Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena lumpur Sidoarjo yang dikenal sebagai LUSI muncul tahun 2006 di Porong, Sidoarjo. Fenomena LUSI merupakan salah mud volcanoes terbesar didunia yang menyemburkan material panas mengandung salah satu gas rumah kaca metana, aerosol garam dan uap air. Metana yang terlepas ke lapisan atmosfer 72 kali jauh lebih mematikan dibandingkan CO2 selama lebih dari 20 tahun dan dapat menyebabkan percepatan pemanasan global yang sangat sulit dikontrol Semakin tinggi suhu, semakin banyak air yang menguap dan semakin besar potensi turunnya hujan deras. Hujan deras dengan intensitas lebih dari atau sama dengan 50 mm merupakan salah satu indikasi hujan ekstrem. Daerah penelitian meliputi 30 km jarak dari kolam lumpur Sidoarjo, dengan menggunakan perhitungan variabilitas dan kecenderungan Mann Kendall tampak secara spasial hujan ekstrem pada periode 2007-2014 lebih berfluktuatif dibandingkan dengan periode 1980-2006, terutama pada jarak 10-20 km dari kolam lumpur Sidoarjo.

---

Sidoarjo Mud phenomenon known as LUSI appeared in 2006 in Porong, Sidoarjo. The phenomenon of LUSI mud volcanoes is one of the largest physical blow hot material contains one of the greenhouse gases methane, the salt aerosol and water vapor. The methane atmospheric layers apart 72 times far more deadly than the CO2 for over 20 years and can lead to the acceleration of global warming very difficult controlled the higher the temperature, the more water evaporates and the greater the potential decline in heavy rain. Heavy rain with intensity greater than or equal to 50 mm is one indication of extreme rainfall. The research area covers 30 km distance from mud Sidoarjo, using the calculation of variability and trends of Mann Kendall looks in extreme rainfall spatial in the period 2007-2014 more fluctuate compared to the period 1980-2006, especially at a distance of 10-20 km from mud Sidoarjo.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu tujuan ideal dari perubahan tata guna lahan adalah pembangunan dan pemerataan wilayah. Tujuan tersebut diupayakan dalam program Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Gerbangkertosusila di Jawa Timur. Program tersebut seharusnya dapat mengembangkan wilayah-wilayah di sekitar Kota Metropolitan Surabaya. Kenyataannya, program ini belum mencapai tujuan dan banyak menimbulkan permasalahan bagi daerah terdampak program, salah satunya Sidoarjo. Tulisan ini dimaksud untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan dan dampak industrialisasi di Sidoarjo akibat implementasi program SWP Gerbangkertosusila. Dengan mengambil studi kasus SWP Gerbangkertosusila dan menggunakan metode penelitian sejarah (melalui pembacaan arsip, surat kabar, dan berbagai literatur), tulisan ini membuktikan bahwa SWP Gerbangkertosusila memang tidak memeratakan daerah sekitar Surabaya. Tulisan ini menunjukkan bahwa program tersebut malah membuka eksploitasi lahan di sekitar Kota Metropolitan Surabaya sebagai pusat perkembangan di Jawa Timur. Berdasarkan tulisan ini, pemangku kebijakan diharapkan mampu lebih menitikberatkan perencanaan penggunaan lahan bagi pembangunan wilayah Sidoarjo dan sekitarnya di masa yang akan datang.

Abstrak :
ABSTRAK
Bencana Lumpur Sidoarjo terjadi pada tahun 2006 hingga saat ini. Mitigasi yang dilakukan dengan membuang ke badan perairan. Informasi pencemaran lumpur belum tersedia dalam bentuk informasi spatio temporal. Informasi tersebut berupa pengolahan citra dengan algoritma, untuk langkah mitigasi selanjutnya. Informasi tersebut diperlukan untuk memetakan dan mengukur adaptasi sosial masyarakat yang terkena dampak. Riset ini mengkalkulasi algoritma yang digunakan untuk pemetaan spatio temporal sebaran lumpur. Peta tersebut digunakan untuk mengsintesis adaptasi sosial yang dilakukan masyarakat. Citra Landsat 2005-2018 digunakan untuk mnghitung area dampak Lumpur Sidoarjo dengan menggunakan analisis citra Budhiman. Riset ini menganalisis dampak dan pola distribusi lumpur pada adaptasi sosial nelayan Kenjeran. Hasil riset dengan analisis algoritma menemukan konstanta pada kanal merah 20,772 dan sebaran Lumpur Sidoarjo terkonsentrasi di Selat Madura. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, adaptasi sosial yang dilakukan masyarakat adalah mencari daerah tangkapan baru dan mengurangi intensitas tangkapan. Sehingga terdapat keterkaitan antara sebaran lumpur dan adaptasi sosial yang dilakukan masyarakat.

