Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin marak terjadi, dengan berkembangnya modus tindak pidana korupsi kini tidak hanya menyangkut subjek hukum orang-perseorangan saja tetapi juga menyangkut korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimintai kepada pengurus korporasi, korporasi, atau pengurus dan korporasi. BUMN merupakan salah satu bentuk dari korporasi, sehingga apabila korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi sudah seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah ketika berbicara mengenai keuangan atau kekayaan BUMN yang dianggap sebagai keuangan negara, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2013 dikaitkan dengan adanya kerugian negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut terletak pada bagaimana pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penerapan pidana denda dan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti oleh BUMN itu sendiri. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan adanya penyatuan keuangan BUMN sebagai keuangan negara maka BUMN selaku korporasi tidak dapat memenuhi unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, ketika perbuatan korupsi tersebut menguntungkan BUMN. Selain itu dengan menyatukan keuangan BUMN sebagai keuangan negara maka untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana terhadap BUMN akan menjadi sulit terkait tindak pidana korupsi, mengingat pidana pokok yang dapat dibebankan terhadap korporasi hanya pidana denda.

---

Corruption in Indonesia are increasingly prevalent, with the development of the mode of corruption now not only concerning individual as legal subjects but also concerning corporations as legal subjects who can be asked for criminal liability. The corporate criminal liability can be asked to administrators of corporations, corporations, or administrators and corporations. SOEs is a form of corporation, so if a corporation was involved in a crime of corruption it should be able to be asked for criminal liability. However, the problem in this case is when talking about budgets or SOEs assets that are considered as state budgets, as stated in the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-IX/2013 associated with state losses that occur in criminal acts of corruption. The problem repose in how to fulfill the element of state budgets losses and criminal liability and the mechanism of the application of criminal penalties and additional crimes in the form of payment of substitute money by the SOE itself. In this study, the type of research used is normative using a legal and conceptual approach. The results of the study concluded that with the union of state-owned budgets as state budget, SOEs as corporations cannot fulfill the detrimental state finances element in criminal acts of corruption in Article 2 and Article 3 of the Corruption Act, when such corruption benefits SOEs. In addition, by integrating state-owned budget as state budgets, obtaining criminal liability against SOEs will be difficult in relation to corruption, given that the principal crimes that can be imposed on corporations are only forfeit."

"ABSTRAKThis article discusses how SOEs prepare themselves in an effort to deal with economic globalization over the demonopolization policy. Demonopolization is a policy undertaken by the government as a commitment to implementing free trade required WTO. Economic globalization is a condition that will not be able to be avoided, a sure step that must be taken by the government is to prepare for the resilience of the nation economy through institutional strengthening strategies. One of them is by improving the performance of SOEs through policies that can create a synergy of effort and will be able to improve the quality to face competition globally. Create competitors to SOEs will be able to encourage SOEs to improve their institutions internally and externally, this condition is one of the strategies to create professional and independent SOEs, in order to face global challenges. Restructuring of SOEs by applying corporate culture and implement of concept good corporate governance is a strategy for internal institutional reform, internal institutional strengthening will have an impact on external institutional which will provide the best service for consumers and public. The Concept of SOEs performance must be based on the principles of economic democracy that promote fair efficiency for all economic actors, the main aim of providing protection for the people of Indonesia."

