Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan bail-in sebagai salah satu resolusi bank sistemik. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pengaturan mengenai opsi resolusi bagi bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Metode penelitian yang dugunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan permasalahan terkait pengaturan mengenai tingkat kesehatan bank, yang berpengaruh kepada permasalahan solvabilitas suatu bank sistemik, sehingga harus diselesaikan dengan opsi resolusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, terdapat satu tambahan resolusi yang dapat digunakan yaitu bail-in. Bail-in merupakan upaya untuk menyerap kerugian bank dan melakukan rekapitalisasi bank dengan cara menghapuskan sebagian/seluruh kewajiban dan/atau mengubah sebagian/seluruh kewajiban menjadi modal. Bail-in merupakan kebalikan dari bail-out. Bail-out menggunakan dana APBN untuk menyelamatkan bank sistemik. Namun, dalam prakteknya menimbulkan moral hazard dan dinilai tidak efektif. Hal tersebut yang melandasi dibentuk resolusi bail-in. Diharapkan, dengan resolusi bail-in ini, bank sistemik lebih mandiri dan berhati-hati terhadap kinerja perusahaannya. Regulasi terkait dengan pelaksanaan bail-in harus segera dibentuk, agar terdapat kejelasan hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the implementation of bail in as one of systemic bank rsquo s resolution. Discussion issues in this study is about the resolution option for systematically important bank which suffering from solvability problem. The method used in this study is juridical normative study by using secondary data as the main data source. Based upon the issue on regulation concerning about the bank rsquo s health, which affect to bank solvability problem. The problem must be solved with resolution option. Based on Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan law No. 9 of 2016, added one of resolution option. The resolution option is known as bail in. The essence of bail in is the idea that some senior creditors of a bank should, in certain circumstances, have part of their claim against the bank written down in wholly or in part, after the write down of lower ranking subordinated claims and equity. Bail in is in reverse of bail out. Bail out use APBN public funds to solved systematically important bank rsquo s problem. But, in practice bail out inflict moral hazard and ineffective. There is the fundamental reason for the government to create the bail in resolution. Bail in expected to make systematically important bank more settle and concern with their company performance. The regulation related to the implementation of bail in should be formed, for the clarity of the law."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi industri telekomunikasi saat ini, pengelolaan modal kerja, posisi dari likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas pada perusahaan dengan jangka waktu penelitian selama sepuluh tahun. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa kondisi industri telekomunikasi saat ini bergeser dari penggunaan sms dan telpon menjadi penggunaan internet. Hasil dari cash conversion cycle (CCC) pada perusahaan dengan pengelolaan modal kerja positif lebih cepat dibanding perusahaan dengan modal kerja negatif. Posisi likuiditas dari perusahaan modal kerja negatif lebih menghawatirkan dibanding dengan perusahaan modal kerja positif. Profitabilitas terhadap likuiditas lebih berpengaruh kuat dan signifikan pada perusahaan dengan modal kerja negatif. Sedangkan profitabilitas terhadap risiko modal kerja lebih berpengaruh pada perusahaan dengan modal kerja positif. Penilaian solvabilitas perusahaan dengan modal kerja negatif berada di zona abu-abu dan perusahaan dengan modal kerja positif selalu berada pada zona aman.;

---

ABSTRACTThis study aims to determine the current condition of the telecommunications industry, working capital management, the position of liquidity, profitability and solvency of the company for a period of over ten years of research. From these results it can be seen that the condition of the telecommunications industry is currently shifting from the use of sms and calls into internet usage. The results of the cash conversion cycle (CCC) at the company with positive working capital management faster than companies with negative working capital. The liquidity position of the company is more worrying negative working capital compared with positive working capital companies. Profitability of the liquidity more robust and significant influence on the company with negative working capital. While the profitability of the risks of working capital have more influence on companies with positive working capital. Rate solvency of companies with negative working capital is in the gray zone and the company with positive working capital always be on the safe zoneLiquidity;This study aims to determine the current condition of the telecommunications industry, working capital management, the position of liquidity, profitability and solvency of the company for a period of over ten years of research. From these results it can be seen that the condition of the telecommunications industry is currently shifting from the use of sms and calls into internet usage. The results of the cash conversion cycle (CCC) at the company with positive working capital management faster than companies with negative working capital. The liquidity position of the company is more worrying negative working capital compared with positive working capital companies. Profitability of the liquidity more robust and significant influence on the company with negative working capital. While the profitability of the risks of working capital have more influence on companies with positive working capital. Rate solvency of companies with negative working capital is in the gray zone and the company with positive working capital always be on the safe zoneLiquidity, This study aims to determine the current condition of the telecommunications industry, working capital management, the position of liquidity, profitability and solvency of the company for a period of over ten years of research. From these results it can be seen that the condition of the telecommunications industry is currently shifting from the use of sms and calls into internet usage. The results of the cash conversion cycle (CCC) at the company with positive working capital management faster than companies with negative working capital. The liquidity position of the company is more worrying negative working capital compared with positive working capital companies. Profitability of the liquidity more robust and significant influence on the company with negative working capital. While the profitability of the risks of working capital have more influence on companies with positive working capital. Rate solvency of companies with negative working capital is in the gray zone and the company with positive working capital always be on the safe zoneLiquidity]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan indikator rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi. Data keuangan diambil berasal dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca selama tahun 2011 sampai dengan 2014. Instrumen yang dikembangkan berupa rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Tingkat kesehatan diukur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. 100/MBU/2002. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan indikator mengalami penurunan dan kondisi kesehatan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011 sampai 2013 berada pada level Kurang Sehat dengan predikat BB sedangkan tahun 2014 berada pada level tidak sehat dengan predikat CCC."