---

ABSTRACT
This research focuses on disaster mitigation of Sidoarjo Mudflow. This research aims to analyze and mapping mud flow pattern since 2005. It use Geographical Information System or spatial information as tools to describe and analyze major environmental problems. It examines data Landsat 7 and 8 Imagery between 2005 and 2018 for calculating the area of impact from Sidoarjo Mud Flow. It takes further analysis from Budhiman research which using Landsat Imagery to calculating sedimentation in Mahakam Rivers. This research extends Budhiman rsquo s study with different location, Madura Gulf. Moreover, addressing the environmental risk at Madura Gulf from Sidoarjo Mudflow in the last few years, this research analyzes the impact of mud flow distribution pattern in and social adaptation in retrospective view. Furthermore, the unavailability is making more difficult to calculate the impact and composing mitigation plans. Moreover, explores spatial information regarding changes from Sidoarjo Mud Flow to social adaptation, such as difficulties of catching fish and lack of water quality.

Abstrak :
ABSTRAK
SoH merupakan aplikasi mobile berbasis android yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. SoH dikembangkan dengan tujuan agar dapat mendukung promosi potensi daerah Kabupaten Sidoarjo. Pencarian data pada prototype aplikasi SoH versi 1.0 menggunakan metode join matching query. Sistem sudah mampu menampilkan hasil pencarian potensi Kabupaten Sidaorjo dengan baik namun dirasa kurang optimal. Agar pencarian data oleh sistem dapat lebih optimal maka digunakan algoritma Apriori TID. Algoritma TID digunakan untuk retrieve data pada riwayat penggunaan aplikasi SoH yang tersimpan dalam sistem. Proses retrieve data akan menghasilkan rekomendasi pencarian data potensi daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil rekomendasi ini akan digunakan oleh sistem untuk melakukan pencarian data pada server data potensi Kabupaten Sidoarjo. Dengan menerapkan algoritma Apriori TID pada saat pencarian data potensi Kabupaten Sidoarjo, hasil pencarian dapat lebih optimal. Hal ini disebabkan karena pencarian data oleh engine system dilakukan dengan menggabungkan 2 pihak secara bersamaan, yaitu server data potensi Kabupaten Sidoarjo dan server data riwayat penggunaan aplikasi SoH oleh pengguna SoH itu sendiri.

Abstrak :
Kesetiakawanan sosial adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan dan kesulitan pihak lain atau dengan kata lain memperdulikan orang lain dengan masing-masing pihak atau perorangan itu bukan bersikap mentang-mentang atau menang sendiri. Berdasarkan hal itu, maka apabila nilai-nilai kesetiakawanan sosial dapat dihayati dan diaplikasikan secara nyata ke kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kesehariannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sudah sewajarnya kecemburuan sosial yang selama ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasil pembangunan akan dapat ditekan. Namun, realitas yang terjadi dalam tingkat kepedulian dan kesetiakawanan sosial yang diharapkan, masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin kian tajam saja. Bahkan, terjadi kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh rasa saling curiga satu sama lainnya. Sehingga, pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang berbuntut "SARA" dan kepentingan lainnya. Kejadian itu, dari kacamata ketahanan nasional cenderung berdampak sangat tidak menguntungkan. Sebab, dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dan disintegrasi nasional. Mengingat, ketahanan nasional sendiri adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui interaksi gatra alamiah dan gatra sosial, yang secara hierarkhi berurutan, dibawah kendali gatra politik, gatra ideologi, dan pengetrapan pendekatan jamak kesejahteraan, keamanan, demokrasi, dan kultural dalam memajukan kesejahteraan bangsa, dan mengatasi ATHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan mengacu kepada ketahanan nasional itu, apabila kesetiakawanan sosial diantara sesama bangsa Indonesia saja tidak dapat diciptakan, baik itu melalui proses asimiliasi, akulturasi, dan interaksi sosial yang kondusif maupun norma yang berlaku, maka secara laten hal itu akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa. Dengan kata lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Oleh sebab itu, agar potensi negatif yang mengancam tidak menjadi efektif. Sewajarnya, hasil simpulan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang tepat.

Abstrak :
Bantuan keuangan pusat kepada pemerintah daerah mendominasi porsi penerimaan daerah, dan karena itu memainkan peranan penting dalam sistem hubungan keuangan pusat daerah. Pengalaman praktek di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan pusat dapat memperbesar diskresi dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat sehingga dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.