"Naskah ini membahas kajian terhadap BUMN dan penguasaan negara pada sektor pos. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap kegiatan pos berubah sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa orde lama penguasaan negara terhadap kegiatan pos sangat dominan, bahkan Jawatan Pos, Telegram dan Telepon memiliki kewenangan untuk melakukan monopoli. Pada masa orde baru penguasaan negara terhadap sektor pos mulai berkurang bahkan pada masa orde reformasi penguasaan negara terhadap sektor pos hanya sebagai regulator saja. Namun demikian pada masa orde reformasi ada sejumlah kewajiban negara yang diemban oleh BUMN dalam bentuk kewajiban pelayanan umum untuk menyelenggarakan pos di daerah-daerah terpencil. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BUMN non jasa keuangan untuk dapat mengantisipasi kebangkrutan dan mendapatkan hasil antara Altman Z Score dan KEP-100/MBU/2002. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan dari tahun 2016-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari laporan internal perusahaan dan website resmi lainnya. Hasil yang didapatkan dengan metode Altman Z Score di tahun 2016 terdapat 4 BUMN yang diprediksi bangkrut, di tahun 2017 terdapat 7 BUMN yang di prediksi bangkrut, dan di tahun 2018 terdapat 6 BUMN yang diprediksi bangkrut. Adapun dengan metode KEP-100/MBU/2002 tidak ada perusahaan yang berada di kategori tidak sehat. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pengambil keputusan di BUMN untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan performa perusahaan.......Focus of this research is to analyze performance of nonfinancial sector state owned enterprises (SOE's) in Indonesia using Altman Z Score's bankruptcy prediction analysis and The Decree No. KEP-100/MBU/2002 issued by Ministry of Stated Owned Enterprises of Indonesia on June 2002 in order to find main factors that cause potential bankruptcy in the company and as a reference for company's performance improvement. This research is quantitative with the use of data from company's financial report from 2016-2018. The result based on Altman Z Score shows that in 2016 4 SOE's are predicted bankrupt, in 2017 7 SOE's are predicted bankrupt and in 2018 6 SOE's are predicted bankrupt. Whilst using KEP-100/MBU/2002 there is no SOE predicted bankrupt. This study could be used by SOE's decision makers to tackle the challenge and improve company's performance."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak krisis keuangan tahun 2008 terhadap perilaku BUMN di Indonesia berdasarkan data keuangan periode tahun 2006 – 2010. Dampak krisis keuangan tahun 2008 dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test berdasarkan indikator-indikator rasio marjin laba operasi, rasio marjin laba bersih, total aset turnover, rasio pengembalian investasi, rasio pengembalian modal, tingkat pengembalian total aktiva, total utang terhadap ekuitas, dan rasio total hutang terhadap aset. Tesis ini juga menganalisis total factor productivity untuk BUMN di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMN di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik daripada sebelum ataupun setelah krisis keuangan tahun 2008, serta hampir semua BUMN memiliki pertumbuhan total factor productivity yang positif pada periode analisis.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effects of the financial crisis in 2008 on the behavior of Indonesia’s SOEs using panel data for the period 2006-2010. the study evaluates the differences in financial indicators before and after the financial crisis in 2008 using the Wilcoxon Signed-Rank Test. The indicators used in the study are operating profit margin ratio, net profit margin ratio, total assets turnover, return on investment ratio, return on equity ratio, rate of return on total assets, total debt to equity ratio, and total debt to assets ratio. In addition, the total factor productivity is estimated for each of the Indonesian SOEs during the financial crisis. This study showed that the Indonesian SOEs actually achieved better performance in 2008 when Indonesia suffered from the financial crises and almost all SOEs achieved a positive total factor productivity growth during the period of analysis."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antar aktor dalam diplomasi energi China di Indonesia dengan menggunakan aktor negara dan aktor non-negara yang didasarkan pada kebijakan energi nasional masing-masing negara. Dalam tulisan ini, penulis menganalisis aktor negara dan aktor non-negara yang terlibat, peran aktor tersebut serta interaksi yang terbentuk di dalam kegiatan diplomasi, khususnya diplomasi energi China di Indonesia dalam usaha untuk mendapatkan sumber daya energi fosil. Aktor negara diwakilkan oleh pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan aktor non-negara diwakilkan oleh perusahaan-perusahaan energi milik negara atau State Owned Enterprises SOEs China dan Indonesia. Penulis menguraikan dan menjelaskan interaksi yang dilakukan oleh para aktor tersebut berdasarkan tiga bentuk interaksi diplomasi menurut teori Stopford dan Susan Strange, yaitu diplomasi antara negara-negara, diplomasi antara negara-perusahaan, dan diplomasi antara perusahaan-perusahaan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga bentuk interaksi diplomasi antara aktor negara dan aktor non-negara memiliki hubungan satu sama lain. Keterkaitan interaksi yang terbentuk di setiap bentuk diplomasi tersebut memperlihatkan hubungan politik dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas perjanjian energi antar negara.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the interaction between actors in China rsquo s energy diplomacy in Indonesia by using state actor and non state actors based on their national energy policy. In this paper, the author analyzes the involvement of the state actors and non state actors, their role, as well as the interactions that are formed in the diplomatic activities, especially Chinese energy diplomacy in Indonesia in an effort to obtain energy fossil resources. State actors are represented by government officials, while non state actors are represented by Chinese and Indonesian State Owned Enterprises SOEs in energy sector. The author describes and explains the interactions of actors based on three forms of interaction by Susan Strange rsquo s theory of diplomacy. First is diplomacy between countries or state state diplomacy, second is diplomacy between the firm and state or state firm diplomacy, and third is diplomacy between companies or firm firm diplomacy. Qualitative method is applied in this research, by taking data through literature studies. The study found that the three forms of interaction in diplomacy between state actors and non state actors are related to each other. The connection of interactions in each diplomacy shows the political and economic relations that affect the effectiveness of energy rsquo s agreements between countries. "

"Skripsi ini menganalisis sifat hubungan negara dan bisnis yang memfasilitasi berbagai pelanggaran dalam perpanjangan kontrak privatisasi JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings tahun 2014. Analisis tersebut ditujukan untuk memperluas pemahaman mengenai penyebab munculnya permasalahan dalam upaya reformasi tata kelola BUMN secara umum, dan implementasi program privatisasi secara khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti menggunakan teori patrimonial oligarkis Hutchcroft, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran pada perpanjangan kontrak privatisasi JICT merupakan praktik Booty Capitalism yang difasilitasi oleh hubungan negara dan bisnis yang bersifat patrimonial oligarkis. Kondisi demikian memunculkan konflik politik antar berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sifat hubungan negara dan bisnis yang patrimonial oligarkis merupakan akar permasalahan dari berbagai hambatan yang muncul dalam upaya mereformasi tata kelola BUMN di Indonesia pasca Reformasi, khususnya implementasi program privatisasi.......This undergraduate thesis analyzes the nature of state and business relations, which facilitates various law violations in the extension of JICT privatization contract between Pelindo II and Hutchison Port Holdings in 2014. The purpose of this research is to expand the understanding of causes of problems arising in the efforts to reform state-owned enterprise governance in general, and the implementation of privatization program in particular. This research utilized qualitative method through combining primary and secondary data. Based on researcher's analysis using Hutchcroft’s patrimonial oligarchic theory, this study demonstrates that various law violations which were perpetrated in the privatization contract extension of JICT is a practice of Booty Capitalism which was facilitated by state and business relation with patrimonial oligarchic nature. Political conflict between stakeholders emerged as the outcome of such condition. This study concludes that patrimonial oligarchic state-business relations is the underlying cause of various obstacles which arise in the effort to reform state-owned enterprise governance in the Post."