"ABSTRAKSebagai bagian dari kebijakan dan rencana Pemerintah RI untuk melakukan restrukturisasldan rekapitalìsasi sektor perbankan, maka pada tanggal 31 Juli 1999 dilakukan merger 4(empat) bank milik pemerintah yaltu PT. Bank Bumi Daya (Persero), PT. Bank DagangNegara (Persero), PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT. Bank PembangunanIndonesia (Persero) (selanjutnya bersama-sama disebut Bank Bergabung?) ke dalam PT.Bank Mandiri (Persero), sehìngga terhitung sejak tanggal tersebut Bank Bergabung telahbubar tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi. Sejalan dengan proses merger, pacia saat ini PT. Bank Mandiri (Persero) telah memiliki 5(lima) Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang terdiri dari:a. I. (satu) DPPK ? Program Pensiun luran Pasti (PPIP) selanjutnya disebut Dana PensiunBank Mandiri (DPBM) dengan kepesertaan pegawai tetap Bank Mandiri terhitung sejaktanggal 01 Agustus 1999. DPBM-PPIP telah mendapatkan pengesahan dan DepartemenKeuartgan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan nomor KEP-300 JKM.17 /1999tanggal 14 Juli 1999. b. 4 (empat) DPPK ? Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang berasal dari masingmasing Dana Penslun eks Bank Legacy berturut-turut dengan nama DPBM-A, DPBM-B,DPBM-C dan DPBM-D. Peraturan Dana Pensiunnya telah memperoleh pengesahan danDepartemen Keuangan Republik Indonesia masing-masing nomor: KEP-394; 395; 396;397; /KM.O1 /1999 tanggal 15 Nopember 1999. Sehingga saat ¡ni PT. Bank Maridirl (Persero) memillki 5 (lima) DPPK dengan 2 (dua) JenisProgram Pensiun yaltu 1 (satu) DPPK ? PPIP dan 4 (empat) DPPK ? PPMP. Perbandingan antara PPIP dan PPMP antara lain adalah sebagal berikut: - Program Pensiun luran Pasti (PPIP): adalah program pensiun yang besarnya nilal iuran dìtetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya akan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. besarnya manfaat pensiun ditentukan oleh hasil pengembangan iuran tersebutsehingga risiko investasi ditanggung oleh peserta perhitungan aktuaria tidak ada karena besarnya iuran sudah ditetapkan biaya penyelenggaraan relatif lebih rendah karena tidak memerlukan tenaga aktuaris Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP): adalah program pensiun yang besar manfaatnya ditetapkan dalam PDP, sehinggarlsiko investasi tidak ditanggung oleh peserta melainkan oleh perusahaan pemberikerja. besarnya iuran (iuran peserta dan iuran pemberi kerja) ditentukan oleh hasilperhitungan aktuaris. Untuk peserta besamya ¡uran ditetapkan dalam PDP perhitungan aktuaria diperlukan untuk menghitung besarnya iuran normal, iurantambahan, kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas, surplus dan defisit. Hashperhitungan tersebut dituangkan dalam Laporan Aktuarìs yang harus disampaikankepada Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tlga) tahun sekali atau apabiladilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun. biaya penyelenggaraan relatif Ieblh tinggi karena memerlukan tenaga aktuaris Seperti telah disebutkan diatas, penyelenggaraan PPIP akan menyebabkan ketidakpastianbagi Peserta akan besarnya manfaat pensiun yang diterima nantinya pada saat yangbersangkutan memasuki usia pensiun, sedangkan pada PPMP besar manfaat pensiun setiappeserta sudah dapat dipastikan sehingga memudahkan peserta dalam membuatperencanaan (UU No.11 tahun 1992 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa manfaat pensiundiharapkan merupakan penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya). Oleh karena ¡tu menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri latar belakang pemilihanprogram Dana Pensiun yang semula (sebelum terjadinya proses merger) masing-masingDana Pensiun eks. Bank Legacy menjalankan PPMP untuk pesertanya, kemudian setelahterbentuk PT. Bank Mandiri (Persero), program Dana Pensiun yang dijalankan oleh DPBMuntuk pesertanya adalah PPIP. Oleh karena ¡tu dalam penulisan karya akhir ini dilakukanperhitungan aktuaria meliputi perhitungan kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas,defisit /surplus dan rasio pendanaan dengan menggunakan asumsi-asumsi dan metodeperhitungan yang wajar dan diterima secara umum yang berdasarkan pada: 1. PDP masing-masing Dana Pensiun sebelum berlangsungnya proses merger 2. Prinsip perhitungan aktuaria yang wajar dan berlaku secara umum di Indonesia 3. Ketentuan perundang-undangan yang beriaku di bidang Dana Pensiun Perhitungan didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing Dana Pensiun eks. BankLegacy bergabung dimana proses penggabungan ¡ni mengacu pada Peraturan PemerintahRl No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dimana pada Bab VI diaturtentang Penggabungan Dana Pensiun. Kemudlan untuk leblh memberikan gambaran ke depan, dilakukan juga perhitunganProyeksl Cashflow untuk jangka waktu menengah yaitu 5 (lima) tahun mendatang bagìmasing-maslng Dana Pensiun dimana hasil proyeksi akan menentukan pilihan programpenslun yang akan dijalankan. pemilihan program pensiun dilakukan dengan cara sebagal berikut: 1. Apabila pada akhir tahun ke-5 (lima) hasil proyeksi penggabungan Dana Pensiunmenunjukkan total Kewajiban Aktuaria lebih besar dibandingkan total Kekayaannyaatau terjadi Defisit maka alternatif program pensiun yang dipilih adalah PPIP, namun 2. Apabila pada akhir tahun ke-5 (lima) hasil proyeksi menunjukkan total KewajibanAktuaria lebih kecil dìbandlngkan total Kekayaannya atau kondisi Surplus, makaalternatif program pensiun yang dipilih adalah PPMP Mengingat proses penggabungan Dana Pensiun memiliki 2 alternatif yaltu prosespenggabungan yang menyebabkan perubahan PDP dan proses penggabungan yang tidakmenyebabkan perubahan PDP, maka pemilihan alternatif penggabungan Dana Pensiundilakukan dengan cara memilih alternatif dengan Surplus terbesar di akhir pertode proyeksiyaitu akhir tahun ke-5 (lima)."