Penelitian ini dimaksudkan hendak mengklarifikasikan diskresi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tingkat II dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat dan hubungannya dengan upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam pengeluaran. Untuk itu akan dikaji sampai sejauh mana bantuan keuangan pusat memberikan keleluasaan sehingga pemerintah daerah tingkat II dapat mengambil keputusan sendiri terhadap penggunaaan dana bantuan pusat untuk membiayai kepentingan masyarakat daerah setempat.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan studi kasus di tiga kabupaten daerah tingkat II, yaitu: Badung, Sidoarjo dan Kepulauan Riau.

Gambaran singkat hasil penelitian menunjukkan bawwa alokasi dana bantuan keuangan pusat lebih mengarah kepada upaya pencapaian sasaran-sasaran nasional yang sifatnya sektoral-departemental yang diterapkan secara kaku sehingga secara keseluruhan diskresi yang dimiliki pemerintah daerah tingkat II dalam menggunakan dana Inpres bantuan pusat relatif kecil. Namun, tampak perbedaan antara tiga daerah tingkat II yang diteliti. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang lebih mapan, pemerintah daerah memiliki tingkat diskresi yang lebih besar mengingat sumber pendapatan daerahnya sendiri relatif besar dibandingkan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Untuk lebih memberikan keleluasan dan ruang gerak yang lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat II maka pedoman dan petunjuk penggunaan dana harus lebih dilonggarkan sehingga pemerintah daerah dapat lebih fleksibel mengantisipasi tuntutan kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara menunggu lahirnya peraturan perundangan hubungan keuangan pusat daerah yang baru, Bappenas, Departemen Keuangan, dan Departemen Dalam Negeri, perlu mengambil langkah kebijakan pemberian diskresi keuangan yang lebih besar terutama kepada daerah-daerah tingkat II yang dijadikan daerah percontohan dan daerah-daerah tingkat II lainnya yang pendapatan daerahnya sendiri di bawah 20 persen dari total penerimaan APBD.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi selama ini menunjukkan korporasi sebagai pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi, realitas menunjukkan bahwa banyak terjadi dampak yang merugikan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya terhadap pencemaran lingkungan hidup. Semenjak adanya kasus pencemaran lingkungan, permasalahan, apakah sebuah korporasi dapat dibebani suatu pertanggungjawaban menjadi suatu hal yang menarik untuk diperdebatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), telah diatur tentang tuntutan pertanggungjawaban perdata yang dapat diajukan oleh masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan maupun tuntutan pertanggungjawaban pidana dan sanksinya terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Selama ini dalam kejadian kasus pencemaran/perusakan lingkungan yang diajukan ke Pengadilan, yang menjadi tersangka adalah persoon, sementara korporasi dan Direksi tidak tersentuh oleh penegak hukum. Dalam konteks tersebut, Penulis melakukan penelitian dan berusaha menganalisis tanggungjawab pengurus perusahaan/direksi dan pemegang saham Lapindo Brantas Inc., balk pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Di akhir penelitian tesis, penulis menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban perdata maupun pidana dalam peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tidak sebatas pada persoon teknisi lapangan tetapi juga menjangkau perusahaan, para direksilpengurus perusahaan dan para pemegang saham. Dalam penelitian ini juga, penulis mencoba mengkaji penerapan strict liability pada peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tersebut.

Abstrak :
Tesis ini membahas peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah bagi keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009, dengan melihat terlebih dahulu efektifitas pemungutan yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah akan memperkuat stuktur keuangan daerah. Peneliti menyarankan bahwa penentuan target agar lebih memperhatikan potensi atau jumlah pajak terutang yang dimiliki, upaya pemungutan lebih aktif dilaksanakan, dan perlu kajian khusus mengenai tarif pajak. ...... The focus of this study is the role of Rural and Urban Land and Building Tax as a local tax towards the financial structure of Sidoarjo Regency in 2009, preceded by the measurement of the tax collection effectivity. This research is quantitative and qualitative descriptive interpretive. This study shows that Rural and Urban Land and Building Tax as a local tax will strengthen the Local Government Financial Structure.The researcher suggests that the target should be based on the real potency it has, the collection efforts must be more active, and there must be a special study about the tax rate.

Abstrak :
Lightweight concrete from Sidoarjo mud (LUSI) is a lightweight concrete which is made of aggregate as the main is dominated by slica (>50%), alumina (>25%), and iron (>8%), so it is estimated that it can be developed into a lightweight aggregate.