Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Setjen DPR-RI dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI Periode Tahun 2004-2009, apakah struktur dan sistem Setjen DPR-RI mendukung fungsi legisasi DPR-RI periode tahun 2004-2009 dan apakah kendala yang dihadapi oleh Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian dalam bidang legislasi pada keanggotaan Dewan periode tahun 2004-2009. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR periode tahun 2004-2009 Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Setjen DPR adalah menyelenggarakan dukungan keahlian, administratif dan teknis kepada DPR. Dukungan Setjen DPR RI di bidang Legislasi, yang merupakan salah satu fungsi utama Dewan belum dapat menghasilkan produk secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanaan tugas DPR RI periode 2004-2009 dari 122 RUU yang telah diselesaikan belum didukung sepenuhnya oleh Naskah Akademik maupun pendampingan dalam pembahasan RUU melalui rapat-rapat di Komisi/Pansus. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya pendukung keahlian bidang legislasi. Struktur kelembagaan dan pengorganisasian Sekjen DPR masih menjiplak sistem kesekretariatan di departemen-departemen di lembaga eksekutif dan diatur dalam Peraturan Presiden, pengaturan fungsi legislasi dalam Tata Tertib DPR belum rinci dan sistematis terutama pengaturan mengenai pemberian dukungan Setjen DPR. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

---

Problems in this study is how the role of Secretary General of Parliament in providing expertise to support the strengthening of legislative function of Parliament 2004-2009 period, whether the structure and system of the Parliament Secretariat General support functions legislation Parliament in 2004-2009 period and whether the constraints faced by the Secretariat General of Parliament in support of expertise in the field of legislation on the membership of the period of 2004-2009.

The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Parliament Secretariat General in providing support expertise for strengthening the function of legislation the House the period of 2004-2009 as the research results can be concluded that the duty of the Secretary General of the House is organizing support expertise, administrative and technical support to the House. Support Secretary General House of Representatives in the field of legislation, which is one of the main functions of the Council have not been able to produce optimally. This is reflected in the implementation of the tasks the Parliament the 2004-2009 period from 122 bill that has been resolved yet fully supported by the Academic Paper and facilitation of the discussion of the bill through meetings at the Commission / committee. One reason is the limited resources of expertise supporting the field of legislation.

Institutional structure and organization of the Secretary General of the DPR still plagiarizing secretarial system in the departments in the executive and regulated in Presidential Regulation, setting the legislative function in the Discipline of the House has not been particularly detailed and systematic arrangements for providing support to the Parliament Secretariat General. Writing this thesis using the method of juridical normative research is research done by examining secondary data or library materials and approach used is the approach to legislation (statue approach)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Sekretariat Jenderal DPR RI Setjen DPR RI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, bahwa laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kualitas sesuai karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia SDM, kualitas teknologi informasi TI, Penelitian ini mengembangkan model dalam bentuk persamaan, dan dituangkan dalam hipotesis. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji model penelitian, dan uji hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi, dan koefisien determinan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas SDM memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap laporan keuangan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk mengelola SDM berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola anggaran, dan penempatan SDM berdasarkan latar belakang pendidikannya. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa kualitas TI, SPI, dan intervensi negatif tidak memberikan pengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menarik untuk dicermati, karena berdasarkan penelitian dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa TI dan SPI yang berkualitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Ketidaksesuaian yang terjadi di Setjen DPR RI disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk memanfaatkan TI, dan kurangnya kebutuhan atas SPI dalam pelaksanaan kerja organisasi karena SPI di Setjen DPR RI lemah. Intervensi negatif tidak memberikan pengaruh kepada kualitas laporan keuangan, karena SDM pengelola anggaran mengharapkan tidak terjadinya intervensi negatif dalam pengelolaan anggaran.

---

This study aims to determine the factors that affect the quality of the financial statements at the Secretariat General of the House of Representatives Setjen DPR RI. Based on Government Regulation PP number 24 of 2005 and Government Regulation PP No. 71 of 2010, that the government's financial statements must meet the appropriate quality of qualitative characteristics, that is relevant, reliable, comparable, and understandable.

Factors that affect the quality of financial reporting and become independent variable in this study is the quality of human resources HR, the quality of the information technology IT, the quality of the internal control system SPI, and intervention. Data collect by distributing questionnaires to 70 people managing the budget, ranging from budget user to verifikatur, and staff officers of commitment makers in the Parliament Secretariat. of the 70 questionnaires distributed, 61 questionnaires that can be declared valid and worthy to be processed by using SPSS 22. This study develops a model in the form of the equation, and poured in a hypothesis.

The results show that the quality of human resources, but no significant effect on the financial statements, this is due to lack of awareness to manage human resources based on the competencies that must be owned by budget managers, and HR placement based on educational background. Positive intervention results significant impact on the quality of the financial statements, it demonstrates the need for leadership roles and responsibilities in the implementation of the immediate supervisor as the manager of the budget.

The test results also showed that the quality of IT, SPI, and negative intervention have no significant effect on the quality of financial reporting. It is interesting to observe, because it is based on research and review of the literature shows that the quality of IT and SPI provides a positive and significant effect on the performance of the organization. Mismatches that occur in the Parliament Secretariat is caused by a lack of understanding and awareness to take advantage of IT, and the lack of need for SPI in the implementation of the organization's work for SPI in the Parliament Secretariat is weak."