Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mainita Hidayati
Analisis perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta)
"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.
The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.
Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T29099
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rahma Ridha Rofita
Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number = Governance Networks in Implementing Population Data Utilization Policies to Realize a Single Identity Number
"Identitas yang mana merupakan pengakuan atas diri seseorang, disahkan dan diakui negara melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. Melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil diposisikan sebagai penggerak atau katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional untuk mendorong digunakannya NIK sebagai single identity number. Melalui konstruksi governance networks dalam pemanfaatan data kependudukan dimana berbagai sektor terhubung dengan Ditjen Dukcapil, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Namun dalam prosesnya, resistensi untuk melepaskan identitas sektoral dari lembaga lain masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lain belum memiliki urgensi atas perannya dalam governance networks untuk menggunakan NIK sebagai identitas dari instansinya. Sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan peran lembaga tersebut selaku pengguna pemanfaatan data kependudukan dalam konstruksi governance networks untuk dapat memperkuat governance networks antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengguna pemanfaatan data kependudukan.
......Identity, which is an acknowledgment of a person's self, is legalized and recognized by the state through the civil registration system in population administration, which is regulated in the Administrative Law, and is set forth in the form of a population identification number that called Nomor Induk Kependudukan (NIK) and population documents. Through population data utilization policy, the Directorate General of Civil Registration and Population is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network to encourage the use of NIK as a single identity number. Through the construction of governance networks where various sectors are connected, population data utilization policy becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. However, in the process, resistance to releasing sectoral identities from other institutions is still high. This shows that other institutions do not yet have the urgency of their role in governance networks to use the NIK as the identity of their agency. So it is necessary to strengthen the involvement and role of these institutions as users of population data utilization in the construction of governance networks to be able to strengthen governance networks between the Directorate General of Population and Civil Registration with users of population data utilization."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M Diozy Aqshol Alamsyah
Analisis Kesiapan Penerapan Single Identity Number Sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia = Analysis Readiness of Application Single Identity Number as Tax Administration System Modernization in Indonesia
"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.
......Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Choirunnisa Fachryana Puspitasari
Analisis Kesiapan, Hambatan, dan Potensi Dampak Dari Implementasi Kebijakan Pengintegrasian Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Nomor Induk Kependudukan = Analysis of Readiness, Obstacles, and Potential Impacts of Policy Implementation of Integrating Taxpayer Identification Number with National Identity Number
"Rendahnya rasio pajak di Indonesia mengindikasikan ketidakoptimalan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah memberlakukan kebijakan yang salah satunya berupa pengintegrasian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan pemerintah melakukan data analytics, meningkatkan basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi kebijakan, hambatan, dan potensi dampak dalam pengimplementasian kebijakan pengintegrasian NPWP dengan NIK. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pengintegrasian NPWP dengan NIK memiliki kesiapan yang baik untuk diimplementasikan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jaminan keamanan informasi, keinginan masyarakat untuk beradaptasi, dan kurang maksimalnya Account Representative (AR) dalam fungsi pelayanan. Di sisi lain, kebijakan ini memiliki potensi dampak, seperti efisiensi pengelolaan data dan pembuatan kebijakan yang lebih solid, kemungkinan penerapan data-driven organization, dapat dilakukannya pencegahan korupsi, kemungkinan peningkatan tax compliance, dan tercapainya penerimaan pajak yang optimal.
......The low tax ratio in Indonesia indicates suboptimal state revenue from the tax sector. In optimizing tax revenue, the government enacts policies, one of which is the integration of the Taxpayer Identification Number (TIN) with the National Identity Number (ID Number) to make it easier for the government to perform data analytics to make it easier for the government to carry out data analytics, increase the tax base, and increase taxpayer compliance. This study aims to analyze the readiness of policy implementation, obstacles, and potential impacts in implementing the policy of integrating TIN with ID Number. This research was conducted with a post-positivism paradigm. The result of this study is that the policy of integrating NPWP with ID Number has good readiness to be implemented, but there are still some obstacles that need to be overcome, such as equal distribution of Information and Communication Technology (ICT) infrastructure, information security guarantees, and the community's desire to adapt, and the lack of Account Representative (AR) in the service function. On the other hand, this policy has potential impacts, such as data management efficiency and more solid policy making, the possibility of implementing a data-driven organization, the possibility of preventing corruption, the possibility of increasing tax compliance, and achieving optimal tax revenue."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Wahyuana
Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Penerapan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak (Studi di Provinsi DKI Jakarta) = Analysis of Public Perception About The Application of National Identity Number as Individual Taxpayer Identification Number in Increasing Tax Compliance (Study in DKI Jakarta Province)
"Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024, maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disajikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak.
......To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aims to analyze the perceptions of the people of DKI Jakarta regarding the application of NIK as NPWP of Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP. The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DKI Jakarta residents who have a NIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with several key informants. The results showed that the DKI Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK as an individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sample is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a NIK as an individual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP, three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all financial transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library