"Tahun 2008 krisis ekonomi kembali terjadi dan dampaknya dapat dirasakan di seluruh belahan dunia yang kemudian dikenal dengan krisis global. Krisis tersebut bermula dari terjadinya krisis keuangan Amerika Serikat pada saat itu dan mulai merambah ke berbagai Negara, termasuk Indonesia. Dalam sejarah ekonomi, krisis sering terjadi melanda hampir semua Negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Salah satu sistem perbankan yang teruji dapat bertahan pada saat terjadinya krisis adalah perbankan syariah. Selama krisis ekonomi terjadi, perbankan syariah dapat menunjukkan dan memenuhi kinerja yang relatif lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah dan tidak terjadi hambatan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak tergantung pada tingkat suku bunga. Walaupun secara keseluruhan perbankan syariah pada saat terjadi krisis global tersebut tidak terpengaruh dan masih menunjukkan kinerja yang baik, apakah memang benar perbankan syariah sama sekali tidak terkena dampak krisis global? Bagaimana dengan Unit Usaha Syariah yang notabene masih menginduk pada Bank konvensional yang masih menggunakan suku bunga?. Hasil penelitian terhadap dua Unit Usaha Syariah yaitu UUS BTN dan UUS Permata masing-masing memiliki kesamaan dimana setelah terjadinya krisis global berdasarkan aspek likuiditas dan profitabilitas tidak menunjukkan perbaikan. Namun, beda halnya dengan aspek solvabilitas membuktikan bahwa setelah krisis global kinerja UUS BTN dan UUS Permata sama-sama menjadi lebih baik dan mengindikasikan kemampuan kedua UUS dalam mengatasi pembayaran utangnya yang lebih baik. Berdasarkan uji beda dengan independent sample t-test secara keseluruhan kinerja UUS BTN dan UUS Permata memiliki perbedaan yang signifikan. Pada tahun 2006, UUS BTN mengalami keunggulan pada rasio CR, FDR, dan FAR jika dibandingkan dengan UUS Permata yang unggul pada rasio LTDTA, ROA, BOPO, dan NPM. Tahun 2007, UUS BTN mengalami keunggulan pada rasio CR, LTDTA, ROA, dan NPM jika dibandingkan dengan UUS Permata yang hanya unggul pada rasio FDR, FAR, dan BOPO. Tahun 2008, UUS Permata lebih unggul daripada UUS BTN yang hanya unggul pada rasio CR. Begitupula pada tahun 2009 dan 2010, UUS BTN hanya unggul pada dua rasio saja jika dibandingkan dengan UUS Permata, yaitu 2009 UUS BTN unggul pada rasio CR dan ROA, sedangkan 2010 UUS BTN unggul pada rasio CR dan LTDTA.

