and document review. The result of the research show that planning and budgeting is not accordance to technical guidelines, availability of health human resources is not related to the realization of BOK budget and technical guidelines can not fully implemented. Effective management, timely reporting, and monitoring and evaluation related to realization of the optimal BOK Puskesmas budget. Information system/application in managing BOK Puskesmas has not been used by Puskesmas in 2022 so the relationship to budget realization cannot be proven."

"Tenaga kerja kesehatan atau Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menjadi pilar utama atas keberhasilan berlangsungnya sistem kesehatan sehingga tercapai tujuan utama yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjaga kualitas dan performa SDMK, salah satu hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan pekerja. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang paling berisiko bagi SDMK. Agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di rumah sakit, maka terdapat Program Pelayanan Kesehatan Kerja. RSUD Nganjuk sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten, serta di masa pandemi COVID-19 menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, menyebabkan risiko bagi SDMRS akan semakin meningkat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses dokumentasi data, monitoring, dan review di RSUD Nganjuk belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, konsisten, dan efisien. Suatu sistem informasi dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu diusulkan rancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Kerja (SIPEKA) Berbasis Web-mobile. Perancangan SIPEKA dilakukan dengan metode prototyping. Dalam tahap awal pengembangan, dilakukan analisis kebutuhan pengguna yang bersifat kualitatif, menggunakan metode analisis stakeholder serta wawancara mendalam pada 12 SDM RSUD Nganjuk, serta telaah dokumen. Kemudian dibuat software prototype sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengguna. Dari proses tersebut, disimpulkan bahwa rancangan SIPEKA berpeluang untuk dikembangkan karena dukungan dari pihak struktural RSUD Nganjuk cukup baik. Akan tetapi, untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap implementasi, diperlukan koordinasi dengan tim IT RSUD Nganjuk, serta membutuhkan umpan balik dari lebih banyak SDM RSUD Nganjuk tentang SIPEKA.

---

Healthcare workers become the most important thing in the success ability of the health system, which the last aim is to improve community health and wellbeing. maintaining the health of the workforce is so important to maintain the quality and performance of the healthcare workers. Hospital is one of the workplace with the highest risk of disease occurrences among its workers. Occupational Health Service is a program to maintain the health and safety of workers in hospital. Public Hospital of Nganjuk is one of the referral hospital in the COVID-19 pandemic, making the risks of its workers higher. Unfortunately, the Occupational Health Service which was expected to be well implemented, still had some shortcoming in the terms of data documentations, monitoring, and review which could not be well integrated, less consistent, and not efficient. Information systems can handle these problems well. So that, it was proposed the development of Occupational Health Service Information System (SIPEKA) based on web-mobile. The development using prototyping methodology. In the initial stage of development, user requirement analysis was done with stakeholder analysis and in-depth interview to 12 (twelve) staffs of Public Hospital of Nganjuk and documents review. Based on that, the software prototype was made. From the research, resulted that SIPEKA development has great opportunity to be implemented in the next stage because of the stakeholders support was good enough. But, to be on the next development stage (implementation), coordination with the IT staffs and more feedback from the Public Hospital is needed."

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."