Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Hak Reproduksi Perempuan pada Masyarakat Matrilinial Minangkabau di Perdesaan Provinsi Sumatra Barat (Studi Kasus Perempuan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat)

(Anita Rahrnan, M.Hum dan Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang posisi perempuan Minangkabau sebagai penerus keturunan dan kemandirian dalam penggunaan hak reproduksinya.

Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah perempuan dalam masyarakat Minang yang patriarkal, hak reproduksi perempuan menurut ICPD Kairo Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan, studi kasus wanita Minang perdesaan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang, perempuan penduduk asli Desa Bulakan Tinggi, suku Minang, berusia 15-48 tahun, menikah dengan laki-laki suku Minang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran besar dalam bidang ekonomi, namun tidak mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak reproduksinya. Dengan kata lain, perempuan dalam masyarakat Minangkabau tetap tersubordinasi dalam posisinya sebagai istri karena kuatnya budaya patriarki. Temuan ini membuktikan kebenaran analisis yang ditawarkan oleh feminis sosialis yang menyatakan bahwa perempuan tetap tersubordinasi sekalipun mempunyai peran besar pada sumber ekonomi sepanjang budaya patriarki masih dominan.

---

Reproductive Rights of Matrilineal Society of Minangkabau (Case study of the village of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province). (Anita Rahman, M.Hum and Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)

Women Studies Program, Post Graduate, University of Indonesia.

This research aims to describe of Minangkabau women's position as the agent of reproductive having autonomous in using their reproductive rights.

The pattern of thoughts as the based on the research are Minangkabau women's in male-dominated society, their reproductive rights according to ICPD, Kairo. This research use qualitative method in women's perspective approach and implemented in case study.

This research conducted in Rural of West Sumatra Province (Case Study of Woman at Bulakan Tinggi Village, Sub District of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province) in total research subject is 10 persons, the natives of Bulakan Tinggi village, Minang Ethnic, between among 15---48 years old, having gotten married with man from Minang.

The result of the research indicates that women for households play a big role in economic sphere, but, they are not able to make decision on reproductive right. In other words, the woman in Minangkabau society is still being subordinated in their position as wifes because patriach culture is really strong. This fact finding prove the real analysis offered by socialism feminist stating that woman is remain subordinated although having big role in economic resource, when the patriarchal culture still prevail.

"

"Penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 merupakan awal terciptanya hukum nasional di bidang Pemerintahan Desa. Di Sumatera Barat, lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaran Pemerintahan Nagari, terutama karena ditetapkannya Jorong (wilayah administratif dari Pemerintahan Nagari) menjadi Desa.Dua puluh tahun kemudian, sejalan dengan gencarnya tuntutan reformasi dan demokratisisasi di berbagai bidang, Pemerintah mengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 ini membuka pintu seluas-luasnya bagi refomasi bentuk Pemerintahan Desa.Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dengan judul "Dari Sistem Pemerintahan Desa Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari" (Studi di Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang memotivasi masyarakat untuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.Meskipun perubahan sistem Pemerintahan Desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari merupakan perubahan organisasi formal yang menjadi objek kajian dalam administrasi negara, namun dalam tesis ini perubahan Desa kembali menjadi Nagari akan dilihat sebagai proses sosiologis yaitu proses perubahan lembaga sosial baik pada tingkat pranata sosial yaitu perangkat kaidah-kaidah status dan peran dan pads tingkat organisasi yaitu kelompok individu yang terlibat dalam dalam aktivitas lembaga Pemerintahan Desa dan Nagari. Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Kembali Menjadi Sistem Pemerintahan Nagari akan dilihat dalam keutuhan sistem sosial melalui penelusuran gejala-gejala empirik yang dianalisa dan dijelaskan dalam kaitan dengan berbagai kegiatan dan fenomena proses pembangunan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuaiitatif. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak digunakan model serta uji statistik angka-angka dan laporan statistik digunakan dalam rangka memperjelas masalah atau gejala yang diteliti.Penelitian ini hanya akan difokuskan pada tiga faktor yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, yaitu :1) terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat Desa dan Nagari,2) terjadinya disintegrasi sosial masyarakat Nagari dan3) terlantarnya harus kekayaan Nagari.Krisis Kepemimpinan adalah merosot atau berkurangnya kewibawan serta kurangnya keleluasaan untuk berinisiatif dari Pemerintah Desa dan Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibandingkan dengan Pemerintah Nagari. Disintegrasi Sosial adalah suatu keadaan dimana hubungan timbal balik antar sesama warga masyarakat Nagari tidak berlangsung dengan balk yang terlihat dari semakin melemahnya semangat kelompok kekerabatan dalam masyarakat Nagari. Terlantarnya Harta Kekayaan Nagari adalah suatu keadaan dimana Marta kekayaan Nagari tidak terkelola dengan baik sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat Nagari.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam menata pemerintahan terendah untuk menyikapi aspirasi masyarakat.Tesis ini berkesimpulan bahwa sepanjang sejarah Minangkabau, belum ada ideologi di tingkat supra Nagari yang secara radikal menghapus sistem otoritas tradisional Minangkabau. Melihat sejarah perkembangan Pemerintahan Nagari sampai dengart berlakunya UU Nomor 22 Tahuh 1999, maka bentuk pemerintahan terendah di Kabupaten Lima Puluh Kota idealnya adalah kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, karena sistem itu berakar dari kekuatan dasar-dasar sosiologis, ekonomis dan politis."