---

In 2008 economic crisis re-occurred and gave impact in all parts of the world that became known as the global crisis. The crisis, started as financial crisis in the United States at the time, began to spread to various countries, including Indonesia. In economic history, crisis often occurred engulfing almost in all countries that apply the capitalism system. One of the banking system that proven to survive in a crisis is Islamic Banking.

During the crisis, Islamic banking can show relatively better performance. It can be seen from the relatively low distribution of non performing finance in Islamic banking and does not meet obstacles in its operations. This is understandable given the rate of return on Islamic banks that do not depend on interest rates.

Although the overall Islamic banking in times of global crisis was not affected and still showed good performance, does it really not affected by the global crisis? How about the Sharia which its main office is still in a conventional bank that use interest rates?.

The results of two Sharia is UUS BTN and UUS Permata each has something in common where the aftermath of the global crisis based on liquidity and profitability aspects showed no improvement. However, unlike the case with the solvency aspect, after the global crisis of performance UUS BTN and UUS Permata alike become better and indicates the ability of both UUS in overcoming debt payments even more. Based on test stats with independent sample t-test the overall performance of UUS BTN and UUS Permata have significant differences.

In 2006, UUS BTN had an edge on CR ratio, LDR, and LAR when compared to the UUS Permata superior in LTDTA ratio, ROA, BOPO, and NPM. In 2007, UUS BTN has the advantage on the ratio of CR, LTDTA, ROA, and NPM compared to the UUS Permata that only superior to LDR, LAR, and BOPO. In 2008, UUS Permata was superior than UUS BTN who excels only on the ratio of CR. Likewise in 2009 and 2010, UUS BTN only superior to the two ratios are compared to the UUS Permata, 2009 UUS BTN is superior to the CR and ROA ratios, while the 2010 UUS BTN superior to the ratio of CR and LTDTA."

"ABSTRAK:Skripsi ini membahas dampak penerapan PMK Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah terhadap tingkat solvabilitas berdasarkan Risk Based Capital pada Asuransi Syariah PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi syariah telah patuh terhadap proses pelaporan yang disyaratkan dalam PMK Nomor 11/PMK.010/2011. Selain itu, tingkat solvabilitas berdasarkan RBC perusahaan asuransi syariah menurun drastis pada tahun pertama PMK diterapkan. Hal ini disebabkan karena PMK Nomor 11/PMK.010/2011 merubah jenis kekayaan yang diperkenankan dan meningkatkan nilai faktor risiko dalam menghitung risiko pada perusahaan asuransi syariah sehingga PT XYZ memerlukan waktu untuk menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan PMK Nomor 11/PMK.010/2011. Setelah dua tahun penerapan PMK, tingkat solvabilitas RBC PT XYZ menunjukkan trend yang terus meningkat.

---

ABSTRACT:The focus of this study is the effect of PMK Nomor 11/PMK.010/2011 implementation on solvability of risk based capital in Sharia Insurance PT XYZ. This research is qualitative and quantitative descriptive. The result of this study shows that sharia insurance company complies with the PMK. In addition, the solvability of risk based capital in Sharia Insurance fell dramatically in the first year of implementation of PMK. This thing happened because PMK Nomor 11/PMK.010/2011 change the type of admitted asset and increase the risk factor when valuing insurance enterprise risk. Therefore, PT XYZ needs time to adjust its enterprise policy with the PMK Nomor 11/PMK.010/2011. After two years of PMK implementations, solvability level of PT XYZ indicates ever growing trend."